Papua, suarakpkcyber.com _ Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jefferdian memimpin Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil serta Pejabat Fungsional di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua pada Jumat, 29 Mei 2026 belum lama ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Sasana Karya Adhyaksa Kejati Papua dan diikuti oleh para Asisten serta seluruh pegawai Kejati Papua.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 orang dilantik dan diambil sumpah/janjinya, yang terdiri dari 18 orang pejabat fungsional dan 2 orang pengawal tahanan.

Dalam sambutannya, Kajati Papua menegaskan bahwa para pegawai yang telah resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil harus mampu mengubah pola pikir dan meningkatkan tanggung jawab sebagai aparatur penegak hukum. Kajati Papua juga mengingatkan agar sebagai insan Adhyaksa tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan atau melakukan flexing yang dapat mencoreng citra institusi.

Selain itu, Kajati Papua menyampaikan pentingnya setiap pegawai memiliki personal branding yang positif melalui integritas, profesionalisme, kedisiplinan, serta etos kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Mengakhiri sambutannya, Kajati Papua menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pegawai yang telah dilantik serta menitipkan salam hormat untuk keluarga yang senantiasa memberikan dukungan.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Bupati Pasuruan mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non APBD disahkan menjadi Perda Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya tertunda cukup lama.

Pengesahan tersebut ditandai dengan persetujuan dan penandatanganan bersama dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (18/05/2026) siang.

Kegiatan paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Syamsul Hidayat, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Jajaran Forkopimda, Kepala OPD beserta anggota DPRD kabupaten Pasuruan.

Dalam rapat tersebut, Sekretariat DPRD mencatat sebanyak 37 anggota hadir dari total 50 anggota DPRD sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Pasuruan.

Dalam pernyataannya Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan, pembahasan tiga raperda tersebut akhirnya dapat diselesaikan setelah mangkrak selama kurang lebih 2,5 tahun.

“Pembahasan Raperda dapat dituntaskan setelah mengalami stagnasi selama kurang lebih 2,5 tahun. Ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah,” kata Samsul dalam rapat paripurna.

Menurutnya, ketiga raperda itu telah melewati tahapan-tahapan pembulatan, dan pemantapan konsepsi sehingga kini Raperda tersebut memasuki tahap evaluasi dan sinkronisasi di pemerintah pusat dan provinsi agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

“Kami juga telah melalui pembahasan intensif dan persetujuan bersama OPD terkait, serta fasilitasi oleh Pemprov Jatim. Tahap akhir yang dilewati adalah persetujuan paripurna hari ini untuk resmi menjadi Perda,” ujar Samsul.

Diketahui Ketiga regulasi yang disahkan hari ini mencakup Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sementara itu Rusdi Sutejo mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi yang disahkan saat ini.

Menurutnya pengesahan dan penuntasan legislasi Daerah merupakan wujud nyata pengabdian dan komitmen untuk saling bahu membahu demi kemajuan Daerah.

Kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif terwujud karena adanya kesamaan kerangka berpikir. Kita berkomitmen untuk saling bahu membahu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Rusdi.

Rusdi Sutejo juga menambahkan bahwa Perda Kabupaten Layak Anak menjadi bentuk komitmen Pemkab Pasuruan dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak secara optimal.

“Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus aset strategis daerah yang harus dijamin pemenuhan hak-haknya serta diberikan perlindungan secara optimal,” imbuhnya.

Selain itu Perda mengenai lembaga organisasi kemasyarakatan, rusdi menilai organisasi kemasyarakatan memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sedangkan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat menjadi instrumen hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial serta mengurangi kesenjangan sosial di Kabupaten Pasuruan.

“Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Pasuruan" tutupnya. (Usj)

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka

Jakarta, suarakpkcyber.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/04/2026). Dalam keterangannya, Bahlil menyebut pemerintah terus memastikan kondisi energi nasional tetap stabil di tengah dinamika geopolitik global.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM), baik solar maupun bensin, saat ini berada di atas standar minimum nasional. Stabilitas pasokan juga tetap terjaga meskipun terjadi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk di sekitar Selat Hormuz yang berdampak pada rantai pasok energi global.

