Pasuruan ,suarakpkcyber.com,– Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mematangkan kehadiran Pasuruan Creative Center (PCC) sebagai fasilitas strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Revitalisasi gedung yang sebelumnya dikenal sebagai Bangkodir kini telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan dapat segera difungsikan untuk masyarakat, khususnya pelaku IKM dan UKM.

Melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Pemkab Pasuruan memastikan bahwa proses pembenahan gedung berjalan sesuai rencana. Saat ini, capaian pengerjaan disebut telah melampaui tiga perempat dari total pekerjaan, dengan fokus pada penyempurnaan fasilitas dan kesiapan operasional.

Kepala Diskoperindag Kabupaten Pasuruan, Taufikhul Ghony, menyampaikan bahwa PCC dirancang bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai ruang kolaborasi dan inkubator bagi pelaku usaha kreatif lokal.

“Konsepnya adalah menghadirkan satu pusat aktivitas yang bisa dimanfaatkan pelaku IKM dan UKM untuk belajar, berkreasi, hingga memasarkan produknya secara lebih modern,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).

Ghony menuturkan, pengembangan PCC sejak awal diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha di tengah perubahan pola pemasaran yang kini semakin bergeser ke ranah digital. Oleh karena itu, berbagai fasilitas pendukung disiapkan, mulai dari ruang produksi konten, studio foto produk, hingga area pelatihan dan pendampingan usaha.

Tak hanya fasilitas, Diskoperindag juga menyiapkan tenaga pendukung yang kompeten. Sejumlah konten kreator bersertifikat telah disiapkan untuk membantu promosi produk unggulan daerah agar lebih dikenal luas melalui platform digital.

Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Pasuruan kembali mengucurkan dana ratusan juta rupiah untuk memastikan seluruh fasilitas PCC dapat berfungsi optimal. Anggaran tersebut difokuskan pada pekerjaan finishing, penyempurnaan interior, serta penataan lingkungan sekitar gedung.

“Selain gedung utama, kami juga menaruh perhatian pada kawasan sekitarnya. Mulai dari sentra kuliner hingga elemen pendukung lain akan ditata agar PCC benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif,” jelas Ghony.

Dengan dukungan fasilitas, SDM, dan konsep pengembangan yang terintegrasi, Diskoperindag optimistis Pasuruan Creative Center akan menjadi motor baru penggerak ekonomi daerah. Keberadaan PCC diharapkan mampu membuka peluang usaha, meningkatkan kualitas produk lokal, serta mempercepat transformasi IKM dan UKM di Kabupaten Pasuruan agar lebih berdaya saing.(Usj)

Kegiatan sosialisasi berlangsung di Gedung Diponegoro, Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil. Gus Ipul hadir didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico serta Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo.

Kedatangan Mensos disambut langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Gus Ipul menegaskan bahwa kunci utama agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak adalah akurasi data. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, hingga para pendamping sosial, untuk terus memperkuat konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kalau datanya akurat, maka program yang kita jalankan pasti tepat sasaran. Karena itu kami mendorong camat, kepala desa, perangkat, dan pendamping agar terus berkoordinasi dengan BPS,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pemutakhiran data DTSEN dilakukan secara berkelanjutan setiap hari oleh pemerintah bersama BPS. Langkah tersebut diambil untuk menyesuaikan data dengan kondisi riil di lapangan, mengingat masih ditemukan bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran akibat data yang belum diperbarui.

“Dengan konsolidasi yang terus-menerus, saya optimistis ke depan data kita akan semakin valid dan bisa diandalkan,” tambahnya.

Gus Ipul juga menyampaikan bahwa sosialisasi DTSEN menjadi momentum penting untuk menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan bahwa tidak boleh ada keluarga atau individu yang membutuhkan perlindungan sosial namun tidak tercatat dalam sistem.

“Tidak ada lagi ruang untuk menutup-nutupi data. Masyarakat justru kita libatkan untuk ikut memperbaiki dan memutakhirkan DTSEN, termasuk melalui digitalisasi penyaluran bantuan sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyambut positif pembaruan sistem DTSEN. Menurutnya, data yang akurat menjadi instrumen penting dalam menciptakan efisiensi anggaran, baik di tingkat daerah maupun pusat.

