Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dengan adanya peningkatan keluhan masyarakat kurang mampu terhadap layanan medis dan hambatan penggunaan program UHC ( Universal Health Coverage), Kelompok Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pasuruan Sehat (GEMPAS) melakukan audiensi bersama DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (19/01/2026).

GEMPAS mengkritik adanya implementasi program Universal Health Coverage (UHC) sebagai program unggulan pemerintah kabupaten Pasuruan. Dalam realita di lapangan program tersebut jauh dari harapan awal.

Ketua GEMPAS Akhmad Roziq atau akrab disapa Erik yang didampingi oleh Sekretaris GEMPAS bernama Hanan.

Beliau menyampaikan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dengan adanya program tersebut. Hanan merasa bahwa syarat yang ditentukan sangatlah berbelit-belit.

" Kami menyayangkan program yang digaungkan Bupati Rusdi Sutejo dan Gus Shobih Asrori ternyata di lapangan sangat sulit" ujarnya.

Hanan juga menyoroti bahwa masyarakat Pasuruan khususnya lansia harus bisa melek teknologi dengan membuat email ataupun nomor HP.

" Meminta orang desa punya email apalagi lansia itu sangat mustahil, nomor HP saja tidak punya mau dibawa kemana masyarakat kita jika syaratnya berbelit?" Ungkapnya.

Hanan berharap agar kebijakan tersebut dapat dikaji kembali agar lebih sinkron.

Sementara itu Ketua GEMPAS Akhmad Roziq atau akrab disapa Erik beliau juga menyoroti aturan penyelesaian tunggakan BPJS saat keadaan darurat.

Beliau juga berharap bagi pasien yang tidak mampu memiliki tunggakan BPJS dibawah 5 juta tidak perlu membayar denda, hanya Premi yang dibayarkan dan selanjutnya dialihkan ke program UHC Pemerintah.

Diketahui bahwa pokok pembahasan audensi hari ini memaparkan mengenai hambatan dilapangan diantaranya:

1.  Hambaran Rawat Inap : sulitnya mendapatkan akses rawat inap kelas III
2. Status BPJS Nonaktif : Tunggakan iuran menyebabkan kepesertaan masyarakat menjadi tidak aktif sehingga layanan kesehatan terputus.
3. Harapan Layanan Gratis : Masyarakat mendesak agar rawat inap kelas III digratiskan bagi warga tidak mampu yang terganjal tunggakan.
4. Prosedur Administrasi yang sulit : Syarat pengajuan UHC yang mewajibkan nomor telepon dan email dinilai tidak ramah bagi masyarakat pedesaan.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Komisi IV DPRD kabupaten Pasuruan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Manajemen RSUD Bangil dan RSUD Grati beserta BPJS Kesehatan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Bupati Rusdi Sutejo melantik 297 pejabat di lingkungan Kabupaten Pasuruan.

Dari 297 pejabat yang dilantik, 16 orang diantaranya merupakan Pejabat Tinggi Pratama alias Eselon II. Kemudian 105 orang Jabatan Administrator atau Eselon III dan 176 orang Jabatan Pengawas alias Eselon IV.

Pejabat Eselon II yang diganti diantaranya :

1.  Rakhmat Syarifudin yang sebelumnya menjabat Inspektur atau Kepala Inspektorat kini diamanahi jabatan sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
2. Sedangkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya, Heru Farianto dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3.  Taufiqul Ghoni yang kini mendapat kepercayaan sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 
4.  Eka Wara Brehaspati yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum, sekarang diambil sumpahnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
5. Agus Mashadi yang kini menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora)..
6. Mujiono kini menjabat Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, menggantikan Diana Lukita Rahayu
7.  Diana Lukita Rahayu yang diberi amanah baru sebagai Asisten Administrasi Umum.
8.  Tidak hanya itu peleburan 3 dinas yang dulunya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekarang berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Jabatan tersebut diberikan kepada drh Ainur Alfiah.
9.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya diemban dr Ani Latifah kini diamanahkan kepada dr Arma Roosalina.
10. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh dr. Ani Latifah.
11. Tri Agus Budiharto yang mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris DPRD kabupaten Pasuruan, menggantikan Eddy Supriyanto yang telah memasuki masa purna tugas. 
12. Lilik Widji Asri yang dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sedangkan beberapa nama-nama baru yang menjabat sebagai camat diantaranya:

