JAKARTA,suarakpkcyber.com– Pengunjung destinasi wisata bersejarah Kotatua Jakarta semakin resah dengan maraknya parkir liar yang kian hari semakin tidak terkendali. Keberadaan parkir liar ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban.

Kawasan Kotatua, yang terkenal dengan bangunan-bangunan bersejarah dan suasana tempo doeloe, telah lama menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, pesona wisata ini tercoreng oleh keberadaan oknum-oknum yang memanfaatkan lahan parkir secara ilegal. Banyak pengunjung mengeluhkan tarif parkir yang tidak masuk akal, bahkan ada yang mencapai dua kali lipat dari tarif resmi.

“Saya sangat terganggu dengan parkir liar ini. Selain tarifnya mahal, lokasi parkirnya sering kali tidak aman,” ujar Arwan, seorang pengunjung dari Kebon Jeruk Jakarta Barat. “Kemarin, saya bahkan melihat ada pengunjung yang motornya tergores karena parkir di tempat yang sempit dan tidak teratur.” tambahnya. Minggu (12/5/2024)

Keresahan serupa juga dirasakan oleh Firman, seorang pengunjung dari Bogor. “Saya datang ke sini untuk menikmati suasana sejarah dan berfoto-foto, tapi malah harus berurusan dengan juru parkir liar yang mematok tarif seenaknya. Saya harap pihak berwenang segera mengambil tindakan.” keluhnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (ASPEPARINDO), Irfan Januar, mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan agar Dinas Perhubungan DKI dapat secara tegas menindaklanjuti keluhan dari pengunjung, "Kami menerima keluhan dari pengunjung terkait parkir liar di Kotatua, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar kiranya pihak terkait dapat segera menindaklanjuti atas keluhan tersebut dan kami berharap Dinas Perhubungan DKI dapat meningkatkan dan memperbaiki fasilitas parkir resmi di Kotatua agar pengunjung dapat dengan nyaman dan aman untuk parkir di kawasan wisata kotatua," ujar Irfan.

Irfan juga berharap kepada semua stakeholder agar saling bekerjasama untuk menjaga dan meningkatkan fasilitas parkir sehingga kotatua kembali menjadi destinasi wisata yang nyaman dan aman untuk semua. Selain itu juga para pengunjung juga diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih tempat parkir dan mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan kawasan wisata bersejarah ini. 

Lebih lanjut, Irfan mengatakan bahwa ASPEPARINDO siap membantu untuk memfasilitasi pelatihan para juru parkir yang ada di Kotatua, "Jika ASPEPARINDO diberikan legal standing, kami siap membantu untuk memfasilitasi juru parkir di Kotatua," tutupnya.  (Pokjawarkotu)

Pengurus Aspeparindo pusat

JAKARTA,suarakpkcyber.com-Dinas Perhubungan Pemda DKI Jakarta lagi-lagi menebar ancaman akan memberantas  juru parkir (jukir) liar di lokasi minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Alih-alih merangkul, Dishub Jakarta malah akan melalukan penindakan dengan sidang di tempat terhadap para juru parkir liar di mini market di Jakarta yang kedapatan masih beroperasi. 

Menanggapi kebijakan Pemda DKI Jakarta tersebut, Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) memberi apresiasi. 

"Semoga serius dan tidak hangat-hangat tai ayam. Karena alasan kebijakan itu diterapkan setelah ditegur Pj Gubernur," ujar Taufiq Rachman SH, S.Sos,  Sekretaris Jenderal (Sekjen)  Aspeparindo, di Jakarta, Sabtu (11/5/24). 

Irfan januar dan taufiq rachman ketum dan sekjen Aspeparindo

Menurut Taufiq, parkir di seluruh minimarket di Jakarta terkesan dibiarkan, bahkan disinyalir sengaja dipelihara oleh oknum petugas Dishub.  

