Kudus,suarakpkcyber.com - Sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada sesama muslim,Laznas Baitul Maal Hidayatullah menggelar berbagi takjil kepada umat muslim yang berpuasa. Sore tadi menjelang berbuka , kegiatan ini berpusat di halaman RSK Radio Suara Kudus Kompleks Gedung Ngasirah), Jl. Jend. Sudirman No.192 B, Rendeng, Kec. Kota Kudus.

Eko Kusniyanto, Ketua ULZ BMH Kudus menuturkan kegiatan tersebut di awali dengan Konsultasi kesehatan mata ,cek kesehatan dan di lanjut dengan pembagian takjil baik peserta maupun pengguna jalan.

“Ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh BMH bersama Radio Suara Kudus bersama partner pada Ramadhan kali ini, program Berbagi Takjil On The Road memang kita siapkan agar membantu saudara kita yang sedang dalam perjalanan,” ungkapnya.

Ia pun berharap dengan adanya program Berbagi Takjil on The Road ini bisa menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. 

“Alhamdulillah, sebanyak 850 Paket Takjil berhasil dibagikan oleh tim BMH dan RSK Radio Suara Kudus,” tambahnya.

Trimakasih Kami bisa cek kesehatan mata gratis sekaligus dapat takjil ,semoga para donatur di berikan keberkahan ,"ujar Makruf Salah satu penerima takjil. (Ihw)

Sorong,Papua Barat Daya. Suarakpkcyber.com – Komando Resor Militer (Korem) 181/PVT menerima audiensi dari perwakilan SKK Migas dan para pejabat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Papua dan Maluku. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara sektor industri migas dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas serta mendukung kelancaran operasional di daerah tersebut.

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M., turut hadir pejabat Korem 181/PVT, antara lain Kasrem 181/PVT, Kasiops Kasrem 181/PVT, dan Pasi Intel Kasrem 181/PVT.

Dari pihak SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku (Pamalu), audiensi dihadiri oleh : Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu Bpk. Mardianto, Plt. Kepala Departemen Forkom Bpk. Eko A. Filipus, Koordinator Operasi Bpk. Wienarno, Koordinator Forkom Bpk. Otniel L. Wafom, Tim Forkom: Ibu Iren, Pak Egen, Ibu Paras

Sementara itu, dari perwakilan KKKS yang turut hadir dalam audiensi ini, terdiri dari Petrogas (Basin) Ltd dan Petrogas (Island) Ltd : President RH Petrogas Companies in Indonesia, Bpk. Ferry Hakim, General Manager, Bpk. Alfian Telaumbanua, Senior Manager Corporate Affairs, Bpk. Dani Suryalesmana, Senior Manager Exploration and Development, Bpk. Michael Sompie, Field Operation Manager, Bpk. Mustaman, Manager R&C, Bpk. Markus Rumaropen, R&C, Ibu Dinda

Pertamina EP Cepu Zona 14 Papua Field : General Manager, Bpk. Dadang Soewargono, Field Manager, Bpk. Ardi, Manager HSSE, Bpk. Rendra Anandia, Security, Bpk. Budi, Security, Bpk. Haris, Relation, Ibu Jaryati, Relation, Ibu Cindy Bosawer, MontD’Or Salawati Ltd Bpk. David

Audiensi ini membahas berbagai aspek kerja sama, termasuk koordinasi pengamanan operasional migas, dukungan terhadap masyarakat sekitar, serta upaya peningkatan investasi dan produktivitas industri migas di wilayah Papua dan Maluku.

Danrem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono menyampaikan bahwa sinergi antara TNI dan sektor migas sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah ini.

"Kami siap berkolaborasi dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga operasional industri migas dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah," ujar Danrem.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara SKK Migas, KKKS, dan pihak keamanan semakin erat, sehingga berbagai tantangan di sektor migas dapat diatasi dengan lebih efektif.(Dedi)

Tangerang, suarakpkcyber.com– Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., mengajak para santri untuk berani bersuara dalam menghadapi segala bentuk kekerasan. Hal ini disampaikan dalam acara Ngabuburit Bersama Santri di Pondok Pesantren Asshidiqqiyah, Tangerang, Selasa (11/3).

Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Nurul Azizah menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi para santri. Menurutnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda, sehingga harus bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

"Sebagai santri, kalian semua adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Jika ada sesuatu yang tidak benar, jika kalian melihat atau mengalami perlakuan yang tidak semestinya, bangkitlah dan bersuaralah!" tegasnya.

Dalam upaya pencegahan kekerasan, Brigjen Nurul memperkenalkan kampanye "RISE AND SPEAK" yang bertujuan mendorong santri untuk lebih berani dalam mengungkapkan kasus kekerasan atau pelanggaran hak mereka.

1. RISE – Berani Bangkit

"Jangan takut untuk berdiri dan melawan ketidakadilan. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan tegas dalam membela kebenaran," katanya.

2. SPEAK – Berani Bicara, Selamatkan Sesama

Ia juga menegaskan pentingnya membangun kesadaran untuk melaporkan jika melihat atau mengalami kekerasan.

"Jika ada hal yang membuat kalian tidak nyaman atau jika melihat teman yang mengalami kesulitan, jangan diam! Suara kalian bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain," pesannya.

Brigjen Nurul juga menyoroti berbagai langkah yang perlu diambil dalam mencegah kekerasan di lingkungan pesantren, di antaranya:

1. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Santri harus memahami hak-haknya dan tidak ragu untuk berbicara jika mengalami tindakan yang tidak benar.

2. Peran Pimpinan Pesantren dan Ustaz/Ustazah

Pengasuh dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dengan pendekatan berbasis kasih sayang dan disiplin tanpa kekerasan.

3. Sistem Pelaporan dan Pelindungan

Dibutuhkan mekanisme yang jelas untuk melaporkan kekerasan dan memberikan pelindungan kepada korban.

4. Kolaborasi Semua Pihak

Upaya pencegahan kekerasan bukan hanya tanggung jawab kepolisian atau pesantren, tetapi juga semua elemen masyarakat.

"Kami dari kepolisian, bersama dengan stakeholder terkait, siap mendukung pesantren dalam menciptakan mekanisme pelindungan yang efektif bagi santri. Pencegahan kekerasan adalah tugas kita bersama," ujar Brigjen Nurul.

Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat sinergi antara kepolisian, pesantren, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman.

"Bulan Ramadan penuh berkah, bersama santri hati bahagia. Jangan diam jika ada masalah, berani bicara selamatkan sesama," tutupnya dengan pantun.

Acara yang berlangsung menjelang waktu berbuka puasa ini dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian, kepolisian, dan tokoh agama. Para santri tampak antusias mengikuti sesi diskusi yang membahas hak pelindungan mereka serta pentingnya membangun lingkungan pesantren yang bebas dari kekerasan. (Usj)

Jakarta,suarakpkcyber.com - Jumlah pendaftar Rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tembus 8.000 orang. Polri mengatakan tingginya animo masyarakat rawan dimanfaatkan calo atau pihak tak bertanggung jawab untuk melancarkan penipuan dengan iming-iming bisa membantu pendaftar lolos rekrutmen.

"Perhari ini jumlah pendaftar online untuk Akpol ada 8.016. Kalau secara keseluruhan pendaftar pada rekrutmen anggota Polri baik itu Tamtama, Bintara, Akpol 116.732 orang dan paling banyak Bintara," kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

Dedi lalu mempertegas, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwasanya jalur untuk masuk Akpol hanya ada satu, yakni jalur reguler. Dengan begitu, diharapkan proses rekrutmen melahirkan taruna-taruna Akpol yang benar-benar mampu menjalani proses pendidikan dan pelatihan selama di Akpol.

"Sesuai arahan pimpinan, tahun ini sama seperti tahun lalu, tidak dilakukan dikotomi lagi, atau friksi-friksi jalur rekpro, jalur reguler, jalur kuota khusus," Dedi menekankan.

Dia menegaskan tahapan rekrutmen anggota Polri transparan, karena para calon taruna dapat melihat langsung capaian nilai tes baik dirinya maupun calon taruna lainnya. Hal ini dikarenakan panitia akan menayangkan nilai-nilai tes secara real time di layar.

