Pasuruan, suarakpkcyber.com - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 disetujui oleh hampir seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan.

Dalam penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengajak seluruh unsur eksekutif dan legislatif untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun Kabupaten Pasuruan, Senin (29/06/2026).

Selain itu dalam pendapat akhirnya Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan atas selesainya pembahasan Raperda yang telah berlangsung sejak 17 Juni 2026 hingga saat ini Raperda mencapai persetujuan bersama.

" Terimakasih kepada seluruh Anggota Dewan atas kerjasamanya dan terus berkolaborasi untuk Kabupaten Pasuruan lebih baik" ujarnya.

Rusdi berharap kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang telah terjalin dengan baik, bisa ditingkatkan lagi sesuai dengan peran serta kewenangan masing-masing.

" Kerja sama dan kolaborasi ini sangat penting demi untuk kemajuan dan kesejahteraan kita bersama" ungkapnya.

Menurutnya persetujuan Raperda ini sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam mengelola keuangan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan transparan. 

Selanjutnya Bupati menjelaskan pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penataan hingga pertanggungjawaban yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Menurutnya Persetujuan DPRD ini sangat berarti bagi kami dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025.

Pemkab Pasuruan dibawah naungan Rusdi Sutejo akan selalu menerima kritik, saran dan pendapat demi kemajuan Kabupaten Pasuruan kedepannya.

" Kritik , saran, serta pendapat DPRD menjadi masukan bagi kami dan seluruh OPD dalam memperbaiki kinerja pemerintah kedepannya" imbuhnya.

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dalam upaya memperkuat daya saing usaha mikro, kecil dan menengah Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggagas Program sertifikat halal untuk membantu para UMKM mendapatkan legalitas produknya dengan mudah dan Gratis tentunya.diserbu UMKM Kabupaten Pasuruan. 

Hal ini merupakan Program Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Diskoperindag Kabupaten Pasuruan dalam rangka meningkatkan daya saing produk lokal untuk naik kelas. Hal ini mendapatkan sambutan positif dari para pelaku UMKM.

Pantauan awak media di lapangan para UMKM sangat antusias berbondong-bondong menyerbu dan mendaftarkan usahanya di posko pendaftaran Produk Halal yang dibuka di kantor pengelolaan pasar Bangil, Selasa (23/06/2026).

Siti Khaninah salah satu pelaku UMKM yang yang punya usaha makanan dan minuman yang berlokasi di pasar Bangil saat di temui awak media mengucapkan Terimakasih dan sangat senang dengan adanya program sertifikat halal ini secara Gratis.

" Terimakasih Pemkab Pasuruan sudah memfasilitasi produk Halal untuk UMKM secara gratis" ujarnya.

Selain itu beliau beliau juga berharap dengan adanya produk Halal ini warung dan produk yang beliau jual semakin ramai dan semakin dinikmati konsumen karena sudah bersertifikat Halal.

" harapan saya semoga dengan adanya sertifikat halal warung saya semakin rame, dan di percaya masyarakat" imbuhnya.

Sementara itu Riswahyudi sekretaris Diskoperindag Kabupaten Pasuruan , mengatakan ini adalah dukungan dari pemerintah terhadap penguatan UMKM dan sekaligus memastikan produk lokal memenuhi standar yang telah ditetapkan.

" ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh UMKM bahwa sertifikat halal sangat diperlukan bagi UMKM untuk daya saing dan kepercayaan pembeli" ujarnya.

Riswahyudi juga berharap bahwa penguatan aspek legalitas sertifikat halal pemerintah daerah berharap produk makanan dan minuman olahan yang dihasilkan UMKM Pasuruan menjadi olahan khas yang dipercaya konsumen sehingga mampu bersaing di pasar baik lokal atau internasional untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

" Dengan adanya produk Halal ini berharap UMKM dapat naik Kelas dan UMKM kita bisa sejahtera" tambahnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan yang dengan pemembahasan APBD Pasuruan 2026 menjadi fokus utama, Senin (22/06/2026). 

Dalam forum tersebut Pemerintah Daerah menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2025.

Pertanggungjawaban yang dibacakan oleh wakil Bupati Pasuruan, Shobi Asrori  menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD mulai dari Fraksi PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, dan Fraksi gabungan yang telah memberikan dukungan, kritik, masukannya terhadap pelaksanaan anggaran daerah.

" Terimakasih atas seluruh fraksi DPRD kabupaten Pasuruan atas seluruh kritik, saran dan masukannya" ujarnya.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga efesiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pembangunan dan setiap program memberikan manfaat terhadap masyarakat langsung.

" Selain itu Pemerintah juga menyiapkan strategi pengelolaan keuangan jangka menengah dengan memperkuat sumber pendapatan daerah agar tidak bergantung pada tranfer dari pemerintah pusat" ujarnya.

Dalam rangka penguatan PAD dan efesiensi anggaran, pemerintah berupaya meningkatkan kemandirian fiskal dengan mempercepat digitalisasi sistem pajak dan retribusi, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi kebocoran pendapatan daerah.

Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pariwisata UMKM dan ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat menopang peningkatan PAD. 

Pemerintah juga menyiapkan dalam menghadapi dinamika yaitu menyiapkan bahan skenario fiskal, mulai dari optimistis, moderat, dalam penyusunan dasar APBD tahun 2027.

" Kami telah mempersiapkan IKM Naik Kelas sebagai penopang pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah" ungkapnya.

Terkait penyerapan anggaran yang belum mencapai 95 persen pemerintah menegaskan kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan kegagalan program, sebaliknya sebagai penghematan karena efesiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Prioritas pembangunan dan pelayanan publik di sektor pertanian, pemerintah akan memperkuat perbaikan jaringan irigasi, melindungi lahan pertanian produktif dan meningkatkan pengendalian hama tanaman, langkah ini menjadi bagian dari strategi menghadapi dampak perubahan iklim, ancaman EL Nino.

Pada bidang kesehatan, pemerintah melanjutkan program UTC, dalam mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas RSUD dan 33 puskesmas yang beroperasi 24 jam.

" Pemkab telah mempersiapkan layanan puskesmas 24 jam" ujarnya.

Dalam sektor pendidikan tetap menjadi prioritas melalui program Gerbang Kembar bertujuan menekan angka anak putus sekolah serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Dalam memperkuat program penciptaan lapangan pekerjaan pemerintah juga menyelengarakan job fair, fasilitas rekrutmen tenaga kerja, dan pendampingan UMKM dalam memperluas akses pasar.

Program sosial, lingkungan dan Investasi, dalam menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat, pemerintah akan melaksanakan operasi pasar dalam menstabilkan harga bahan pokok.

Pada aspek lingkungan pemerintah memperkuat langka mitigasi banjir, bencana alam melalui perencanaan yang lebih terukur, digitalisasi juga akan akan dimanfaatkan untuk meningkatkan terhadap pengawasan tambang ilegal dan mencegah manipulasi data di berbagai sektor.

Selain itu pemerintah menegaskan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) dilakukan secara rutin setiap triwulan, restrukturisasi akan diterapkan pada BUMD yang belum menunjukkan kinerjanya secara optimal, sementara penyertaan modal tetap dimungkinkan hingga tahun 2026 sesuai kebutuhan dan keuangan daerah.

Melalui berbagai strategis itu pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap APBD tidak hanya menjadi instrumen administrasi keuangan, tetapi juga menjadi alat pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat ekonomi daerah, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik dimasa mendatang. (Usj)

Papua, suarakpkcyber.com _ Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jefferdian memimpin Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil serta Pejabat Fungsional di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua pada Jumat, 29 Mei 2026 belum lama ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Sasana Karya Adhyaksa Kejati Papua dan diikuti oleh para Asisten serta seluruh pegawai Kejati Papua.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 orang dilantik dan diambil sumpah/janjinya, yang terdiri dari 18 orang pejabat fungsional dan 2 orang pengawal tahanan.

Dalam sambutannya, Kajati Papua menegaskan bahwa para pegawai yang telah resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil harus mampu mengubah pola pikir dan meningkatkan tanggung jawab sebagai aparatur penegak hukum. Kajati Papua juga mengingatkan agar sebagai insan Adhyaksa tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan atau melakukan flexing yang dapat mencoreng citra institusi.

Selain itu, Kajati Papua menyampaikan pentingnya setiap pegawai memiliki personal branding yang positif melalui integritas, profesionalisme, kedisiplinan, serta etos kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Mengakhiri sambutannya, Kajati Papua menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pegawai yang telah dilantik serta menitipkan salam hormat untuk keluarga yang senantiasa memberikan dukungan.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Bupati Pasuruan mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non APBD disahkan menjadi Perda Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya tertunda cukup lama.

Pengesahan tersebut ditandai dengan persetujuan dan penandatanganan bersama dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (18/05/2026) siang.

Kegiatan paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Syamsul Hidayat, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Jajaran Forkopimda, Kepala OPD beserta anggota DPRD kabupaten Pasuruan.

Dalam rapat tersebut, Sekretariat DPRD mencatat sebanyak 37 anggota hadir dari total 50 anggota DPRD sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Pasuruan.

Dalam pernyataannya Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan, pembahasan tiga raperda tersebut akhirnya dapat diselesaikan setelah mangkrak selama kurang lebih 2,5 tahun.

“Pembahasan Raperda dapat dituntaskan setelah mengalami stagnasi selama kurang lebih 2,5 tahun. Ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah,” kata Samsul dalam rapat paripurna.

Menurutnya, ketiga raperda itu telah melewati tahapan-tahapan pembulatan, dan pemantapan konsepsi sehingga kini Raperda tersebut memasuki tahap evaluasi dan sinkronisasi di pemerintah pusat dan provinsi agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

“Kami juga telah melalui pembahasan intensif dan persetujuan bersama OPD terkait, serta fasilitasi oleh Pemprov Jatim. Tahap akhir yang dilewati adalah persetujuan paripurna hari ini untuk resmi menjadi Perda,” ujar Samsul.

