Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dengan adanya peningkatan keluhan masyarakat kurang mampu terhadap layanan medis dan hambatan penggunaan program UHC ( Universal Health Coverage), Kelompok Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pasuruan Sehat (GEMPAS) melakukan audiensi bersama DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (19/01/2026).

GEMPAS mengkritik adanya implementasi program Universal Health Coverage (UHC) sebagai program unggulan pemerintah kabupaten Pasuruan. Dalam realita di lapangan program tersebut jauh dari harapan awal.

Ketua GEMPAS Akhmad Roziq atau akrab disapa Erik yang didampingi oleh Sekretaris GEMPAS bernama Hanan.

Beliau menyampaikan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dengan adanya program tersebut. Hanan merasa bahwa syarat yang ditentukan sangatlah berbelit-belit.

" Kami menyayangkan program yang digaungkan Bupati Rusdi Sutejo dan Gus Shobih Asrori ternyata di lapangan sangat sulit" ujarnya.

Hanan juga menyoroti bahwa masyarakat Pasuruan khususnya lansia harus bisa melek teknologi dengan membuat email ataupun nomor HP.

" Meminta orang desa punya email apalagi lansia itu sangat mustahil, nomor HP saja tidak punya mau dibawa kemana masyarakat kita jika syaratnya berbelit?" Ungkapnya.

Hanan berharap agar kebijakan tersebut dapat dikaji kembali agar lebih sinkron.

Sementara itu Ketua GEMPAS Akhmad Roziq atau akrab disapa Erik beliau juga menyoroti aturan penyelesaian tunggakan BPJS saat keadaan darurat.

Beliau juga berharap bagi pasien yang tidak mampu memiliki tunggakan BPJS dibawah 5 juta tidak perlu membayar denda, hanya Premi yang dibayarkan dan selanjutnya dialihkan ke program UHC Pemerintah.

Diketahui bahwa pokok pembahasan audensi hari ini memaparkan mengenai hambatan dilapangan diantaranya:

1.  Hambaran Rawat Inap : sulitnya mendapatkan akses rawat inap kelas III
2. Status BPJS Nonaktif : Tunggakan iuran menyebabkan kepesertaan masyarakat menjadi tidak aktif sehingga layanan kesehatan terputus.
3. Harapan Layanan Gratis : Masyarakat mendesak agar rawat inap kelas III digratiskan bagi warga tidak mampu yang terganjal tunggakan.
4. Prosedur Administrasi yang sulit : Syarat pengajuan UHC yang mewajibkan nomor telepon dan email dinilai tidak ramah bagi masyarakat pedesaan.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Komisi IV DPRD kabupaten Pasuruan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Manajemen RSUD Bangil dan RSUD Grati beserta BPJS Kesehatan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Bupati Rusdi Sutejo melantik 297 pejabat di lingkungan Kabupaten Pasuruan.

Dari 297 pejabat yang dilantik, 16 orang diantaranya merupakan Pejabat Tinggi Pratama alias Eselon II. Kemudian 105 orang Jabatan Administrator atau Eselon III dan 176 orang Jabatan Pengawas alias Eselon IV.

Pejabat Eselon II yang diganti diantaranya :

1.  Rakhmat Syarifudin yang sebelumnya menjabat Inspektur atau Kepala Inspektorat kini diamanahi jabatan sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
2. Sedangkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya, Heru Farianto dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3.  Taufiqul Ghoni yang kini mendapat kepercayaan sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 
4.  Eka Wara Brehaspati yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum, sekarang diambil sumpahnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
5. Agus Mashadi yang kini menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora)..
6. Mujiono kini menjabat Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, menggantikan Diana Lukita Rahayu
7.  Diana Lukita Rahayu yang diberi amanah baru sebagai Asisten Administrasi Umum.
8.  Tidak hanya itu peleburan 3 dinas yang dulunya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekarang berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Jabatan tersebut diberikan kepada drh Ainur Alfiah.
9.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya diemban dr Ani Latifah kini diamanahkan kepada dr Arma Roosalina.
10. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh dr. Ani Latifah.
11. Tri Agus Budiharto yang mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris DPRD kabupaten Pasuruan, menggantikan Eddy Supriyanto yang telah memasuki masa purna tugas. 
12. Lilik Widji Asri yang dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sedangkan beberapa nama-nama baru yang menjabat sebagai camat diantaranya:

1. Diantaranya Eddy Santoso sebagai Camat Bangil.
2. dr. Ugik setyo darmoko sebagai Camat kraton. 
3.  Joko Purnomo sebagai Camat Pasrepan, 
4. Saiful Anwar Rohman sebagai Camat puspo.
5. Yudianto menjadi Camat rembang 
6.  Zaki Yamani sebagai Camat sukorejo.

Rusdi Sutejo mengucapkan selamat dan berharap agar amanah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat/umum/organisasi daripada kepentingan pribadi. 

"Selamat untuk jabatan yang baru. Semoga amanah dan dapat memberikan energi baru dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selalu utamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi," katanya.

Beliau juga menghimbau untuk selalu meningkatkan kapasitas untuk memberikan capaian kinerja secara maksimal di setiap instansi yang dipimpinnya.

