Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Hadir pula Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo beserta jajaran pengurus, seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Pasuruan, alim ulama, tokoh masyarakat, para veteran pejuang kemerdekaan, serta undangan lainnya.

Pantauan di lokasi, upacara dimulai tepat pukul 08.00 WIB. Bertindak sebagai Pemimpin Upacara yakni Danramil Winongan, Kapten Kav Hanock, dengan Perwira Upacara Danramil Lekok, Lettu Inf Gaguk Prasetyo Widodo.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat membacakan Naskah Proklamasi. Sedangkan pembacaan UUD 1945 dibawakan oleh Pasi Pers Kodim 0819 Pasuruan, Lettu Inf Khairil Anam.

Momen yang paling ditunggu masyarakat adalah pengibaran bendera merah putih. Tugas ini diamanahkan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Pasuruan. Mereka adalah:

• M. Ramadhan Alamsyah (SMKN 1 Purwosari)
• Eyzar Ahmad Juvencio (SMAN 1 Grati)
• M. Naufal Aflah (SMAN 1 Gondangwetan)

Sementara pembawa baki dipercayakan kepada Nindy Dwi Cahyani (SMAN 1 Grati). Dengan langkah tegap dan penuh percaya diri, para Paskibraka sukses melaksanakan tugas mengibarkan Sang Merah Putih hingga berkibar gagah di angkasa.

Dalam momentum HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini, Bupati Rusdi Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa bersyukur. Menurutnya, kemerdekaan yang dinikmati bangsa Indonesia saat ini adalah hasil perjuangan para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga.

“Hari ini kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjasa merebut kemerdekaan. Tidak akan ada pemerintahan dan kehidupan seperti sekarang tanpa pengorbanan mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan – juga berpesan agar masyarakat terus mendukung langkah pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Pasuruan. 

“Sebagai bagian dari NKRI, mari bersama-sama kita wujudkan Kabupaten Pasuruan yang terus bangkit, semakin maju, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkasnya.

Upacara yang berlangsung dengan tertib itu juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak pagi, warga sudah memadati Alun-alun Bangil untuk menyaksikan detik-detik sakral peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band pelajar serta pasukan barisan dari berbagai instansi.

Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan harus terus dijaga, tidak hanya dengan upacara seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam kerja nyata demi kemajuan bangsa, khususnya Kabupaten Pasuruan.(Usj/Adf) 

Sorong Papua Barat Daya, suarakpkcyber.com- Para perwakilan karyawan PT Pertamina Marine Engineering Dockyard Sorong atau yang dikenal Dokarim mendatangi Kantor DPR Papua Barat Daya di Jln Pendidikan Km 8 Kota Sorong, Selasa (12/08/2025). Kehadiran para karyawan ini guna menyampaikan aspirasi terkait aktivitas dock di perusahaan mereka yang saat sudah terhenti.

Sesampainya di Kantor DPR para karyawan pun diterima langsung oleh Ketua DPR Ortis Sagrim bersama Anggota DPR Otsus Robert Wanma dan dan Selviana Kalami. Pertemuan berlangsung di ruang tunggu Kantor DPR bersama perwakilan karyawan yang berjumlah 5 orang. Dihadapan ketua DPR bersama anggota para karyawan pun secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka yang pada intinya meminta DPR membantu mereka agar aktivitas Docking di Dokarim bisa diaktifkan kembali.

Dihadapan ketua dan anggota DPR, salah seorang perwakilan karyawan, Dokarim Yehuda Kombado menjelaskan kehadiran pihaknya di DPR guna menyampaikan keluhan terkait kondisi operasional Dock Kapal di Dokarim yang sudah hampir setahun berhenti total. Ia menyebut kondisi ini sangat merugikan para karyawan, karena selama setahun ini sejak aktivitas dock terhenti pihaknya hanya mendapat gaji pokok saja, yang tentu tidak bisa mencukupi semua kebutuhan mereka.

Yehuda juga menyampaikan bawasannya aktivitas docking dihentikan operasinya oleh manajemen pusat dikarenakan ada surat masuk dari pemilik ulayat marga Kalami dan beberapa marga lainnya. Bahkan surat terakhir dari marga Kalami disertai dengan ancaman pemalangan jika permintaan pembayaran kompensasi senilai Rp 5 milyar tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Pihaknya, sebut dia sudah menunggu selama hampir setahun namun sampai saat ini belum ada progres penyelesaian, sehingga aktivitas docking masih terhenti.

"Jadi kami datang ke hadapan bapak ibu DPR yang terhormat, kami minta tolong melalui kewenangan yang ada supaya bisa memediasi persoalan ini, sehingga bisa segera diselesaikan. Kami hanya minta kegiatan docking kapal diaktifkan kembali supaya kami bisa bekerja seperti sebelum-sebelumnya," ujar Yehuda.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan para karyawan, Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Sagrim menyebut sebagai lembaga perwakilan rakyat tentu pihaknya terbuka menerima semua aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun demikian, pihaknya terlebih dahulu harus menginventarisasi akar persoalan hingga kewenangan yang melekat pada lembaga masing-masing.

Sagrim menyebut, pihaknya telah mendengar dan mencatat secara detail terkait persoalan yang ada. Selanjutnya akan digelar rapat internal tingkat DPR PBD untuk kemudian menentukan komisi mana yang akan diberikan wewenang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun demikian ia menyebut tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan melakukan audiens dengan pihak manajemen untuk memastikan duduk persoalan yang sebenarnya.

"Kami akan audiens lagi dengan pihak manajemen, karena banyak hal yang perlu kita tanyakan. Kami agendakan turun ke lokasi dalam waktu dekat ini, kalau tidak maka mereka (manajemen) yang akan kami undang untuk melakukan audiens langsung di kantor DPR," ujar Ortis.

Perihal agenda audiens dengan pihak manajemen, Ortis menyebut kemungkinan baru bisa dilakukan setelah pelaksanaan HUT Proklamasi, dikarenakan beberapa waktu kedepan sudah ada agenda lain yang begitu padat di DPR. Ia pun berharap agar para karyawan bersabar dan mempercayakan penyelesaian persoalan tersebut kepada DPR.