Diketahui Ketiga regulasi yang disahkan hari ini mencakup Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sementara itu Rusdi Sutejo mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi yang disahkan saat ini.

Menurutnya pengesahan dan penuntasan legislasi Daerah merupakan wujud nyata pengabdian dan komitmen untuk saling bahu membahu demi kemajuan Daerah.

Kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif terwujud karena adanya kesamaan kerangka berpikir. Kita berkomitmen untuk saling bahu membahu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Rusdi.

Rusdi Sutejo juga menambahkan bahwa Perda Kabupaten Layak Anak menjadi bentuk komitmen Pemkab Pasuruan dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak secara optimal.

“Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus aset strategis daerah yang harus dijamin pemenuhan hak-haknya serta diberikan perlindungan secara optimal,” imbuhnya.

Selain itu Perda mengenai lembaga organisasi kemasyarakatan, rusdi menilai organisasi kemasyarakatan memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sedangkan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat menjadi instrumen hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial serta mengurangi kesenjangan sosial di Kabupaten Pasuruan.

“Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Pasuruan" tutupnya. (Usj)

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka

Jakarta, suarakpkcyber.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/04/2026). Dalam keterangannya, Bahlil menyebut pemerintah terus memastikan kondisi energi nasional tetap stabil di tengah dinamika geopolitik global.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM), baik solar maupun bensin, saat ini berada di atas standar minimum nasional. Stabilitas pasokan juga tetap terjaga meskipun terjadi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk di sekitar Selat Hormuz yang berdampak pada rantai pasok energi global.

Selain itu, Bahlil menyebut pemerintah juga memastikan ketersediaan minyak mentah (crude) untuk kebutuhan pengembangan kilang dalam kondisi aman dengan stok yang berada di atas batas minimum nasional. 

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menjelaskan terkait langkah-langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Menurut Bahlil, pemerintah sedang membahas pembuatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif terbaik untuk mewujudkan kemandirian energi di sektor LPG, namun rencana tersebut masih dalam proses finalisasi.

Di samping itu, pemerintah juga terus menjalankan strategi besar dalam menghadapi potensi krisis energi global, antara lain dengan mengoptimalkan lifting minyak dan gas, mendorong program biodiesel seperti B50 untuk mengurangi impor solar, serta pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol seperti E20 untuk bensin.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pelaksanaan KPPD ( kursus Pemantapan Pimpinan Daerah ) untuk seluruh Ketua DPRD se-Indonesia yang di laksanakan melalui program Lemhanas di Magelang selama 5 hari hasil kerjasama dengan seluruh ketua DPRDKabupaten/kota dan Ketua DPRD Propinsi bertujuan untuk mencetak para negarawan.

Pimpinan DPRD se-Indonesia yang punya integritas tinggi karena mereka mempunyai tugas penting dan merupakan bagian dari sistim pemerintahan.

Ketua DPRD Samsul Hidayat yang di konfirmasi pada Minggu (19/04/26) melalui selulernya ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Retreat Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang merupakan momentum strategis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan legislatif daerah.

Kegiatan yang di buka oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut diikuti 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia ini menjadi ruang konsolidasi nasional yang sangat penting dalam menyatukan visi kebangsaan serta memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Kami atas nama pribadi dan ketua DPRD Kabupaten Pasuruan merasakan secara langsung bahwa pendekatan yang dilakukan dalam retreat ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, integritas, serta semangat patriotisme yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan Amanah,tugas tugas legislasi sebagai pimpinan DPRD.

Arahan langsung yang di sampaikan Presiden RI ada yakni memberikan perspektif yang sangat kuat tentang pentingnya kesamaan komitmen kebangsaan, melampaui perbedaan latar belakang daerah, politik, maupun kepentingan sektoral.

Retreat ini juga memperkuat pemahaman kami bahwa DPRD bukan hanya lembaga pengawasan dan legislasi, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat dan juga selaras dengan Asta Cita.

" Secara khusus, ada 4 point penting yang kami simpulkan yakni,Meningkatkan soliditas dan jejaring antar pimpinan DPRD se-Indonesia,Memperkuat wawasan kebangsaan dan kepemimpinan strategis,Mendorong kolaborasi nyata antara DPRD dan pemerintah daerah.Menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan program prioritas nasional” jelas Politisi PKB ini

Ke depan, hasil dari retreat ini akan kami implementasikan dalam bentuk penguatan fungsi DPRD, peningkatan kualitas kebijakan daerah, serta pengawasan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.(Usj)

Kota Sorong, suarakpkcyber.com – Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang jatuh pada 16 April 2026, Tim Penggerak PKK Kota Sorong menggelar kegiatan senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wali Kota Sorong. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor Wali Kota Sorong pada Jumat (17/4/2026).

Senam dan pemeriksaan gartis tersebut disambut meriah dan diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta. Sejak pagi hari, para ASN tampak memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti senam bersama yang dipandu instruktur.

Selain menghadirkan suasana kebersamaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para ASN akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah kesibukan menjalankan tugas pemerintahan.

Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif TP PKK Kota Sorong yang telah menyelenggarakan kegiatan positif bagi para ASN.

Usai melaksanakan senam, para ASN melanjutkan dengan pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus mempererat kebersamaan antarpegawai. Kami berharap ini bisa rutin dilakukan,” ujar Septinus Lobat.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Sorong, Jemima Elisabeth Windesi Lobat, menegaskan bahwa momentum HKG PKK ke-54 menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak semua pihak, khususnya ASN, untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga,” ungkapnya.

Tak hanya senam bersama, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi kesehatan.

Para peserta terlihat memanfaatkan layanan tersebut dengan baik, sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ny. Entin Suminar Karim, yang turut memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan.

Melalui peringatan HKG PKK ke-54 ini, diharapkan semangat hidup sehat dan kebersamaan dapat terus terjaga di lingkungan Pemerintah Kota Sorong serta menjadi contoh positif bagi masyarakat luas.(dd)

Sorong, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kabupaten Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif melalui penguatan kapasitas aparatur. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis,(16/04/2026)bertempat di ruang Hobart Aimas Hotel, dan diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan profesionalisme para aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penyerapan anggaran.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan tata kelola keuangan yang kredibel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Luis Maurits Urbanus Osok, SE., MM., yang hadir mewakili Bupati Sorong saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya peran para pejabat pengelola anggaran dalam siklus pemerintahan.

“Peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sangat strategis dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujarnya dalam sambutan.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kompetensi dan pemahaman para peserta menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Materi yang diberikan mencakup penyusunan rencana penarikan dana, pengujian dokumen, hingga pelaporan dan penatalaksanaan administrasi sesuai aturan terbaru.

Bimtek yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Sinergi Risalah Management, yakni Samsul Ramli yang merupakan konsultan ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Materi yang disampaikan meliputi kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, peran dan tanggung jawab PA, KPA, PPK, dan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan, serta mitigasi risiko administratif dan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan. (Dedi)

Kota Sorong, Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com — Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, menegaskan pentingnya penajaman program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Sorong Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau pada Rabu (15/4/2026) tersebut menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan, baik dari sisi anggaran maupun dinamika global.

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa Musrenbang di wilayah Papua memiliki kekhususan, karena menjadi forum utama dalam merancang program prioritas Otsus yang benar-benar berpihak kepada OAP.

“Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi forum penting untuk memastikan bahwa program yang kita susun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” ujar Wali Kota.

Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih selektif dalam menyusun program, mengingat keterbatasan anggaran yang harus dibagi secara proporsional ke seluruh wilayah Papua.

“Program tidak boleh banyak kalau tidak didukung anggaran. Kita harus fokus pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota juga menyoroti kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok dan energi. Ia meminta jajaran pemerintah daerah untuk lebih sigap dalam mengantisipasi dampak tersebut.

Menurutnya, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dinas teknis seperti perdagangan, koperasi, dan perindustrian.

“Kita harus siapkan masyarakat agar tetap kuat menghadapi tekanan ekonomi, salah satunya melalui bantuan dan stimulus bagi pelaku usaha kecil,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat, dengan menyiapkan dana tak terduga sebagai langkah antisipatif.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan kapasitas fiskal daerah. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah sistem kerja Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu.

“WFH kita terapkan sebagai bagian dari efisiensi, namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota mendorong peran aktif akademisi dalam memberikan masukan terhadap program strategis daerah, termasuk pengembangan kebijakan pendidikan gratis dan peningkatan layanan kesehatan.

Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan kembali Rumah Sakit Siloam sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sorong, Amos Kareth, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Landasan Transformasi Kota Sorong yang Inklusif Berbasis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Lingkungan Berkelanjutan”.

“Melalui Musrenbang ini, kami menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan program dan anggaran Otsus serta RKPD Tahun 2027,” ungkapnya.

Ia menambahkan, forum ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan terkait isu strategis serta prioritas pembangunan Kota Sorong ke depan.

Kegiatan Musrenbang dilaksanakan selama dua hari, mulai 15 hingga 16 April 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 170 orang dan dibiayai melalui APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

Sebelumnya, rangkaian perencanaan telah diawali dengan Musrenbang tingkat kelurahan pada 19-20 Februari 2026 dan tingkat distrik pada 26-27 Februari 2026 sebagai bagian dari proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah. (Dedi)

Kota Sorong Papua Barat Daya, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kota Sorong resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal tanpa gangguan.

Kebijakan ini diberlakukan mulai 1 April 2026 dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kota Sorong juga menetapkan bahwa kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan untuk melihat efektivitas dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan.

Dalam penerapannya, tidak semua ASN menjalankan WFH. Pejabat struktural, khususnya eselon II dan eselon III, tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) guna menjaga koordinasi dan stabilitas organisasi.

Selain itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran langsung dalam pelayanan masyarakat juga tetap melaksanakan WFO. Unit pelayanan kesehatan, layanan administrasi kependudukan, serta OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas untuk tetap beroperasi secara penuh di kantor.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Pemerintah mendorong pola kerja yang lebih modern dengan menitikberatkan pada kinerja berbasis output, pemanfaatan teknologi digital, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran dan operasional.