Taufiq menyesalkan sikap Pj Gubernur Drs. Heru Budi Hartono, M.M dan Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo yang menganggap juru parkir di minimarket itu liar. 

"Seharusnya jangan main vonis jukirnya liar. Karena fakta dilapangan para jukir tersebut banyak juga yang dikutip setoran oleh Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dishub DKI Jakarta. Bahkan mereka diberi seragam UPP Parkir. Jika dikutip setoran mosok   liar,? " beber Taufiq seraya mempertanyakan. 

Seharusnya, kata Taufiq, jukir di minimarket sama statusnya dengan para jukir yang bertugas di badan jalan. Taufiq menyatakan sangat tidak setuju jika penertiban dilakukan  membabi buta. 

Menurutnya, itu sama saja merampas hak warga yang ingin berusaha dan menghilangkan periuk nasi para jukir. "Buntutnya akan terjadi keresahan dimana-mana. Karena berdasarkan monitoring Aspeparindo, para jukir di minimarket tersebut merupakan warga setempat," ungkapnya. 

Ia pun menyarankan, sebaiknya pemerintah melegalkan saja dengan menugaskan para jukir tersebut menjadi petugas resmi dari UPP Dishub. 

"Atau sebagai solusi terbitkan izin pengelolaan parkir kepada pihak ketiga, perusahaan pengelola parkir agar mereka bisa dirangkul. Aspeparindo siap memfasilitasi," ujar Taufiq. 

Dengan demikian, lanjut dia, para jukir bisa tetap bekerja dan pihak minimarket ada pemasukan, termasuk pemda dari pajak parkir yang otomatis peningkatan PAD

Taufiq memahami, lahan parkir minimarket adalah bagian dari sarana  pelayanan. Tapi Ia mengingatkan bahwa ada juga perda/pergub yang mengatur minimal luas lahan parkir yang bisa dikelola secara resmi, dan UPP bisa terbitkan izinnya. 

Sebagaimana marak diberitakan  sebelumnya, baik oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengancam akan memberantas jukir liar di minimarket. Aparat akan menggeruduk mereka dan akan disidang di tempat. 

Menurut data dari Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) pada tahun 2021, jumlah gerai Indomaret di Jakarta mencapai 3.037 toko, sementara jumlah gerai Alfamart mencapai 2.231 toko.

"Saat ini jumlahnya bisa mencapai 7 ribu lebih. Belum lagi gerai KFC, Mac Donald dan lainnya", kilah Taufiq

Jika pemda DKI Jakarta tetap melaksanakan niatnya  memberantas jukir liar di  minimarket tanpa solusi,  maka dipastikan akan ada 14 ribu orang pengangguran baru

"Jumlah itu merupakan kalkulasi, jika 7 ribu minimarket   masing-masing ada 2 orang jukir, maka total 14 ribu. Ini tidak boleh terjadi. Pemda DKI harus kita lawan", pungkas Taufi

(red/buchari)

Makassar 31 Maret 2024

MAKASAR, suarakpkcyber. com-Wahai para aktivis pengikut OPM disiksa kalian teriak Ham,wahai para aktivis HAM dimana suara kalian saat mereka menyiksa dan membunuh saudaramu.

Kami tentu saja sepakat dengan penegakan HAM  di manapun termasuk Papua, tetapi bukan berarti kita harus tebang pilih terhadap persoalan ham yang ada di Papua termasuk tindakan melanggar HAM yang dilakukan oleh para kelompok KKB OPM kepada saudara saudara kita di Papua sana. Saat ini banyak adek adek kita anak papua yang terprovokasi menyuarakan penegakan HAM pasca viralnya penganganianyaan yang di alami oleh *anggota KKB OPM Delfianus Kogoya*. Menurut kami sah sah saja adek adek berteriak soal HAM, tetapi harusnya adek adek ini adil dan tetap meminta supaya negara melakukan proses hukum kepada Delfianus Kogoya, mereka harus  ingat orang itu adalah anggota KKB Yang terlibat berbagai tindak kekerasan di sana dan pantas untuk di beri hukuman yang seberat mungkin melalui proses hukum.Kami sebagai anak bangsa juga protes keras kepada *aparat kepolisian di Papua* Kami protes keras kepada aparat kepolisian mengapa pengikut OPM ini justru di bebaskan,,*kami ingin penjelasan apakah karena polisi di Papua ini takut atau apa* kalau takut maka itu Kapolda Papua mending di ganti saja.