“Selamat bekerja dan selamat menjalankan tugas kepada Bapak Ibu yang pada hari ini sudah dilantik. Semoga amanah terbaru yang diemban membawa berkah dan hikmah bagi Bapak Ibu semuanya dan memberi manfaat bagi masyarakat. Karena jabatan lahir dari kepercayaan pimpinan disematkan kepada PNS yang memenuhi persyaratan. Baik sisi loyalitas, kemampuan, kompetensi maupun moralitas,” ujarnya. (Ndah)

Kegiatan pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori; Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat; Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko dan Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah, Rohani Siswanto. Acara turut diikuti oleh Asisten, Kepala OPD, Camat beserta seluruh jajarannya. (Ndah)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Hujan Deras membaut Tanggul Penahan Jalan (TPT) tepatnya di jalan Betro-Wonosunyo Ambrol cukup parah hingga sepanjang 10 meter. TPT tersebut kini di benahi oleh Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan, untuk perbaikan bangunan yang rusak di tangani oleh Pemdes setempat mulai Senin (22/12/2025).

Saat dikonfirmasi Media suarakpkcyber Kepala Desa Wonosunyo M. Saleh yang menuturkan bahwa perbaikan TPT perlu penanganan secara cepat dan segera karena badan jalan Betro-Wonosunyo mengalami penyempitan. 

Hal tersebut sangatlah mengganggu aktifitas warga dan kelancaran moda transpotasi karena jalan tersebut merupakan jalan utama. 

"Kemarin kita kordinasi dengan Kapala Dusun dan tokoh masyarakat untuk segera di benahi biar kerusakan tak semakin lebar , Alhamdulillah sekarang sudah di benahi" jelasnya Kades Wonosunyo.

M. Saleh pun menambahkan bahwa kebetulan di Desa Wonosunyo sedang ada pembangunan jalan hotmix juga, pihaknya berkordinasi dengan pemborong apakah kerusakan bangunan plesengan tersebut bisa di tangani pihak pemborong atau tidak karena titik yang rusak ada di satu jalur jalan yang di hotmix 

"Rencana akan di bangun secara swadaya, tapi ternyata bisa di tangani oleh pemborong" tambahnya.

Dari pantauan di lokasi dan juga keterangan pekerja, plengsengan yang ambrol di tangani oleh pihak kontraktor rencananya panjang yang akan di benahi adalah 10 meter, tapi untuk sementara yang di bangun 4 meter dengan ketinggian 1,8 dulu agar mobilitas material dan pengerjaan hotmix bisa lancar. (Usj)

Maybrat Papua, suarakpkcyber.com - Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Maybrat Daerah Pemilihan II Aitinyo Raya Viktor Kambu, S. Ak Melakasankan Reses Menjaring Aspirasi Guna Memberikan yang terbaik bagi Masyarakatnya yang hendak mempercayainya untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat periode 2024-2029.

Kegiatan Reses tersebut dilaksankan di Distrik Aitinyo Barat Dengan dihadiri oleh pemerintah Distrik, Toko agama, tokoh masyarakat kampung, tokoh adat, Pimpinan SMP Dan SMA dan Puskesmas Distrik Aitinyo Barat serta 9 Kapala Kampung serta Masyarakat Distrik aitinyo Barat. 

Reses tersebut dilaksankan pada kamis, 18/12/2024, tempat kegiatan berlansung di Kantor kampung Siyu kabupaten maybrat.

Agenda Reses Yakni mendengar, serta menjaring Aspirasi Langsung Dari Masyarakat guna membangun Rakyatnya Dengan Baik agar Rakyatnya Sejahtera di Kabupaten Maybrat.

Didalam Penjaringan Aspirasi Sejumlah Kepala Kampung Menyerah Dokumen Penggusulan Program yang nantinya akan di perjuangkan dilembaga dewan terhormat untuk dapat menghasilkan suatu pembangunan yang akan dirasakan oleh Masyarakat aitinyo Barat.

Bentuk aspirasinya Mulai Dari Pembuatan Jalan Lingkunggan, Jaringgan Telkomsel, Air Bersih, Sarana Ibadah, Kesehatan, bahkan Pedidikan. 

Dalam Penggusulan tersebut Sembilan kepala Kampung sangat berterima kasi atas Kunjunggan Reses Dari anggota Dewan yang merupakan Anak Negri aitinyo Barat yang datang mendengar keluh kesah masyarkat untuk diperjuangkan untuk mendapatkan persetujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Derah Pemilihanya.

Dalam Arahanya Anggota Dewan Viktor Kambu menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat di daerah pemilihanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut ia menggatakan bahwa Reses ini merupakan agenda pemerintah Daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan masyarakat kabupaten maybrat, Jadi untuk menyapaikan aspirasi program melalui lembaga forum Reses ini agar semuanya dapat diakomodir untuk dapat di perjuangkan nantinya agar medapatkan persetujuan dewan perwakilan Rakyat.