“DTSEN ini bukan sekadar data statistik, tapi menjadi dasar perencanaan yang terukur dan solusi jangka panjang untuk mengakhiri persoalan bansos yang kerap salah sasaran,” kata Shobih.

Ia juga menyinggung masih ditemukannya kasus warga yang tergolong mampu namun tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Untuk itu, Pemkab Pasuruan berkomitmen mendukung penuh proses verifikasi dan validasi data di lapangan agar berjalan jujur dan bebas dari intervensi.

“Atas nama Bupati Pasuruan, kami mendukung penuh langkah Kemensos dalam konsolidasi data ini. Harapannya, bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak, dan masyarakat pun merasa lebih adil serta tenang,” pungkasnya.(Usj)

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dirkamsel Korlantas Polri dan dihadiri oleh pejabat utama Ditlantas Polda Jawa Timur, jajaran Kasatlantas wilayah Polda Jatim, serta perwakilan instansi terkait seperti Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, PU Bina Marga, dan Dinas Kesehatan.

Polres Pasuruan hadir sebagai bagian dari jajaran kewilayahan yang akan melaksanakan Operasi Ketupat 2026, guna memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di wilayah hukum Polres Pasuruan.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai strategi pengamanan, mulai dari pengaturan lalu lintas, penanganan titik rawan kemacetan dan kecelakaan, kesiapan sarana prasarana, hingga sinergitas lintas sektor dalam mendukung kelancaran Operasi Ketupat tahun 2026.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menyampaikan bahwa Polres Pasuruan siap mendukung penuh pelaksanaan Operasi Ketupat dengan mengedepankan pelayanan dan keselamatan masyarakat.

“Polres Pasuruan siap melaksanakan Operasi Ketupat 2026 secara maksimal. Kami akan mengedepankan langkah preventif, pengaturan arus lalu lintas, serta sinergi dengan seluruh stakeholder agar masyarakat dapat melaksanakan mudik dan perayaan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa jajarannya akan fokus pada pengamanan jalur utama maupun jalur alternatif, kesiapan personel di lapangan, serta optimalisasi pos pelayanan dan pos pengamanan sesuai karakteristik wilayah Pasuruan.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Pasuruan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah awal berupa pemetaan jalur, kesiapan personel, serta koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas selama masa Lebaran.

Rapat ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan langkah strategis dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, sehingga pengamanan arus mudik dan balik di wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Pasuruan, dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.(Usj)

Kasihumaa Polres Pasuruan Iptu Joko  menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka upaya penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai tersangka bernama S A. Tindakan penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/Rumah/002/I/2026 tertanggal 30 Januari 2026.

Penggeledahan dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB, di rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka yang berlokasi di wilayah  Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.

Sebelum melakukan penggeledahan, petugas telah mengetuk pintu, mengucapkan salam, serta menunjukkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan kepada pemilik rumah bernama Yasin. Setelah itu, petugas dipersilakan masuk oleh pemilik rumah untuk melakukan penggeledahan.

Terkait tidak ditunjukkannya surat izin penggeledahan dari pengadilan pada saat itu, Polres Pasuruan menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan, guna mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Dalam proses penggeledahan, pemilik rumah turut mendampingi petugas dan menunjukkan seluruh bagian rumah. Namun, keberadaan tersangka tidak ditemukan di lokasi tersebut.

Kasihumas Polres Pasuruan memastikan bahwa seluruh rangkaian tindakan kepolisian telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

Polres Pasuruan juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial tanpa klarifikasi yang jelas dan berimbang.