Selain itu, Bahlil menyebut pemerintah juga memastikan ketersediaan minyak mentah (crude) untuk kebutuhan pengembangan kilang dalam kondisi aman dengan stok yang berada di atas batas minimum nasional. 

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menjelaskan terkait langkah-langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Menurut Bahlil, pemerintah sedang membahas pembuatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif terbaik untuk mewujudkan kemandirian energi di sektor LPG, namun rencana tersebut masih dalam proses finalisasi.

Di samping itu, pemerintah juga terus menjalankan strategi besar dalam menghadapi potensi krisis energi global, antara lain dengan mengoptimalkan lifting minyak dan gas, mendorong program biodiesel seperti B50 untuk mengurangi impor solar, serta pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol seperti E20 untuk bensin.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pelaksanaan KPPD ( kursus Pemantapan Pimpinan Daerah ) untuk seluruh Ketua DPRD se-Indonesia yang di laksanakan melalui program Lemhanas di Magelang selama 5 hari hasil kerjasama dengan seluruh ketua DPRDKabupaten/kota dan Ketua DPRD Propinsi bertujuan untuk mencetak para negarawan.

Pimpinan DPRD se-Indonesia yang punya integritas tinggi karena mereka mempunyai tugas penting dan merupakan bagian dari sistim pemerintahan.

Ketua DPRD Samsul Hidayat yang di konfirmasi pada Minggu (19/04/26) melalui selulernya ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Retreat Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang merupakan momentum strategis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan legislatif daerah.

Kegiatan yang di buka oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut diikuti 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia ini menjadi ruang konsolidasi nasional yang sangat penting dalam menyatukan visi kebangsaan serta memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Kami atas nama pribadi dan ketua DPRD Kabupaten Pasuruan merasakan secara langsung bahwa pendekatan yang dilakukan dalam retreat ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, integritas, serta semangat patriotisme yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan Amanah,tugas tugas legislasi sebagai pimpinan DPRD.

Arahan langsung yang di sampaikan Presiden RI ada yakni memberikan perspektif yang sangat kuat tentang pentingnya kesamaan komitmen kebangsaan, melampaui perbedaan latar belakang daerah, politik, maupun kepentingan sektoral.

Retreat ini juga memperkuat pemahaman kami bahwa DPRD bukan hanya lembaga pengawasan dan legislasi, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat dan juga selaras dengan Asta Cita.

" Secara khusus, ada 4 point penting yang kami simpulkan yakni,Meningkatkan soliditas dan jejaring antar pimpinan DPRD se-Indonesia,Memperkuat wawasan kebangsaan dan kepemimpinan strategis,Mendorong kolaborasi nyata antara DPRD dan pemerintah daerah.Menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan program prioritas nasional” jelas Politisi PKB ini

Ke depan, hasil dari retreat ini akan kami implementasikan dalam bentuk penguatan fungsi DPRD, peningkatan kualitas kebijakan daerah, serta pengawasan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.(Usj)

Kota Sorong, suarakpkcyber.com – Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang jatuh pada 16 April 2026, Tim Penggerak PKK Kota Sorong menggelar kegiatan senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wali Kota Sorong. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor Wali Kota Sorong pada Jumat (17/4/2026).

Senam dan pemeriksaan gartis tersebut disambut meriah dan diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta. Sejak pagi hari, para ASN tampak memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti senam bersama yang dipandu instruktur.

Selain menghadirkan suasana kebersamaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para ASN akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah kesibukan menjalankan tugas pemerintahan.

Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif TP PKK Kota Sorong yang telah menyelenggarakan kegiatan positif bagi para ASN.

Usai melaksanakan senam, para ASN melanjutkan dengan pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus mempererat kebersamaan antarpegawai. Kami berharap ini bisa rutin dilakukan,” ujar Septinus Lobat.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Sorong, Jemima Elisabeth Windesi Lobat, menegaskan bahwa momentum HKG PKK ke-54 menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak semua pihak, khususnya ASN, untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga,” ungkapnya.