Atas nama pribadi ia menyampaikan terima kasi yang sebanyak banyaknya kepada masyarakat yang mana suda memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mewakili Rakyat untuk duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat Selama Dua Periode Dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 

Viktor Kambu sendiri merupaka Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Maybrat bahkan Sejumlah Penggalaman Organisasi telah ia dipercayakan untuk memimpinya dan ia berhasil menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dua Periode ini merupakan prestasi yang sanggat Luar Biasa untuk patut di contohi oleh genarasi muda maybrat. (Dedi)

Kota Pasuruan, suarakpkcyber.com - Komitmen pemerintah Kota Pasuruan dalam Memberantas Stunting pada Balita di Kota Pasuruan dengan melaksanakan rembuk stunting, menargetkan penurunan prevalensi stunting turun, menjadi 13,8 persen pada 2025 dari baseline 18,30 persen pada 2024 bertempat di Gedung Gradika, Kota Pasuruan, Rabu (17/12/2025). Hal ini merupakan Sebagai bagian dari RPJMD tahun 2025-2029.

Adi Wibowo Walikota Pasuruan, menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas nasional yang melibatkan kolaborasi disemua lintas sektor. Menurutnya upaya penurunan stunting tidak hanya mengandalkan satu instansi atau satu pendekatan saja.

" Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan intervensi spesifik melalui program Gerbek Stunting dengan cara memberikan makanan tambahan kepada balita. Namun program ini harus benar benar tepat sasaran"  tegas Walikota.

Adi Wibowo juga menyoroti tentang faktor lingkungan  tentang ketersediaan air bersih dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) itu merupakan bagian dari intervensi sensitif, menurut Walikota aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya menekan penurunan angka stunting.

Selain asupan gizi pola pengasuhan dan aktivitas anak turut mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak, Adi juga mendorong perubahan pola pikir orang tua dan lingkungan agar penanganan stunting berjalan berkelanjutan.

"Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Pasuruan menjalankan program Makan Bergizi Gratis ( MBG) yang menyasar pada ibu hamil dan menyusui, dan anak stunting, program ini diharapkan mempercepat pemenuhan gizi dan penurunan prevalensi stunting" ujarnya.

Sementara, Sahari Putro,Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan mengatakan bahwa seluruh perangkat daerah dilibatkan melalui pendekatan konvergensi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, baik melalui sektor kesehatan maupun intervensi spesifik diluar sektor kesehatan.

" Pemerintah Kota Pasuruan berharap sinergi lintas sektor termasuk peran Ibu ibu PKK dan UMKM lokal dalam penyediaan menu MBG, diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus mendukung pergerakan ekonomi daerah sesuai arah kebijakan RPJMD tahun 2025-2029" ujar Sahari. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Maraknya Kabel Optik milik telepon seluler yang berseliweran di jalan dan semrawut membuat Komisi 1 dan 3 DPRD Kabupaten Pasuruan memanggil Beberapa OPD dan beberapa provider terkait, Senin (15/12/2025).

Rapat dihadiri ketua komisi 1 Rudi Hartono dan Bambang serta ketua komisi 3 Danial dan Abah Jumain serta provider dan satpol PP, Diskominfo, dinas perijinan serta dinas Bina Marga.

Yang jadi sorotan adalah banyaknya tiang tidak berijin yang di tancapkan dijalan milik pemerintah daerah ataupun jalan desa serta banyak nya kabel yang tidak beraturan. Hal ini dapat membahayakan penduduk seperti didaerah lain, yang tersangkut kabel putus hingga mengalami kecelakaan.

Disamping itu dibeberapa tempat, kabel-kabel tersebut ditancapkan di tiang beton milik PLN maupun tiang PJU milik pemerintah daerah tanpa ijin.

Rudi Hartono menanggapi persoalan ini. Beliau berharap adanya intropeksi dari beberapa provider akan semrawutnya kabel-kabel yang ada dijalan.

" Pemerintah daerah akan mengadakan sosialisasi bahwa yang telah mereka lakukan salah" ujarnya.

Rudi juga menambahkan Pemerintah Daerah akan bertindak tegas untuk provider yang bandel.

"Kalau tetap membandel saya akan meminta satpol PP untuk mensweping dan langsung memutus kabelnya" tambah Rudi.

Yusuf Danial menambahkan  tiang-tiang kabel juga memakan bahu jalan juga harus ditertibkan 

"itu juga tiang-tiang kabel yang memakan bahu jalan juga harus ditertibkan , jangan sampai disaat ada pelebaran jalan terkendala tiang kabel " tuturnya.

Salah satu provider Lambanet menyampaikan bahwa mereka meminta waktu untuk membenahi diri agar tidak diputus terlebih dahulu.

 "kalau saat ini aturan bahwa kalau ada jaringan kabel optik milik provider yang menempel di tiang milik Pemda akan diputus, terus terang kami keberatan. Berilah kami waktu untuk berbenah diri , karena biayanya sangat mahal" tutur nya 

Dalam penutup kegiatan Rudi Hartono menambahkan bahwa kehadiran provider bersama kepala OPD terkait agar Pemerintah Daerah mengetahui permasalahan yang dihadapi setiap provider

" Kehadiran anda disini agar kita tahu apa sih permasalahan provider yang membuat begitu banyaknya tiang tiang kabel,disisi lain banyak kabel yang berseliweran yang tidak tertata. Dan untuk kedepannya akan kita persiapkan regulasi nya" tutupnya.