 Kami juga protes keras kepada para manusia manusia yang tidak memiliki nurani yang selalu mengatas namakan dirinya pejuang HAM. Saat kelompok KKB terbunuh atau teraniaya kalian teriak HAM sekarang Kami ingin tanya dimana suara Kalian saat saudara saudara kami penduduk Papua dan pendatang disiksa dengan cara sadis, saudara saudara kami di telanjangi, di perkosa, di cincang dan dibunuh dengan cara biadab,,dimana suara kalian wahai manusia berhati iblissss. Aksi menyuarakan Ham soal defianus Kogoya* ini tidak adil kami tidak ingin ketidak adilan ini terus berjalan hanya karna alasan HAM atau tekanan negara luar atau seakan hanya kelompok OPM Yang dianggap manusia karena di nilai sedang berjuang untuk lepas dari NKRI. Kami ingin NKRI tetap utuh, dan kami ingin Indonesia bersih dari para perongrong negara kami minta kiranya pemerintah dalam hal ini BAPAK PRESIDEN JOKOWI* untuk mendengarkan tuntutan kami antara lain

1. Mendukung tni/polri dalam memberantas separatis / KKB di Papua dan meminta kepada pemerintah untuk segera mengerahkan pasukan terbaik untuk membumi hanguskan seluruh kelompok OPM Dan pengikutnya di tanah papua

2. Mengusut dan menindak secara tegas segala bentuk pelanggaran ham tanpa tebang pilih 

3. Tangkap semua anggota KKB OPM hidup atau mati

4. Tangkap kembali delfianus kagoya anggota KKB dan lakukan proses hukum sesuai aturan berlaku

5. Meminta kepada seluruh jaksa dan hakim untuk memberi tuntutan dan vonis hukuman seberat mungkin kepada seluruh anggota KKB yang menjalani proses hukum

6. Lanjutkan OTSUS jilid 2 dan DOB untuk kemaslahatan dan kemajuan masyarakat Papua.

7. Cabut beasiswa seluruh  mahasiswa(i) dan pulangkan semua mahasiswa(i) yang teridikasi sebagai pendukung gerakan  OPM

8. Tutup semua Asrama Papua yang terindikasi sebagai tempat melakukan doktrinasi kepada mahasiswa untuk mendukung gerakan papua merdeka

Negara tidak perlu takut dengan aksi teror mereka, mereka wajib di perangi karna kita wajib menjaga keutuhan NKRI ujar Ketua Brigade Muslim Indonesia Muhammad Zulkifli ST,

Red /bran

BOGOR,suarakpkcybet.com-Mengaku sebagai Wartawan, Staff ACC Cibinong kabur saat ditanya KTA Pers nya, Rabu (20/3).

Berawal dari  Ketua IPJI Kabupaten Bogor ketika Harun S.T saat mendatangi Kantor  Cabang ACC Cibinong dan diterima oleh staff  berinisial  "LH". Kedatangan Harun bersama Darmono yang juga selaku Sekjen IPJI bermaksud meminta kejelasan terkait  Pembayaran Denda Kredit Mobil atas nama Surung Yudha Silalahi. 

Pasal nya Surung Yudha Silalahi mengaku dirinya  sudah membayar denda sebesar Rp. 8 Juta tetapi saat  di cek ke sistem ternyata blm masuk dananya.  