"Selesai tes renang, catar (calon taruna) bisa langsung lihat dia berapa detik, nilainya berapa. (Tes) lari juga demikian, dapat berapa putaran, waktunya berapa lama. Tes-tes lainnya pun sama, selesai (tes), nilai langsung keluar. Nilai terpampang di layar, semua bisa melihat," jelas Dedi.

Dedi menjelaskan rekrutmen dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan akuntabel dan humanis (Betah) telah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Panitia sengaja menayangkan nilai atau skor agar calon taruna sama-sama bisa saling mengoreksi diri.

"Calon taruna ketika dia merasa nilai tidak sesuai, diberikan kesempatan untuk mengoreksi ke panitia. Mereka juga sudah tau bobot nilai akademis berapa, psikologi berapa, jasmani berapa. Calon taruna itu bisa menghitung sendiri dengan sistem yang terbuka ini," terang Dedi. 

Gambaran proses dan metode seleksi, tegas Dedi, perlu diketahui masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat sadar bahwa seleksi anggota Polri hanya bertumpu pada kemampuan diri sendiri selama mengikuti tahapan seleksi.

"Kepada seluruh jajaran kami minta terus mengedukasi masyarakat bahwa seleksi anggota Polri itu kuncinya kemampuan diri sendiri. Persiapan yang matang, latihan serius, itu kuncinya," tegas Dedi.

Dedi berharap masyarakat tak percaya calo atau siapapun yang menjanjikan masuk Polri dengan imbalan uang. Dedi pun menegaskan ancaman pidana bagi pelaku penipuan.

"Sudah banyak kasus masyarakat tertipu, sudah memberikan sejumlah uang, anaknya gagal (lolos rekrutmen)" pungkas Dedi.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia daerah:

a. Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian kualitatif

c. Tes psikologi tahap I sistem Computer Assisted Test (CAT), penilaian kuantitatif dan kualitatif

d. Test akademik tahap I, sistem CAT dengan penilaian kuantitatif meliputi:

- pengetahuan umum (termasuk UU Kepolisian)

- wawasan kebangsaan (UUD 1945, NKRI, Bineka Tunggal Ika, wawasan nusantara dan kewarganegaraan)

- tes penalaran numerik

- Bahasa Indonesia

e. Tes EKG dengan penilatan kualitatif

f. Uji kemampuan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

g. Sidang penetapan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap II

h. Pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif

i. Pendalaman PMK dan Tes psikologi tahap II sistem wawancara, penilaian kualitatif

j. Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif

k. Sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia pusat:

a. Pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dan II dengan penilaian kualitatif

c. Pemeriksaan mental dan ideologi dengan CAT

d. Tes akademik neliputi TPA dengan Bahasa Inggris menggunakan CAT, penilaian kuantitatif

e. Tes psikologi wawancara dengan penilaian kualitatif

f. Pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif

g. Tes kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

h. pemeriksaan penampilan dengam penilaian kualitatif

i. Sidang terbuka kelulusan tingkat pusat. (Usj)

Magelang, suarakpkcyber.com - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi narasumber dalam retreat kepala daerah hari kelima di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia membawakan materi terkait keamanan, hukum, serta pencegahan korupsi.

Kapolri menekankan pentingnya pencegahan korupsi oleh kepala daerah guna menciptakan pemerintahan yang bersih, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah," ujar Kapolri seusai menyampaikan materi dalam retreat tersebut.

Dalam sesi pembekalan, Kapolri memaparkan strategi Polri dalam menangani berbagai kasus kejahatan, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Ia juga mengidentifikasi area rawan korupsi di pemerintahan dan memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi, Kapolri membuka ruang konsultasi dengan para kepala daerah dan bahkan membagikan nomor teleponnya. Langkah ini bertujuan agar para kepala daerah dapat dengan mudah menyampaikan permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan.

Retreat kepala daerah gelombang pertama di Akmil, Magelang, berlangsung selama tujuh hari hingga 28 Februari 2025. Dari total 503 kepala daerah yang terdaftar, sebanyak 493 hadir dalam kegiatan ini. (Usj)

Jakarta, suarakpkcyber.com - KPK terus berupaya memperkuat integritas internal sebagai bagian dari komitmen perbaikan tata kelola, termasuk di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan). Melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) bersama Dewan Pengawas, KPK menggelar pelatihan penguatan integritas bagi pegawai Rutan pada Rabu (26/2/2025). 