Rudi juga berpesan kepada para provider agar  jangan sampai kabupaten Pasuruan ini menjadi hutan tiang kabel jaringan optik yang semrawut.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan, Ridwan Haris, mengungkapkan belum adanya regulasi menjadi kendala utama. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com- upaya Pemkab Pasuruan untuk mencegat terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api bagi para pengguna jalan terus di lakukan dengan penambahan dan pengoperasian dua palang pintu di titik rawan 

Melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan telah mengoperasionalkan dua palang pintu perlintasan kereta api sejak kemarin (1/12). Fasilitas tersebut berada di JPL 03 Rembang dan JPL 141 Rejoso.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Digdo Sutjahjo yang di konfirmasi melalui selulernya ia menjelaskan bahwa kedua lokasi tersebut dipilih karena memiliki volume lalu lintas yang tinggi dan sering menjadi titik aktivitas masyarakat.

"Pembangunan palang pintu dan operasional JPL adalah salah satu upaya Pemkab Pasuruan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan pengguna jalan," ujarnya Selasa (2/12/2025).

Digdo menejelaskan bahwa JPL 03 Rembang sebelumnya merupakan underpass dan kini menjadi perlintasan sebidang yang menjadi akses alternatif menuju Kecamatan Bangil dan kawasan sekitarnya. Sementara JPL 141 Rejoso menjadi jalur penting masyarakat menuju tambak serta permukiman wilayah utara.

Pembangunan palang pintu merupakan hasil pengajuan langsung oleh Dishub Kabupaten Pasuruan kepada Kementerian Perhubungan untuk meminimalisir risiko pengguna jalan saat melintasi rel kereta api. 

"Kami memandang perlu dan penting, mengingat rel di Kabupaten Pasuruan termasuk padat karena melayani dua Daops sekaligus, yaitu Daops 9 Jember dan Daops 8 Surabaya," jelasnya

Digdo juga mengatakan bahwa untuk tenaga penjaga perlintasan diambil melalui sistem seleksi dan mengikuti diklat resmi di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Program pelatihan berlangsung selama satu minggu dengan materi teori dan praktik langsung di lokasi.

Digdo kembali meminta masyarakat agar ikut menjaga keselamatan meski fasilitas keamanan sudah ditingkatkan. Ia menyampaikan, "Kami butuh partisipasi masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas dan tidak menerobos palang yang sudah tertutup," tambahnya.

Selain dua lokasi yang sudah aktif, masih ada empat titik perlintasan sebidang lainnya yang dalam tahap pembangunan. Titik tersebut berada di JPL 16 Sukorejo, JPL 84 Gempol, JPL 114 Kraton, dan JPL 159 Grati.

Dishub menargetkan seluruh pembangunan palang pintu tersisa dapat rampung pada akhir Desember 2025. Dengan selesainya seluruh proyek ini, pemerintah berharap keselamatan masyarakat di sekitar jalur KA semakin optimal. (Usj)

Pasuruan– Kepemimpinan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan resmi berganti. Kajari sebelumnya, Teguh Ananto, mendapat amanah baru sebagai Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara. Sementara jabatan Kajari Kabupaten Pasuruan kini diemban oleh Dr. Nurul Hisyam, yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Prosesi Pisah Sambut berlangsung khidmat di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (2/12/2025) malam. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pasuruan, mulai dari Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Shobih Asrori, Kapolres Pasuruan dan Kapolres Pasuruan Kota, Dandim 0819 Pasuruan, Ketua DPRD, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Teguh Ananto mengungkapkan rasa syukur atas tugas dan amanah yang telah ia emban selama 1,6 tahun memimpin Kejari Kabupaten Pasuruan. Ia mengaku bangga karena selama ini merasakan kekompakan Forkopimda yang sangat kuat.

“Saya sampai pamer ke Forpimda di Pati tempat istri saya bekerja. Forpimda Kabupaten Pasuruan kompak sekali dan semuanya sinergis,” ujarnya.

Teguh juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa jabatannya terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan.

“Dari lubuk hati paling dalam saya beserta keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kebersamaan dan sinergitas yang telah terjalin,” ungkapnya.

Sementara itu, Dr. Nurul Hisyam, Kajari Kabupaten Pasuruan yang baru, mengucapkan terima kasih atas penyambutannya dan berharap dapat diterima sebagai bagian dari keluarga besar Kabupaten Pasuruan.

 “Kami mohon agar bisa diterima dengan baik sebagai warga baru di Kabupaten Pasuruan. Kami mohon bimbingan dan dukungan agar dapat menjalankan tugas dengan baik demi pembangunan Kabupaten Pasuruan,” ucapnya.

Nurul juga menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada semua pihak, terutama masyarakat.

 “Apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, pintu kami selalu terbuka. Semoga mulai hari ini saya dapat memulai hal yang baik dan bermanfaat bagi Kabupaten Pasuruan,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Teguh Ananto atas dedikasi dan kerja sama luar biasa selama bertugas di Kabupaten Pasuruan.

 “Alhamdulillah terima kasih terutama kepada Pak Teguh Ananto yang selama ini telah mensupport Pemkab Pasuruan dalam banyak hal, termasuk dalam membangun Kabupaten Pasuruan bebas korupsi. Semoga silaturahmi ini tidak akan pernah putus,” tegasnya.

 “Selamat datang dan selamat bertugas. Mari kita satukan semangat dan komitmen untuk membangun Kabupaten Pasuruan semakin maju,” pungkasnya.

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Pemerintah Desa Mojoparon Kecamatan Rembang kembali menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warganya.

