Jakarta, suarakpkcyber.com- Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle menteri di kabinet Merah Putih kedua. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresiden Jakarta Pusat, Senin (08/09/2025) pukul 15.00 wib.

"Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan," Ungkap Prasetyo.

Mensesnag menyebut ada lima posisi menteri yang diganti. Ditambah satu menteri baru yakni kementrian Haji dan Umroh.

"Yang pertama Kementrian Politik dan keamanan, yang kedua Kementrian Keuangan, yang ketiga Kementrian perlindungan dan pekerja migran Indonesia, keempat kementrian koperasi, kelima kementrian pemuda dan olahraga" ujarnya.

Prasetyo juga menambahkan ada satu kementrian baru yang akan dilantik pada sore hari ini.

" Satu kementrian baru yang sebelumnya nomenklatur dari BP Haji kini menjadi kementrian Haji dan Umroh" tambahnya.

Lima Kementrian yang di reshuffle jilid dua pada sore hari ini diantaranya :

1. Menteri Keuangan yang sebelumnya dipimpin oleh Sri Mulyani kini diganti menjadi Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya dijabat oleh Abdul Kadir Karding diganti oleh Mukhtarudin.
3.  Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi diganti Fery Juliantono.
4.  Menteri Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan sementara akan diisi oleh et interem.
5. Sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya dipimpin oleh Dito Ariotedjo akan dijadwalkan kembali pelantikannya.
6.  Kementrian baru yakni Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf, dan Wamen : Dahnil Anzar Simanjuntak.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang dilanjutkan dengan penandatangan surat keputusan. (Red)

Jakarta, suarakpkcyber.com – Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) melakukan audiensi dengan Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun sinergi nyata antara dunia pers dan dunia akademik dalam mempersiapkan generasi jurnalis yang profesional, berintegritas, dan kompeten di era digital.

Audiensi dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi, Prof. Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si, didampingi para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi. 

Dari pihak DPP PJS hadir Ketua Umum, Mahmud Marhaba, Sekjen DPP PJS, Abdul Rasyid Zaenal, Ketua Dewan Pakar, Rizaludin Kurniawan, M.Si, Ketua Dewan Etik, Dede Zaki Mubarok, serta Ketua DPP Divisi Pemberdayaan Perempuan, Wiwin Alfianti.

Tiga Pilar Kesepakatan MoU

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan itu, kedua pihak membahas sejumlah agenda kerja sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

Setidaknya ada tiga poin utama yang disepakati:

1. Penempatan Wartawan dan Mahasiswa.

Menjajaki penempatan wartawan PJS dan mahasiswa komunikasi UIN Jakarta di berbagai lembaga strategis seperti KPK, Kejaksaan Agung, DPR RI, Mabes Polri, dan institusi lainnya sebagai bagian dari praktik lapangan dan penguatan jaringan pers.

2. Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik.

Melaksanakan berbagai bentuk pendidikan, workshop, dan pelatihan jurnalistik bagi mahasiswa maupun wartawan PJS untuk meningkatkan keterampilan menulis, memahami kode etik pers, serta menguasai teknologi digital dalam dunia media.

3. Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Mengupayakan program UKW bagi mahasiswa tingkat akhir yang sudah aktif sebagai wartawan maupun bagi wartawan yang tergabung dalam PJS. Program ini diharapkan mampu meningkatkan standar kompetensi dan profesionalisme jurnalis di Indonesia.

Komitmen PJS

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menekankan bahwa kerja sama ini adalah tonggak penting bagi upaya profesionalisasi wartawan dan regenerasi jurnalis muda.

“Dengan dukungan akademik dari UIN, kami ingin mencetak wartawan yang tidak hanya bisa menulis berita, tapi juga memahami konteks sosial, politik, budaya, hingga agama yang berkembang di masyarakat. Wartawan yang cerdas, berani, sekaligus menjaga integritas profesi,” tegasnya.

Mahmud juga menambahkan, PJS siap membuka ruang sebesar-besarnya bagi mahasiswa untuk magang dan terlibat langsung dalam praktik jurnalistik. 

“Ini bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga soal membangun kultur pers yang sehat dan bertanggung jawab,” lanjutnya.

Dukungan UIN Jakarta

Sementara itu, Dekan Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, Prof. Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si, menyambut baik inisiatif kerja sama dengan PJS. Menurutnya, sinergi ini akan memperkaya proses pembelajaran mahasiswa.

“Kami tidak ingin mahasiswa hanya pandai teori, tapi juga tangguh di lapangan. Lewat kolaborasi dengan PJS, mahasiswa bisa belajar langsung bagaimana dunia jurnalistik bekerja. Dari sini akan lahir jurnalis muda yang kompeten dan siap bersaing di era digital,” ungkap Prof. Gun Gun.

Beliau juga menekankan pentingnya menghadirkan jurnalisme yang mendidik, mencerahkan, dan mengedepankan etika. 

“Tugas perguruan tinggi dan organisasi pers adalah sama: mendidik masyarakat agar lebih cerdas,” tambahnya.

Kolaborasi Lahirkan Jurnalis Handal

Audiensi ini disepakati sebagai langkah awal menuju kerja sama yang lebih luas. Kedua belah pihak optimistis, dengan kolaborasi antara praktisi pers dan dunia akademik, Indonesia akan melahirkan lebih banyak jurnalis muda yang profesional, berintegritas, dan memiliki keberpihakan pada kepentingan publik.

