SIDOARJO,suarakpkcyber.com, Malang nasib SM Ibu dua anak yang tinggal di Sidoarjo ini, Gara gara kasus perceraian yang penuh rekayasa mereka harus  berpisah dengan suami yang masih dicintainya. Dugaan rekayasa ini dilakukan oleh AN dan F oknum pengacara di Mojokerto dengan membuat keterangan dan saksi palsu untuk memuluskan kasus perceraian antara MJ dan SM yang disidangkan di Pengadilan Agama Mojokerto. 

Bukti bukti kalau kasus perceraian tersebut dikumpulkan oleh SM, diantaranya surat pernyataan pengakuan dari orang orang yang mengaku suruhan oknum pengacara nakal, yang hanya karena uang tapi menghancurkan rumah tangga orang lain.

SM tidak menginginkan bahtera rumah tangga yang sudah 27 tahun dibina dan dikaruniai dua orang anak ini hancur karena perceraian. Demi mencari keadilan dan merasa dizolimi SM terus berupaya mencari kebenaran, satu persatu orang yang ikut bersaksi dan membuat keterangan palsu mereka datangi diantaranya F dan DU warga dusun Nambangan desa Ngimbang Kec.Mojosari.Kabupaten Mojokerto. 

Kedua orang ini mengakui perbuatannya dengan membuat surat pernyataan yang disaksikan kepala desa setempat dan menyatakan kalau perbuatan yang dilakukan nya atas suruhan AN seorang pengacara dengan imbalan uang senilai satu juta dan dua ratus ribu rupiah. Merasa dizolimi SM terus berupaya melangkah kejalur hukum dengan melaporkan kasusnya ke Polresta Mojokerto juga ke Organisasi Induk kedua oknum pengacara tersebut yaitu KAI dan Peradi, juga akan mengirimkan surat ke Komnas Perlindungan Perempuan. (Red) BERSAMBUNG

SORONG, suarakpkcyber. com-Hati-hati bagi para perusahaan  ada oknum yang mengatas namakan media atau Pers (jurnalis) dan menipu pihak perusahaan. Oknum tersebut sengaja menulis semua nama-nama media dan pers dan mengusulkan ke perusahaan tersebut. Dan mengaku sebagai pemilik media dan pers tersebut dan langsung menghadap pihak perusahaan dan mencairkan uang-uang yang akan di berikan kepada pers.

Memang tidak seberapa bantuan yang diberikan kepada media atau pers, sebagai tanda kerja sama bagi pihak perusahaan dan Pers. Namun oknum-oknum tersebut sengaja memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk meraup keuntungan secara pribadi. Dan menjatuhkan rekan-rekan Pers lainya.

Salah satu contoh, ada komplain dari beberapa media dan rekan-rekan Pers terkait dengan ada yang mencatut beberapa nama media dan wartawan dalam daftar perusahaan. Mereka menulis dan mengambil uang yang akan diberikan kepada media dan wartawan yang sebelumnya sudah bermitra dengan pihak perusahaan.

Mereka mencatut nama-nama tersebut tanpa sepengetahuan rekan-rekan jurnalis lainya. Dan mengambil hak-hak atau uang yang akan diberikan pihak perusahaan Panca Duta Karya Abadi (PDKA) kepada rekan-rekan jurnalis yang telah bermitra dan bekerja sama dengan perusahaan. Dalam menjalin hubungan kemitraan bersama media dan rekan rekan jurnalis.

" sudah diambil pak, dan ada buktinya. Entah siapa yang bawa, tetapi sudah diambil"tutup Agus.(deo)

SURABAYyA,suarakpkcyber.com-SDP Kepala Desa Kampungbaru akhirnya mendekam di jeruji besi, terkait dugaan penipuan beras.

Berdasarkan informasi yang di terima dari pihak kepolisian Polda Jatim   membenarkan bahwa SDP memang benar di tahan Sejak  tanggal 28 Maret 2024, Atas Dugaan  penipuan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  378 KUHP  Teekait kerjasama Bisnis beras dengan total kerugian yang di alami korban sebesar Rp 1, 4 M.

" Iya benar oknum kades tersebut sudah ditahan," jelasnya singkat.

Sementara itu dari pihak kecamatan Tanjunganom, Johansyah saat di konfirmasi via WhatsApp tentang kebenaran isu tersebut tidak menjawab.

Begitu pula dengan Kadis PMD Puguh Harnoto  menjawab " saya sudah mendengar meski tidak sedetail informasi yang panjenangan dapat."

Namun dari pihak Desa dan Kecamatan masih belum ada laporan masuk ke Dinas.

" Geh leres (pakai bahasa Jawa), informasinya begitu, " jawabnya Kadis PMD dalam Pesan  singkat

Ketika dikonfirmasi media ini Prayogo Laksono Praktisi Hukum menjelaskan tentang Pasal 378 KUHP yang juga dikodifikasi dalam KUHP Baru  Pasal 492 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu  mengatur tentang penipuan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun (4 Tahun)(sr) 

SULTENG, suarakpkcyber. com-Disinyalir tanda tangannya dipalsukan Aparat Desa Woomparigi, A.Samsu Alam akan sambangi Mapolres Morut 

Ulah oknum aparat Desa Woomparigi yang disinyalir memalsukan tanda tangan sejumlah warga penerima bantuan sosial (Bansos) berbuntut panjang.

Pasalnya, diduga kuat dalam daftar nama penerima Bansos tersebut nama A. Samsu Alam ikut dicatut telah dipalsukan tanda tangannya sebagai penerima Bansos.