"Tentu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini. Kebetulan tadi disampaikan ada banyak karyawan orang asli Papua disana, kemudian ada persoalan hak ulayat, nanti kita libatkan teman-teman dari DPR Otsus dan komisi terkait. Kami berharap para karyawan bersabar dan mendukung semua proses ini supaya kelak kita bisa menemukan jalan keluar terbaik," pungkasnya. (Dedi)

Sorong Papua Barat Daya, Suarakpkcyber.com - PT Pertamina Marine Engineering Dockyard Sorong atau yang dikenal dengan nama Dokarim, terhitung hampir setahun sudah, tidak beroperasi melayani perbaikan kapal. Kabar tentang adanya ancaman pemalangan oleh pemilik ulayat, hingga manajer perusahaan yang diduga "kabur" disebut-sebut menjadi akar persoalan hingga perusahaan tersebut tidak beroperasi untuk sementara waktu.

Dalam rangka mengecek kebenaran informasi tersebut, awak media ini telah mendatangi langsung lokasi perusahaan di Pulau Dokarim. Terpantau aktivitas para pekerja di lokasi sekilas tampak masih normal tak ada kejanggalan. Seperti biasanya pagi-pagi sekitar pukul 07.30 WIT para karyawan dan staf menyeberang menggunakan kapal milik perusahaan dari Sorong ke Dokarim, Senin (11/08/2025).

Sesampainya di lokasi perusahaan, para karyawan melakukan absensi dilanjutkan breafing, lalu mereka bergerak menuju ke unit kerja masing-masing. Disinilah mulai terlihat para pekerja ini ternyata hanya hadir setiap saat di lokasi, namun mereka tidak bekerja seperti sebelum-sebelumnya. Tak ada kapal digalangan yang hendak diperbaiki.

Terpantau sebagian dari para karyawan hanya duduk-duduk dan menghabiskan waktu bercengkerama bersama rekan-rekannya yang lain. Ini berlangsung hingga sore hari, saat jam kerja usai, mereka pun diseberangkan lagi menggunakan kapal untuk kembali ke rumah masing-masing di Kota Sorong.

Salah seorang karyawan saat berbincang dengan awak media mengaku kondisi ini sudah berlangsung hampir setahun sejak September 2024 lalu. Mereka sama sekali tidak bekerja karena tidak ada kapal yang masuk docking. Namun karyawan tersebut mengaku tidak tahu pasti alasan sehingga sampai saat ini tidak ada kapal yang masuk ke galangan.

Padahal, sebelum-sebelumnya kapal yang masuk tidak pernah berhenti, baik kapal milik Pertamina sendiri maupun kapal dari luar. Namun, ia menyebut meski karyawan tidak bekerja, namun perusahaan tetap memenuhi hak-hak mereka seutuhnya yakni gaji pokok sesuai ketentuan.

"Sudah dari tahun lalu itu tidak ada kapal yang masuk, jadi kami tidak bekerja. Palingan hanya bersih-bersih peralatan dan rumput-rumput di lokasi saja. Tapi gaji kami tetap jalan seperti biasa," ujarnya.

Awak media kemudian mencoba menemui pihak penanggungjawab di lokasi perusahaan, dalam hal ini manajer. Namun, ternyata benar, sang manajer tidak berada di tempat, awak media pun hanya diterima oleh penanggungjawab sementara dalam hal ini Bisnis Support Dockyard Sorong, Muchlis.

Dari pengakuan Muchlis diketahui ternyata manajer perusahaan sudah tidak berada di tempat, sejak tahun lalu atau tepatnya bebeberapa bulan pasca perusahaan tidak lagi beroperasi. Muchlis enggan menyimpulkan bahwa sang manajer "kabur". Ia hanya menyebut pimpinanya mendapat tugas menyelesaikan sejumlah pekerjaan di Jakarta.

Muchlis mengaku, meski sang manajer yang diketahui bernama Seriono itu tidak berada di tempat, namun aktivitas perusahaan termasuk surat menyurat hingga pemenuhan hak-hak karyawan dan operasional perusahaan masih tetap berjalan, karena saat ini perusahaan lebih banyak via aplikasi dalam urusan administrasi, sehingga hanya menggunakan tandatangan digital.

Dicecar terkait aktivitas perusahaan, Muchlis membenarkan, jika perusahaan sudah tidak beraktivitas dalam hal kegiatan docking terhitung sejak September 2024 lalu. Semua berawal saat pihaknya menerima surat masuk dari Marga Kalami yang menuntut kompensasi pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp 5 milyar kepada pihak perusahaan. Ia pun membenarkan dalam surat tersebut disertai ancaman pemalangan, jika perusahaan tidak mengindahkan permintaan ganti rugi tersebut.

Sebagaimana lazimnya, surat itupun diteruskan ke pimpinan pusat di Jakarta. Namun oleh pimpinan pusat direspon dengan menutup layanan docking kapal di Dokyard Sorong. Informasi terakhir telah dibentuk tim khusus (internal dan eksternal Pertamina) untuk melakukan investigasi dan penilaian terkait persoalan yang dihadapi Dockyard Sorong. Namun, sudah hampir setahun, belum ada hasil yang disampaikan dan perusahaan masih tetap tidak beraktivitas.

"Jadi sejak Bulan September itu, sudah tidak ada lagi aktivitas docking disini. Tapi hak-hak karyawan tetap terpenuhi seperti biasanya, hanya saja memang mereka tidak bisa dapat tambahan seperti uang lembur dan sebagainya. Sampai saat ini kami pun masih menunggu keputusan dari Jakarta," ujar Muchlis.

Terkait kebijakan yang bisa diambil manajemen Dockyard Sorong, secara jujur Muchlis mengaku pihaknya terbatas dengan ruang birokrasi manajemen perusahaan yang kesemuanya ditentukan oleh pusat. Bahkan, persoalan BBM hingga kapal-kapal yang hendak naik dock pun ijinnya ditentukan pusat. Sehingga sejauh ini pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.

"Jujur memang kami ingin ada kejelasan. Minimal ada win-win solution sehingga semua pihak, khususnya para karyawan bisa menerima. Karena kasihan juga mereka setiap hari datang ke lokasi tapi tidak bekerja," ungkapnya sembari menyebut dari sisi tenaga kerja hingga fasilitas Dockyard Sorong masih sangat layak untuk melayani kegiatan docking seperti sebelumnya.

Sementara salah seorang karyawan senior di Dockyard Sorong Yudha Kumbado yang sempat diwawancarai awak media menyebut, persoalan hak ulayat sebagaimana surat masuk yang dijadikan alasan pusat menghentikan aktivitas docking di Sorong sebenarnya sudah pernah dibicarakan dalam pertemuan yang dimediasi oleh Pemkot Sorong pada tahun 2011 lalu. Kala itu, sebut dia, ada sekitar 5 marga yang mengklaim diri sebagai pemilik ulayat lokasi Dokarim, sehingga pihak perusahaan kebingungan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pertemuan di tahun 2011 itu, hadir pihak manajemen perusahaan, kelima marga dan perwakilan Pemkot Sorong sebagai mediator. Hasilnya, disepakati kelima marga ini diberi kesempatan untuk berembuk dan menentukan satu marga saja yang berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi lahan sebagai pemilik ulayat. Namun, sejak saat itu sampai sekarang, kelima marga sama sekali tidak ada kesepakatan, sehingga selalu saja ada surat masuk ke perusahaan dengan marga berbeda-beda untuk meminta ganti rugi lahan tersebut.