1. Diantaranya Eddy Santoso sebagai Camat Bangil.
2. dr. Ugik setyo darmoko sebagai Camat kraton. 
3.  Joko Purnomo sebagai Camat Pasrepan, 
4. Saiful Anwar Rohman sebagai Camat puspo.
5. Yudianto menjadi Camat rembang 
6.  Zaki Yamani sebagai Camat sukorejo.

Rusdi Sutejo mengucapkan selamat dan berharap agar amanah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat/umum/organisasi daripada kepentingan pribadi. 

"Selamat untuk jabatan yang baru. Semoga amanah dan dapat memberikan energi baru dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selalu utamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi," katanya.

Beliau juga menghimbau untuk selalu meningkatkan kapasitas untuk memberikan capaian kinerja secara maksimal di setiap instansi yang dipimpinnya.

“Selamat bekerja dan selamat menjalankan tugas kepada Bapak Ibu yang pada hari ini sudah dilantik. Semoga amanah terbaru yang diemban membawa berkah dan hikmah bagi Bapak Ibu semuanya dan memberi manfaat bagi masyarakat. Karena jabatan lahir dari kepercayaan pimpinan disematkan kepada PNS yang memenuhi persyaratan. Baik sisi loyalitas, kemampuan, kompetensi maupun moralitas,” ujarnya. (Ndah)

Kegiatan pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori; Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat; Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko dan Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah, Rohani Siswanto. Acara turut diikuti oleh Asisten, Kepala OPD, Camat beserta seluruh jajarannya. (Ndah)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Hujan Deras membaut Tanggul Penahan Jalan (TPT) tepatnya di jalan Betro-Wonosunyo Ambrol cukup parah hingga sepanjang 10 meter. TPT tersebut kini di benahi oleh Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan, untuk perbaikan bangunan yang rusak di tangani oleh Pemdes setempat mulai Senin (22/12/2025).

Saat dikonfirmasi Media suarakpkcyber Kepala Desa Wonosunyo M. Saleh yang menuturkan bahwa perbaikan TPT perlu penanganan secara cepat dan segera karena badan jalan Betro-Wonosunyo mengalami penyempitan. 

Hal tersebut sangatlah mengganggu aktifitas warga dan kelancaran moda transpotasi karena jalan tersebut merupakan jalan utama. 

"Kemarin kita kordinasi dengan Kapala Dusun dan tokoh masyarakat untuk segera di benahi biar kerusakan tak semakin lebar , Alhamdulillah sekarang sudah di benahi" jelasnya Kades Wonosunyo.

M. Saleh pun menambahkan bahwa kebetulan di Desa Wonosunyo sedang ada pembangunan jalan hotmix juga, pihaknya berkordinasi dengan pemborong apakah kerusakan bangunan plesengan tersebut bisa di tangani pihak pemborong atau tidak karena titik yang rusak ada di satu jalur jalan yang di hotmix 

"Rencana akan di bangun secara swadaya, tapi ternyata bisa di tangani oleh pemborong" tambahnya.

Dari pantauan di lokasi dan juga keterangan pekerja, plengsengan yang ambrol di tangani oleh pihak kontraktor rencananya panjang yang akan di benahi adalah 10 meter, tapi untuk sementara yang di bangun 4 meter dengan ketinggian 1,8 dulu agar mobilitas material dan pengerjaan hotmix bisa lancar. (Usj)

Maybrat Papua, suarakpkcyber.com - Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Maybrat Daerah Pemilihan II Aitinyo Raya Viktor Kambu, S. Ak Melakasankan Reses Menjaring Aspirasi Guna Memberikan yang terbaik bagi Masyarakatnya yang hendak mempercayainya untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat periode 2024-2029.