A.Samsu Alam saat dikonfirmasi via WhatsApp selluler, terkait rencana akan melakukan upaya hukum atas dugaan pemalsuan tanda tangannya menyatakan tinggal menunggu waktu.

"Saya awalnya tidak yakin kalau tanda tangan saya juga ikut dipalsukan dalam daftar penerima Bansos itu. Setelah saya dikirimkan potonya, saya justru kaget melihat daftar itu," ucap A.Samsu Alam.

Menurutnya, pemalsuan tanda tangan itu bukan hal yang bisa dianggap sepele, dan itu masuk kategori tindak kejahatan yang dapat dipidana 6 tahun penjara. 

"Pemalsuan tanda tangan masuk dalam bentuk pemalsuan surat yang dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pelakunya diancam dengan pidana penjara selama enam tahun," terang mantan Direktur Eksekutif LSM Jari Indonesia, yang saat ini menjabat Ketua Media Independen Online Indonesia Provinsi Sulteng.

Sebelumnya dikabarkan, kasus pemalsuan tanda tangan atas sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos di Desa Woomparigi telah dilaporkan Ismal, warga Desa Woomparigi ke Polsek Bungku Utara beberapa waktu lalu, (13/3/2024).

Dalam bukti laporan Nomor : STPL/03/III/2024/Sek.Butar, dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/03/III/2024/Sek.Butar/Res.Morut/Polda Sulteng, tertanggal 13 Maret 2024, yang juga mencantumkan dugaan penjualan beras Bansos.

"Permasalahan ini, sedang kita dalami, dan dalam waktu dekat saya akan sambangi Mapolres Morut untuk berkoordinasi sekaligus melaporkan perlakuan oknum Aparat Desa Woomparigi yang telah memalsukan tanda tangan saya," imbuhnya. 

A.Samsu Alam juga menyatakan, "untuk permasalahan ini, jika sudah mengarah ke laporan, saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum saya. Endingnya nanti kita lihat," pungkasnya.(red) 

NGANJUK, Suarakpkcyber.com,- Pabrik besar yang berlokasi di Dusun Putren Desa Putren Sukomoro yang bergerak di bidang Printing di duga menyerobot tanah hak milik warga.

Niza ( Pelapor) bersama keluarga datang ke Polres Nganjuk untuk melaporkan dugaan tindakan yang di lakukan Pabrik Indo Pack Printing yang  mengambil Tanah area  Persawahan, (5/3/2024).

Dalam surat tanda terima laporan / pengaduan masyarakat, No .STTLPM/77. SATRESKRIM/III/ 2024/SPKT/Polres Nganjuk, tentang Penyerobotan Tanah sebagaimana di maksud  dalam pasal 385 KUHP.

Dengan kronologi awal kejadian penyerobotan Tanah tersebut pada tanggal 25 Nopember 2013, pelapor mendapatka hibah sebidang tanah sawah dari sdri Chusnul Lailin (Alm),  tanah sawah tersebut oleh Pelapor di proseskan Sertifikat Hak Milik melalui Notaris,  pada tanggal 27/1/2016,  sertifikat sudah atas nama Nisa Azka .

Kemudia pada Bulan Desember 2021 pihak terduga terlapor atas nama PT. Indo Park Printing dengan sengaja mendirikan bangunan pabrik di atas tanah pelapor.

Ibu dengan 2 orang anak ini pun merasa heran, tidak pernah menjual tanah kok di dirikan bangunan di atas tanahnya.

" Saya berharap pihak pabrik mengembalikan Tanah Persawahan miliknya," urai Nisa

Sementara bukti lain yang membuat heran adalah selama ini yang membayar pajak adalah pelapor, kalau memang benar itu tanah milik pabrik kenapa pajak yang bayar Nisa? 

Permainan siapa ini ? Apa dasar pihak pabrik berani mendirikan bangunan di tanah warga.

Sampai dengan brita ini di muat pihak pabrik melalui HRD via chat WhatsApp belum bisa memberikan penjelasan.(sr) 

NGANJUK,suarakpkcyber.com-Masih ingat Perkara Gugatan Eks Perkebunan Karangnongko PT Veteran Sri Dewi, yang dahulu Kuasa hukum Penggugat yang dahulu Akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN di Surabaya dan Kasasi di Mahkamah Agung Karena klien dinilai tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat SK  redis dan Keputusan kanwil BPN jelas salah karèna sebagai pihak yang sudah diputus pengadilan sebagai pihak yg mendapat prioritas utama untuk mendapat hak milik atas lahan garapannya masing masing di eks perkebunan karangnongko justru diabaikan dengan redis. Lahan garapannya justru diberikan kepada bukan penggarap.

Untuk diketahui,Amar Putusan terdahulh pada Tingkat Banding yang dibacakan oleh majelis Hakim melalui Persidangan Elektronik Atau E Court disampaikan melalui, penasihat hukum (PH) penggugat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Propinsi Jawa Timur dan Penasehat Hukum masyarakat pemegang hak sertifikat sebagai pihak ketiga intervensi, serta PH PT. Veteran Sri Dewi sebagai pihak tergugat intervensi 2 di PTUN Surabaya.internasiona

Prayogo Laksono selaku Kuasa Hukum dari 667 warga pemegang hak sertifikat menyampaikan, bahwa Peradilan pada tingkat Banding sudah diputus dan diberitahukan melalui Ecourt pada pihaknya dan kami Sangat mengapresiasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 15/B/2023/PT.TUN.SBY yang Amarnya Menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan klienya dapat mempertahankan haknya sebagai pemegang sertifikat.