"Jadi memang perusahaan dilema mau bayar ke siapa. Apalagi kemaren terakhir ada surat masuk dari marga Kalami yang disertai ancaman pemalangan, perusahaan langsung ambil keputusan hentikan kegiatan docking. Kami tidak minta banyak, kami hanya ingin perusahaan ini aktif kembali, kegiatan docking berjalan supaya teman-teman ini bisa bekerja, kasihan pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," harap Kombado.

Sementara Perwakilan Serikat KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), Jeffrey Mampioper yang juga merupakan karyawan Dockyard Sorong, meminta perhatian serius pemerintah daerah bersama stakeholder untuk melihat persoalan yang dialami pihaknya di Dockyard Sorong. Pasalnya selain sklil dan kemampuan karyawan yang kini terabaikan, persoalan tersebut juga menyangkut nasib anak-anak Papua yang bekerja di perusahaan BUMN.

Jeffrey menyebut, sebagian besar karyawan di Dockyard Sorong adalah anak-anak asli Papua yang memiliki kemampuan dan skill luar biasa. Saat ini, mereka tidak hanya tidak bisa menyalurkan talentanya, tetapi nasib dan masa depan mereka juga sedang menjadi taruhan. Pihaknya, hanya menginginkan semua persoalan ini diselesaikan dengan baik sehingga mereka dapat bekerja seperti biasa demi menghidupi keluarga dan orang-orang terdekat.

"Kami minta tolong buat pemerintah daerah, bapak gubernur, walikota, DPR dan semua stakeholder yang ada bantu kami selesaikan persoalan ini. Kalau ada masalah mari kita duduk selesaikan secara kekeluargaan supaya kami bisa bekerja kembali seperti biasa," ungkapnya.

Persoalan yang terjadi di Dockyard Sorong memang masih menyisakan banyak misteri. Perlu adanya intervensi dari pemerintah daerah hingga pusat bahkan aparat penegak hukum, untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Dockyard Sorong merupakan perusahaan BUMN yang didalamnya terdapat aliran uang rakyat. Uang yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat. (Dedi)

Malang, suarakpkcyber.com - DPD KNPI Kabupaten Malang menggelar Pelatihan Hidroponik yang diikuti oleh peserta dari organisasi kepemudaan se-Kabupaten Malang serta pengurus KNPI dari seluruh kecamatan. Kegiatan ini berlangsung di BLK Wonojati dan bertujuan membekali generasi muda dengan keterampilan pertanian modern, khususnya metode hidroponik yang efisien dan ramah lingkungan, Minggu (10/08/2025). 

Acara dimulai pukul 10.00 WIB dengan pembukaan, doa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama seluruh peserta. Sambutan pembuka disampaikan oleh Perwakilan Pengurus DPD KNPI Kabupaten Malang, Bapak Tobias Gula Aran, yang menekankan pentingnya peran pemuda dalam mempertahankan semangat berkarya di bidang pertanian meski hidup di tengah gempuran era digital.

“Era digital ini jangan sampai menggerus anak muda untuk tetap berkarya di bidang pertanian. Justru dengan kemajuan teknologi, kita bisa menggabungkan kreativitas digital dengan inovasi pertanian, salah satunya melalui hidroponik,” ujar Bapak Tobias.

Sesi pelatihan dibagi menjadi dua materi inti, yaitu Dasar Pertanian Hidroponik oleh Bapak Kholis (Instruktur BLK Wonojati) dan Peluang Bisnis Hidroponik oleh Bapak Angka Husada (Founder Wohsae). Peserta juga diajak melakukan kunjungan langsung ke lahan hidroponik untuk mempraktikkan ilmu yang telah didapat, dengan pendampingan instruktur.

Kegiatan ini diakhiri pada pukul 12.30 WIB dengan penutupan oleh MC. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pemuda di Kabupaten Malang dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan hidroponik tidak hanya untuk swasembada pangan, tetapi juga sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. (Ihw) 

Sorong, suarakpkcyber.com - letakan batu pertama pembangunan gedung Gereja Protestan Indonesia Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya oleh Gubenur Elisa Kambu, Sabtu (09/08/2025). 

Sambutan Gubernur PBD Elisa Kambu kepada tamu undangan bahwa Ia sangat berterima kasih kepada jajaran gereja yang dikasihi Tuhan dan Ibu Gembala serta undangan yang dihormati.

Apa yang dikerjakan bisa menjadi yang terbaik. Karena atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bisa menjadi mujisat bagi banyak orang.

Karena pembangunan gereja ini bisa menjadi rumah dan tempat ibadah yang bisa berfungsi bagi banyak orang khususnya jemaad GPI di Sorong.

" saya yakin pembangunan gedung Gereja ini bisa selesai. Dan tetap yakin upaya dan jerih ayah ini tetap berhasil dan selesai" harapnya. 

Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan senantiasa membantu tahapan pembangunan gedung ini. Dan bukan pemerintah membiayai tetapi membantu.

Sementara itu laporan Panetia mengatakan bahwa pembangunan gedung Gereja ini mengunakan total anggaran sebesar 5,5 milyar dengan 3 (tiga) tahap .(red) 

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Kreatif Warga Dusun Sumber Tumpuk Desa Gununggangsir Kecamatan Beji untuk memeriahkan HUT RI ke-80 tahun dengan menghiasi kampungnya menggunakan instalasi lampion ubur-ubur warna-warni yang mempesona. Hal ini membuat dusun Sumber Tumpuk menjadi viral di media sosial berkat aksi dan kreativitasnya tersebut. 

Ubur-ubur yang menyengat kekompakan warga tersebut  dipelopori oleh Kepala Wilayah Dusun Sumber Tumpuk Nur Hasan, warga bahu membahu kompak dalam beberapa bulan terakhir membuat ribuan lampion ubur-ubur dari bahan daur ulang kain perca, kawat, lampu neon dls. 

Kekompakan warga dusun Sumber Tumpuk dalam menyambut HUT RI ke-80

Dalam pembuatan ribuan lampion tersebut ternyata membutuhkan waktu yang tidak sebentar, hampir kurun waktu 3 bulan lamanya dalam proses pembuatan ubur-ubur tersebut.