Kudus, suarakpkcyber.com - Wadah Gerakan Santri Indonesia (WG SANINDO) adalah sebuah wadah santri dari berbagai daerah beranggotakan 32 cabang di Indonesia dan 6 Cabang Istimewa (Hongkong,Taiwan,Jepang,Arab Saudi ,USA),dengan Motto Memasyarakatkan Santri dan Mensantrikan Masyarakat . Pada Kamis (5/02) bertepatan dengan 17 Syaban 1447 H,secara resmi Pengurus Pusat WG Santri Indonesia menggelar grand launching & Tasyakkuran asrama sanindo "Zam Zam Al Murtaqo" yang beralamatkan di jalan Kyai Kijing ,Ngembal Kulon Kabupaten Kudus Jawa Tengah.

Acara ini dihadiri oleh Pembina sanindo Gus Baha'udin,Penasehat WG santri Indonesia Syeikh Mustofa Kamal ,Wakil Presiden Sanindo Gus Nasir serta para tamu undangan lain.

Dalam Tausiahnya Gus Baha'udin menyampaikan bahwa dengan di launcingnya Asrama sanindo Zam Zam Al Murtaqo ini semoga nantinya Asrama ini bisa mengalir seperti filosofi air Zam Zam Simbol Harapan dan Keteguhan,Simbol Keberkahan dan Keajaiban Allah,Penyuci Hati dan Jiwa.

Adaptasi (Mengikuti Bentuk Wadah),Sumber Kehidupan dan Kebermanfaatan,Terus Bergerak (Mengalir ke Muara) sehingga bisa membentuk generasi santri intelektual yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berkarakter ,berdaya saing dan menanamkan nilai-nilai Islam Akhlaqul Karimah dalam kehidupan sehari hari,” 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden WG Santri Indonesia Kang Aqif menyampaikan bahwa launcing dan tasyakkuran ini bisa di katakan beda dengan yang lain yg biasanya dengan potong pita Ini launcing dengan memotong INGKUNG ayam Jago saja, Sebagai simbol untuk bisa menyembelih sifat sifat kebinatangan yang ada pada diri dan wadah gerakan kita sehingga bisa menjadi manusia yang seutuhnya (insan kamil), bertaqwa, dan memiliki mulia akhlak, yang Berjiwa Sosial & Empati,serta menjadi manusia yang humanis.

Acara yang digelar secara meriah ini di siarkan secara live melalui kanal you tube WG Sanindo diawali dengan pembacaan Sholawat,Tausiah Reflexi santri , dan dilanjut acara inti, yakni pemotongan Ingkung, serta ramah tamah oleh semua tamu undangan yang dipandu oleh moderator acara.

Selain itu, acara juga semakin lengkap dengan adanya pembanding dari motivator kawakan tentang bagaimana adab seorang pencari ilmu serta strategi pembelajaran asrama, nantinya dalam mencetak generasi yang unggul serta pembelajaran dari semua disiplin ilmu (Tasawuf,Filsafat /Akhlaq,Fiqh dan lain Sebagainya ) yang disampaikan oleh Gus Akhlis,dan di tutup dengan terapi para peserta. 

Bangil,suarakpkcyber.com,–   kabar baik bagi masyarakat Kota dan Kabupaten Pasuruan. Kini, warga tidak lagi harus bepergian ke luar daerah untuk mengurus paspor maupun layanan keimigrasian lainnya. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan resmi mulai beroperasi setelah diresmikan pada Kamis (5/2/2026).

Peresmian kantor imigrasi yang berlokasi di Jl. Dr. Soetomo, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo. Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono.

Acara peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori serta Wakil Wali Kota Pasuruan Muhammad Nawawi, bersama jajaran Forkopimda dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Pasuruan yang akrab disapa Mas Rusdi menyampaikan rasa syukur atas hadirnya kantor imigrasi di wilayah Pasuruan. Menurutnya, keberadaan layanan keimigrasian tersebut merupakan bentuk nyata peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan saya resmikan dan mulai dibuka untuk melayani masyarakat Pasuruan,” ujar Mas Rusdi.

Ia menegaskan, kehadiran kantor imigrasi ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan paspor, baik untuk keperluan ibadah umrah, perjalanan dinas, pendidikan, maupun wisata ke luar negeri. Selain itu, warga kini tidak lagi terbebani jarak dan biaya karena harus mengurus dokumen keimigrasian ke daerah lain.