“Alhamdulillah, hari ini kita memulai langkah penting. Kami mengajak semua pihak untuk mendukung penuh agar program ini berjalan sukses, apalagi PJS dan UIN memiliki komitmen yang sama yakni menghadirkan SDM yang berintegritas," tutup Mahmud Marhaba.(Dedi)

Bogor, suarakpkcyber.com — Polri secara resmi meresmikan Wisata Juang Museum Korps Brimob Polri yang bertempat di Kompleks Museum Korbrimob, Cikeas, Kab. Bogor, pada Selasa (26/8/2025). Peresmian ini dilakukan oleh Komjen Pol Drs. Imam Widodo dengan tujuan melestarikan sejarah, memperkaya wawasan generasi muda, serta menjadikan museum ini sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas.

Dalam keterangannya, Brigjen Pol. Dr. H. Agustri Heriyanyo, S.I.K., S.H., M.H., selaku Ketua Pelaksana Peresmian, menyampaikan bahwa pembangunan Wisata Juang merupakan langkah strategis Polri untuk menjaga dan mengenalkan perjalanan sejarah kepolisian sejak awal berdirinya.

“Polri terbentuk pada tanggal 20 Agustus 1945, lima hari setelah proklamasi kemerdekaan, ketika Polisi Istimewa bergabung menjadi Korps Polisi. Keberadaan Polri sejak awal merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Melalui museum ini, kita ingin menghadirkan perjalanan sejarah itu agar bisa menjadi pembelajaran berharga bagi generasi penerus,” jelas Brigjen Agustri.

Wisata Juang Museum Korbrimob ini tidak hanya menampilkan catatan sejarah, tetapi juga memamerkan berbagai artefak bersejarah dari seluruh Indonesia, termasuk koleksi senjata, dokumen, dan memorabilia penting lainnya. Menurut Brigjen Agustri, keberadaan museum ini bukan untuk menunjukkan kekuatan semata, melainkan memberikan gambaran tentang perjuangan, dedikasi, dan peran Brimob dalam menjaga keamanan serta mempertahankan kemerdekaan.

“Di dalam sejarah Brimob, terdapat 31 Dankorbrimob dengan segala kebijaksanaan dan perjuangannya. Salah satunya adalah Komjen Pol Drs. Imam Widodo, yang menjadi penerima kehormatan pada dua masa berbeda, yaitu tahun 1961 dan 2024. Semua perjalanan ini adalah bagian dari bukti peran penting Brimob dalam menjaga kedaulatan bangsa,” tambahnya.

Hingga saat ini, kekuatan Brimob telah berkembang pesat dengan 38 Satbrimob Polda dan total personel mencapai 56.500 anggota. Peresmian museum ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam memperkenalkan kiprah Brimob kepada masyarakat.

Wisata Juang ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Selain menampilkan sejarah perjuangan Polri dan Brimob, pengunjung juga dapat melihat peresmian Patung Muhammad Yassin di Surabaya sebagai simbol penghargaan terhadap para pahlawan Brimob.

“Sejarah Brimob kini tidak lagi disajikan dengan kesan menakutkan, melainkan lebih terbuka. Wartawan dan masyarakat bahkan bisa berkontribusi menambahkan informasi apabila memiliki data tentang sejarah Brimob. Kami ingin museum ini menjadi ruang bersama untuk menjaga, merawat, dan melanjutkan warisan sejarah bangsa,” pungkas Brigjen Agustri.

Dengan diresmikannya Wisata Juang Museum Korbrimob Polri, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal peran Brimob dan Polri dalam perjalanan panjang mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan negara. (Usj)

Jakarta,suarakpkcyber.com -  Unjuk rasa sekelompok orang di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (25/08), berlangsung ricuh setelah aparat polisi menghadangnya. Para pendemo mempertanyakan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta.

Sebelumnya, beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. Kabar ini beredar secara luas melalui berbagai platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai aksi "Revolusi Rakyat Indonesia". Masyarakat dari berbagai kalangan pun terlihat mulai memadati area depan Gerbang DPR RI yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pagi ini.

Pukul 13.30 WIB, lalu lintas Jalan Gatot Subroto arah Slipi ditutup. Kendaraan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda.

Massa yang hendak menuju gedung DPR pun mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda. Mereka memenuhi ruas jalan hingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.Sekitar pukul 12.45 WIB, polisi menghalau pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan semprotan air ke arah demonstran.

Sampai sekitar pukul 13.30 WIB, polisi terus berusaha menghalau massa agar menjauhi gedung DPR.

Kelompok demonstran berusaha bertahan dan melawan dengan melempar botol air plastik.

Setibanya di Gerbang Pancasila, massa langsung menggoyangkan pagar meminta masuk gedung DPR RI. Mereka juga membentangkan bendera one piece hingga mencoret coret gedung DPR.

Namun, kericuhan berlangsung beberapa saat. Saat ini aksi unjuk rasa masih berlanjut. (Red)

Jakarta,suarakpkcyber.com - KPK melalui Direktorat Monitoring memaparkan hasil kajian untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam (SDA), khususnya komoditas nikel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (31/07/2025). 

Kajian ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem pengelolaan nikel yang menjadi komoditas strategis dalam hilirisasi industri dan transisi energi nasional. 