"Butuh waktu 3 bulan untuk membuat ribuan ubur-ubur, dan 1 bulan untuk mengkonsep ide tersebut jadi totalnya kurang lebih 4 bulanan" ujar Harusnsalah satu anggota pemuda Dusun Sumber Tumpuk, (Minggu, 03/08/2025).

Viralnya Ubur-ubur warna-warni yang menyengat kekompakan warga dusun Sumber Tumpuk tersebut juga menumbuhkan Perekonomian dan UMKM warga sekitar. Para pemuda kompak untuk membuat Bazar yang diadakan hanya di Bulan Agustus. 

Warga sekitar sangat antusias ingin tahu keberadaan ubur-ubur warna-warni dengan berbondong-bondong datang ke bazar di Dusun Sumber Tumpuk yang akan diadakan setiap hari Sabtu-Rabu.

"Bazar ini dimulai hari Sabtu hingga Rabu, nanti kamis dan Jumat libur dan Minggu depan juga kita libur dikarenakan ada karnaval dan sound horeg" tambah Harun.

Warga Dusun Sumber Tumpuk menjadikan kegiatan HUT RI ini sebagai ajang tahunan untuk mengasah kreatifitas dan kekompakan warga. Kreatifitas tersebut merupakan ajang kolaborasi yang baik antara warga, pemerintah desa setempat, Karang Taruna dan pihak swasta untuk memicu pertumbuhan perekonomian lokal. (Wul)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Lomba Kreasi Jajanan Nusantara yang diadakan oleh Disperindag Kabupaten Pasuruan di Kebun Raya Purwodadi untuk memeriahkan adfun to race " The Magical Wild 2025", Sabtu (19/07/2025). 

Ada yang special diacara tersebut, ketua tim TP PKK kabupaten Pasuruan Mella Rusdi ditunjuk sebagai Juri dalam Lomba Kreasi Jajanan Nusantaea. 

Dalam kegiatan, istri Bupati Rusdi Sutejo ini sempat dibuat bingung dengan kreasi masakan dari para peserta yang berasal dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.  Menurutnya, menjadi juri harus objektif. Dalam artian menilai sebuah masakan, dalam hal ini jajanan nusantara harus memenuhi persyaratan. Mulai dari cita rasa, kreatifitas dan inovasi sampai plating alias penyajian di atas piring atau wadah yang sesuai dengan masakannya. 

"Jadi juri puyeng karena semuanya bagus-bagus, enak enak dan kreatif. Tapi pasti ada yang paling best pokoknya," ungkapnya. 

Menjadi juri menjadi pengalaman yang berarti bagi seorang Mela Rusdi. Betapa tidak, jajanan nusantara memiliki keanekaragaman rasa dan varian yang menggugah selera.

Maka dari itu, ia merasa terhormat dapat menjadi salah satu juri dalam ajang Lomba Kreasi Jajanan Nusantara.

"Pokoknya siapapun yang menang, saya ucapkan selamat. Tapi untuk yang kurang beruntung, ini adalah kompetisi. Pasti ada yang menang dan kalah," terangnya.

Kepada seluruh peserta, Mela Rusdi berharap untuk terus berkreasi dalam membuat jajanan nusantara yang enak, sehat dan kreatif.

"Biar anak-anak kita, generasi mendatang suka dengan jajanan khas Indonesia," harapnya. (Mifta)

Aimas Papua Barat, Suarakpkcyber.com - Petugas Dinas Sosial yang mengurusi bagian PKH Bantuan sosial di Kabupaten Sorong Distrik Aimas Diduga menggelapkan uang dan merubah data masyarakat penerima manfaat PKH dengan orang lain saat melakukan pengambilan. 

Tidak hanya melakukan pungutan liar atau penggelapan dana bantuan tersebut. Tetapi oknum petugas juga sengaja membagikan bantuan berupa uang tersebut kepada orang lain dengan iming-imingi dan setor terhadap petugas yang mengiming-imingi tersebut. 

Oknum nakal-nakal ini diduga terdiri dari petugas kelurahan, Distrik, Kantor Pos dan beberapa APH setempat.

" Kami datang karena ada nama, tapi pas sampai di kantor Pos sudah tidak ada nama kita disitu, entah kemana nama kami padahal kami sebelumnya dapat PKH" keluh Tin salah satu penerima manfaat PKH sebelumnya.

Saat diinvestigasi nama orang tersebut diganti dengan nama orang lain  dengan alamat yang berbeda. 

" Nama kita diganti dengan atas nama orang lain perempuan lagi nama itu. Dan memang itu bukan orang Aimas kelurahan malawili" tambah Tin dengan kesal.

Dengan adanya aduan ini investigator media akan melakukan laporan dan klarifikasi kembali ke petugas yang mengurusnya dan Dinas Sosial terkait agar masyarakat tidak dirugikan akan adanya oknum-oknum tersebut. 

" Kalau petugas yang kasih uang itu, mereka yang bertanggung jawab. Karena kita kan sudah lihat dan tau warga Aimas malawili. Kita suruh laporkan polisi dan tahan dulu mereka" pintanya. Sembari mengatakan bahwa petugas bilang tidak ada nama, dan disuruh cek mereka bilang tidak ada.(dedi)

Mojokerto,suarakpkcyber.com - Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan orasi ilmiah dalam kegiatan wisuda ke-5 Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin (Staisam), yang berada di Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Minggu (06/07/2025). Di hadapan 170 wisudawan, Afif, sapaan akrabnya menekankan kepada para sarjana lulusan dari kampus agama Islam dan kampus yang berada di bawah pondok pesantren agar tetap percaya diri di tengah kemajuan zaman hari ini.

Pria kelahiran Kabupaten Sidoarjo ini mengajak para wisudawan yang mayoritas merupakan santri pondok pesantren ini untuk terus berimajinasi tentang kesuksesan di masa depan.

 “Alloh pernah berfirman, bahwa: Alloh dalam prasangka hamba-Nya,” ungkap Afif yang juga pernah nyantri di salah satu pesantren di Kabupaten Mojokerto ini.

Lanjut Afif, para santri, para sarjana yang berasal dari kampus keagamaan atau pesantren harus berimajinasi positif, bagaimana dan mau jadi apa di masa mendatang. Ia lantas mencontohkan dirinya yang merupakan sarjana tafsir hadits UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, bisa menjadi Ketua KPU yang akar pijakannya merupakan pengetahuan di bidang umum, alias bukan pengetahuan dasar yang diperolehnya di kampus.