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan WFH setiap Jumat juga bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi serta menekan biaya operasional perkantoran. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemkot Sorong menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Penyesuaian sistem kerja tidak boleh berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi informasi menjadi kunci utama. ASN diharapkan memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung koordinasi, komunikasi, serta pelaporan kinerja selama menjalankan WFH.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi internal di masing-masing OPD agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Bidang Diseminasi diminta mengemas materi surat edaran ke dalam bentuk komunikasi publik yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap dapat menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan produktif, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pengadaan mobil dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan kemungkinan besar akan di tunda pada tahun ini. Langkah ini merupakan bentuk dukungan politis para wakil rakyat seiring dengan adanya terbitnya surat edaran dari Mendagri No 800.1.5/3345.A/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN.

Hal tersebut di sampaikan oleh wakil ketua DPRD Muhammad Zaini melalui selulernya pada Minggu (12/04/26). Politisi PDI.P ini mengatakan bahwa DPRD sepakat akan mengikuti surat daerah tersebut termasuk soal efesiensi perjalanan dinas dalam negri.

“ Kita sepakat ikuti aturan pusat terkait efesiensi” jelasnya

Saat di tanya soal rencana pengadaan mobil dinas pimpinan dalam minggu ini, Zaini meski sudah di anggarkan namun pihaknnya tidak akan memaksakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun ini. 

Dirinya akan mewusyarahkan dengan seluruh pimpinan dalam waktu dekat ini, hal ini di ambil sebagai bentuk komitmen legislative dalam mendukung kebijakan pusat.

“ kita sepakat untuk menunda pengadaan mobil dinas pimpinan,minggu depan di rapatkan,konfirmasi ke pimpinan DPRD juga bapak Samsul Hidayat" imbuhnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Pengadaan Mobil Dinas bagi Pimpinan Dewan di DPRD Kabupaten Pasuruan menurut mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan menyatakan sepakat dan mendukung penuh pembatalan pengadaan mobil pimpinan dewan tahun 2026 ini.

Wakil rakyat tersebut mendukung penuh pengurangan program program aspirasi legistatif yang tidak urgent yang tidak berdampak kebutuhan layanan dasar Masyarakat.

Langkah ini di ambil sebagai konsekuensi logis atas terbitnya surat edaran mendagri No 800.1.5/3345.A /SJ tentang transformasi budaya kerja ASN, utamakan kegiatan rapat, Bimtek,seminar melalui daring pengurangan Perdin 50 persen ( dalam negri ) Perdin 70 persen ( luar negri).

H. Arifin, S.Sos Ketua DPC PDIP

H.Arifin, S sos ketua DPC PDI.P sekaligus sekretaris komisi II yang di konfirmasi awak media pada Minggu (12/04/26) menjelaskan dirinya mendukung sekali rencana pembatalan pengadaan mobil pimpinan dan juga kegiatan program legistatif yang akan di laksanakan tahun 2026.

“kami mendukung sekali pembatalan itu, karena kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, maka progam program yang tak urgent sebaiknya di pending dulu untuk di alihkan di kegiatan yang pro rakyat kecil serta program layanan dasar masyarakat” jelasnya.

Dirinya memastikan semua kader PDI.P yang duduk di legistif dipastikan semuanya mendukung kebijakan efesiensi tersebut.

 “semua kader sepakat , tidak ada yang ngeyel soal pembatalan pengadaan mobil,sudah sepakat dialihkan untuk program dasar masyarakat” tambahnya pria asal Wonokoyo Beji ini.

Najib Setiawan Ketua Fraksi PKS

Ketua Fraksi PKS Najib Setiawan menjelaskan seharusnya anggota DPRD harus mendukung kebijakan efesiensi melalui SE dari Mendagri tersebut yakni dengan melakukan pembatalan pengadaan mobil pimpinan dewan,pengurangan program usulan legislative yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi Negara

“apalagi mobil pimpinan yang di pakai saat ini kondisi fisik dan tahun rakitan masih layak tahun 2023 sebaiknya di pending dahulu saja lah”jelasnya.

Eko Suryono Ketua Fraksi Gabungan

Dukungan all out di sampaikan oleh Eko Suryono, Ketua fraksi Gabungan , ia menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah menerbitkan aturan efesiensi saat kondisi ekonomi Negara lagi susah, maka seyogyanya para wakil rakyat di DPRD bisa mengoptimal anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat

“kita sangat mengapresiasi Keputusan pimpinan yang membatalkan mobdil dinas thun 2026 ,ini bentuk komitmen dalam mendukung program pemerintah dan berpartisipasi aktif bagi mayarakat”jelas politisi Nasdem ini.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasuruan gelar paripurna dalam rangka rekomendasi atas keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025,diselenggarakan di gedung paripurna DPRD Pasuruan, Rabu (08/04/2026).