LH mengatakan Nyatanya dana tersebut sejumlah Rp. 8 Juta  masuk ke uang titipan.

"Harun Ketua IPJI Kab Bogor mangatakan kalau uang titipan tersebut tidak disetorkan itu merupakan perbuatan pidana".

Dari pernyataan Harun sontak ke 2 orang  Staff ACC mempertanyakan  Pidana nya dari mana ? dan bilang anda dari mana ? 

Pada saat itu Ketua dan Sekretaris DPC IPJI Kab Bogor yang datang memakai seragam IPJI, mengatakan kami dari wartawan. Lalu salah satu staff tersebut mengaku bahwa dirinya juga wartawan, namun ketika ditanya KTA Pers  nyaoleh Harun,  staff tersebut tidak bisa mengeluarkan dan menunjukan KTA Pers nya malah "Ngeloyor Pergi". Hal inilah yang menjadikan  Ketua IPJI marah karena ada orang yg mengaku wartawan tapi tidak  punya Kartu Pers, 

"Ini merupakan pelecehan terhadap wartawan dan merupakan perbuatan melawan hukum," tegas Harun dengan nada kesal.

Selanjutnya Ketua IPJI Kabupaten Bogor akan memproses Staff ACC yg mengaku ngaku wartawan, sehingga tidak ada lagi orang yg bukan wartawan tapi mengaku-ngaku sebagai wartawan karena hal ini dapat mencemari Profesi Wartawan (IPJI)

JAKARTA, suarakpkcyber. com-Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) memberikan Piagam Penghargaan (Certificate of Appreciation – red) kepada manajemen Hotel Sunlake Waterfront Resort & Convention atas dedikasi dan pelayanan terbaik yang mereka berikan kepada para tamu hotel tersebut. Penyerahan piagam penghargaan yang sedianya akan disampaikan pada akhir November 2023 lalu, baru dapat dilakukan pada Selasa, 5 Maret 2024, bersempena acara Festival Ramadhan Nusantara menyambut bulan puasa tahun 2024.

Hadir dari PPWI Nasional, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, yang menyerahkan langsung penghargaan dimaksud. Sementara dari pihak Hotel Sunlake, hadir menerima penghargaan, General Manager, Wibowo Sampoerno, didampingi oleh Marcom Elsa dan beberapa karyawan lainnya.

Pada kata pengantarnya, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa pihaknya merasa sangat bangga dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh manajemen Hotel Sunlake selama ini. Sebagaimaana diketahui bahwa PPWI cukup sering mengadakan acara pertemuan di hotel ini.

“PPWI dengan tulus menyampaikan bahwa kami merasa bangga atas kinerja manajemen Hotel Sunlake Waterfront Resort and Convention. Saya dan teman-teman merasa sangat puas atas layanan yang diberikan selama ini. Termasuk juga rekan kita dari Asosiasi Jurnalis Oman yang sempat hadir dalam acara Kongres Nasional ketiga PPWI lalu Kedua delegasi Oman mengatakan kepada saya bahwa mereka puas dengan pelayanan yang diberikan selama menginap di hotel ini. Kamarnya luar biasa bagus, luas, dan fasilitasnya standar internasional,” ungkap Wilson Lalengke.

Tercatat, PPWI telah mengadakan acara besar di Hotel Sunlake tidak kurang dari 4 kali sejak tahun 2022. Event terakhir yang diadakan PPWI di sini adalah Sertifikasi Kompetensi Wartawan pada tanggal 27 November 2023. Dalam waktu dekat, yakni pasca perayaan Idul Fitri, PPWI menjadwalkan untuk mengadakan acara sertifikasi lagi di hotel yang terletak di dekat Danau Sunter, Jakarta Utara, itu.