“Dari imajinasi kita, kita cari inspirasi, orang yang menyemangati kita, memotivasi kita agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian, kita cari pengetahuan, jangan berhenti belajar, dimana pun berada, agar kita bisa mencapai imajinasi kita dan sebagaimana inspirator kita,” jelas Afif.

Sementara itu, Koordinator Kopertais Wilayah IV Jawa Timur, Prof. Akh. Muzakki meminta para sarjana dan orang tua lulusan mahasiswa yang berada di bawah naungan pesantren ini berbangga hati, karena alumni kampus pesantren ini mempunyai kelebihan luar biasa dibandingkan dengan mahasiswa atau sarjana pada umumnya.

“Kelebihan kita adalah adab. Itu harus kita pegang seterusnya. Kelilmuan dan pengetahuan bisa kita kejar dengan terus belajar dan membaca. Namun, adab, ini merupakan perilaku yang telah melekat. Maka, kita harus percaya diri di tengah persaingan dan kecepatan kemajuan teknologi hari ini,” tegas Prof. Muzakki.

Di akhir orasi ilmiahnya, Prof. Muzakki, yang juga rektor UIN Sunan Ampel Surabaya ini meminta para mahasiswa untuk terus muthola’ah atau mengkaji dan mengaji ilmu yang telah di dapat dan mengembangkannya. Ia menyitir istilah brain rot yang berarti otak yang berkarat atau pembusukan otak yang dinobatkan penerbit Universitas Oxford sebagai kata terpilih tahun 2024. Brain rot ini terkait kuat dengan perilaku masyarakat hari ini, khususnya para remaja dan termasuk mahasiswa dan sarjana yang tidak banyak menggunakan otaknya, karena terpengaruh algoritma media sosial, yang mengakibatkan pemakaian gawai atau smartphone yang berlebihan. 

Kegiatan wisuda ke-5 ini diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari empat program studi, yakni program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ekonomi Syariah, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Manajemen Pendidikan Islam. Staism berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Pungging Mojokerto dibawah asuhan Dr. KH. Abdur Rokhim. (Red)

Solo, suarakpkcyber.com – Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Busyro Muqoddas saat membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menegaskan bahwa profesi wartawan memiliki peran krusial dalam menjaga harapan publik dan martabat demokrasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebanyak 36 wartawan dari berbagai jenjang—muda, madya, dan utama—mengikuti kegiatan yang difasilitasi Dewan Pers bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompas dan Solopos, di Solo, Jawa Tengah, pada 4–5 Juli 2025, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme pers di Indonesia.

“Peran wartawan itu jauh lebih serius dari sekadar menyampaikan informasi. Wartawan memelihara harapan masyarakat, bukan hanya secara nasional, tapi juga masyarakat internasional yang mencintai prinsip jurnalisme independen,” kata Busyro.

Ia menegaskan, jurnalis yang bebas dari intervensi adalah kebutuhan mendesak bagi demokrasi yang sehat. “Misi wartawan ke depan adalah membangun visi jurnalisme yang independen, jujur, dan bebas dari tekanan siapa pun,” ujarnya.

Busyro kemudian mengingatkan kembali sejumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang mencederai nilai-nilai kebebasan pers. Ia menyoroti tragedi meninggalnya wartawan Bernas, Udin, di Yogyakarta, yang hingga kini kasusnya belum terungkap secara tuntas.

“Udin tewas setelah dianiaya karena membongkar dugaan korupsi. Sampai sekarang, pelakunya masih misterius—'black number'—seolah tidak ingin diusut,” tegasnya.

Selain itu, Busyro juga menyinggung insiden kekerasan simbolik terhadap wartawan Tempo, yang dikirimi kepala babi dengan kuping dipotong. “Itu bentuk teror nyata terhadap kebebasan pers,” tambahnya. Tak hanya menjadi korban, pers juga terbukti mampu mendorong perubahan. Busyro mengisahkan pengalamannya semasa menjabat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketika pihaknya menindaklanjuti laporan investigasi dari Majalah Tempo terkait mafia impor daging.

“Judulnya waktu itu kalau tidak salah ‘Sapi Berjanggut’. KPK menyelidikinya, melibatkan kampus, LSM, dan hasilnya, terungkap skandal besar yang melibatkan anggota DPR bahkan mantan presiden partai,” ungkapnya.

Menurut Busyro, ini bukti konkret bahwa media yang independen mampu menggugah kesadaran publik dan membongkar praktik kejahatan yang merugikan negara.Namun di tengah peran penting tersebut, Busyro juga mengkritik praktik-praktik intervensi halus yang dilakukan terhadap jurnalis dan akademisi. “Ada yang ditekan, diteror, bahkan diberi fasilitas berlebihan agar bungkam. Ini tidak sehat bagi demokrasi,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa dunia kampus dan pers harus tetap menjadi pilar independen yang kokoh demi kepentingan publik.

“Negara ini tidak akan sehat jika medianya tidak independen. Pemerintahan pun tidak akan beres kalau rakyat tak diberi akses informasi yang jujur dan bebas,” kata Busyro. (Dedi)

Syamsul Hidayat Ketua DPRD kabupaten Pasuruan memberikan Piala kepada Desa Randupitu atas prestasinya dalam Program P2B yang digelar oleh Polres Pasuruan bersama Polda Jatim

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Dalam rangka hari Bayangkara ke-96 Polres Pasuruan bersama Polda Jawa Timur menggelar program P2B (Pekarangan Pangan Bergizi) bagi Desa di seluruh Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini merupakan wujud Bhakti Polri untuk terus mewujudkan kemandirian Desa menuju Desa yang Sehat, Mandiri dan Berdaya.

Prestasi yang membanggakan diraih oleh Desa Randupitu dengan Meraih Juara 2 dalam Program P2B yang diadakan oleh Polres Pasuruan bersama Polda Jawa Timur. 

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Syamsul Hidayat mengapresiasi sekaligus memberikan piala kepada Desa Randupitu Kecamatan Gempol atas diraihnya juara 2 dalam lomba P2B, Selasa (01/07/2025).

" Selamat dan Sukses kepada Desa Randupitu yang telah meraih Juara 2 dalam Lomba P2B, Prestasi ini merupakan bukti nyata atas kemandirian pangan dan kepedulian terhadap gizi keluarga bagi masyarakat agar penduduk Desa Randupitu gizinya baik, sehingga menjadi inspirasi bahwa dengan lahan pekarangan yang terbatas bisa bermanfaat bagi ketahanan pangan" ujarnya.

