Tag Label

Kepolisian (3793) daerah (1016) Pemerintahan (552) Jurnalistik (391) Demontrasi (84) Lintas Opini (73) DPRD (69) Desa (62) RSUD (44) Kebakaran (34) KPU (30) Iklan (28) Mahasiswa (11) DPRD kota pasuruan (7) PDAM (5) Desperindag (4) DPR RI (2)
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Pimpin Sertijab dan Pengantar Purna Tugas, Kadivhumas Polri Tekankan untuk Selalu Berbuat yang Terbaik

 


Jakarta, suarakpkcyber.com — Divisi Humas Polri menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Karo Multimedia serta pengantar purna bakti bagi sejumlah personel, bertempat di Aula Rastra Sewakottama Gedung Divhumas Polri, Kamis (6/11/2025). Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, dipimpin langsung oleh Kadivhumas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.


Serah terima jabatan dilakukan dari Irjen Pol. Gatot Repli Handoko, S.I.K. yang mendapat promosi menjadi Dosen Utama Tk. I STIK Lemdiklat Polri kepada Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Mutasi jabatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025.


Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan pengantar purna bakti kepada tiga personel Divhumas Polri yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya, yakni Kombes Pol. (Purn) Ir. Pertiwi Sitardhani, AKBP (Purn) Drs. Suwanda, M.Si., dan Penata Dwi Restuadi.


Acara dihadiri oleh para Karo, Penata Kehumasan Utama, para Kabag, Penata Kehumasan Madya, serta seluruh personel Divisi Humas Polri. Momentum tersebut menjadi wujud penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan para personel selama bertugas di lingkungan Divhumas Polri.


Dalam sambutannya, Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan sinergi dalam menjaga soliditas organisasi. Ia menyebut bahwa kekuatan Divisi Humas Polri lahir dari kerja kolektif seluruh personel, bukan dari individu semata.


“Kehebatan Humas adalah karena hebatnya anak buah kita. Baik di tingkat PNS, Bintara, Perwira, Pamen, maupun Pati, semuanya memiliki peran yang sama. Ibarat puzzle, setiap bagian jika digabungkan akan membentuk satu kekuatan besar,” ujar Kadivhumas.


Mengakhiri sambutannya, Kadivhumas mengingatkan seluruh personel agar senantiasa berbuat dan memberikan yang terbaik dalam setiap tugas.


"Maka itu, orang-orang baik adalah hatinya baik, dan orang yang baik pasti akan beri kerja yang terbaik,” pesannya disambut tepuk tangan hangat dari seluruh peserta acara.


Acara kemudian diakhiri dengan penyerahan cendera mata dan sesi foto bersama, sebagai simbol kebersamaan dan apresiasi terhadap dedikasi para pejabat dan personel yang telah mengabdi bagi Divisi Humas Polri. (Usj)

Pangdam IV/Diponegoro Hadiri Upacara Penutupan Pendidikan dan Penyematan Brevet Komando Angkatan-111 di Nusakambangan

 


Cilacap,suarakpkcyber.com – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han. menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan dan Penyematan Brevet Komando Angkatan-111 Tahun Ajaran 2025 yang digelar di Pantai Permisan, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, belum lama ini. Minggu (02/11/2025). 


Upacara ini dipimpin langsung oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, S.Sos., dengan jumlah peserta sebanyak 426 prajurit lulusan pendidikan Komando yang terdiri dari 28 perwira, 234 bintara, dan 164 tamtama. 


Pendidikan Komando Angkatan-111 ini melahirkan prajurit tangguh yang dibentuk melalui latihan keras, disiplin tinggi, dan semangat juang tanpa menyerah. Upacara ditutup dengan penyematan tanda kualifikasi Komando secara simbolis oleh Danjen Kopassus serta penanggalan tanda siswa yang menandai berakhirnya masa pendidikan serta lahirnya prajurit-prajurit baru Korps Baret Merah.


Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Danjen Kopassus Letjen TNI Djon Apriandi, para pejabat Mabes TNI dan TNI AD, Forkopimda Kabupaten Cilacap, serta tamu undangan dari berbagai instansi pemerintahan. (Dedi)

Kapolri Terima Penghargaan Bergengsi CNN Indonesia Awards 2025



Jakarta,suarakpkcyber.com - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menerima penghargaan “Outstanding Contribution to Safeguarding Public Security and Advancing National Priorities” dalam CNN Indonesia Awards 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Chairman CT Corp Chairul Tanjung di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Belumnlama ini. (02/11/2025). 

Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu dan institusi yang berkontribusi nyata dalam kemajuan Indonesia.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kepemimpinan dan transformasi Polri di bawah konsep Polri Presisi, yang menekankan prinsip transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan tepercaya. Kapolri juga dinilai berperan besar dalam mendukung agenda nasional Asta Cita, termasuk pembentukan Desk Pemberantasan Narkoba dan Judi Online, serta keterlibatan aktif dalam program Ketahanan Pangan Nasional.

CNN Indonesia Awards adalah ajang apresiasi yang diberikan kepada individu, institusi, dan pemimpin atas kontribusi serta dampak nyata dalam memajukan Indonesia agar dapat menjadi contoh serta inspirasi bagi pihak lain.

Acara puncak dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat tinggi negara, termasuk Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Penghargaan CNN Indonesia Awards yang digelar di Jakarta merupakan ajang yang kedelapan, setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di berbagai provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Jawa Barat, Bali, Sumatra Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. (Dedi)

Presiden Pimpin Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba oleh Polri, Kapolri: Tindak Lanjut Asta Cita

 



Jakarta,suarakpkcyber.com  - Polri menggelar kegiatan pemusnahan narkoba sebanyak 214,84 ton senilai Rp29,37 Triliun. Barang bukti berbagai jenis narkotika itu diperoleh dari hasil pengungkapan sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 214,84 ton tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus memimpin pemusnahan barang haram tersebut di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, pengungkapan narkoba senilai Rp28,37 T itu merupakan komitmen Polri dalam mengawal serta menindaklanjuti Asta Cita Presiden Prabowo.  

"Upaya pemberantasan narkoba merupakan tindak lanjut dari misi Asta Cita Bapak Presiden RI yang juga ditegaskan melalui sasaran prioritas ke-4 pada Program Pemerintah, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba," kata Sigit di Lapangan Bhayangkara. 

Sigit memaparkan, sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Korps Bhayangkara telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba sebanyak 49.306 kasus. Dengan total 65.572 tersangka. 

Adapun barang bukti narkoba yang disita dan dimusnahkan di antaranya adalah, 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kilogram ketamin, 34,5 kilogram kokain. 

Lalu, 6,8 kilogram heroin, 5,5 kilogram THC, 18 liter etomidate, 132,9 kilogram hashish, 1,4 juta butir happy five serta 39,7 kilogram happy water.

"Menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba," ujar Sigit. 

Dalam hal ini, total barang bukti narkoba yang sudah dimusnahkan seberat 212,7 ton, sebagaimana SOP yang telah diatur dalam Pasal 91 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pemusnahan barang sitaan Narkotika dilakukan paling lama 7 hari setelah memperoleh penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Di sisi lain, Sigit juga menyebut bahwa, Polri telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di seluruh Indonesia. Kemudian, Polisi melakukan berbagai upaya untuk mengubah tempat itu bebas dari narkotika. 

"Dan 118 di antaranya telah berhasil ditransformasi menjadi Kampung Bebas Dari Narkoba," tutup Sigit. (Usj)

KPK Buka Seleksi Terbuka 6 Jabatan Strategis Eselon II


Jakarta,suarakpkcyber.com - KPK membuka seleksi terbuka enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama setara Eselon II mulai 20 Oktober 2025, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan penerapan sistem merit dalam birokrasi. 