Manajemen Hotel Sunlake terlihat sangat bahagia menerima penghargaan dari organisasi PPWI yang mempunyai kepengurusan dari Sabang hingga Merauke dan lebih dari 20 perwakilan di negara sahabat. Perlu diketahui bahwa PPWI telah membuka kantor perwakilan di berbagai negara, seperti Jepang, Prancis, Lebanon, Oman, dan Arab Saudi. Pada awal November 2023 lalu, PPWI telah melakukan kunjungan wartawan pariwisata ke Nagano dan Tokyo, Jepang, diikuti oleh 10 orang anggota PPWI.

Pada acara Festival Ramadhan Nusantara Hotel Sunlake itu, hadir juga puluhan anak dari Pesantrean Nurul Falah yang diundang khusus untuk diberikan santunan dari pihak manajemen hotel. Acara ini juga dimeriahkan dengan seni hadroh dan qasidah yang dibawakan dengan amat baik oleh para siswa dari Pesantren Nurul Falah.

Acara ditutup dengan foto bersama dan makan malam dengan berbagai menu khas nusantara. Selamat menyambut bulan suci Ramadhan 1445 Hijriyah kepada seluruh warga Muslim dimanapun berada, mohon maaf lahir dan batin. (APL/Red)

Oleh: Syaefudin Simon_

JAKARTA,suarakpkcyber.com- Prof. Johana EP Hadiyono (Gubes Psikologi UGM) pernah mengomentari status-ku di FB. Sulit membedakan tulisan Mas Simon, mana fakta mana fiksi, ungkapnya.

Nah sekarang aku jawab, apa bedanya fakta dan fiksi? Fakta kadang lebih fiksi dari fiksi. Itu kata cerpenis Budi Darma, yang Gubes Sastra Unair, Surabaya.

Dulu, aku tak pernah berpikir, ada pesawat penumpang Boeing 747 menabrak gedung menara kembar pencakar langit di New York. Pesawat dan gedung hancur. Sungguh dahsyat dan mengerikan. Ribuan manusia tewas. Itu fakta yang lebih dahsyat dari fiksi. Dan gilanya, pelakunya orang-orang Islam, yang nabinya cinta damai.

Contoh lainnya, tiba-tiba Jokowi yang selama ini tampak ramah, lugu, dan ndeso, begitu brutal mengacak-acak demokrasi Indonesia. Jokowi berkhianat pada PDIP dan Bu Mega yang membesarkannya. Jokowi menyutradarai drakor pemilu 2024. Tanpa malu-malu. Kritik pedas kaum intelektual, budayawan, dan akademisi terhadap Jokowi dianggap angin lalu.

Jadilah pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Lebih buruk ketimbang pemilu zaman Orba. Korupsi gigantik disengaja untuk biaya kampanye Prabowo Gibran. Jika Soeharto hanya berani mengangkat Tutut, anaknya jadi Mensos, Jokowi lebih edan, mendudukkan Gibran jadi Wapres. Ini fakta yang lebih dahsyat dari fiksi.

Sobatku Denny JA, konsultan politik Jokowi dan Prabowo-Gibran membelanya. Kenapa menyalahkan Jokowi soal Gibran wapres? Bukankan Presiden John F Kennedy pernah mengangkat adiknya, Robert Kennedy, sebagai Jaksa Agung?

Kennedy, membela diri. Robert Kennedy adalah seorang ahli hukum yang handal dan hebat. Reputasinya tidak diragukan. Andaikan Robert bukan adikku, niscaya tetap aku pilih jadi Jaksa Agung. Kebetulan dia adikku. Dan UU tidak melarangnya. Rakyat Amerika pun diam. Tak ada demo berjilid-jilid. Robert Kennedy memang pakar hukum yang hebat. Rakyat Uncle Sam mengakuinya.

Gibran? Apa prestasinya? Ketika dicawapreskan, Jokowi melanggar UU anti-KKN yang diperjuangkan di awal era Reformasi. Demi Gibran, Jokowi mengacak-acak Mahkamah Konstitusi dengan bantuan Uncle Usman, Ketua MK.