Kegiatan Reses tersebut dilaksankan di Distrik Aitinyo Barat Dengan dihadiri oleh pemerintah Distrik, Toko agama, tokoh masyarakat kampung, tokoh adat, Pimpinan SMP Dan SMA dan Puskesmas Distrik Aitinyo Barat serta 9 Kapala Kampung serta Masyarakat Distrik aitinyo Barat. 

Reses tersebut dilaksankan pada kamis, 18/12/2024, tempat kegiatan berlansung di Kantor kampung Siyu kabupaten maybrat.

Agenda Reses Yakni mendengar, serta menjaring Aspirasi Langsung Dari Masyarakat guna membangun Rakyatnya Dengan Baik agar Rakyatnya Sejahtera di Kabupaten Maybrat.

Didalam Penjaringan Aspirasi Sejumlah Kepala Kampung Menyerah Dokumen Penggusulan Program yang nantinya akan di perjuangkan dilembaga dewan terhormat untuk dapat menghasilkan suatu pembangunan yang akan dirasakan oleh Masyarakat aitinyo Barat.

Bentuk aspirasinya Mulai Dari Pembuatan Jalan Lingkunggan, Jaringgan Telkomsel, Air Bersih, Sarana Ibadah, Kesehatan, bahkan Pedidikan. 

Dalam Penggusulan tersebut Sembilan kepala Kampung sangat berterima kasi atas Kunjunggan Reses Dari anggota Dewan yang merupakan Anak Negri aitinyo Barat yang datang mendengar keluh kesah masyarkat untuk diperjuangkan untuk mendapatkan persetujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Derah Pemilihanya.

Dalam Arahanya Anggota Dewan Viktor Kambu menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat di daerah pemilihanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut ia menggatakan bahwa Reses ini merupakan agenda pemerintah Daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan masyarakat kabupaten maybrat, Jadi untuk menyapaikan aspirasi program melalui lembaga forum Reses ini agar semuanya dapat diakomodir untuk dapat di perjuangkan nantinya agar medapatkan persetujuan dewan perwakilan Rakyat.

Atas nama pribadi ia menyampaikan terima kasi yang sebanyak banyaknya kepada masyarakat yang mana suda memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mewakili Rakyat untuk duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat Selama Dua Periode Dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 

Viktor Kambu sendiri merupaka Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Maybrat bahkan Sejumlah Penggalaman Organisasi telah ia dipercayakan untuk memimpinya dan ia berhasil menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dua Periode ini merupakan prestasi yang sanggat Luar Biasa untuk patut di contohi oleh genarasi muda maybrat. (Dedi)

Kota Pasuruan, suarakpkcyber.com - Komitmen pemerintah Kota Pasuruan dalam Memberantas Stunting pada Balita di Kota Pasuruan dengan melaksanakan rembuk stunting, menargetkan penurunan prevalensi stunting turun, menjadi 13,8 persen pada 2025 dari baseline 18,30 persen pada 2024 bertempat di Gedung Gradika, Kota Pasuruan, Rabu (17/12/2025). Hal ini merupakan Sebagai bagian dari RPJMD tahun 2025-2029.

Adi Wibowo Walikota Pasuruan, menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas nasional yang melibatkan kolaborasi disemua lintas sektor. Menurutnya upaya penurunan stunting tidak hanya mengandalkan satu instansi atau satu pendekatan saja.

" Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan intervensi spesifik melalui program Gerbek Stunting dengan cara memberikan makanan tambahan kepada balita. Namun program ini harus benar benar tepat sasaran"  tegas Walikota.

Adi Wibowo juga menyoroti tentang faktor lingkungan  tentang ketersediaan air bersih dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) itu merupakan bagian dari intervensi sensitif, menurut Walikota aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya menekan penurunan angka stunting.