Dalam kajiannya, KPK menemukan bahwa sistem informasi dan basis data di sektor energi, kehutanan, dan minerba masih lemah. Data antar kementerian dan lembaga belum terintegrasi secara baik, sehingga menyulitkan pelacakan kewajiban pelaku usaha.  

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa meskipun nikel memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan, tata kelolanya masih menyimpan berbagai persoalan krusial yang membuka celah korupsi. 

KPK juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha tambang serta rendahnya akuntabilitas penerimaan negara dari sektor SDA. Oleh karena itu, KPK merekomendasikan agar pencegahan korupsi menjadi bagian integral dari kebijakan tata kelola nikel.(dedi/tim)

Jakarta,suarakpkcyber.com Presiden Prabowo Subianto mengaku senang dengan usaha dan kerja keras Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya dalam swasembada pangan. 

"Saya senang apa yang saya sampaikan ditangkap oleh Kapolri dan jajarannya, memang polisi Indonesia harus jadi polisi rakyat," ujar Presiden Prabowo, Kamis (5/6/2025).

Ia mengatakan Polri dan TNI harus bekerja keras demi kepentingan bangsa dan rakyat. Dia meminta Polri dan TNI profesional dalam cakap dan tugas.

"Sama dengan yang kita terima waktu itu, TNI tentara rakyat, kita bukan tentara bayaran, ada yang selalu ngomong tentara harus profesional, profesional, profesional arti dalam cakap, dalam tugasnya, tapi kalau profesional hanya digaji baru bekerja, itu bukan tentara Indonesia, bukan tentara pejuang, polisi harus demikian," imbuhnya.

Presiden Prabowo senang Polri mengambil inisiatif dan peran dalam program ketahanan pangan.

"Dan saya terima kasih Kapolri nangkap, apa yang dilakukan Kapolri dengan jajaran Polri selama ini mengambil inisiatif, meraih suatu peran, mengatakan polisi ingin ikut serta dalam usaha kedaulatan pangan, dalam usaha swasembada pangan karena swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan, swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan, tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri," terang Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Kapolri mengatakan dalam menjalankan program kedaulatan pangan, pihaknya mendapat sejumlah tantangan. Namun, Jenderal Sigit optimistis dengan program ini.

"Kami menyadari bahwa mewujudkan kedaulatan pangan nasional adalah perjalanan besar yang penuh dengan tantangan, namun kami optimis cita-cita mulia ini dapat tercapai melalui sinergitas dari seluruh komponen bangsa," kata Kapolri. 

Ia juga mengatakan Polri selalu mengingat pesan Prabowo yang mengatakan 'polisi harus menjadi polisi rakyat'. Kapolri berkomitmen Polri akan mengawal dan turut menyukseskan seluruh agenda pemerintah.

"Oleh karena itu, dengan memedomani amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa 'Polri adalah Polisi Rakyat yang harus senantiasa berada di tengah-tengah rakyat, kami tegaskan bahwa komitmen Polri tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda Pemerintah, termasuk mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia," terang Kapolri. (Usj)

Jakarta,suarakpkcyber.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Rest Area KM 57 dalam rangka memastikan kesiapan arus mudik lebaran 2025, pada Rabu (26/3) hari ini.

Peninjauan itu dilakukan bersama Menko PMK Pratikno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam kunjungannya itu, Sigit mengapresiasi kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat di Rest Area KM 57. Mulai dari tempat ibadah, ruang laktasi, stasiun pengisian mobil listrik hingga layanan bengkel.

Ia lantas berharap Rest Area lainnya dapat menyediakan sarana dan prasarana serupa sehingga bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat saat dalam perjalanan mudik.

"Ini tentunya perlu kita apresiasi karena lengkap. Mulai dari tempat untuk berbuka puasa, kemudian tempat istirahat, kemudian juga ada berbagai macam fasilitas lain," tuturnya kepada wartawan di lokasi.

Di sisi lain, Sigit menyebut berdasarkan data yang dimiliki Jasa Marga, terhitung sejak H-10 hingga H-6 lebaran telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang mudik sebanyak 7 persen.

Ia mengatakan peningkatan jumlah kendaraan ini sejalan dengan adanya pemberian fasilitas dari pemerintah mulai dari diskon tarif tol hingga kebijakan Work From Anywhere (WFA).

Karenanya, Sigit mendorong agar masyarakat yang akan mudik untuk dapat memanfaatkan kebijakan yang telah disediakan pemerintah tersebut. Sehingga diharapkan dapat mengurangi puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-3 lebaran atau di tanggal 28 Maret.

"Tentunya saran kita manfaatkan insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik karena bisa dilaksanakan WFA," jelasnya. 

Kendati demikian, Sigit memastikan pihaknya memiliki sejumlah skenario dan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan apabila terdapat lonjakan jumlah kendaraan. Rekayasa itu, kata dia, mulai dari penerapan ganjil-genap; contraflow hingga oneway.

"Hari ini kita mulai akan memperlakukan rekayasa apakah itu contraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70. Kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way," tegasnya.

Hanya saja, Sigit menegaskan pelaksanaan oneway baru akan dilakukan jajaran Korps Lalu Lintas apabila jumlah kendaraan yang melintas diatas 8.000 per jam. Apabila masih dibawah angka itu, rekayasa yang dilakukan hanya contraflow semata.