Bertempat di Aula Bumdes Desa Mojoparon, Warung Ganjaran Rosella, yang dihadiri oleh Kepala Desa Mojoparon H.M.Sholeh , Perwakilan dari BPN dan 95 warga yang menerima PTSL, Senin (01/12/2025).

Desa Mojoparon telah melaksanakan pembagian hasil PTSL sebanyak 3 kali dengan masing-masing tahap telah menyerahkan sebanyak 200 sertifikat kepada penerima manfaat PTSL. Dan kali ini Pemerintah Mojoparon melaksanakan pembagian hasil PTSL tahap ke 4 dengan jumlah 95 sertifikat yang telah memenuhi legal standing.

Di kesempatan yang sama H.M Sholeh Kepala Desa Mojoparon mengatakan bahwa program PTSL yang dibagikan dengan 4 tahap. 

Diketahui Desa Mojoparon mendapatkan kuota program PTSL sebanyak 800 sertifikat dan dibagikan kepada warga sebanyak 695 sertifikat sisanya sebanyak 105 sertifikat yang masih belum selesai prosesnya.

“Proses terus berjalan. Kami pastikan seluruh sertifikat yang belum selesai akan kami kawal hingga tuntas,” terang H.M. Soleh.

Sholeh juga merasa sangat berterimakasih kepada warga Mojoparon atas antusias warganya dalam mengikuti program PTSL ini.

" Kami selaku Pemerintah Desa Mojoparon, mengucapkan terimakasih kepada panitia, sehingga program ini lancar tanpa kendala, juga kepada masyarakat yang antusias mendaftarkan PTSL"  ujarnya.

Salah satu warga penerima manfaat PT ini sangat berterimakasih dan mengungkapkan rasa syukurnya. Halim menyampaikan rasa syukur nya dan berterima kasih kepada Pemerintah Desa Mojoparon.

" Alhamdulillah sertifikat tanah saya selesai dan udah terwujud , sekali lagi saya sangat berterimakasih" ungakapnya. ( Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) melakukan perbaikan Jalan berlubang di pertigaan Apollo Desa Karangrejo Kecamatan Gempol yang mengalami kerusakan lantaran tergenang air, perbaikan tersebut dimulai pada Kamis (20/11/2025) pagi tadi. Sejumlah material colmix dan alat berat mini di terjunkan di lokasi.

Menurut keterangan Petugas Tim Reaksi Cepat BMBK, Sholeh saat ditemui di lokasi menjelaskan bahwa perbaikan jalan tersebut di rencanakan selama dua hari.

" Hari ini kita melakukan pengaspalan menggunakan colmix atas di gorong-gorong yang sudah di benahi" jelasnya.

Sedangkan perbaikan disejumlah lubang di permukaan jalan kelas dua tersebut belum bisa di lakukan sekarang karena material seperti Aspal, coral split masih proses pengiriman kegiatan juga mendapat dukungan penuh dari ketua DPRD Samsul Hidayat bersama dengan perangkat desa setempat.

"Alhamdulillah, jalannya sudah mulus ! Terima kasih kepada pihak terkait yang sudah merealisasikan pengaspalan Choolmix ini, sangat membantu mobilitas warga" ungkap Zainul salah satu pengendara.

Menurut Zainul kualitas pengaspalan terlihat sangat kokoh dan rapi, ia berharap bisa tahan lama.

"Kualitas pengaspalannya terlihat sangat rapi dan kokoh. Semoga bisa tahan lama dan tidak cepat rusak" harapnya.

Sementara itu berkat adanya perbaikan jalan ini akses lebih lancar dan aman tanpa adanya gangguan jalan berlubang. Zaki Kasun Legupit Desa Karangrejo berterimakasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Syamsul Hidayat atas support penuh pemerintah daerah untuk merealisasikan perbaikan jalan di wilayah Apollo.

"Akses jalan jadi lebih lancar dan aman berkat pengaspalan ini, terima kasih atas kerja keras para pekerja dan semua yang terlibat dari Dinas terutama Bpk. Syamsul Hidayat Selaku Ketua Dewan, yang selalu memberi support penuh mulai awal pengerjaan awal hingga akhir, baik tenaga dan fikiran sehingga terealisasi dengan cepat. Semoga manfaat untuk masyarakat luas terkhusus pengguna jalan poros Apollo Bulusari." ujarnya (usj).

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Sosialiasi yang dilakukan oleh Pemkab Pasuruan melalui Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan kepada Para Kepala Desa dan BPD se-kecamatan Gempol.

Hal ini bertujuan Agar pelaksanaan penggunaan anggaran desa terhindar dari penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan, senin (3/11/2025) di Kecamatan Gempol.

Momentum tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh sejumlah kepala desa untuk menanyakan persoalan yang di hadapi mereka dalam menggunakan anggaran kepada narasumber yakni Auditor Ahli Muda Inspektorat Kabupaten Pasuruan Anto Setiawan.

Dalam sambutannya Anto menyatakan bahwa dirinya selaku aparat pengawas internal tidak serta merta menindaklanjuti aduan masyarakat (Dumas) bila tidak memenuhi persyaratan.

Namun pihaknya lebih mengedepankan pembinaan pihak terlapor baik itu pemerintah desa, ASN dilingkungan Pemkab Pasuruan agar mereka melakukan perbaikan administrasi ketimbang langsung menyeret kasusnga ke penegak hukum yang berwenang.