Samsul Hidayat Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan memimpin langsung acara paripurna tersebut, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Shobi Asrori mengantikan Bupati yang berhalangan hadir, Kepala Dinas,Wakil ketua dan Anggota DPRD serta para undangan lainnya.

Dalam rapat paripurna tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, memberikan kesempatan kepada masing masing juru bicara komisi dari komisi 1 hingga komisi 4 unntuk menyampaikan rekomendasi atas penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2025.

Rekomendasi yang disusun oleh masing-masing komisi DPRD tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran sebelum nya, segala masukan dan catatan dari legislatif akan diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.

Shobih Asrori Wakil Bupati Pasuruan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi tingginya kepada DPRD Pasuruan atas masukan dari komisi komisi, akan dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.

Beliau mengucapkan Terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan DPRD Pasuruan terhadap LKPJ Bupati tahun 2025.

" rekomendasi ini akan menentukan kebijakan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penyusunan kebijakan strategis pada tahun ini dan tahun berikutnya" ujarnya.

Lebih, lanjut Shobi Asrori menekankan bahwa pemerintah daerah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar segera melakukan pembenahan.

" Dengan menyampaikan rekomendasi dari DPRD ini kepada seluruh perangkat daerah sesuai bidangnya masing masing, untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerjanya" ucapnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pasca Idul Fitri Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi melaksanakan kegiatan halal bihalal dan pembinaan staf Dinas yang berlangsung dengan suasana penuh hangat dan kompak.

Bertempat di Gor Sasana Krida Anoraga Komplek perkantoran Raci. Yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Shobi Asrori, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi, Sarina Rostief, serta semua pegawai bersama keluarga nya, Kamis (02/04/2026) pagi.

Dalam sambutannya Sarina Rostief, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 H Minal Aidzin Walfaizin Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh staf dan pegawai.

Beliau juga berharap seluruh staf dan karyawan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dapat bersinergi.

" semoga kita semua dapat berkerja sama dan bersinergi untuk meningkatkan kinerja demi kemajuan kita" ujarnya.

Sarina Roostif menekankan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kualitas kinerja.

" Dalam kesempatan ini saya ingin menekankan pentingnya kerja sama dan kebersamaan dalam menjalankan tugas tugas kita, mari kita terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja kita untuk mencapai tujuan kita" ungkapnya.

Selain itu beliau juga menambahkan untuk terus berbenah dan memanfaatkan kesempatan idul Fitri ini untuk terus meningkatkan diri menjadi pribadi yang lebih baik.

" Dalam pembinaan staf hari ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita, saya berharap kita semua dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan diri menjadi lebih baik" imbuhnya.

Sementara Shobi Asrori,Wakil Bupati Pasuruan mengucapkan Minal Aidhin Walfaidzin mohon maaf lahir dan bathin.

" mari kita tingkatkan kerja kita, meskipun pemerintah pusat menerapkan WFH (Work From Home) bagi ASN" ujarnya.

Shobi Asrori sempat menyinggung tentang implementasi WFH bagi ASN, untuk Fleksibelitas dan Efisiensi kerja ASN sehingga mereka dapat fokus pada tugas tugas yang lebih penting.

Penghematan biaya, WFH dapat membantu menghemat biaya operasional, seperti biaya transportasi dan akomodasi. Peningkatan produktivitas dengan WFH, ASN dapet bekerja lebih nyaman dan fokus. Penggunaan teknologi WFH dapat meningkatkan pengunaan tehnologi informasi, sehingga ASN dapat lebih mudah mengakses informasi.

Selain itu Shobih Asrori juga menekankan pentingnya menjaga disiplin dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan WFH, serta memastikan semua tugas tugas nya diselesaikan dengan baik.

"Selama WFH semua karyawan harus standby dan bertanggungjawab dengan tugasnya masing-masing", jelas Gus Shobih (usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Rabu (01/04/2026). Bertempat di auditorium Mpu Sindok, gedung Bupati Pasuruan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, para pejabat serta unsur pimpinan daerah.

Pelantikan ini sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperkuat pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Pasuruan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini diantaranya :  Fathurahman sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ( BPSDM), Yuswianto menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah, Sarina Rostief sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi, Firdaus Handara sebagai Kepalan Dinas Komunikasi dan informatika.

Dalam sambutannya Rusdi Sutejo Bupati Pasuruan menegaskan bahwa karier ASN di Kebupaten Pasuruan tidak lagi ditentukan oleh senioritas, faktor titipan dan faktor kedekatan.

" Sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemkab Pasuruan menerapkan sistem berbasis manajemen talenta artinya siapa yang mempunyai kemampuan dan prestasi itulah yang akan mendapatkan kesempatan" ujarnya.

Selain itu penetapan karier ASN merujuk sesuai dengan keputusan kepala BKN nomor 853 tahun 2025 yaitu tentang penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

Beliau berharap dengan sistem ini Rusdi  bisa lebih cepat dan tepat dalam memilih ASN yang sesuai dengan jabatan, kemampuan dan prestasi yang telah dicapai guna meningkatkan pelayanan masyarakat.