"Tentunya akan diinformasikan kepada masyarakat sebelumnya melalui jalur-jalur media yang kita miliki, media sosial, media mainstream, media TV, sehingga masyarakat terinformasi dari awal terkait dengan potensi-potensi rekayasa yang akan terjadi," tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengaku telah mempersiapkan total 66.714 personel untuk membantu pengamanan mudik yang dilakukan oleh Korps Bhayangkara.

"TNI menyiapkan personil sebanyak 66.714 personil yang akan diperbantukan kepada Polri dan sebagian akan stand by di satuannya untuk menghadapi apabila terjadi bencana alam untuk perbantuan kepada masyarakat," ujarnya. (Usj)

Jakarta,suarakpkcyber.com - KPK terus berupaya memperkuat integritas para pegawainya, terutama bagi pegawai di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Salah satu langkah yaitu melalui program Series Penguatan Integritas bagi Pegawai Rutan KPK, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) pada Kamis (20/03). 

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo yang hadir sebagai salah satu narasumber, menekankan bahwa kejujuran harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas sebagai pegawai KPK. Menurutnya, integritas tidak hanya sekadar slogan, tetapi juga harus diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan, terutama di lingkungan yang memiliki tantangan tinggi seperti rutan.

Selain itu, Ibnu juga mengingatkan pentingnya menolak segala bentuk gratifikasi. Ia menegaskan bahwa gratifikasi bukanlah rezeki, melainkan pintu masuk praktik suap yang dapat merusak integritas individu dan lembaga. “Kalau mendapatkan gratifikasi, jangan menganggap itu rezeki,” ujarnya.

Senada dengan Ibnu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa, juga menyoroti beratnya tantangan dalam menjaga integritas di lingkungan rutan. Ia menyadari bahwa berbagai situasi dan godaan dapat menjadi ujian bagi pegawai. 

Oleh karena itu, Cahya mengajak seluruh pegawai Rutan KPK untuk saling mengingatkan dan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. “Harapannya, melalui acara ini kita diingatkan lagi agar tidak kalah dari tantangan, walaupun menjaga integritas itu tidak selalu mudah,” kata Cahya.

Sebagai upaya pencegahan korupsi di Rutan KPK, Cahya juga mengimbau agar pegawai tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan indikasi tindakan yang mencurigakan. “Marilah kita saling menjaga dan saling melapor kalau ada yang tidak benar,” tambahnya.(dedi)

Semarang,suarakpkcyber.com - Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) bersama Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) menggelar kegiatan "Bingkisan Janda Tangguh" sebuah bentuk kepedulian terhadap perempuan kepala keluarga yang berjuang menghidupi keluarga mereka dengan penuh keteguhan. 

Bertempat di Gedung Dakwah Hidayatullah, Jl. Wonodri Baru Raya, No.41 Kota Semarang, kegiatan Bingkisan Janda Tangguh ini dihelat.

Ust. Mochammad Mundzir, Selaku Ketua BMH Perwakilan Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan;

"Alhamdulillah, kegiatan bingkisan janda tangguh tahun ini bisa kita laksanakan. Terimakasih kepada YBM PLN Unit Induk Distribusi Jateng DIY yang hari ini diwakili oleh Bapak M. Khamdan Kharis dan Bapak Egna Kriswidjaya. 

Lebih lanjut, Ust. Mundzir memotivasi para ibu-ibu pejuang keluarga ini dengan dua ciri khas penghuni surga.

"Sejak datang tadi, saya merasa berkumpulnya kita disini ada aura-aura surga. Aura surga yang saya maksud disini sebagaimana cirinya yakni ada orang yang sabar dan ikhlas. Saya yakin kita disini semua masuk kategori sabar dan ikhlas" harap Ust. Mundzir, Kamis (20/3/25).

Dalam sambutannya, YBM PLN yang diwakili oleh Bapak M. Khamdan Kharis menyampaikan,

"Terimakasih kepada BMH atas kolaborasi ini, juga kehadiran Ibu-ibu dan mohon do'anya, semoga PLN terus bisa berbagi, peduli dan semakin maju." Ungkap M Khamdan Kharis.

Sebagai simbol kepedulian nyata, dilakukan penyerahan bingkisan santunan secara simbolis dari YBM PLN kepada 5 dari 100 orang janda tangguh, didampingi oleh Ust. Mochammad Mundzir diakhir acara

Bingkisan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka sekaligus menjadi motivasi untuk terus berjuang dalam kehidupan.

Salah satu penerima manfaat, Ibu Intan sangat bersyukur atas bantuan bingkisan ini.

"Matursuwun, sangat bermanfaat bagi kami bingkisan yang diamanahkan BMH dan YBM PLN ini, semoga selalu Istiqomah membantu kami-kami yang terus berjuang untuk keluarga dengan kondisi single parents." Do'a Ibu Intan.

"Terus dukung kegiatan-kegiatan BMH, khususnya diakhir bulan Ramadhan ini. Masih banyak agenda umat yang ingin kami tunaikan, masyarakat juga dapat menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekahnya diakhir bulan Ramadhan ini lewat BMH, pungkas Ust. Mundzir.(ihw) 

Kudus,suarakpkcyber.com - Sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada sesama muslim,Laznas Baitul Maal Hidayatullah menggelar berbagi takjil kepada umat muslim yang berpuasa. Sore tadi menjelang berbuka , kegiatan ini berpusat di halaman RSK Radio Suara Kudus Kompleks Gedung Ngasirah), Jl. Jend. Sudirman No.192 B, Rendeng, Kec. Kota Kudus.