Syamsul berharap capaian ini bisa memicu semangat bagi Desa-desa lain di wilayah Kabupaten Pasuruan untuk terus berkontribusi dan berinovasi dalam mewujudkan Desa yang sehat, mandiri dan berdaya.

" Semoga kegiatan ini dapat memacu semangat desa-desa lain, mari kita bangun Desa, Bangsa dan Negara" harapnya.

Dikesempatan yang sama Mochamad Fuad Kepala Desa Randupitu mengatakan bahwa program pekarangan sehat bergizi ini bagian dari program pembinaan masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan disamping kanan kiri rumah secara produktif.

" Dengan inovasi ini sebagai solusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan , gizi di rumah tangga, dan lomba ini tidak hanya dinilai dari hasil tanam saja juga dilihat dari semangat masyarakat dalam menjadikan kemandirian pangan. Dengan keterlibatan masyarakat langsung berharap ada perubahan dalam pola pikir tentang menanam sendiri secara mandiri demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara sehat dan hemat" ungkapnya.

Diketahui Juara Pertama diraih Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo, Juara Kedua Desa Randupitu Kecamatan Gempol, Ketiga Desa Sumber Gedang Kecamatan Pandaan. (Usj)

Jogjakarta, suarakpkcyber.com - Wadah Gerakan Santri Indonesia (WG SANINDO) ,adalah salah satu Organisasi Santri yang turut serta dalam mewujudkan cita cita bangsa,dalam Transformasinya saat ini telah tersebar di 38 Propinsi dan 9 Pengurus cabang Istimewa ,dengan SK Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia No.AHU-007839.AH.01.07.TAHUN 2018 Tanggal 07 Juni 2018.

Tepat di usianya yg ke 9th berdiri ,maka pada tanggal 1 Juli 2025 Wadah Gerakan Santri Indonesia secara resmi meluncurkan Program baru untuk menjawab tantangan zaman bernama Akademi Sanindo ( santri Indonesia ) di kota Gudeg Yogjakarta,sebagai Direktur Akademi Dr (c) Aqiful Khoir S.Sos., S.Fil. M.A.P.

Muhammad Nasir, Pengurus Pusat Wadah Gerakan Santri Indonesia menjelaskan 

Akademi SANINDO (Santri Indonesia) adalah Platform pendidikan berbasis pesantren dan kearifan lokal Nusantara yang menggabungkan pendidikan ruhaniyah (spiritual) dan keilmuan universal dengan pendekatan kontemporer.

*1. Pendekatan Terpadu: Dunia – Akhirat*

_Sistem pembelajaran SANINDO mencakup 3 aspek utama:_

• Ilmu Fardhu ‘Ain: Tauhid, Fiqih, Tasawuf

• Ilmu Laduniyah: Ilmu-ilmu ruhani, hikmah, energi batin

• Ilmu Duniawi: Softskill, kewirausahaan, digitalisasi, teknologi spiritual

*2. Struktur Kurikulum Bertingkat*

_Level Nama Tingkatan Fokus Pembelajaran:_

- Tamhidi - Dasar-dasar adab, dzikir, dan pembersihan hati

- Takwini - Memahami asma Allah, energi diri, dan potensi ruhani

- Tarbiyah - Pelatihan laduni, aktivasi rasa batin, mimpi-mimpi spiritual

- Tajalli - Penerimaan hikmah langsung, ijazah laduniyah, ilmu ilham

- Tafaquh - Membimbing murid lain, mengenali maqam diri dan tugas spiritual.

3. Metode Pembelajaran Inovatif 

• Talaqqi Virtual & Hybrid: Tatap muka + online via Zoom/Group WhatsApp.
•  Khalwat Mandiri Terstruktur: Retreat ruhani di rumah masing-masing.
• Mentoring Rasa (bukan hanya logika): Fokus pada pembukaan rasa, bukan sekadar hafalan.
• Ijazah Digital & Manual: Pengesahan spiritual dan administratif.

4. Ciri Khas Akademi SANINDO

1. Berbasis Tauhid Murni dan Tasawuf Praktis
2.  Menggunakan bahasa Nusantara dan energi lokal.
3.  Menyelaraskan amal lahir dan batin.
4. Mendukung santri menjadi pemimpin perubahan spiritual di masyarakat.

Jibril Fauzan Programer Laboratorium Akademi menambahkan ."Akademi dengan Program Khusus 1 tahun ini santri hanya di bebankan Rp 10.000,- / bulan ,dan santri yg lulus akan di Wisuda dan berhak mendapatkan sertifikat /Ijazah Resmi Akademi (santri Indonesia),Sahadah /ijazah ilmu Laduni dan relasi luas, Angkatan pertama saat ini berjumlah 25 orang dari berbagai latar belakang. (Ihw)

info Akademi +62 812-4739-1596.

Sidak Gabungan yang dilakukan oleh beberapa dinas Kabupaten Pasuruan

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Sidak gabungan antara Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Pasuruan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, Kodim, Polres, Satpolpp melakukan sidak setelah adanya pelaporan adanya daging glonggongan dan gudang bahan peledak, serta jual beli kios di pasar Pandaan, Selasa (01/07/2025).

Toko milik Veronika yang disinyalir menjual Bahan Peledak dan memberikan bukti ijin resminya

Tim gabungan setibanya dilokasi menuju toko yang disinyalir menjual bahan peledak , pemilik toko bernama Veronika menjelaskan bahwa ia sudah berjualan kembang api udah turun temurun dari orang tuanya mulai tahun 2000.

" 25 tahun kami berjualan disini, kami tidak menjual bahan peledak dan kami mempunyai ijin resmi,yang lengkap mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, juga dari Rt/Rw" jelasnya.

Ibu Windah salah satu Penjual daging di Pasar Pandaan

Sesudah melakukan sidak di toko kembang api yang disinyalir menjual bahan peledak, tim juga mengunjungi penjual daging yang ada di Pasar Pandaan. Salah satu Penjual Daging tersebut bernama ibu Windah, ia memastikan bahwa daging sapi yang dijualnya bukan daging glonggongan.

" Daging punya saya bukan daging sapi gelonggongan, saya membeli daging dari rumah potong hewan (RPH) di Prigen dan saya menjualnya kepada pelanggan saya setiap harinya" terangnya.

Semantara dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, dr. Panti Absari Kabid Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) membenarkan bahwa dalam sidak tersebut tidak ditemukan daging sapi glonggongan di Pasar Pandaan , dan dari keterangan penjual ia. membeli daging dari Rumah Potong Hewan (RPH) Prigen.