Dan Prayogo Laksono Penasehat Hukum 677 Pemegang Sertifikat Hari ini 16 Pebruari 2024 menyampaikan kami mendapatkan Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 370/K/TUN/2023 Yang Amarnya berbunyi menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi

Oleh karenanya, klienya 677 Warga Pemegang Sertifikat Yang diperoleh dari Ex Perkebunan Karangnongko dapat bernafas lega dan Puas atas putusan perkara PTUN Nomor : 29/G/2022/PTUN Sby, Dan Dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 15/B/2023/PT.TUN. SBY dan dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi  Nomor 370/K/TUN/2023 yang dirasa sangat obyektif sesuai fakta di lapangan ungkap Prayogo yang juga merupakan kurator, pengacara pajak, likuidator, auditor hukum, dan konsultan perusahaan nasional maupun internasional.

Ia menambahkan teruji sudah objek gugatan SK dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 233/SK-35.NP.02.03/XII/2021. Terkait Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara menjadi tanah obyek redistribusi yang terletak di Desa Mondagan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, adalah Inkrah atau SAH sambung Prayogo Laksono yang sebentar lagi akan menyabet gelar Doktor.

Di sini lain Hadi Sucipto selaku perwakilan warga Desa Modangan Kabupaten Blitar Pemegang 677 Sertifikat menyampaikan, dirinya bersama warga yang lain bersyukur atas  ditolaknya Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi (Sdr Sutrisno dk

Pihaknya mengklaim, sedikitnya sebanyak 667 warga bersatu untuk menuntut apa yang menjadi haknya sebagai pemegang sertifikat yang Sah.(sr) 

NGANJUK,Suarakpkcyber.com,- Seni tari jaranan merupakan seni tari kebudayaan Jawa sangat di senangi berbagai kalangan.

Pengemar Senin tari jaranan ini mulai dari Pejabat sampai warga masyarakat kecil.

Tepatnya pada tanggal (22/1/2024), pimpian jaranan Margobudoyo Sugiyono hampir tertipu oleh oknum Dinas Perhubungan Nganjuk yang mengaku bernama Bagas.

Dalam percakapan ya Bagas tlp untuk nanggap kesenian jaranan dalam memperingati HUT Kepala Dinas Perhubungan Nganjuk  yang jatuh pada tanggal 5/2/2024.

Pihak penyewa sudah mentransfer sejumlah uang Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ke rek atas nama Sugiyono.

Namun nominal uang tersebut tidak masuk ke rek Sugiyono.

Modus ini di lakukan seakan-akan oknum kelebihan dalam mentransfer sejumlah uang dan minta di kembalikan.

Bersamaan dengan hal tersebut kontributor media suarakpkcyber menghubungi kadis dinas perhubungan Tri via chat WhatsApp, dan menjelaskan bahwa di Dinas kami tidak ada oknum bernama Bagas. Dan ulang tahun saya masih lama. Sudah jelas itu modus penipuan.

" Hati-hati kami dari Dinas tidak pernah untuk menyewa jaranan dalam waktu dekat ini, kalau pun ada event harus melalui EO,"  jelasnya.(sr) 

NGANJUK,Suarakpkcyber.com,-  Viral di berbagai media online  terkait pemberitaan yang tidak ada dasar dan pengiringan opini di publik membuat pemenang (penerima) SPK angkat bicara.

Di ruang kerja Nugraha Jaya Mandiri (NJM)  pada hari Senin (8/1/2023) penerima SPK resmi Bagus Setyo Nugroho, SH.MH, menjelaskan secara detail (terperinci) bahwa apa yang di beritakan terkait pekerjaan PT. Beal Food Indonesia yang berlokasi di Desa Ngangkatan Rejoso Nganjuk, tidak sesuai dengan fakta, dan data yang ada.

Berdasarkan isi berita online yang beredar bahwa NJM tidak memiliki tambang memang benar, terkait ijin IMB yang sekarang menjadi PBG kita masih belum melaku pembangunan tapi kita masih dalam proses pematangan dan pengurukan,  terkait ijin Amdal pihak PT. Beal Food Indonesia sudah berkirim surat secara resmi ke Dinas terkait.

Sedangkan terkait perusahaan tambang di ikut beroperasi dalam pekerjaan ini adalah Milik Suyono yang berlokasi di Dayu sampai bulan Desember 2023  sudah menyelesaikan pajak dan administrasi lengkap, semua ijin yang di miliki masih aktif.

BBM Solar yang kami gunakan memang benar membeli dari SPBU, namun bukan Solar bersubsidi, semua bukti kami memiliki.

Terkait koordinasi dengan wilayah kami sudah mengumpulkan semua pihak jauh hari sebelum pelaksanaan pengurukan, tepatnya di cafe Rejoso. (30/12/2023), 

Kami selaku penerima SPK dalam pelaksanaan pekerjaan PT. Beal Food Indonesia sangat tidak terima atas pebritaan yang telah beredar, untuk itu kuasa hukum kami akan segera mengirimkan hak jawab ke email media baik melalui surat dan email 

" Namun jika dalam Hak jawab tersebut pihak media yang telah menanyangkan pemberitaan tidak segera mempublikasikan hak jawab kami,  kuasa hukum pun dengan tegas  akan melayangkan  Somasi, " jelasnya.(sr) 

NGANJUK,Suarakpkcyber.com- Penghujung malam tahun baru 31/12/2023, Di wilayah Sangrahan  Pisang Patianrowo  sekitar pukul 09.00 wib di duga terjadi peristiwa penganiayaan.