Eko Kusniyanto, Ketua ULZ BMH Kudus menuturkan kegiatan tersebut di awali dengan Konsultasi kesehatan mata ,cek kesehatan dan di lanjut dengan pembagian takjil baik peserta maupun pengguna jalan.

“Ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh BMH bersama Radio Suara Kudus bersama partner pada Ramadhan kali ini, program Berbagi Takjil On The Road memang kita siapkan agar membantu saudara kita yang sedang dalam perjalanan,” ungkapnya.

Ia pun berharap dengan adanya program Berbagi Takjil on The Road ini bisa menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. 

“Alhamdulillah, sebanyak 850 Paket Takjil berhasil dibagikan oleh tim BMH dan RSK Radio Suara Kudus,” tambahnya.

Trimakasih Kami bisa cek kesehatan mata gratis sekaligus dapat takjil ,semoga para donatur di berikan keberkahan ,"ujar Makruf Salah satu penerima takjil. (Ihw)

Kudus,suarakpkcyber.com -  Laznas BMH perwakilan Jawa Tengah, ULZ Kudus melalui program Wakaf Alqur’an BMH kembali menyalurkan sebanyak 50 Mushaf Alqur’an yang Minggu kmaren di lereng gunung Muria , dan sekarang di salurkan saat kegiatan tadarus Romadhon di mushola/TPQ Miftahul Huda Dongmanis, Honggosoco untuk mengganti Mushaf Alqur’an yang sudah usang.

Tokoh masyarakat Dongmanis ,Honggosoco, Ustadz Haq Asyafi dalam sambutannya," kami berterimakasih kepada Laznas BMH atas sumbangsih Wakaf mushaf Alqur’an untuk musholah dan TPQ Sehingga Mushaf Alquran yg usang bisa tergantikan dan aktifitas untuk tadarus bisa lebih nyaman dengan Alquran yang baru,” sambutnya.

Kepala BMH ULZ Kudus , Eko Kusniyanto menyampaikan akan program Wakaf Alquran ,” Salah satu dari program unggulan BMH pada tahun 2025 adalah Program Wakaf Mushaf Al’qur’an untuk pelosok negeri, dimana kemanfaatan program yang insyaallah bernilai jariyah dapat tersebar diberbagai masjid, mushollah, pesantren yang memang membutuhkan, dengan adanya Mushaf baru di harapkan masyarakat, jamaah dapat membacanya lebih terang, nyaman,” ujarnya. (Ihw)

Sorong,Papua Barat Daya. Suarakpkcyber.com – Komando Resor Militer (Korem) 181/PVT menerima audiensi dari perwakilan SKK Migas dan para pejabat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Papua dan Maluku. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara sektor industri migas dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas serta mendukung kelancaran operasional di daerah tersebut.

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M., turut hadir pejabat Korem 181/PVT, antara lain Kasrem 181/PVT, Kasiops Kasrem 181/PVT, dan Pasi Intel Kasrem 181/PVT.

Dari pihak SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku (Pamalu), audiensi dihadiri oleh : Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu Bpk. Mardianto, Plt. Kepala Departemen Forkom Bpk. Eko A. Filipus, Koordinator Operasi Bpk. Wienarno, Koordinator Forkom Bpk. Otniel L. Wafom, Tim Forkom: Ibu Iren, Pak Egen, Ibu Paras

Sementara itu, dari perwakilan KKKS yang turut hadir dalam audiensi ini, terdiri dari Petrogas (Basin) Ltd dan Petrogas (Island) Ltd : President RH Petrogas Companies in Indonesia, Bpk. Ferry Hakim, General Manager, Bpk. Alfian Telaumbanua, Senior Manager Corporate Affairs, Bpk. Dani Suryalesmana, Senior Manager Exploration and Development, Bpk. Michael Sompie, Field Operation Manager, Bpk. Mustaman, Manager R&C, Bpk. Markus Rumaropen, R&C, Ibu Dinda

Pertamina EP Cepu Zona 14 Papua Field : General Manager, Bpk. Dadang Soewargono, Field Manager, Bpk. Ardi, Manager HSSE, Bpk. Rendra Anandia, Security, Bpk. Budi, Security, Bpk. Haris, Relation, Ibu Jaryati, Relation, Ibu Cindy Bosawer, MontD’Or Salawati Ltd Bpk. David

Audiensi ini membahas berbagai aspek kerja sama, termasuk koordinasi pengamanan operasional migas, dukungan terhadap masyarakat sekitar, serta upaya peningkatan investasi dan produktivitas industri migas di wilayah Papua dan Maluku.

Danrem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono menyampaikan bahwa sinergi antara TNI dan sektor migas sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah ini.

"Kami siap berkolaborasi dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga operasional industri migas dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah," ujar Danrem.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara SKK Migas, KKKS, dan pihak keamanan semakin erat, sehingga berbagai tantangan di sektor migas dapat diatasi dengan lebih efektif.(Dedi)

Tangerang, suarakpkcyber.com– Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., mengajak para santri untuk berani bersuara dalam menghadapi segala bentuk kekerasan. Hal ini disampaikan dalam acara Ngabuburit Bersama Santri di Pondok Pesantren Asshidiqqiyah, Tangerang, Selasa (11/3).

Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Nurul Azizah menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi para santri. Menurutnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda, sehingga harus bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

"Sebagai santri, kalian semua adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Jika ada sesuatu yang tidak benar, jika kalian melihat atau mengalami perlakuan yang tidak semestinya, bangkitlah dan bersuaralah!" tegasnya.

Dalam upaya pencegahan kekerasan, Brigjen Nurul memperkenalkan kampanye "RISE AND SPEAK" yang bertujuan mendorong santri untuk lebih berani dalam mengungkapkan kasus kekerasan atau pelanggaran hak mereka.

1. RISE – Berani Bangkit

"Jangan takut untuk berdiri dan melawan ketidakadilan. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan tegas dalam membela kebenaran," katanya.

2. SPEAK – Berani Bicara, Selamatkan Sesama

Ia juga menegaskan pentingnya membangun kesadaran untuk melaporkan jika melihat atau mengalami kekerasan.

"Jika ada hal yang membuat kalian tidak nyaman atau jika melihat teman yang mengalami kesulitan, jangan diam! Suara kalian bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain," pesannya.

Brigjen Nurul juga menyoroti berbagai langkah yang perlu diambil dalam mencegah kekerasan di lingkungan pesantren, di antaranya:

1. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Santri harus memahami hak-haknya dan tidak ragu untuk berbicara jika mengalami tindakan yang tidak benar.

2. Peran Pimpinan Pesantren dan Ustaz/Ustazah

Pengasuh dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dengan pendekatan berbasis kasih sayang dan disiplin tanpa kekerasan.

3. Sistem Pelaporan dan Pelindungan

Dibutuhkan mekanisme yang jelas untuk melaporkan kekerasan dan memberikan pelindungan kepada korban.

4. Kolaborasi Semua Pihak

Upaya pencegahan kekerasan bukan hanya tanggung jawab kepolisian atau pesantren, tetapi juga semua elemen masyarakat.

"Kami dari kepolisian, bersama dengan stakeholder terkait, siap mendukung pesantren dalam menciptakan mekanisme pelindungan yang efektif bagi santri. Pencegahan kekerasan adalah tugas kita bersama," ujar Brigjen Nurul.

Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat sinergi antara kepolisian, pesantren, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman.

"Bulan Ramadan penuh berkah, bersama santri hati bahagia. Jangan diam jika ada masalah, berani bicara selamatkan sesama," tutupnya dengan pantun.

Acara yang berlangsung menjelang waktu berbuka puasa ini dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian, kepolisian, dan tokoh agama. Para santri tampak antusias mengikuti sesi diskusi yang membahas hak pelindungan mereka serta pentingnya membangun lingkungan pesantren yang bebas dari kekerasan. (Usj)

Jakarta,suarakpkcyber.com - Jumlah pendaftar Rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tembus 8.000 orang. Polri mengatakan tingginya animo masyarakat rawan dimanfaatkan calo atau pihak tak bertanggung jawab untuk melancarkan penipuan dengan iming-iming bisa membantu pendaftar lolos rekrutmen.

"Perhari ini jumlah pendaftar online untuk Akpol ada 8.016. Kalau secara keseluruhan pendaftar pada rekrutmen anggota Polri baik itu Tamtama, Bintara, Akpol 116.732 orang dan paling banyak Bintara," kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

Dedi lalu mempertegas, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwasanya jalur untuk masuk Akpol hanya ada satu, yakni jalur reguler. Dengan begitu, diharapkan proses rekrutmen melahirkan taruna-taruna Akpol yang benar-benar mampu menjalani proses pendidikan dan pelatihan selama di Akpol.

"Sesuai arahan pimpinan, tahun ini sama seperti tahun lalu, tidak dilakukan dikotomi lagi, atau friksi-friksi jalur rekpro, jalur reguler, jalur kuota khusus," Dedi menekankan.

Dia menegaskan tahapan rekrutmen anggota Polri transparan, karena para calon taruna dapat melihat langsung capaian nilai tes baik dirinya maupun calon taruna lainnya. Hal ini dikarenakan panitia akan menayangkan nilai-nilai tes secara real time di layar.

"Selesai tes renang, catar (calon taruna) bisa langsung lihat dia berapa detik, nilainya berapa. (Tes) lari juga demikian, dapat berapa putaran, waktunya berapa lama. Tes-tes lainnya pun sama, selesai (tes), nilai langsung keluar. Nilai terpampang di layar, semua bisa melihat," jelas Dedi.

Dedi menjelaskan rekrutmen dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan akuntabel dan humanis (Betah) telah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Panitia sengaja menayangkan nilai atau skor agar calon taruna sama-sama bisa saling mengoreksi diri.

"Calon taruna ketika dia merasa nilai tidak sesuai, diberikan kesempatan untuk mengoreksi ke panitia. Mereka juga sudah tau bobot nilai akademis berapa, psikologi berapa, jasmani berapa. Calon taruna itu bisa menghitung sendiri dengan sistem yang terbuka ini," terang Dedi. 

Gambaran proses dan metode seleksi, tegas Dedi, perlu diketahui masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat sadar bahwa seleksi anggota Polri hanya bertumpu pada kemampuan diri sendiri selama mengikuti tahapan seleksi.

"Kepada seluruh jajaran kami minta terus mengedukasi masyarakat bahwa seleksi anggota Polri itu kuncinya kemampuan diri sendiri. Persiapan yang matang, latihan serius, itu kuncinya," tegas Dedi.