Mas Rusdi juga menilai, meningkatnya mobilitas masyarakat dan perkembangan investasi di Pasuruan Raya menuntut pelayanan keimigrasian yang lebih dekat dan responsif.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, berharap sinergi antara Imigrasi dan Pemerintah Daerah Pasuruan terus terjalin dengan baik. Ia optimistis kehadiran kantor imigrasi baru ini dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus pengawasan terhadap warga negara asing.

Dengan beroperasinya Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Jawa Timur kini bertambah menjadi 12 unit. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan keimigrasian yang cepat, mudah, dan profesional bagi masyarakat Pasuruan.(Usj)

Dua saksi dimintai keterangan dalam sidang kali ini. Saksi pertama adalah Misbakhul Munir dari Media Jatim Online. Sementara itu, saksi kedua merupakan saksi ahli hukum pidana ,Dr.Hartarto Pakpahan, S.H.,M.H.CLA., dosen tetap Universitas Merdeka Malang, yang memberikan pandangan keilmuan terkait unsur pidana dalam perkara tersebut.

Dalam keterangannya, saksi ahli menekankan pentingnya pembuktian langsung dalam perkara pidana. Ia menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan secara nyata, baik melalui perbuatan langsung maupun peran yang dapat dibuktikan secara hukum.

Berdasarkan hasil telaahnya terhadap perkara ini, Dr. Hartarto menyampaikan bahwa belum ditemukan fakta yang secara tegas mengaitkan terdakwa Gus Tom dan Gus Puja dengan tindakan pembongkaran makam. Ia juga menyoroti adanya perbedaan keterangan dari sejumlah saksi sebelumnya, yang menurutnya belum cukup kuat untuk membangun keyakinan hukum terhadap kesalahan terdakwa.

Pandangan saksi ahli tersebut disambut positif oleh tim kuasa hukum terdakwa. Mereka menilai bahwa keterangan ahli semakin memperjelas bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum masih belum menggambarkan peran dan tindakan terdakwa secara rinci dan terukur.

Kuasa hukum menegaskan, dalam hukum pidana, ketidakjelasan peran dan lemahnya alat bukti seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim sebelum melangkah ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Sidang kasus pembongkaran Makam Winongan akan kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan saksi tambahan dari Jaksa Penuntut Umum. Seluruh keterangan yang telah disampaikan, baik oleh saksi fakta maupun saksi ahli, akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kelanjutan proses hukum perkara ini.(Usj)

kedua tim yang saling berlawanan merebutkan bola di lapangan.

Sidoarjo,suarakpkcyber.com -  Dispen Kormar (Sidoarjo) Selalu tampil meyakinkan bukan hanya semboyan tetapi pembuktian yang di tunjukan prajurit Hiu Petarung (Yonif 3 Marinir) dengan berhasil menjadi Jawara pada Perlombaan Futsal pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 25 Pasmar 2 tahun 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Bola Brigif 2 Marinir, Gedangan, Sidoarjo Jawa Timur. Rabu (04/02/2026).

Pada pertandingan Final tersebut Tim Futsal Hiu Petarung bertanding melawan Tim Futsal Denipam dan berhasil menang dengan skor 3-1 untuk Tim Futsal Hiu Petarung.

Komandan Batalyon Infanteri 3 Marinir Letkol Marinir Iskandar Muda menyampaikan rasa bangga atas kemenangan yang diraih oleh Prajurit Hiu petarung. “Jadikan kemenangan ini sebagai tolok ukur untuk menghadapi setiap perlombaan kedepanya dan selalu tunjukan bahwa Hiu Petarung Selalu Tampil Meyakinkan disetiap palagan”. tegas Danyonif 3 Marinir.(dedi)