Berdasarkan informasi yang di trima dari Nara sumber korban bernama inisial S, 68 Th, mengalami luka di belakang  kepalanya, luka tersebut mengeluarkan darah.

Segera di larikan ke RSD Kertosono untuk di obati/jahit serta di visum.

Setelah selesai dari RSD Kertosono, korban pun melaporkan peristiwa ini ke Polsek Patianrowo.

Sampai dengan berita ini di terbitkan pihak Polsek Patianrowo belum melakukan tindakan baik mediasi ataupun pemeriksa, dan terduga  pelaku penganiayaan  masih berkeliaran di luar dengan tanpa rasa takut.(sr) 

NGANJUK,Suarakpkcyber.com,- Tiga orang warga Ngadiboyo Rejoso Nganjuk di duga menjadi korban penipuan dan penggelapan.

Melalui Kantor Hukum Wahju Prijo Djatmiko and Partner, pada hari Rabu (27/12/2023)  melaporkan AR ke Polres Nganjuk.

Dr. Wahju Prijo Djatmiko, SH.M.Hum pengacara kondang melalui Ayo, Aby Dzulfikor mendampingi Lahuri, Sarmadi Dan Wajito, ketiga orang tersebut menyampaikan tujuannya datang ke Polres Nganjuk untuk melaporkan AR Terduga Pelaku Penipuan.

Ketiganya menjelaskan secara detail, tentang peristiwa yang menimpa dirinya.

Berawal dari ketiganya mengajuka. Pengurusan pecah sertifikat, pecah waris maupun pengembangan letter C ke sertifikat. Kepada terduga AR, ketiganya mengurus surat tersebut, sudah hampir 7 tahun sertifikat pun tak kunjung jadi.

" Kami sebagai kuasa hukum  mendampingi untuk melaporkan peristiwa ini guna mendapatkan keadilan," jelasnya.

Salah satu dari korban mengalami kerugian sebesar Rp 54.000.000 ( lima puluh empat juta rupiah), total kerugian ini di bayarkan kepada AR beberapa kali sesuai permintaan AR.(sr) 

NGANJUK, suarakpkcyber.com- Diduga berbuat mesum Aparatur Sipil Negera (ASN) yang membidangi pendidikan terciduk di Hotel wilayah Kediri.

ASN ini berdinas di wilayah ngronggot kabupaten Nganjuk dengan inisial " DW " ketika di ciduk wanita paruh baya ini sedang bersama sephianya (laki-laki  idaman lain) di hotel Kediri.

Berdasarkan temuan tersebut kontributor media menginformasikan kepada Zainuri selaku kepala bidang pendidikan dan kepegawaian mengatakan terkait peristiwa tersebut , kami selaku dinas menunggu hasil dari korwil.

Setelah ada hasil resmi korwil baru kami bisa memutuskan langkah apa yang harus kita lakukan terhadap ASN ini

" Masih menunggu hasil dari korwil, secara resmi," tuturnya.(sr) 

MALANG,suarakpkcyber.com– Sidang ke dua Praperadilan Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel terhadap Kejaksaan Negeri Malang di gelar dengan agenda mendengar jawaban termohon, bertempat di ruang Kartika, Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A, Jl. A. Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang,Selasa (28/11/2023).

Dalam agenda sidang praperadilan tersebut, selain mendegar jawaban dari termohon, juga penyerahan dan pemeriksaan alat bukti dari tim kuasa hukum pemohon KSU Montana Hotel) Riyanto Djafaar & Associates oleh hakim Pengadilan Negeri Malang.

Disampaikan Tim kuasa hukum KSU Montana Hotel, Riyanto Djafaar, S.Kom, S.H didampingi oleh M. Ridwan Latuconsina, S.H, Anas Sirun, S.H, mengatakan bahwa termohon sudah menyampaikan tanggapan terhadap permohonan kita.Namun dalam jawabannya, menurut kami masih terkesan normatif.Tidak ada permasalahan, semua menjawab permohonan yang kami ajukan,”ujar Riyanto.

Lebih lanjut, Riyanto Djafaar mengatakan bahwa terkait alat bukti, pihaknya telah menyampaikan 9 alat bukti tertulis. Dan dari 9 alat bukti tertulis tersebut menjelaskan tentang apa yang di mohonkan, didalam surat permohonan. Tuturnya

“Disamping dalam sidang Praperadilan tadi kami penyampaikan alat bukti, besok agendanya pemeriksaan saksi dari pemohon. Rencananya pihak Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, yang nantinya akan menjelaskan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sesuai apa yang mereka lihat, dengar dan ketahui terkait peristiwa yang disangkakan kepada klien kami,”imbuhnya.

Riyanto Djafaar menambahkan, bahwa Tim Kuasa Hukum akan menguraikan dalam kesimpulan apa yang disampaikan termohon. Karena sekali lagi ditegaskan, pihaknya menilai jawaban termohon sangat normatif tidak menyentuh sampi ke unsur yang diajukan.

“Nanti kami akan perjelas dan pertegas dalam agenda bukti dan pemeriksaan saksi. Kalau dilihat selama 2 hari ini, perkembangan perkara sangat positif apalagi berkenaan dengan permohonan yang kita ajukan itu.

Disisi lain, kami sangat sesali jawaban dari termohon yang masih kesannya normatif. Tapi ya sudahlah, itu hak dari mereka. Sejauh ini segala sesuatunya masih berjalan positif,”pungkas Riyanto Djafaar (usj)

NGANJUK,Suarakpkcyber.com,- Direktur PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) Nganjuk Djaya akhirnya resmi di tetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk (16/11/2023).