" Dalam sidak kali ini tidak ditemukan Daging Sapi Gelonggongan, kebanyakan penjual membelinya dari RPH Prigen atau RPH di wilayah Kabupaten Pasuruan Jadi dapat disimpulkan daging yang ia jual masih tergolong aman dan dari RPH di Kabupaten Pasuruan" terangnya.

Sementara itu Dedy Irawan selaku Kabid Pengembangan Pasar Disperindag Kabupaten Pasuruan dikesempatan yang sama juga angkat bicara mengenai isu gudang bahan peledak yang dipersoalkan hal itu tidak terbukti dan jual beli kios yang dimaksud dalam sidak kali ini tidak ditemukan.

" Isu bahan peledak dalam sidak kali ini tidak terbukti sebab toko itu jualan kembang api yang sudah hampir 25 tahun lamanya dan soal jual beli kios pun tidak ada yang diperjual belikan" terangnya. (Usj)

Penyerahan dan penandatanganan kesepakatan dari 9 item yang diajukan

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Semakin maraknya temuan daging sapi glonggongan yang beredar di pasar Pandaan membuat Ketua paguyuban penjual daging Pasuruan Raya M. Habibi geram dan melaporkan ke Polres serta berniat melakukan unjuk rasa yang sebelumnya direncakan 200 orang yang hadir namun diganti dengan Konferensi pers terkait koordinasi paguyuban penjual daging Pasuruan Raya dengan Disperindag , Senin (30/06/2025).

Konferensi Pers tersebut di gelar di kantor UPT Pasar Bangil  dengan dihadiri oleh  Subakti Utomo Kepala UPT Pengelolaan Pasar Disperindag Kabupaten Pasuruan, Nahnu Halefi Kepala UPT Pasar Bangil, Sugiman Budi Santoso Kepala UPT Pasar Pandaan, M.Habibi Ketua Paguyuban Penjual Daging Pasuruan Raya, drh. Panti Absari dari Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan hasil pertemuan yang telah terjadi sebelumnya menyepakati bahwasannya Ketua Paguyuban M.Habibi akan mencabut laporannya yang dilayangkan di Polres Pasuruan serta membahas 9 item tuntutan dari ketua Paguyuban Penjual Daging Pasuruan Raya. Salah satunya dengan adanya Mosi Tidak Percaya terhadap Kepemimpinan Kepala UPT. Pandaan Sugiman Budi Santoso.

" hasil pertemuan dan koordinasi yang telah berlangsung tersebut membahas mengenai mosi tidak percaya tentang kepemimpinan Kepala UPT Pandaan yang diduga membiarkan peredaran daging glonggongan beredar di pasar Pandaan, penyelewengan retribusi pasar dan pembiaran gudang peledak atau mercon di pasar Pandaan yang dapat membahayakan keselamatan penjual dan pengunjung" ujar Nahnu Halefi Selaku Kepala UPT. Bangil.

drh. Panti Absari menjelaskan bahwa dari temuan dan laporan yang telah dilakukan akan menjadi sebuah evaluasi dan masukan untuk perbaikan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan.

"Dari laporan dan temuan penjualan daging gelonggongan di pasar Pandaan dan diduga terjadi malpraktek dls, akan menjadi evaluasi dan masukkan serta menjadi acuan kedepan untuk melindungi masyarakat bagi dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan" ujarnya.

Selain itu M.Habibi selaku ketua Penjual Daging se-Pasuruan Raya berharap adanya peraturan yang jelas terkait peredaran daging gelonggongan yang telah lama terjadi di Pasar Pandaan khususnya.

" Kami Berharap Bupati Pasuruan dan Dinas terkait untuk membuat peraturan Perbub mengenai peredaran daging gelonggongan, sehingga tidak terjadi lagi peredaran daging gelonggongan di wilayah Kabupaten Pasuruan, apalagi peredaran daging glonggongan berasal dari luar Kabupaten Pasuruan. Kami sebagai penjual sangat dirugikan akan hal ini" harapnya.

Dengan maraknya peredaran daging glonggongan yang terjadi dengan penjual berasal dari luar Kabupaten Pasuruan mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat khususnya. Daging gelonggongan yang membuat timbangan tidak sesuai dan daging cepat busuk dan mudah masuknya bakteri sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Hal tersebut menyalahi aturan UU. kesehatan hewan.

Kabupaten Pasuruan seyogyanya dapat mencontoh kabupaten atau kota lain mengenai aturan yang membatasi serta memperketat penjualan daging agar tidak ada lagi daging gelonggongan yang dijual di Kabupaten Pasuruan. (Usj) 

Malang,suarakpkcyber.com - Warga desa Krebet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang menggelar tradisi bersih desa memperingati tahun baru islam atau sering di sebut di masyarakat suroan. Tradisi yang di gelar setiap tahun ini bertujuan untuk menjauhkan desa dari marah bahaya dan tolak balak. Acara bersih desa ini atau Gerebek Suro dilaksanan di desa Krebet yg terletak di tengah-tengah persawahan yg ada di desa krebet tersebut, Sabtu (29/06/2025).

Rangkaian acara bersih desa tersebut diawali dengan berbagai kegiatan. Mulai dari arak arakan warga yg membawa gunungan berisi berbagai macam hasil bumi yg nanti nya di perebutkan warga setelah di didoakan di penghujung acara. Arak-arakan diberangkatkan dari balai desa krebet dan berakhir di lapangan pertengahan sawah yang ada di desa tersebut.

Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan-sambutan dan pertunjukan kesenian Budaya meliputi Tarian Tradisional dari SDN 1 Krebet, Bantengan, Marlena, Sakera Barongsai, pencak silat dan Drumband Tek tok. 

Dr. H. Nurkholis M.Si selaku kepala desa Krebet menyampaikan bahwa Budaya leluhur harus terus dilestarikan supaya generasi penerus bisa mengenalnya.

" Kita harus bisa melestarikan budaya budaya leluhur kita supaya bisa di kenal sejak dini oleh generasi penerus kita. Dan supaya tdk luntur tergerus oleh kemajuan jaman" ujarnya.

Tradisi bersih desa ini mengumpulkan seluruh warga untuk membawa material kenduri untuk kita do'a kan bersama. Warga Desa Krebet berbondong-bondong membawa hasil bumi beserta tumpengan sayur lauk pauknya sebagai bentuk sedekah dan harapan agar dapat dijauhkan dari marabahaya.

Lebih lanjut Nurkholis menambahkan bahwa acara bersih desa merupakan kegiatan tahunan yang selalu diadakan di Des Krebet.

"Acara bersih desa seperti ini rutin kita lakukan setiap satu tahun sekali untuk memperingatinya", tambahnya. (Ihw)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Kecelakaan kerja kembali terjadi saat tim Rescuer Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Pasuruan melakukan evakuasi korban meninggal dunia di Pekoren Rembang (24/05/2025) siang hari.