Kegiatan pemeriksaan atau ramcheck tersebut dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Derie Fradesca bersama Kasat Resnarkoba Polres Pasuruan AKP Ali Sodikin. Kegiatan ini melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan serta Jasa Raharja Cabang Malang sebagai bentuk sinergi lintas instansi.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan pengecekan kondisi teknis kendaraan, kelengkapan administrasi, serta legalitas pengemudi jeep wisata yang akan mengangkut wisatawan menuju kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, dari 13 unit jeep wisata yang diperiksa, sebanyak 10 unit dinyatakan layak beroperasi dan diberikan stiker tanda kelayakan. Sementara tiga unit lainnya tidak diizinkan beroperasi karena pengemudinya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Selain jeep wisata, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap satu unit bus pariwisata PO Trac asal Jakarta. Berdasarkan hasil pengecekan, bus tersebut dinyatakan dalam kondisi laik jalan.

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Derie Fradesca mengatakan bahwa pengetatan pengawasan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya di jalur wisata Bromo yang memiliki medan terjal dan cuaca yang kerap berubah.

“Keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama. Kendaraan dan pengemudi harus benar-benar dipastikan siap karena jalur menuju Bromo memiliki risiko yang cukup tinggi,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kendaraan, petugas juga melaksanakan tes kesehatan serta tes urine terhadap seluruh pengemudi jeep wisata dan bus pariwisata. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh pengemudi dinyatakan negatif narkoba.

Kasat Resnarkoba Polres Pasuruan AKP Ali Sodikin menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan pengemudi berada dalam kondisi prima dan tidak berada di bawah pengaruh zat terlarang saat mengemudi.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Semeru 2026 mengedepankan aspek pencegahan demi menciptakan keamanan dan kenyamanan di kawasan wisata.

“Kami ingin memastikan wisatawan merasa aman dan pengemudi benar-benar mematuhi aturan. Keselamatan adalah yang utama,” tegas Kapolres kepada media, Rabu (4/2/26).

Sebagai penutup kegiatan, Satlantas Polres Pasuruan memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para pengemudi serta membagikan paket sembako sebagai bentuk dukungan dan apresiasi.

Melalui kegiatan ini, Polres Pasuruan berharap aktivitas wisata di kawasan Bromo Tengger Semeru dapat berjalan aman, tertib, dan lancar selama pelaksanaan Operasi Keselamatan Semeru 2026 maupun seterusnya.(Usj)

 Kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi terbuka antara kepolisian dan insan pers dalam membangun sinergitas yang lebih kuat.

Acara berlangsung santai namun sarat makna, dihadiri oleh sejumlah wartawan dari berbagai media yang bertugas di wilayah Pasuruan. Mereka duduk bersama dalam suasana informal, berdiskusi langsung dengan pihak kepolisian terkait berbagai isu dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Humas Polresta Pasuruan, Iptu Joko Suseno, menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Melalui Piramida ini, kami ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan rekan-rekan media. Media adalah mitra penting dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat,” ujar Iptu Joko Suseno.

Wadah Silaturahmi dan Klarifikasi Informasi Program PIRAMIDA sendiri merupakan salah satu inovasi Polres Pasuruan dalam memperkuat hubungan kelembagaan dengan insan pers. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi sarana klarifikasi informasi agar pemberitaan yang berkembang di tengah publik tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam diskusi tersebut, awak media juga diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, kritik konstruktif, hingga berbagai persoalan yang sering ditemui di lapangan.

Iptu Joko Suseno menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan tugas secara profesional dan transparan.

“Kami sangat terbuka terhadap masukan dari teman-teman media. Sinergi ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang menyejukkan dan tidak terprovokasi oleh isu-isu hoaks,” jelasnya.

Kolaborasi Demi Kondusivitas Pasuruan Kegiatan “Ngobrol Santai” tersebut juga membahas berbagai agenda kamtibmas di wilayah Pasuruan, termasuk upaya preventif kepolisian dalam mengantisipasi gangguan keamanan serta mendukung kegiatan sosial masyarakat.

Para jurnalis yang hadir menyambut baik forum komunikasi seperti ini karena dinilai mampu mempererat hubungan emosional sekaligus profesional antara media dan kepolisian.

Salah satu awak media menyampaikan bahwa kegiatan PIRAMIDA menjadi contoh positif bagaimana institusi Polri membuka ruang dialog secara humanis.