Selain itu Rusdi Sutejo juga berpesan kepada pejabat yang dilantik harus siap dalam  menghadapi era digital di zaman yang serba moderen ini.

" Seluruh pejabat maupun ASN diharap bisa menguasai perangkat digital" tutupnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - DPRD Kabupaten Pasuruan gelar rapat paripurna LKPJ Bupati Pasuruan tahun anggaran 2025 , senin (30/03/2026). Bertempat diruang rapat paripurna lantai dua gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasuruan, Samsul Hidayat, yang dihadiri oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Pasuruan Shobi Asrori beerta Anggota DPRD lainnya, Forkopimda, LSM, Media.

Sebelum LKPJ dibacakan oleh Bupati, Ketua DPRD Samsul Hidayat menyampaikan Minalaidhin Walfaidzin karena masih dalam suasana lebaran.

" masih dalam suasana lebaran Saya selaku Ketua DPRD Pasuruan mengucapkan Minal Aidhin Walfaidzin mohon maaf lahir dan bathin" ucap Ketua DPRD.

Dalam pembukaannya Samsul Hidayat menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahunan kinerja anggaran berjalan.

" Bahwa LKPJ ini merupakan instrumen penting konstitusional bagi DPRD untuk memberikan catatan dan rekomendasi strategis demi perbaikan kualitas pelayanan publik dimasa mendatang" ujarnya.

Dalam pemaparannya Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyatakan bahwa , LKPJ tahun anggaran 2025 secara subtansi adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan daerah setiap pemerintah, yaitu kebijakan strategis kepala daerah dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.

Pada tahun pertama kepemimpinan, prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 yaitu peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah dalam mendukung tranformasi ekonomi inklusif, melalui tema yang dijabarkan ke dalam 4 prioritas pembangunan daerah diantaranya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat, penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan daya saing daerah yang berbasis potensi lokal serta peningkatan tata kelola kelolah pemerintahan yang berbasis elektronik.

Sebagai pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 ini, Rusdi menyampaikan kondisi mikro daerah, dimana berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2025 mengalami peningkatan peningkatan 0,32 menjadi 5,66.Begitu pula dengan indeks pembangunan manusia( IPM) tahun 2025 mengalami peningkatan 0,91 persen menjadi 73,02 dan umur harapan hidup mengalami kenaikan dari 0,2 menjadi 74,81 persen.

Untuk komponen pendidikan yaitu rata rata lama sekolah pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari 0,01 menjadi 7,47persen, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 0,309 persen, hal ini berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan di Kabupaten yaitu dari 8,69 persen pada tahun 2024 menjadi 8,21 persen pada tahun 2025.

Tak selesai sampai disitu, Rusdi juga menyampaikan secara lengkap bahwa seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah tertuang dalam buku LKPJ tahun anggaran 2025,termasuk di dalamnya beberapa penghargaan ditingkat nasional yang diterima Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama 2025 mulai penghargaan dalam rangka mendukung pembentukan pos bankum( pos bankum) desa/kelurahan di Kabupaten Pasuruan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Kemudian finalis pemerintah daerah dengan program literasi keuangan terbaik level Kabupaten oleh otoritas jasa keuangan ( OJK), Opini wajar tanpa pengecualian ( WTP) dari BPK RI atas penilaian laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024.

Selain itu Kabupaten Pasuruan juga mendapat Innovative Goverment Award tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri RI yaitu Surya awards 2025 oleh Kementerian Koperasi RI dan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya Pasuruan juga meraih penghargaan dalam memberikan perlindungan konsumen yaitu pasar tertib ukur oleh Kementerian Perdagangan RI Top BUMD Award oleh Top Business serta Outstanding Inovator of Indonesia's First Halal Industrial estate oleh CNN Indonesia.

" Penghargaan memang semata mata bukan tujuan yang ingin di capai tetapi menjadi motivator penyemangat", pungkasnya.

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Program Mudik Gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Melalui Dinas Perhubungan kini diberangkatkan langsung Bupati Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo bersama Forkopimda dan Kapolres Pasuruan. Sebanyak 7 bus Armada pariwisata dikerahkan untuk mensukseskan program mudik gratis tersebut. Rabu (18/03/2026).

Rusdi Sutejo bersama dengan jajaran forkopimda dan Kapolres Pasuruan memimpin langsung pemberangkatan ribuan rombongan yang terdaftar dalam musik gratis yang akan diberangkatkan ke kampung halaman.

Sebelum diberangkatkan Bupati Pasuruan meninjau langsung keamanan armada ke kabin bus pariwisata yang terparkir dan berkomunikasi dengan para pemudik serta memberikan bingkisan secara simbolis.

" Saya ucapkan Alhamdulillah, kami bersama Pemkab Pasuruan, Polres Pasuruan memberangkatkan mudik gratis tahun 2026. Kita siapkan 7 bus dengan rincian 4 bus dari Pemkab Pasuruan, 2 bus dari Polres Pasuruan, 1 bus dari hamba Alloh. Ujarnya.