Dedi berharap masyarakat tak percaya calo atau siapapun yang menjanjikan masuk Polri dengan imbalan uang. Dedi pun menegaskan ancaman pidana bagi pelaku penipuan.

"Sudah banyak kasus masyarakat tertipu, sudah memberikan sejumlah uang, anaknya gagal (lolos rekrutmen)" pungkas Dedi.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia daerah:

a. Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian kualitatif

c. Tes psikologi tahap I sistem Computer Assisted Test (CAT), penilaian kuantitatif dan kualitatif

d. Test akademik tahap I, sistem CAT dengan penilaian kuantitatif meliputi:

- pengetahuan umum (termasuk UU Kepolisian)

- wawasan kebangsaan (UUD 1945, NKRI, Bineka Tunggal Ika, wawasan nusantara dan kewarganegaraan)

- tes penalaran numerik

- Bahasa Indonesia

e. Tes EKG dengan penilatan kualitatif

f. Uji kemampuan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

g. Sidang penetapan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap II

h. Pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif

i. Pendalaman PMK dan Tes psikologi tahap II sistem wawancara, penilaian kualitatif

j. Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif

k. Sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia pusat:

a. Pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dan II dengan penilaian kualitatif

c. Pemeriksaan mental dan ideologi dengan CAT

d. Tes akademik neliputi TPA dengan Bahasa Inggris menggunakan CAT, penilaian kuantitatif

e. Tes psikologi wawancara dengan penilaian kualitatif

f. Pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif

g. Tes kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

h. pemeriksaan penampilan dengam penilaian kualitatif

i. Sidang terbuka kelulusan tingkat pusat. (Usj)

Magelang, suarakpkcyber.com - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi narasumber dalam retreat kepala daerah hari kelima di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia membawakan materi terkait keamanan, hukum, serta pencegahan korupsi.

Kapolri menekankan pentingnya pencegahan korupsi oleh kepala daerah guna menciptakan pemerintahan yang bersih, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah," ujar Kapolri seusai menyampaikan materi dalam retreat tersebut.

Dalam sesi pembekalan, Kapolri memaparkan strategi Polri dalam menangani berbagai kasus kejahatan, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Ia juga mengidentifikasi area rawan korupsi di pemerintahan dan memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi, Kapolri membuka ruang konsultasi dengan para kepala daerah dan bahkan membagikan nomor teleponnya. Langkah ini bertujuan agar para kepala daerah dapat dengan mudah menyampaikan permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan.

Retreat kepala daerah gelombang pertama di Akmil, Magelang, berlangsung selama tujuh hari hingga 28 Februari 2025. Dari total 503 kepala daerah yang terdaftar, sebanyak 493 hadir dalam kegiatan ini. (Usj)

Jakarta, suarakpkcyber.com - KPK terus berupaya memperkuat integritas internal sebagai bagian dari komitmen perbaikan tata kelola, termasuk di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan). Melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) bersama Dewan Pengawas, KPK menggelar pelatihan penguatan integritas bagi pegawai Rutan pada Rabu (26/2/2025). 

Dewan Pengawas KPK, Benny Joshua Mamoto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperbaiki dan memperkuat sistem di Rutan. “Seorang pengawas dengan seorang yang diawasi tidak boleh ada hubungan personal. Harus hubungannya impersonal, untuk mencegah timbulnya celah potensi konflik kepentingan,” ungkap Benny dalam sesi diskusi.

Lebih lanjut, Benny menekankan bahwa pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat integritas individu, tetapi juga membangun sistem tata kelola yang lebih baik di lingkungan Rutan KPK. Dewan Pengawas akan terus mendampingi pegawai dalam menjalankan tugasnya guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi ini.

Senada dengan Benny, anggota Dewan Pengawas KPK, Chisca Mirawati, menyoroti pentingnya sinergi antara Dewan Pengawas dan pegawai Rutan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan bebas dari korupsi. 

“Kami bersama pegawai Rutan. Kami memiliki tanggung jawab yang sama untuk menegakkan tata kelola yang transparan dan bebas dari korupsi. Sesi ini bagian dari langkah nyata kami membangun budaya integritas dan implementasi keseharian pegawai Rutan,” ujar Chisca.

Sementara itu, Plt. Kepala Rutan KPK, Togi Robson, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai bahwa keterlibatan Dewan Pengawas dalam pelatihan penguatan integritas memberikan motivasi lebih bagi para pegawai untuk menjaga profesionalisme dan nama baik lembaga.

“Kehadiran Dewas membuat kami semakin percaya bahwa kami tidak sendiri. Kami di sini ingin menunjukkan bahwa kami bekerja sekeras mungkin menjaga integritas,” tegas Togi.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, program pelatihan ini akan berlangsung secara berkala dalam rangkaian “Series Penguatan Integritas”. Melalui metode sesi berbagi pengalaman (sharing session series) dengan narasumber berkompeten, KPK akan terus memfasilitasi penguatan integritas bagi pegawai Rutan.(dedi)

Jakarta, suarakpkcyber.com - Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho membuka workshop training of trainer Polri Tahun Anggaran 2025. Workshop tersebut diikuti oleh 112 peserta yang tidak hanya personel Mabes Polri, tetapi juga polda jajaran.