Tak hanya senam bersama, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi kesehatan.

Para peserta terlihat memanfaatkan layanan tersebut dengan baik, sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ny. Entin Suminar Karim, yang turut memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan.

Melalui peringatan HKG PKK ke-54 ini, diharapkan semangat hidup sehat dan kebersamaan dapat terus terjaga di lingkungan Pemerintah Kota Sorong serta menjadi contoh positif bagi masyarakat luas.(dd)

Sorong, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kabupaten Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif melalui penguatan kapasitas aparatur. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis,(16/04/2026)bertempat di ruang Hobart Aimas Hotel, dan diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan profesionalisme para aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penyerapan anggaran.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan tata kelola keuangan yang kredibel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Luis Maurits Urbanus Osok, SE., MM., yang hadir mewakili Bupati Sorong saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya peran para pejabat pengelola anggaran dalam siklus pemerintahan.

“Peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sangat strategis dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujarnya dalam sambutan.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kompetensi dan pemahaman para peserta menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Materi yang diberikan mencakup penyusunan rencana penarikan dana, pengujian dokumen, hingga pelaporan dan penatalaksanaan administrasi sesuai aturan terbaru.

Bimtek yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Sinergi Risalah Management, yakni Samsul Ramli yang merupakan konsultan ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Materi yang disampaikan meliputi kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, peran dan tanggung jawab PA, KPA, PPK, dan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan, serta mitigasi risiko administratif dan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan. (Dedi)

Kota Sorong, Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com — Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, menegaskan pentingnya penajaman program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Sorong Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau pada Rabu (15/4/2026) tersebut menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan, baik dari sisi anggaran maupun dinamika global.

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa Musrenbang di wilayah Papua memiliki kekhususan, karena menjadi forum utama dalam merancang program prioritas Otsus yang benar-benar berpihak kepada OAP.

“Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi forum penting untuk memastikan bahwa program yang kita susun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” ujar Wali Kota.

Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih selektif dalam menyusun program, mengingat keterbatasan anggaran yang harus dibagi secara proporsional ke seluruh wilayah Papua.

“Program tidak boleh banyak kalau tidak didukung anggaran. Kita harus fokus pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota juga menyoroti kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok dan energi. Ia meminta jajaran pemerintah daerah untuk lebih sigap dalam mengantisipasi dampak tersebut.

Menurutnya, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dinas teknis seperti perdagangan, koperasi, dan perindustrian.

“Kita harus siapkan masyarakat agar tetap kuat menghadapi tekanan ekonomi, salah satunya melalui bantuan dan stimulus bagi pelaku usaha kecil,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat, dengan menyiapkan dana tak terduga sebagai langkah antisipatif.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan kapasitas fiskal daerah. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah sistem kerja Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu.

“WFH kita terapkan sebagai bagian dari efisiensi, namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota mendorong peran aktif akademisi dalam memberikan masukan terhadap program strategis daerah, termasuk pengembangan kebijakan pendidikan gratis dan peningkatan layanan kesehatan.

Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan kembali Rumah Sakit Siloam sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sorong, Amos Kareth, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Landasan Transformasi Kota Sorong yang Inklusif Berbasis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Lingkungan Berkelanjutan”.

“Melalui Musrenbang ini, kami menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan program dan anggaran Otsus serta RKPD Tahun 2027,” ungkapnya.

Ia menambahkan, forum ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan terkait isu strategis serta prioritas pembangunan Kota Sorong ke depan.

Kegiatan Musrenbang dilaksanakan selama dua hari, mulai 15 hingga 16 April 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 170 orang dan dibiayai melalui APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

Sebelumnya, rangkaian perencanaan telah diawali dengan Musrenbang tingkat kelurahan pada 19-20 Februari 2026 dan tingkat distrik pada 26-27 Februari 2026 sebagai bagian dari proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah. (Dedi)