So, dalam kasus tadi, latar belakang Jokowi beda banget dengan kasus Kennedy. Seperti langit dan bumi.

Ya. Fakta yang lebih fiksi dari fiksi sudah terjadi. Sungguh aku tak pernah berpikir dan berimajinasi Jokowi bisa seperti itu. Aku sampai tak bisa tidur seminggu gegara ulah Jokowi. Mau diletakkan di mana mukaku yang pernah menulis buku pujian untuk Jokowi berjudul Jokowi The Inspiring President! Malu…

Tapi itu terjadi. Dahsyat! Tesis Budi Darma terbukti di Indonesia.

Sampai hari ini pun aku tak habis pikir -- kenapa Jokowi seperti itu. Lebih aneh lagi, orang seperti Efron Bayern dan Teguh Budi Wobowo, dua sahabat terbaikku di FB, alumni UGM, tetap membela Jokowi. Dan orang seperti Efron dan Teguh ternyata buaanyaak sekali. Kesambet massal, pinjam istilah Cak Nun.

Ini benar-benar luar biasa. Penipuan dan keculasan terjadi secara nasional. Itulah fakta yang lebih fiksi dari fiksi yang kini terjadi di Indonesia.

Itulah jawabanku untuk Prof. Johana!

_Penulis adalah kolumni dan Pewarta PPWI_

JAKARTA,suarakpkcyber.com- Salam satu lembaga berbada hukum yang menjadi wadah dari Para Pegiat Pelestarian Pancasila menyatakan diri ingin menemui Presiden Joko Widodo, di tengah hiruk pikuk isu dan usulan pemakzulan yang sedang menjadi opini di tengah masyarakat 

Mohamad Fitrah selaku Ketua Umum Perkumpulan Sosial Ekonomi Pancasila menegaskan bahwa dirinya memiliki satu gagasan dan formula khusus yang hanya bisa dilakukan oleh Presiden guna kepentingan Menjaga Nilai Nilai Pancasila, dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam situasi yang kondusif dan tanpa gejolak.

Saya ingin menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, untuk segera membuat Dekrit Presiden yang klausulnya berisi tentang Gerakan Nasional Kembali Kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian Membuat Kebijakan Stimulus Ekonomi Pancasila Tanpa Riba agar kondisi bangsa dan negara, menjadi semakin siap untuk menyongsong Bonus Demografi dalam upaya mewujudkan Indonesia yang Maju, terang Bang Fitrah (panggilan akrabnya).

Bertempat di Bilangan Taman Amir Hamzah Jakarta Pusat, dirinya menyatakan bahwa solusi agar Indonesia terbebas dari jeratan Hutang yang berkepanjangan serta masyarakat menjadi semakin sejahtera dan maju, adalah dengan di awali satu kebijakan nasional dari Kepala Negara yakni Presiden, untuk mengembalikan nilai nilai Pancasila sebagai landasan Tata Kelola Negara, tambah Fitrah.

Wawancara yang dilakukan selama sekitar 1 jam ini (Jumat, 19 Jan 2024) membuat satu kesimpulan bahwa Perkumpulan Sosial Ekonomi Pancasila menyatakan Siap untuk bertemu dengan Presiden Jokowi guna menyampaikan Paparan seberapa penting dan tingkat urgensi untuk melakukan langkah kebijakan strategis, di penghujung jabatan Jokowi sebagai Presiden agar mampu di kenang oleh Rakyat Indonesia sebagai Presiden yang kembali meneruskan cita cita Bung Karno sejak awal Kemerdekaan Indonesia.

Hal hal buruk yang saat ini tengah menjadi komoditi opini publik terkait Jokowi, akan serta merta reda dan berganti dengan opini kebijakan Jokowi yang sangat Pro Rakyat dan melandaskan pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia.

(Red_ANR001)