“ Tidak semua Dumas atau Aduan Masyarakat soal dugaan penyimpangan desa langsung di tindaklanjuti, sebab tak semua kerugian itu berakhir pidana. Bisa saja diselesaikan dengan pengembalian kerugian dan sanksi administrasi,” terang Anto.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Fandy Ardiansyah Catur Santoso, menambahkan bahwa Kejari pun bersikap selektif dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran desa.

“ Banyak laporan masuk, tapi kalau cuma surat kaleng atau datanya gak lengkap, pasti kita abaikan. Kecuali kalau sudah viral dan dapat perhatian pusat, baru kita investigasi" jelasnya.

Sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri tentang koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun sangat di sayangkan Anto Setiawan enggan memberikan komentar saat di konfirmasi sejumlah awak media, Ia mengaku khawatir keliru memberikan pernyataan. Pria berperawakan gemuk ini menyarankan untuk mengonfirmasi langsung kepada Inspektur Kabupaten Pasuruan.

Namun, pengakuan Inspektur Kabupaten Pasuruan, Rachmat Syariffudin, justru sebaliknya. Rachmat malah mempersilakan awak media mewawancarai Anto Setiawan.

"Mau. Mau kok diwawancarai. Sudah saya kasi tahu kepada semuanya (Tim Inspektorat), jawaben iku! (jawablah itu! pertanyaan wartawan), karena ini kan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan memberikan informasi kepada masyarakat juga," ujar Racmat melalui sambungan seluler. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Hujan deras di wilayah kecamatan Prigen dan Pandaan pada Kamis (24/10/2025) petang membuat debit air dari hulu mengakibatkan sungai kambing debit air mengalami luapan dengan ketinggian mencapai 1 meter.

Hal ini membuat was-was Dinas SDA Cipta Karya dan tata ruang lantaran di aliran sungai sedang ada dua proyek strategis bantuan BNPB pusat berupa pembangunan DAM-JI Selang dan DAM-JI Mojokopek.

Dari pantauan media suarakpkcyber di lapangan Luapan air terjadi sekitar pukul 17.00 wib hingga malam hari dengan intensitas cukup deras membawa sejumlah material seperti puluhan kubik sampah, ranting ,yang menjadi kekhawatiran adalah di saluran sungai ada dua kegiatan pembangunan dalam tahap pengerjaan. 

" Dari pantauan kami di lokasi banjir tersebut memang tidak berdampak pada pengerjaan fisik dua Rehab DAM -JI, tak ada kerusakan fatal meski banjir cukup besar " Jelas Widya Kabid SDA Dinas Sumberdaya air,cipta karya dan tata ruang.

Hadi Suar Ketua FPRB (Forum Resiko Pengurangan Bencana) Kecamatan Gempol menjelaskan bahwa banjir besar berlangsung lama akibat tingginya curah hujan dari wilayah pandaan,prigen yang hujan deras memang tidak menyebabkan kerusakan seperti longsor,tanggul jebol di sepanjang sungai 

"Kami meminta masyarakat khususnya yang tinggal dekat sungai untuk waspada saat turun hujan, kami juga berharap bangunan proyek Pemkab Pasuruan yang sedang ditangani kontraktor tak alami kerusakan" jelasnya.(Usj)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan M. Shobi Asrori, Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan H. Machsun Zain, S.Ag, M.Si, Kepala BPN Kabupaten Pasuruan, perwakilan Kejaksaan, Kepala KUA se-Kabupaten Pasuruan, pengurus masjid, serta para nadhir dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pasuruan M. Shobi Asrori menegaskan pentingnya legalitas dalam pengelolaan tanah wakaf. Ia mengutip Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa sertifikat merupakan bukti kepemilikan sah yang tidak bisa diganggu gugat.

 “Tanah wakaf harus segera diurus sertifikatnya. Sebab jika pewakaf sudah meninggal, tanah tersebut tidak bisa diminta kembali oleh ahli waris. Sayangnya, hingga kini masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi, sehingga sering menjadi objek sengketa di pengadilan,” ujar Shobi.

Ia berharap, para pengurus masjid maupun organisasi keagamaan lebih aktif mengurus sertifikat tanah wakaf agar memiliki legalitas yang kuat dan pengelolaannya bisa berjalan dengan tenang serta aman.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, H. Machsun Zain, S.Ag, M.Si, melaporkan bahwa dari 580 bidang tanah wakaf yang diusulkan untuk sertifikasi, sebanyak 502 bidang telah selesai dalam kurun waktu tujuh bulan, mulai Maret hingga September 2025.

“Kami menargetkan akhir tahun ini seluruh proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan bisa rampung. Ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama agar tanah wakaf mendapatkan perlindungan hukum yang jelas,” tegas Machsun.

Ia menambahkan, tanah wakaf merupakan amal jariyah yang bernilai ibadah sosial tinggi dan memiliki status hukum suci. Karena itu, Kemenag berperan tidak hanya sebagai instansi administratif, tetapi juga sebagai penjaga amanah umat agar tanah wakaf tidak dialihkan atau disalahgunakan tanpa perlindungan hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Machsun juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, terutama kepada Wakil Bupati Pasuruan dan BPN, atas dukungannya dalam penyelesaian sertifikat wakaf.