Namun di balik penetapan tersangka dirinya banyak menyimpan misteri (dugaan korprorasi) yang harus di telusuri, PDAU ini merupakan perusahaan daerah yang mana apabila Direktur melakukan kesalahan yang lain pasti juga terlibat karena semua yang mengelolah PDAU sama-sama mendapatkan SK dan kucuran anggaran dari negara.

Menurut kuasa hukumnya Joko Sujarwo, SH.MM dalam Wawancaranya menjelaskan bahwa kasus PDAU sebelum Djaya menjabat itu selalu merugi dan tidak ada permasalahan, sementara saat jaya menjabat merugi namun kerugian tersebut di buktikan dengan adanya bukti pembangunan dan pengembangan PDAU.

Djaya ditahan karena pada saat penyelidikan berlangsung dirinya mengakui semua dan tidak melibatkan siapapun, padahal secara logika seorang Direktur Perusahaan Daerah itu bekerja sama dengan Tim Direksi yang semuanya mendapat SK untuk mengembangkan PDAU, jadi setelah ada keputusan bersama barulah di setujui Direktur.

Kenapa hanya Direktur yang dianggap bersalah ? Bagaimana dengan Perusahaan Daerah lainnya yang juga mendapat kucuran dana dari pemerintah.

" Terkait semua yang  diputuskan oleh dewan direksi, merupakan bentuk dari semua metode pengambilan keputusan bersikap colectif collegial dimana semua keputusan diambil bersama dan di pertanggung jawab kan bersama," urainya.

Sementara itu tujuan Djaya di tahan menurut Kasie Intelijen Kejaksaan Apriady Miradian, SH.MH adalah untuk meng hindari yang bersangkutan menghilangkan  Barang bukti atau mengurangi kualitas barang bukti, menghindari kekwatiran yang bersangkutan melarikan diri.(sr) 

NGANJUK,Suarakpkcyber.com,- Ditemukan seorang anak bersimbah darah di tempat pembuangan sampah.

Peristiwa ini terjadi  pada hari Jum'at ( 3/10/2023) sekitar pukul 14.00 wib, dengan TKP di DS. Tempuran Kecamatan Ngluyu.

Gadis kecil manis ini berinisial ASM (4 Th) di duga sengaja dibunuh.

Menurut penjelasan dari Iptu Supriyanto Kabag. Humas Polre Nganjuk mengatakan berdasarkan keterangan dari saksi 1 saat hendak membuang sampah kebelakang rumahnya melihat ada anak perempuan bersimbah darah di tempat pembuangan sampah, seketika itu saksi memberitahukan kepada orang tua korban.

Mengetahui anak perempuannya menjadi korban pembunuhan, orang tua korban pun segera lari ke Polsek Ngluyu untuk melaporkan peristiwa ini.

" Memeng benar telah terjadi dugaan pembunuhan terhadap anak perempuan (4Th), di wilayah Kecamatan Ngluyu," jelasnya.

Kasus ini telah ditangani Sat Reskrim Polres Nganjuk, sedangkan untuk barang buktinya telah diamankan.(sr) 

Dr yusuf Asegaf, SH

PASURUAN,suarakpkcyber.com– Desa Kedemungan diguncangkan oleh tragedi kericuhan di turnamen sepak bola yang diadakan oleh Desa Bakalan. Salah satu warganya yang terkenal sebagai aktivis nasional, Dr. Yusuf Asegaf.SH, melaporkan pengalaman mengerikan yang dialaminya saat berusaha menciptakan kedamaian di antara pendukung yang bentrok.

Pada saat mendapat kabar bahwa Desa Kedemungan sedang bermain di turnamen tersebut, Dr. Yusuf segera menuju lapangan kompetisi bola. Namun, apa yang seharusnya menjadi momen kesenangan dan kebersamaan, berubah menjadi kericuhan yang mengerikan. Terjadi bentrok antara para pendukung yang diketahui memiliki rivalitas panas.

Dalam usaha untuk meredakan ketegangan, Dr. Yusuf berani melarai kedua belah pihak. Namun, ketika ia berusaha membawa perdamaian, ia menjadi korban pemukulan brutal. Dr. Yusuf mengalami luka robek di bagian kepala, mengharuskannya menjalani 5 jahitan akibat benda tumpul.

Dalam wawancara dengan wartawan, Dr. Yusuf mengatakan bahwa ia sangat sedih melihat kekerasan ini terjadi di tengah masyarakat yang seharusnya bersatu. Ia menegaskan bahwa kekerasan tidak akan pernah menjadi jalan untuk menyelesaikan perbedaan. Tindakan pemukulan yang dialaminya adalah representasi dari kegagalan kita sebagai masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai.

Setelah insiden tersebut, Dr. Yusuf melaporkan panitia turnamen dan para pendukung yang terlibat dalam kericuhan ke Polsek Purwosari. Ia berharap agar pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku dan membuat mereka bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Kami berharap polisi segera menindaklanjuti laporan ini dan mengungkap kebenaran di balik peristiwa ini. Kejadian ini telah memicu kekhawatiran baru akan keselamatan dan keadilan dalam dunia sepak bola di Desa Kedemungan dan sekitarnya,” kata Yusuf

Tragedi yang menimpa Dr. Yusuf ini juga harus menjadi panggilan bagi seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi sportivitas dan mengutamakan keamanan dalam berbagai ajang kompetisi olahraga. Kericuhan seperti ini tidak boleh lagi terulang dan harus dijadikan sebagai momentum untuk merenung dan memperbaiki diri sebagai masyarakat yang beradab.

Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada pembaca. Semoga keadilan bisa terwujud dan perdamaian kembali memenuhi Desa Kedemungan.(usj) 

JOMBANG, suarakpkcyber. com- Tim satuan reserse narkoba Polres Jombang berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 23 paket dengan jumlah keseluruhan 27 gram.

Dalam kasus itu,  pengedar bernama Samsul Arifin (31) asal Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dibekuk oleh petugas. 

Kasatresnarkoba Polres Jombang, AKP Komar Sasmito, Sabtu (14/10/2023) membenarkan pengungkapan kasus itu. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka pengedar narkoba. 

"Benar, pelaku saat ini sudah kami tahan untuk proses penyidikan," kata Kasatresnarkoba Polres Jombang, AKP Komar Sasmito dikonfirmasi Selasa (17/10/2023).

Pengungkapan kasus tersebut dari pengembangan jaringan terkait pelaku lain yang tertangkap sebelumnya. Dikatakan AKP Komar, pelaku sebelumnya mengaku mendapatkan narkotika sabu-sabu dari Samsul Arifin.

"Lalu, kami lakukan penyelidikan, dan didapatkan informasi jika Samsul akan transaksi sabu-sabu di wilayah Jombang," katanya.

Informasi masyarakat tersebut benar. Pada Senin 2 Oktober 2023, Samsul ke Desa Plandi Kabupaten Jombang diduga hendak transaksi barang haram narkotika.

"Pelaku kami lakukan pengintaian, karena terlihat gerak-geriknya mencurigakan, seperti sedang menunggu seseorang, lalu sekitar pukul 17.30 WIB anggota melakukan penyergapan," kata AKP Komar.

Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan tubuh dan barang bawaan Samsul. Hasilnya ditemukan 23 paket sabu-sabu siap untuk dijual kepada pelanggannya. 

Adapun rincian dari 23 paket sabu-sabu itu yakni 19 paket dibungkus bekas jajan SIIP, 3 paket dibungkus permen KOPIKO dan permen KISS serta satu paket kemasan plastik klip.

"Total berat kotor keseluruhan sabu 27,04 gram. Pelaku sengaja mengemas bungkusan bekas jajan dan permen ini untuk mengelabuhi petugas," ucap AKP Komar.

Selain mengamankan puluhan paket sabu-sabu, petugas juga menyita 1 plastik klip di dalamnya berisi 5 butir Pil ekstasi jenis inek, 2 buah unit HP serta 1 Unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam yang dipakai sebagai sarana.

Dikatakan AKP Komar pelaku Samsudin selama ini pekerjaannya sebagai tukang pasang banner. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Ancaman hukuman minimal lima tahun penjara," pungkas perwira polisi asal Surabaya ini.

Sementara itu, Kapolres Jombang, AKBP Eko Bagus Riyadi mengingatkan warga di wilayah hukumnya untuk menjauhi narkoba jenis apapun

Dirinya juga mengajak memerangi narkoba di Jombang dengan memberikan informasi kepada kepolisian tentang pelakunya guna untuk menyelamatkan generasi bangsa.

“Kami mengingatkan seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Jombang, sudah waktunya berhenti memakai dan mengedarkan narkoba. Mari perangi dan berantas narkoba di Kota Santri ini,” katanya.

Menurut dia, sekecil apapun informasi tentang narkoba akan ditelusuri dan kembangkan. Apabila tertangkap, pelaku narkoba akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. (Sr)

NGANJUK,Suarakpkcyber. Com,-  Peredaran barang haram berupa sabu-sabu seberat 108 Kg,  berhasil di amankan pada bulan Mei 2023, di Gudang SII Jalan Raya Ploso No 21 Desa Munung Kecamatan Jatikalen  Nganjuk.. 

Jaringan Internasional ini berhasil masuk ke Kota Angin.

Terdakwa Eko  Yuliono Paristiawan  bersama dengan Saksi Sutikno dan Agus Supriyanto alias Yanti alias Cemeng (masih dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Ahong dan Sudar  (DPO), sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana  yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahka Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

Bahwa 100 (seratus) bungkus  teh China warna hijau yang dilapisi plastik warna hitam berisikan narkotika  jenis sabu-sabu di ambil dan disita dalam lemari yang berada dalam kontainer,  di saksikan oleh Kepala Desa Munung yaitu Sudarmanto.

Sidang pertama digelar di pengadilan negeri Nganjuk, dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap ketiga Terdakwa.  Usai pembacaan, Para Terdakwa diberi kesempatan untuk melakukan eksepsi atas dakwaan JPU. Namun, pada kesempatan tersebut ketiga Terdakwa melalui Penasehat hukum, Imam Ghozali SH sepakat tidak mengajukan eksepsi." Kita lebih baik melakukan pembelaan dalam proses pembuktian saja. Lebih efektif dan efisien dalam proses persidangan" kata Imam Ghozali usai sidang.

Menurut Imam, para Terdakwa ini adalah korban sindikat peredaran internasional yang berasal dari Malaysia. Ketiga Terdakwa ini dimanfaatkan ketidaktahuan akan adanya barang haram dalam kontainer yang diterima Terdakwa." Terdakwa ini tidak tahu siasat para bandar narkoba, Terdakwa ini cuma bertugas menerima kiriman furniture yang dikirim dari Malaysia, ternyata di dalam salah satu lemari ditemukan Shabu-shabu yang sudah dipantau oleh BNN. Sehingga Para Terdakwa ini harus bertanggungjawab atas barang yang diterimanya" pungkasnya

Berdasarkan perbuatannya terdakwa Eko Yuliono Paristiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal  132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun  2009 tentang Narkotika (19/9/2023).(Sr) 

Tedjo edhi dan Taufiq Rohman

JAKARTA,suarakpkcyber.com-Meskipun  langit runtuh di kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB), hukum harus ditegakan

Penegasan tersebut di lontarkan Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat Media Independen Online (MIO) Indonesia Taufiq Rachman, di Jakarta, Rabu (4/10/23)

Taufiq yang saat memberikan keterangan didampingi mantan Menko Polhukam, Laksamama Pur, Tedjo Edhi, minta agar oknum  penganiaya wartawan dan pelaku Illegal Longing Kabupaten Dompu harus dihajar dan dipenjarakan.          