Kejadian tersebut menyebabkan seorang petugas Rescuer berinisial KK dari Pemadam Kebakaran mengalami kecelakaan kerja hingga mengakibatkan jahitan dibagian area sekitar mulut.

Menurut keterangan warga menjelaskan kronologi korban yang mengalami luka jahitan akibat kejatuhan alat rescue atau Pule/katrol.

"Pasca melakukan evakuasi dilantai 3, tidak sengaja petugas evakuasi kejatuhan Pule/katrol sehingga membuat petugas juga dilarikan ke IGD RSUD Bangil" ujarnya.

Saat dikonfirmasi melalui via telepon Kasi Damkar Bakhtiar juga membenarkan kejadian tersebut terjadi mengenai anggotanya. Tapi petugas saat melakukan evakuasi korban menggunakan alat savety diri yang baik dan hanya kelalaian kerja.

" Ya memang benar ada kejadian tersebut, petugas kami sudah menggunakan safety diri dengan baik menggunakan tali, katrol, tandu dls, tapi yah manusiawi kami juga tidak mau hal ini terjadi pada petugas kami" ungkapnya.

Korban saat ini dalam keadaan baik dan kelalaian kerja dalam evakuasi memang kerap terjadi, safety diri diperlukan untuk melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com -  Sejumlah penggiat anti korupsi yang tergabung dalam Forum Transparansi (Fortrans) melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri Bangil, terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan kekhawatiran terkait dampak negatif dari MoU Kejaksaan-Pemkab Pasuruan, Senen (23/06/2025).

lsmail Makky, Koordinator Fortrans Pasuruan Timur, mengatakan " adai kesan Aparat Penegak Hukum (APH) adalah "bagian dari pemerintah", sehingga akan berpengaruh dalam penanganan kasus hukum khususnya kasus tindak pidana korupsi padahal saat ini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menemukan "salah penganggaran" Rp 7,8 miliar, hal tersebut bisa dimungkinan salah peruntukkanya, tidak sesuai sesuai HPS atau tidak ada dalam perencanaan " ujarnya 

Di tambahkan pula bahwa pengadaan mobil operasional desa dengan nilaii 98 Miliar, mempunyai kerawanan dan resiko terhadap tindak pidana korupsi, apalagi belanja modal yang nilainya hampir 500 M yang ada di masing dinas diduga sudah menjadi kewenangang TP3D yakni Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Kab.Pasuruan.

Sementara Lujeng Sudarto koordinator aktivis pasuruan barat mengatakan bahwa pengelolahan anggaran itu semestinya musyawarahnya dengan Banggar dan Timgar yang ada di Legislatif tetapi di kabupaten pasuruan melalui TP3D., Ini jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada " ungkap Lujeng.

Ditambahkan pula bahwa Plaza Bangil yang ada di bawah naungan Disperindag Kab.Pasuruan, didapat temuan adanyan kerugian pemerintah mencapai kurang lebih 22 Miliar, dikarenakan ada oknum yang menunggak pembayaran selama bertahun-tahun, seperti yang terjadi di Plaza Bangil. 

Menanggapi permasalahan tetsebut Teguh Ariyanto selaku Kepala Kejari mengatakan bahwa " Bupati dan Kajari adalah mitra dalam penyenggaraan pemerintahan, dimana posisi kami adalah duduk bareng dalam mengatasi persoalan Hukum sedangkan MOU itu wujudnya berbentuk perdata dan tata usaha, dalam rangka penegakan hukum, pendampingan hukum perlindungan hukum dan pembinaan hukum. 

Jadi MOU tersebut bukan menyederhanakan masalah atau kasus korupsi, siapapun orangnya baik penjabat maupun bawahan kalau terlibat masalah hukum pro yustisia akan. kami panggil, periksa dan tentu kita ambil atau kita tahan ujarnya 

Soal belanja pengadaan mobilopersional senilai 98 Milyar berupa mobil Avanza, teguh menegaskan dan memberikan saran kepada dinas atau pemerintah untuk dikaji ulang terkait program itu. Khawatirnya nanti ada pelanggaran atau melawan 

Terkait masalah Plaza Bangil yang ada temuan 22 Milyar, dan penghapusan wajib pajak senilai 24 Milliar dan tunggakan wajib pajak 502 Milliar hal ini menarik dan segera kita merespon, berkaitan anggaran belanja modal kurang lebih 500 Miliar yang ada di Dinas-dinas, yang saat pindah kewenanganya ke TP3D, kami akan pelajari sebelum melakukan tindakan " Pungkas Teguh. (Red)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Dengan Dukungan Penuh Rutan Kelas II B Bangil bekerjasama dengan PT Pelindo Regional 3. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil menyelenggarakan kegiatan seremonial Program Pelita Warna, yaitu sebuah program CSR yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembinaan di Rutan Bangil.

Kegiatan ini merupakan wujud sinergi PT. Pelindo dengan Rutan Bangil kelas II B yang ditandai penyerahan plakat dari Sub Regional Head Jawa Pelindo kepada kepala Rutan Bangil serta penyerahan hasil karya dari Kepala Rutan Bangil kepada pihak Pelindo sebagai simbol hasil nyata program pembinaan, Rabu (18/06/2024).

Dihadiri oleh Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kardiyono, Camat Bangil mewakili Bupati, Forkopimda, Forkomcam dan para undangan lainnya.

Yanuar Rinaldi Kepala Rutan Kelas II B Bangil menyampaikan Terima kasih dan menyambut baik program Pelita Warna itu sebagai bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan lembaga Pemasyarakatan yang lebih produktif.

" Kami berterimakasih dan sangat antusias dengan adanya program Pelita Warna. Dengan adanya bantuan ini kami percaya pembinaan ketrampilan warga binaan akan lebih terampil yang berdampak pada kesiapan mereka bila selesai menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat nantinya" ujarnya.

Berbagai program pembinaan pelatihan kerja mulai dari pembinaan dan seremonial peserta dibagi tiga kelompok yaitu pelatihan Microsoft Office, pelatihan barista, dan pelatihan pembuatan bakery. 

Masing-masing pelatihan dirancang untuk bekal warga binaan dengan ketrampilan praktis yang dapat menjadi bekal pasca bebas kelak. Dan para instruktur profesional didatangkan langsung oleh pihak Pelindo sebagai bekal dan memastikan kualitas pelatihan sesuai standar, dan untuk membangun narapidana yang produktif dan mempunyai daya saing yang mandiri. (Usj)