 “Tiga prinsip utama dalam pengelolaan tanah wakaf adalah kecepatan, ketepatan, dan keamanan. Namun, percepatan tidak boleh mengorbankan prinsip dasar wakaf itu sendiri. Nilai tanah terus meningkat setiap tahun, dan jika tidak segera disertifikatkan, bisa saja menimbulkan gugatan dari ahli waris,” ujarnya.

Ia menutup dengan harapan bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf ini akan menjadi titik awal yang baik bagi Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan tata kelola aset wakaf yang tertib, aman, dan bermanfaat bagi umat.

 “Alhamdulillah, dalam waktu tujuh bulan kita sudah bisa menyelesaikan 502 sertifikat tanah wakaf. Semoga langkah ini membawa keberkahan dan menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkasnya.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Sebanyak 10.750 orang penerima BLT DBH CHT tahun 2025 mulai disalurkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dana bagi hasil cukai ini diserahkan secara simbolis oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Setda, Diano Vela Fery kepada penerima manfaat.

Bertempat di Hotel Tanjung Prigen , puluhan ribu penerima manfaat yang terdiri dari buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan masyarakat miskin ekstrim, jumat (10/10/2025).

Fathurrahman Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa setiap orang mendapatkan bantuan manfaat sebesar Rp 300 ribu diberikan selama 6 bulan mencapai total bantuan yang dialokasikan mencapai Rp 19.364.400.000.

Selama 6 bulan yang langsung dibayarkan dalam satu kali pembayaran, sehingga masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,8 juta jelasnya.

Fathur juga menambahkan bahwa Pemkab Pasuruan selain menyalurkan BLT DBHCHT juga memberikan santunan kematian kepada ahli waris dia orang korban bencana dari kecamatan Purwodadi dan Bangil, yaitu mendapatkan santunan masing-masing sebesar Rp 10 juta.

"Rangkaian seluruh tahapan mulai dari pembukaan virtual account sampai penyerahan BLT telah selesai dilakukan namun tahun ini molor biasanya penyaluran BLT DBHCHT di bulan Juli namun sekarang baru diberikan bulan Oktober, sebab ada perubahan aturan" imbuhnya.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Diano Vela Fery mengatakan bahwa penyaluran BLT DBHCHT ini bersumber dari DBHCHT tahun 2025 saya berterim kasih kepada Bank Jatim yang telah membantu bekerja sama dalam penyaluran BLT ini.

Diano menegaskan bahwa Pemkab berkomitmen dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan cukai hasil tembakau yaitu melalui penyaluran BLT DBHCHT.

" Perlu diketahui bahwa bantuan ini bukti nyata bahwa ikut hadir dalam masyarakat dan harus sampai kepada mereka yang berhak dan tepat sasaran" jelasnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com  - Kini DPRD Kabupaten Pasuruan miliki Gedung Baru yang terletak di bagian belakang gedung utama. Gedung tersebut digunakan untuk ruang Fraksi, dan kini telah resmi ditempati setelah proses pembangunan sejak tahun lalu.

Peresmian berlangsung sederhana ditandai dengan doa bersama dan tasyakuran yang dihadiri para pimpinan serta anggota dewan lintas fraksi, bersama jajaran Sekretariat DPRD.

Ruang fraksi ini bertujuan untuk mendukung efektivitas kerja para anggota dewan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sementara itu Samsul Hidayat menegaskan bangunan lama sebelumnya yang kurang layak hingga tidak hanya soal fisik bangunan melainkan lingkungan kerja yang nyaman, efektif dan representatif bagi seluruh anggota legislatif.

“Awalnya gedung ini memang disiapkan untuk sekretariat. Namun setelah kami tinjau, ruang fraksi lama kondisinya kurang layak. Maka kami ubah agar lebih luas dan lebih layak untuk digunakan,” ujarnya.

Selain untuk meningkatkan kenyamanan kerja diharapkan ruang fraksi baru ini dapat memperkuat koordinasi antara anggota dewan dan mendukung pembahasan berbagai program daerah.

"Ruang ini bukan hanya sekedar tempat kerja tapi ruang gagasan. Dari sinilah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat seharusnya lahir. Dengan suasana yang lebih nyaman dan terbuka koordinasi antar fraksi diharapkan semakin solid" ungkapnya.

Sementara itu Eddy Supriyanto Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan menyapaikan bahwa penataan ruang fraksi akan bertahap ditata dan disempurnakan secara bertahap, pihaknya berkomitmen untuk memastikan seluruh kegiatan kedewanan bisa berjalan lancar dan tanpa kendala.

“Memang belum sempurna, nanti akan kami lengkapi satu per satu. Yang penting saat ini seluruh kegiatan dewan bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti,” ucapnya

Diketahui ruang fraksi lama akan dialihfungsikan sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti ruang Bapemperda, BK, Banggar dan ruang – ruang yang selama ini belum ada. (Ndah)

Jakarta,suarakpkcyber.com - Produk Bordir dan Sulam binaan Disperindag Kabupaten Pasuruan tembus untuk mewakili Kabupaten Pasuruan dalam Ajang bergengsi dan Pameran terlengkap se-Asia Tenggara yakni The Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), 1-5 Oktober 2025.