Taufiq sangat geram soal  kasus  penganiayaan oknum caleg 'preman' kepada wartawan MIO gara-gara menulis illegal loging.

"Segera lapor polisi, jerat secara hukum agar kapok dan memberi  pembelajaran kepada yang lain

"Kami akan terus mengawal kasus ini dari Jakarta agar tidak berhenti ditengah jalan karena masuk angin", tandasnya seraya menegaskan  kasus ini  menyangkut harkat dan martabat profesi wartawan

Sementara itu, pengurus MIO setempat, telah  menggelar rapat di Sekretariat PD MIO di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Senin (2/10/23).

Rapat yang dihadiri sejumlah pengurus inti dan anggota organisasi media tersebut, membahas dan menyikapi khusus beberapa persoalan yang dihadapi media dan wartawan anggota MIO Indonesia Dompu.

Di antaranya, terkait kasus penyerangan dan penganiayaan terhadap salah seorang wartawan yang juga pimpinan media online Bidikinfonews.com (anggota MIO Indonesia Dompu), Arifuddin (Fen) di Taman Kota Dompu yang diduga dilakukan Oknum Caleg yang juga Sekretaris salah satu Parpol, beberapa hari lalu.

Selain itu, dibahas dan disikapi juga masalah illegal logging, atau pembalakan dan perambahan hutan secara liar yang marak terjadi di Kabupaten Dompu selama ini. Gencarnya pemberitaan masalah illegal logging inilah yang diduga menjadi pemicu terjadinya intimidasi dan perintangan tugas wartawan, penyerangan dan penganiayaan terhadap Arifuddin.

Rapat yang dipimpin Ketua PD MIO Indonesia Kabupaten Dompu Sarwon Al Khan itu menyepakati dan memutuskan:

1. Mendukung dan mendampingi Arifuddin untuk melaporkan kasus intimidasi dan perintangan tugas wartawan, penyerangan dan penganiayaan terhadap Arifuddin.

2. Melawan segala upaya dan tindakan perintangan serta intimidasi dalam bentuk apapun siapapun terhadap wartawan (insan Pers) dalam menjalankan tugas kewartawanannya.

3. PD dan Keluarga Besar MIO Indonesia Kabupaten Dompu mendorong pihak-pihak terkait agar lebih serius dan konsisten memberantas praktik illegal logging, pembalakan liar, perambahan hutan dan lainnya. Serta, ikut memerangi kejahatan hutan dan lingkungan ini melalui pemberitaan yang terus menerus dan masif.

Dalam rapat itu, Ketua MIO Indonesia Kabupaten Dompu Sarwon Al Khan menyesalkan sikap arogansi oknum yang diduga melakukan penyerangan terhadap pimpinan media anggota organisasinya.

Sarwon menegaskan, tindakan premanisme semacam itu tidak bisa dibiarkan ada di Kabupaten Dompu. Itu merupakan upaya menghalang-halangi, merintangi, mengintimidasi dan persekusi terhadap seorang jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. 

“Menghalangi atau merintangi tugas wartawan/jurnalis pada saat menjalankan tugasnya, sanksinya berat. Jangan disamakan dengan pencemaran nama baik," tegasnya.

Bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi, lanjut Sarwon, dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Ancamannya tidak main-main lho. Itu dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta,” ungkap Pimpinan Media Online Lakeynews.com yang lebih akrab dipanggil Om Won itu.

Menurut Sarwon, apapun dalilnya upaya intimidasi dan persekusi terhadap jurnalis tidak dibenarkan. Kehadiran, tugas dan fungsi pokok jurnalis memenuhi hak publik untuk mengakses informasi secara transparan dan berimbang.

Kalau ada masalah pemberitaan suatu media, misalnya dianggap keliru atau tidak berimbang, Sarwon mengimbau agar menempuh saluran-saluran yang tersedia sesuai ketentuan UU Pokok Pers.

"Di antara saluran-saluran tersebut, ada hak jawab, hak koreksi dan seterusnya. Jangan langsung main intimidasi, melakukan cara-cara premanisme," imbuhnya. 

Lebih parah lagi, lanjut Sarwon, jika seandainya tindakan tidak beradab tersebut dilakukan untuk menutup-nutupi suatu dugaan kejahatan. 

“Sikap arogansi semacam ini tidak dibenarkan, karena sama saja mengangkangi dan merampas kemerdekaan Pers," tegasnya.

Karena itu, sesuai dengan kesepakatan yang diputuskan dalam rapat tersebut, Sarwon mengatakan, MIO Indonesia Kabupaten Dompu mendukung langkah wartawan Arifuddin melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum. 

"Kita bersepakat mendukung dan mendampingi Arifuddin melaporkan ke Polres Dompu agar bisa diproses secara hukum. Kita tidak menghendaki ada Arifuddin-Arifuddin lain yang mengalami hal serupa kedepan," tegas wartawan senior tersebut.