Workshop ini akan diisi oleh Kaprodi S1 UPH, Azalia Gerungan, B.Bus., M.Sc; Direktur Eksekutif Tempo, Philipus Parera; serta Senior Manager News Gathering SCTV dan Development Head, IGN Satya Panda.

Menurut Kadiv Humas, workshop ini diharapkan dapat menjadi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih siap di era digital saat ini. Tak dipungkiri, tantangan ke depan akan semakin kompleks dan seluruh jajaran harus siap menghadapinya.

“Besar harapan saya workshop training of trainer Polri T.A. 2025 dapat menghasilkan trainer-trainer yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan yang mampu menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada workshop ini kepada seluruh personel Humas Polri, baik di tingkat polda, polres maupun polsek,” ujar Kadiv Humas dalam sambutannya, Senin (24/2/25).

Disampaikan Kadiv Humas, upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM ini menindaklanjuti langkah menindaklanjuti Perkap No. 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri serta upaya peningkatan kompetensi personel Polri. Dari aturan tersebut, fungsi kehumasan tidak hanya diemban anggota saja, tetapi juga hingga ke PNS Polri dan keluarga anggota Polri. 

Sebelumnya bahkan Kapolri telah me-launching E-learning Humas Presisi untuk sarana sertifikasi kompetensi kehumasan yang ada pada portal humas. Dalam program E-learning itu, para anggota mendapatkan kompetensi umum maupun kompetensi khusus.

“Bapak Kapolri sangat mengapresiasi pembuatan aplikasi E-learning Humas Presisi yang ada di Portal Humas dalam peningkatan kompetensi anggota humas dan seluruh anggota Polri,” ujar Kadiv Humas.

Ditekankan Kadiv Humas, dari berbagai upaya ini, jajarannya diharapkan bisa memperkuat profesionalitas. Sebab, kerja humas selalu mengawali, menyertai, dan mengakhiri. (Usj) 

 Jakarta, suarakpkcyber. com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong distribusi gas LPG 3 kg tetap berjalan dengan lancar dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan penerapan kebijakan baru yang menetapkan pembelian gas LPG 3 kg sudah dapat dilakukan kembali di tingkat pengecer dan tidak lagi terbatas pada pangkalan resmi Pertamina, pemerintah akan terus melakukan monitoring serta sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat dipahami secara luas.

“Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah akan mengawasi dengan ketat distribusi gas LPG 3 kg agar masyarakat tetap dapat mengakses dengan harga yang sesuai dan pasokan yang mencukupi,” ujar Menkopolkam, Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta.

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan mengawal distribusi gas LPG 3 kg hingga ke daerah terpencil guna menghindari kelangkaan serta mencegah penyalahgunaan distribusi. Selain itu, pemerintah juga akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami kebijakan distribusi ini, serta meningkatkan kampanye pencegahan praktik penimbunan dan penjualan gas LPG dengan harga yang tidak wajar.

“Kami tidak akan mentoleransi adanya praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi,” tambahnya.

Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menjamin distribusi segera kembali normal. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan adanya indikasi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg kepada pihak berwenang.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan distribusi gas LPG 3 kg dapat lebih tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Red)

Jakarta, suarakpkcyber.com - Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang menyinggung soal "LSM & Wartawan Bodrex" sempat menimbulkan perdebatan di kalangan aktivis dan insan pers. Menanggapi hal tersebut, ribuan wartawan dan perwakilan LSM melakukan klarifikasi langsung dengan pihak kementerian Desa.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara kekeluargaan, pihak wartawan dan LSM menyampaikan aspirasi serta keberatan mereka terkait istilah tersebut. Mereka menegaskan bahwa kritik dan kontrol sosial yang dilakukan oleh jurnalis serta aktivis merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, mereka juga memahami bahwa pernyataan Menteri Desa PDT tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi.

"Kami memahami maksud pernyataan Pak Menteri seharus nya menyoroti segelintir oknum yang menyalahgunakan profesinya. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman, kami bersama rekan-rekan LSM dan wartawan merasa perlu untuk mengklarifikasi langsung agar tidak terjadi persepsi negatif yang lebih luas," ujar salah satu rekan LSM dalam keterangannya usai pertemuan.

Menteri Desa PDT Yandri Susanto pun dengan terbuka menerima masukan serta permohonan maaf nya secara tertulis dan klarifikasi tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati peran media dan organisasi masyarakat dalam mengawal pembangunan desa. “Saya tidak pernah berniat merendahkan profesi wartawan atau aktivis LSM. Justru saya sangat mengapresiasi mereka yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme,” ungkapnya.

Perwakilan yang hadir dalam pertemuan tersebut mengajak semua pihak agar menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan organisasi masyarakat. Menurutnya, penting bagi semua pihak untuk saling memahami dan menjalin komunikasi yang lebih baik demi kepentingan pembangunan yang lebih inklusif.

Sebagai bentuk penghormatan atas sikap terbuka dan bijaksana Menteri Desa PDT, perwakilan LSM dan wartawan menyampaikan rasa terima kasihnya. Harapan kedepan tidak ada lagi kesalahpahaman serupa dan semua pihak bisa lebih fokus pada tujuan bersama, yakni membangun desa dan daerah tertinggal dengan lebih baik.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan hubungan antara pemerintah, insan pers, dan LSM tetap harmonis serta terus berkontribusi positif dalam mendorong kemajuan pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia.(Red)