INACRAFT 2025 yang mengusung tema 'Craft, Culture, and Future' ini menjadi salah satu pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara yang menampilkan berbagai karya kriya unggulan dari berbagai wilayah Indonesia, sekaligus menjadi wadah ekspresi budaya dan kreativitas pelaku UMKM.

Pameran ini dibuka secara resmi oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon. Kehadiran kementerian, menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ekosistem UMKM berbasis budaya dan memperluas jaringan pemasaran produk lokal ke skala lebih luas.

"INACRAFT sangat erat kaitannya dengan kebudayaan karena budaya menjadi resource-nya. Dan karya-karya yang ada di sini menunjukkan tingkat kreativitas kita yang cukup tinggi yang datang dari berbagai daerah," ungkapnya Kamis (2/10/2025).

Kerajinan bordir khas kabupaten Pasuruan yang tampil di INACRAFT 2025

Masnia selaku owner Wins Rajut asal Bangil ini merupakan pengrajin bordir dan sulam yang dibina oleh Disperindag Kabupaten Pasuruan. Masnia merasa bangga dan senang atas dukungan dari Disperindag Kabupaten Pasuruan terhadap pelaku UMKM dalam hal promosi, pelatihan dan pemasaran sehingga produk binaan Dekranasda Kabupaten Pasuruan kian terkenal dan berkembang.

"Alhamdulillah terimakasih Disperindag Kabupaten Pasuruan dan Ibu drg. Merita Rusdi beliau selalu mensupport kepada kami para pengrajin, tidak hanya itu kita dibekali pelatihan pemasaran secara offline dan online" ujarnya.

Selain itu Ibu Bupati Pasuruan juga hadir dan mensupport para UMKM Kabupaten Pasuruan dalam kegiatan Inacraft 2025 di Jakarta. Beliau bangga dapat mendampingi dan memperkenalkan batik Kabupaten Pasuruan kepada Masyarakat luas.

" Semoga kehadiran kami menjadi semangat baru untuk melestarikan, mengembangkan dan mengangkat batik serta kerajinan Kabupaten Pasuruan ke Panggung Internasional maupun Nasional" ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Ibu bupati drg. Merita Rusdi juga mengajak untuk mendukung  karya lokal dan mencintai produk dalam negeri.

" Mari kita mendukung karya lokal dan mencintai produk dalam negeri dan jadikan Kabupaten Pasuruan semakin berdaya dan mendunia" ujarnya.

Diketahui Stan Pameran Kabupaten Pasuruan menampilkan sejumlah karya unggulan diantaranya mukenah, sepatu, jilbab, kain batik khas Pasuruan, anyaman bambu, bordir bantal dls. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemkab Pasuruan mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban  (LKPJ) tahun 2024 yang disampaikan Bupati Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutedjo dihadapan DPRD beserta Sekda dan Kepala OPD yang hadir dalam kegiatan ini, Senin (24/03/2024).

Dalam sambutannya Bupati Pasuruan Rusdi Sutedjo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas semua rekomendasi, kritik, saran dan masukan perbaikan atas kebijakan yang akan diambil di Periode Anggaran selanjutnya demi pembangunan Kabupaten Pasuruan di tahun 2025 maupun di tahun tahun mendatang.

" Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan berterima kasih atas segala rekomendasi dari anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, ini akan kami jadikan sebagai pedoman untuk menyusun kebijakan-kebijakan selanjutnya"tuturnya.

Selanjutnya Rusdi Sutedjo juga merekomendasikan atas saran dari DPRD Kabupaten Pasuruan kepada masing-masing OPD untuk dijadikan pedoman dan pegangan dalam merumuskan kebijakan anggaran.

"Tentu rekomendasi dan saran DPRD Kabupaten Pasuruan akan kami jadikan faktor utama untuk meningkatkan kinerja, inovasi agar terjadi perubahan di Kabupaten Pasuruan. Untuk membangun Kabupaten Pasuruan ini tidak bisa sendirian, perlu kolaborasi sinergitas, dari semua pihak agar Kabupaten Pasuruan bisa maju sejahtera dan bekeadilan" tambahnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Syamsul Hidayat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2024  yang telah diberikan oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutedjo.

"Saya terima LKPJ Bupati ini sudah sesuai akhirnya diputuskan untuk diterima, kritikan yang konstruktif dari DPRD bisa dijadikan bagian penyempurnaan kinerja. Semoga Kabupaten Pasuruan semakin lebih baik,maju,sejahtera dan berkeadilan", Ujarnya.

Juru Bicara komisi 1 Bambang Yulianto Putro menanggapi LKPJ tahun 2024 yang disampaikan oleh Bupati Pasuruan dimana ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan agar ada perbaikan berbagai pelayanan masyarakat kedepannya agar masyarakat bisa merasakan dampak positif. Komisi 1 juga meminta kepada pemerintah kabupaten untuk lebih komunikatif bersama legislatif dalam menjalin kerjasama sehingga terciptanya mitra pembangunan yang harmonis.

Tidak hanya itu Khoirul Anam Juru bicara Komisi 3 mengapresiasi atas diraihnya penghargaan yang cukup membanggakan selama 1tahun terakhir, yaitu predikat, wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan daerah, dan penghargaan pemerintah daerah tersebut merupakan kerja sama dari berbagai pihak, yaitu jajaran DPRD dan seluruh komponen masyarakat "tutupny. (Usj)