Dalam perjalanan mudik gratis kali ini saat perjalanan akan didampingi oleh anggota polres Pasuruan beserta Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, untuk memastikan pemudik sampai tujuan dengan aman dan selamat.

" selama perjalanan akan mendapatkan pendampingan dari anggota Polres Pasuruan dan dari Dishub " terang Rusdi.

Beliau juga mengucapkan selamat berlebaran Idul Fitri 1447 H di kampung halaman dan bertemu dengan sanak saudara.

"Semoga selamat sampai tujuan masing-masing" imbuhnya.

Kepala Dinas Dishub Kabupaten Pasuruan saat diwawancarai awak media

Dikesempatan yang sama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Digdo Sutjahjo saat diwawancarai mengatakan bahwa dalam mudik gratis ini  Dinas Perhubungan Pasuruan bekerja sama dengan Polres Pasuruan dengan menyediakan 7 bus pariwisata.

" Alhamdulillah semua route jurusan yang disediakan sudah penuh, semua kendaraan sudah dilakukan cek oleh petugas dan hasil nya semua bagus layak jalan"  jelas Digdo.

Saat diwawancarai Agus salah satu pemudik asal Wonorejo yang ikut mudik gratis ke Banyuwangi saat di wawancarai media beliau sangat bersyukur dan senang bisa mengikuti mudik gratis kali ini.

" saya sangat senang sekali ikut mudik gratis ini, senang sekali bu, selain gratis, busnya bagus juga dapat bingkisan" katanya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan Melalui Dinas Permukiman dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasuruan mengupayakan ratusan RTLH yang telah masuk ke Pemkab.

Namun dari data yang telah masuk di Pemkab tidak semuanya bisa ditangani tahun ini. Perbaikan akan direalisasikan secara bertahap.

Saat dikonfirmasi oleh awak media Sekretariat Dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasuruan Cahyo Fajar Rahmanto menerangkan terdapat 14 unit rumah akan dirampungkan tahun ini. Sedangkan 111 lainnya masih dalam tahap verifikasi, kamis (26/02/2026).

" RTLH yang masuk sudah terselesaikan 50 persen pengerjaannya" ujarnya.

Cahyo juga merincikan bantuan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Diantaranya Kecamatan Bangil, Gempol, Gondang Wetan dan Kecamatan lainnya dengan target Juni 2026 sudah tuntas.

" Yang telah diperbaiki berada di kecamatan Bangil, Gempol, Gondang wetan dengan target Juni sudah selesai" jelasnya.

Beliau juga menambahkan dana yang disiapkan mencapai 2,5 miliar dengan rincian setiap rumah dialokasikan senilai 20 Juta Rupiah yang dibagi pembelian material sebesar 16 juta rupiah sedangkan sisanya untuk ongkos pekerja.

" Masing-masing rumah memiliki volume 4x7 meter persegi dengan alokasi dana 20juta per rumah" imbuhnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 mencapai 88.82% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini dikarenakan DPRD Kabupaten Pasuruan terus berbenah dari berbagai aspek terutama dari segi Pelayanan.

Capaian tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, mulai dari sistem, mekanisme hingga prosedur pelayanan yang diterapkan di Sekretariat DPRD kabupaten Pasuruan.

Pada indikator sistem, mekanisme, dan prosedur layanan, nilai yang diperoleh sebesar 87,28.

Disisi lain, indeks indikator biaya atau tarif mencatat skor tertinggi, yakni capai 99,89, untuk aspek sarana dan prasarana, penilaian mencapai 93,09.

Nilai ini menegaskan bahwa seluruh layanan yang diberikan tidak dipungut biaya.

Adapun penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat memperoleh skor 99,01, menunjukkan responsivitas dan keterbukaan layanan terhadap aspirasi publik dinilai sangat baik.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan di kesempatan yang sama menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Hasil ini menjadi refleksi atas kerjasama seluruh unsur di DPRD dan para ASN yang di lingkungan sekretariat DPRD.

“Alhamdulillah, penilaian IKM Tahun 2025 menunjukkan hasil sangat baik dengan nilai 88,82. Ini adalah buah dari kerja kolektif pimpinan dan anggota DPRD, Sekretariat DPRD, serta dukungan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ujar Samsul, Kamis (19/02/2026).

Samsul juga menambahkan capaian tersebut bukan untuk berpuasa diri melainkan sebagai cambuk untuk terus menerus memperbaiki kinerja dewan.

“Penilaian ini menjadi bukti komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta respons terhadap aspirasi masyarakat. Namun, kami tidak boleh berhenti di sini,” Papar politisi PKB sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.

Beliau juga menekankan untuk selalu meningkatkan pelayanan yang baik harus sejalan dengan integritas dan profesionalitas.

" Kedepan, kami akan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan demi mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, dan berintegritas,” katanya.

Beliau juga mengapresiasi atas kepercayaan Masyarakat sekaligus membuka ruang aspirasi saran dan kritik sebagai masukan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kritik dan saran tetap kami harapkan sebagai energi perbaikan untuk membangun Kabupaten Pasuruan yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” tutupnya.