Jabatan yang dibuka meliputi Kepala Biro Hukum, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V, dan Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa pada konferensi pers kelembagaan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, menegaskan bahwa pengisian jabatan ini bertujuan membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. 

Proses seleksi dilakukan transparan dan akuntabel oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, serta diawasi oleh BKN melalui sistem i-MUT untuk menjamin objektivitas dan integritas. 

Pelamar hanya dapat memilih satu jabatan dengan syarat minimal pendidikan S1 dan pangkat IV/b, dan seluruh informasi resmi tersedia di laman asnkarier.go.id dan rekrutmen.kpk.com.id. (Dedi)

WG Santri Indonesia Kecam Program Xpose Uncensored Trans7

 


Kudus, suarakpkcyber.com - Presiden WG Santri Indonesia Aqiful Khoir mengecam keras program Xpose Uncensored yang ditayangkan oleh stasiun televisi Trans7. Pasalnya, tayangan itu memuat narasi pelecehan serta merendahkan kiai dan pesantren.   

Dalam tayangannya itu, memuat video tokoh kiai dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepelle Sampang, serta tokoh-tokoh pesantren lain. 

Presiden WG Santri Indonesia menegaskan bahwa narasi dalam tayangan tersebut telah melecehkan kalangan pesantren dan komunitas santri di Indonesia.    

“Pelecehan ini tidak hanya ditujukan kepada Lirboyo, tetapi juga kepada seluruh pesantren dan para kiai yang selama ini menjadi penjaga moral bangsa,” ujarnya .Ia menyebutkan, dengan adanya narasi penghinaan itu, ia mendesak agar Trans7 menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Tak cukup itu, ia meminta agar permohonan maaf dilakukan langsung kepada pihak Pesantren Lirboyo dan Pesantren Miftahul Ulum, serta masyarakat luas. “Kami menuntut permintaan maaf resmi dan terbuka dari pihak Trans7,” tegas Aqif. Dirinya juga mengajak masyarakat luas untuk melakukan boikot terhadap seluruh tayangan Trans7 apabila permintaan maaf tidak segera dilaksanakan. Menurutnya, aksi boikot perlu dilakukan sebagai bentuk protes moral.

 “Kami menyerukan kepada masyarakat, terutama kalangan pesantren dan santri, untuk melakukan boikot Trans7, bila permintaan maaf tidak dilakukan,” katanya. Menurutnya, kiai dan pesantren merupakan benteng peradaban bangsa. Dari sanalah lahir tokoh-tokoh penting di Indonesia dengan karakter moral yang kuat. “Siapapun yang melecehkan (kiai dan pesantren) berarti melecehkan jantung moral Indonesia,” tegasnya. Ia menuturkan, media sepantasnya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luas, bukan justru menyebarkan konten bernada provokatif, apalagi sampai melecehkan lembaga pendidikan keagamaan. Sebab itu, pihaknya juga mendesak Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius agar tidak terulang kembali. “Kami juga meminta kepada seluruh kader, santri, dan masyarakat luas untuk tetap tenang namun tegas dalam menyikapi persoalan ini, serta menjaga marwah pesantren dengan cara-cara yang bermartabat,” pungkasnya. (Aqif)

Transparansi Data Beneficial Ownership Berperan Penting Cegah Terjadinya Korupsi



Jakarta,suarakpkcyber.com - Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya keterbukaan data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership atau BO) sebagai instrumen pencegahan korupsi. 

Hal ini disampaikan Setyo dalam Forum Nasional di Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor ditandai dengan peluncuran BO Gateway serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK, Kementerian ESDM, Kementrian Dalam Negeri, KPPU, dan KADIN.

KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sebelumnya juga telah menjadikan transparansi data BO. Pada periode 2025–2026, fokus diarahkan pada peningkatan akurasi data dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi.

" Melalui pendekatan multi-probe dan integrasi data lintas lembaga, sistem ini bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi kepemilikan korporasi, mempermudah penelusuran aset hasil korupsi, serta memperkuat tata kelola dan penerimaan negara" ujar Setyo. (Dedi)