Dewan Pengawas KPK, Benny Joshua Mamoto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperbaiki dan memperkuat sistem di Rutan. “Seorang pengawas dengan seorang yang diawasi tidak boleh ada hubungan personal. Harus hubungannya impersonal, untuk mencegah timbulnya celah potensi konflik kepentingan,” ungkap Benny dalam sesi diskusi.

Lebih lanjut, Benny menekankan bahwa pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat integritas individu, tetapi juga membangun sistem tata kelola yang lebih baik di lingkungan Rutan KPK. Dewan Pengawas akan terus mendampingi pegawai dalam menjalankan tugasnya guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi ini.

Senada dengan Benny, anggota Dewan Pengawas KPK, Chisca Mirawati, menyoroti pentingnya sinergi antara Dewan Pengawas dan pegawai Rutan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan bebas dari korupsi. 

“Kami bersama pegawai Rutan. Kami memiliki tanggung jawab yang sama untuk menegakkan tata kelola yang transparan dan bebas dari korupsi. Sesi ini bagian dari langkah nyata kami membangun budaya integritas dan implementasi keseharian pegawai Rutan,” ujar Chisca.

Sementara itu, Plt. Kepala Rutan KPK, Togi Robson, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai bahwa keterlibatan Dewan Pengawas dalam pelatihan penguatan integritas memberikan motivasi lebih bagi para pegawai untuk menjaga profesionalisme dan nama baik lembaga.

“Kehadiran Dewas membuat kami semakin percaya bahwa kami tidak sendiri. Kami di sini ingin menunjukkan bahwa kami bekerja sekeras mungkin menjaga integritas,” tegas Togi.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, program pelatihan ini akan berlangsung secara berkala dalam rangkaian “Series Penguatan Integritas”. Melalui metode sesi berbagi pengalaman (sharing session series) dengan narasumber berkompeten, KPK akan terus memfasilitasi penguatan integritas bagi pegawai Rutan.(dedi)

Jakarta, suarakpkcyber.com - Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho membuka workshop training of trainer Polri Tahun Anggaran 2025. Workshop tersebut diikuti oleh 112 peserta yang tidak hanya personel Mabes Polri, tetapi juga polda jajaran.

Workshop ini akan diisi oleh Kaprodi S1 UPH, Azalia Gerungan, B.Bus., M.Sc; Direktur Eksekutif Tempo, Philipus Parera; serta Senior Manager News Gathering SCTV dan Development Head, IGN Satya Panda.

Menurut Kadiv Humas, workshop ini diharapkan dapat menjadi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih siap di era digital saat ini. Tak dipungkiri, tantangan ke depan akan semakin kompleks dan seluruh jajaran harus siap menghadapinya.

“Besar harapan saya workshop training of trainer Polri T.A. 2025 dapat menghasilkan trainer-trainer yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan yang mampu menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada workshop ini kepada seluruh personel Humas Polri, baik di tingkat polda, polres maupun polsek,” ujar Kadiv Humas dalam sambutannya, Senin (24/2/25).

Disampaikan Kadiv Humas, upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM ini menindaklanjuti langkah menindaklanjuti Perkap No. 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri serta upaya peningkatan kompetensi personel Polri. Dari aturan tersebut, fungsi kehumasan tidak hanya diemban anggota saja, tetapi juga hingga ke PNS Polri dan keluarga anggota Polri. 

Sebelumnya bahkan Kapolri telah me-launching E-learning Humas Presisi untuk sarana sertifikasi kompetensi kehumasan yang ada pada portal humas. Dalam program E-learning itu, para anggota mendapatkan kompetensi umum maupun kompetensi khusus.

“Bapak Kapolri sangat mengapresiasi pembuatan aplikasi E-learning Humas Presisi yang ada di Portal Humas dalam peningkatan kompetensi anggota humas dan seluruh anggota Polri,” ujar Kadiv Humas.

Ditekankan Kadiv Humas, dari berbagai upaya ini, jajarannya diharapkan bisa memperkuat profesionalitas. Sebab, kerja humas selalu mengawali, menyertai, dan mengakhiri. (Usj)