Selain asupan gizi pola pengasuhan dan aktivitas anak turut mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak, Adi juga mendorong perubahan pola pikir orang tua dan lingkungan agar penanganan stunting berjalan berkelanjutan.

"Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Pasuruan menjalankan program Makan Bergizi Gratis ( MBG) yang menyasar pada ibu hamil dan menyusui, dan anak stunting, program ini diharapkan mempercepat pemenuhan gizi dan penurunan prevalensi stunting" ujarnya.

Sementara, Sahari Putro,Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan mengatakan bahwa seluruh perangkat daerah dilibatkan melalui pendekatan konvergensi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, baik melalui sektor kesehatan maupun intervensi spesifik diluar sektor kesehatan.

" Pemerintah Kota Pasuruan berharap sinergi lintas sektor termasuk peran Ibu ibu PKK dan UMKM lokal dalam penyediaan menu MBG, diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus mendukung pergerakan ekonomi daerah sesuai arah kebijakan RPJMD tahun 2025-2029" ujar Sahari. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Maraknya Kabel Optik milik telepon seluler yang berseliweran di jalan dan semrawut membuat Komisi 1 dan 3 DPRD Kabupaten Pasuruan memanggil Beberapa OPD dan beberapa provider terkait, Senin (15/12/2025).

Rapat dihadiri ketua komisi 1 Rudi Hartono dan Bambang serta ketua komisi 3 Danial dan Abah Jumain serta provider dan satpol PP, Diskominfo, dinas perijinan serta dinas Bina Marga.

Yang jadi sorotan adalah banyaknya tiang tidak berijin yang di tancapkan dijalan milik pemerintah daerah ataupun jalan desa serta banyak nya kabel yang tidak beraturan. Hal ini dapat membahayakan penduduk seperti didaerah lain, yang tersangkut kabel putus hingga mengalami kecelakaan.

Disamping itu dibeberapa tempat, kabel-kabel tersebut ditancapkan di tiang beton milik PLN maupun tiang PJU milik pemerintah daerah tanpa ijin.

Rudi Hartono menanggapi persoalan ini. Beliau berharap adanya intropeksi dari beberapa provider akan semrawutnya kabel-kabel yang ada dijalan.

" Pemerintah daerah akan mengadakan sosialisasi bahwa yang telah mereka lakukan salah" ujarnya.

Rudi juga menambahkan Pemerintah Daerah akan bertindak tegas untuk provider yang bandel.

"Kalau tetap membandel saya akan meminta satpol PP untuk mensweping dan langsung memutus kabelnya" tambah Rudi.

Yusuf Danial menambahkan  tiang-tiang kabel juga memakan bahu jalan juga harus ditertibkan 

"itu juga tiang-tiang kabel yang memakan bahu jalan juga harus ditertibkan , jangan sampai disaat ada pelebaran jalan terkendala tiang kabel " tuturnya.

Salah satu provider Lambanet menyampaikan bahwa mereka meminta waktu untuk membenahi diri agar tidak diputus terlebih dahulu.

 "kalau saat ini aturan bahwa kalau ada jaringan kabel optik milik provider yang menempel di tiang milik Pemda akan diputus, terus terang kami keberatan. Berilah kami waktu untuk berbenah diri , karena biayanya sangat mahal" tutur nya 

Dalam penutup kegiatan Rudi Hartono menambahkan bahwa kehadiran provider bersama kepala OPD terkait agar Pemerintah Daerah mengetahui permasalahan yang dihadapi setiap provider

" Kehadiran anda disini agar kita tahu apa sih permasalahan provider yang membuat begitu banyaknya tiang tiang kabel,disisi lain banyak kabel yang berseliweran yang tidak tertata. Dan untuk kedepannya akan kita persiapkan regulasi nya" tutupnya.

Rudi juga berpesan kepada para provider agar  jangan sampai kabupaten Pasuruan ini menjadi hutan tiang kabel jaringan optik yang semrawut.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan, Ridwan Haris, mengungkapkan belum adanya regulasi menjadi kendala utama. (Usj)