“Dengan suasana seperti ini, komunikasi lebih cair dan informasi yang disampaikan bisa lebih jelas. Harapannya kegiatan ini rutin dilakukan,” ungkap salah seorang wartawan.

Komitmen Bersama Menjaga Informasi Sehat Polres Pasuruan melalui Humas menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama yang harmonis dengan media sebagai pilar demokrasi.

 Kegiatan PIRAMIDA diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif dalam menjaga kondusivitas wilayah serta menciptakan iklim informasi yang sehat dan terpercaya.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama serta obrolan ringan yang semakin mempererat kedekatan antara jajaran kepolisian dan awak media.(Usj)

Bangil, suarakpkcyber.com - Sidang pembongkaran makam Winongan kini memasuki sidang ke-8 dengan agenda mendengarkan ke-2 belah saksi untuk meringankan kedua terdakwa, bertempat di pengadilan Negeri Bangil, senin (02/02/2026).

Sidang kali ini ada yang berbeda, kali ini kedua saksi berasal dari media yang melihat langsung kejadian pembongkaran tersebut, bahkan salah satu saksi yang bernama, Mifta Farid dari Media PWI LSI dan Media Sadap99 beliau ngelive saat kejadian pembongkaran bahkan ada vidio yang di unggah di yutube.

Sebelumnya Mifta mengatakan bahwa beliau datang pada jam 8 pagi, atas info dari grup PWI LSI yaitu undangan acara kubro Aulia Serambi.

Saat acara Kubro Aulia Serambi dihadiri oleh Gus Huda dan Gus Tom serta Kepala Desa.

" Dalam acara tersebut datanglah Gus Son yang menyatakan kepada kepala Kepala Desa terkait ijin makam tersebut, Gus Son adalah ahli waris makam yang di tindih makam Habib" ujarnya.

Selanjutnya Gus Son bertanya kepada Kepala Desa mengenai status tanah makam. Melainkan Kepala Desa Serambi menyatakan bahwa tidak ada ijin atas status tanah tersebut. 

" bahwa status tanah itu tidak ada ijin dan akhirnya timbullah yel yel yang provokatif yang berapi-api dengan kata kata mengajak untuk membongkar karena kata Kepala Desa tidak ada ijin" ujar Mifta.

Dalam aksi provokatif tersebut diketahui sekitar 5 orang naik ke genteng makam dengan ituasi yang tidak bisa dikendalikan. Gus Son sempat melarang dengan meneriaki " jangan bongkar, jangan anarkis", namun berbeda dari aparat penegak hukum tidak ada yang melarang dan terkesan pembiaran.

" Gus Son sempat melarang dengan meneriaki " Jangan Bongkar, Jangan Anarkis " Karena keadaan sudah keos Gus Son menyuruh istighotsah ke masjid. Namun saya tidak melihat Gus Tom hanya melihat Gus Puja yang datang dari awal" ujar saksi.

Tim penasihat hukum Gus Tom dan Gus Puja Sumringah dan menyambut baik keterangan saksi yang tidak memberatkan terdakwa. Mereka menilai bahwa saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan peran aktif Gus Tom dan Gus Puja dalam pembongkaran makam Winongan.

Penasihat hukum, Bambang Wahyu Widodo, menyatakan bahwa keterangan saksi tidak dapat membuktikan unsur mens rea (niat jahat) pada diri Gus Tom dan Gus Puja. Mereka juga menyoroti bahwa dakwaan JPU tidak jelas dan tidak spesifik, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menjerat terdakwa.

" Dakwaan JPU terkesan tidak jelas dan spesifik, saksipunntidak dapat membuktikan unsur peran aktif Gus Tom dan Gus Puja" ujar Wahyu.

Tim penasihat hukum juga meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan, yaitu bahwa dakwaan JPU tidak sah dan tidak dapat diterima. Mereka berharap bahwa Majelis Hakim dapat membebaskan Gus Tom dan Gus Puja dari tuduhan . (Usj)