Sedangkan terkait dengan perusakan hutan di Kabupaten Dompu yang setiap tahun masif dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, illegal logging, perambahan hutan, juga disoroti Sarwon.

Menurutnya, tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Dompu sudah kronis, bahkan masuk kategori "koma". Ibarat orang dalam kondisi tidak sadarkan diri yang mendalam.

"Gunung-gunung sudah hancur karena adanya pembalakan liar maupun illegal logging. Sungguh memprihatinkan kita bersama karena hutan-hutan dibabat, dibakar oleh tangan-tangan jahil yang hanya memikirkan kepentingan sesaat," ucapnya dengan nada tinggi.

Dikatakan Sarwon, tiap tahun makin meluas tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Dompu. Bila ini terus dibiarkan maka kehancuran yang lebih parah tidak akan dapat dihindari. Krisis air sudah dirasakan. Begitu juga cuaca panas sekali.

"Akibat dirasuki oleh setan dan iblis, oknum-oknum pelaku illegal logging, perusak hutan memanfaatkan peluang untuk meraih pundi-pundi keuntungan pribadinya," kata Sarwon.

Lebih lanjut Sarwon mendesak semua pihak terkait, seperti Dinas LHK melalui BKPH bersama TNI dan Polri kiranya lebih serius lagi mencegah hingga bertindak tegas terhadap para penjahat hutan ini.

Di akhir penyampaiannya, Sarwon menginstruksikan kepada seluruh media anggota MIO Indonesia Kabupaten Dompu agar secara masif melakukan pemberitaan terkait kasus illegal logging dan pembalakan liar.

"Mulai sekarang, tidak ada lagi toleransi terhadap aksi pengrusakan hutan, illegal logging atau apapun namanya kejahatan hutan itu. Ungkap semua saja siapapun yang terlibat di dalamnya. Tapi ingat, kita tetap harus berimbang," tandasnya. (Andi gembok)

PASURUAN,suarakpkcyber.com- Pembangun Desa mulai di gaungkan di berbagai bidang agar warga bisa menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang diprogramkan oleh Presiden Republik Indonesia, penelusuran Awak Media pada Desa Ambal-ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Senin(4/9/2023) dugaan korupsi di Desa Ambal-ambil yang diperkirakan mencapai Milyaran rupiah sangat disayangkan, dimana terjadi pada proyek program bantuan bor, dana iuran air warga, program ketahanan pangan pangan ternak kambing, bibit lele, juga pembangunan pasar serta anggaran selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran(SILPA) tahun 2019 untuk program pipanisasi, pagar balai Desa, penenrangan jalan umum(PJU) serta bumdes.

Terkait dengan permasalahan tersebut ketua Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT) berupaya melakukan Audensi di Kecamatan Kejayan tetapi tidak diterima, maka melapor ke Kejaksaan Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan. 

"masalah dugaan tindak pidana korupsi di Desa Ambal-ambil tersebut sudah kami lakukan upaya hukum melalui pelaporan resmi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan,  data-data sudah kita sampaikan juga untuk mendukung dan memperkuat laporan, tinggal kita menunggu langkah Kejari untuk mengusut tuntas masalah ini" ujar Aktivis anti korupsi itu.

Dikesempatan laun Kasie Intel Kejari Kab. Pasuruan mengatakan "laporan tersebut sudah kita terima, namun kita harus pelajari dulu setelah itu segera kita tindak lanjuti" ujar Bapak Agung.(usj) 

BANYUWANGI,Suarakpkcyber.com,- RSU MMC merupakan Rumah Sakit yang memberikan jasa pelayanan kesehatan berdiri di lahan seluas 1.790 M² berlokasi di Jalan Brawijaya No 46 -47 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi.

Pengacara Muda asal Nganjuk Prayogo Laksono, SH.MH kuasa hukum dari PT Sinergi ya Arya Sanjaya mengklaim bahwa RSU MMC telah menyerobot tanah milik kliennya, sebagaimana tercantum kutipan risalah lelang yang ada pada kantor pelayanan  Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jember, dengan Nomor 479/48/2021.

" Bahwa klien kami (PT. Sinergitas Arya Sanjaya) adalah pemenang lelang atas sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatunya di atas lahan seluas 1.700 M², yang berlokasi di Jalan Brawijaya 46-47 Desa Kedungrejo kecamatan Muncar Banyuwangi," jelasnya.

Lanjut Prayogo, " sebelum beralih ke atas nama kliennya sebidang tanah dan bangunan tersebut memang milik orang yang berinisial RH, namun sejak tahun 2022 lahan tersebut sudah menjadi hak klien kami.

" Peralihan hak atas tanah sudah disahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, (26/4/2022) dengan No. Sertifikat 688 menjelaskan bahwa lahan tersebut milik kliennya, " urainya.

Sementara itu Soleh, SH selaku Tim Legal saat di konfirmasi via chat WhatsApp menjelaskan, jika memang MMC Muncar miliknya, kami selaku pihak RSU punya hak yang sama menguasai dan mengelolah Rumah Sakit di atas obyek eksekusi.

" Lagian penetapan eks No. 10/Pdt Eks/2023/PN. Btw sebagai termohon eksekusi bukan kami selaku pengelolah dan yang menguasai fisik obyek," jelasnya.

Selain Tim Legal, PLT Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Arif Hidayat menjelaskan Rumah Sakit Umum Milik RH memang dalam naungan Dinas kami, namun terkait persoalan yang menimpanya, Pihak kami (Dinas) belum mengetahui secara pasti.

" Sekali lagi terima kasih atas informasinya, segera saya cek kepastiannya," tutur Arief.(sr)