Pasuruan, suarakpkcyber.com - Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagai langkah awal untuk menjadi calon ketua DPC PKB. Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat,S,ag.Mpd menjadi kader pertama dari Kabupaten Pasuruan yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Ketua DPC PKB di Universitas Malang, bersama dengan para kader SE Jatim pada Jumat (10/4/2026).

Dirinya menuturkan bahwa UKK tersebut merupakan bagian dari tahapan penjaringan kepemimpinan di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kegiatan dimulai sejak pagi hingga sore hari dan diikuti sejumlah kandidat dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Kepada awak media yang di temui di rumahnya, politisi tulen PKB ini dan memiliki segudang pengalaman di organisasi partai mengaku seluruh proses yang dijalaninya berlangsung lancar tanpa kendala berarti.

Ia menyebut tahapan ini sebagai bagian penting dalam mekanisme demokrasi partai.

“Alhamdulillah, semua proses berjalan lancar. Ini bagian dari tahapan yang harus dilalui dalam mekanisme partai,” ujarnya.

Samsul juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengikuti proses seleksi tersebut.

Menurutnya, kesempatan ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalani dengan serius.

“Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak. Ini tentu menjadi amanah yang tidak ringan,” katanya.

Meski telah mengikuti UKK, Samsul menegaskan bahwa penentuan Ketua DPC PKB tetap mengacu pada mekanisme organisasi yang berlaku.

Seluruh keputusan nantinya akan ditetapkan melalui tahapan yang demokratis di internal partai.

“Semua akan berproses sesuai aturan dan mekanisme partai. Kita hormati bersama,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah kandidat lain dijadwalkan mengikuti UKK pada hari ini, Sabtu (11/4).

Mereka diantaranya Rudi Hartono, Yusuf Daniyal, Laily Qomariyah, Abdul Karim, Sa’ad Muafi, dan Helmi Sudiono Fauzan.

Di tengah proses tersebut, Samsul memastikan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

“Saat ini saya tetap fokus menjalankan tugas di DPRD, memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas dan kebersamaan dalam proses penjaringan kepemimpinan yang tengah berlangsung.

“Yang terpenting adalah menjaga kebersamaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.(Usj)

Pembahasan investasi di kawasan industri bersama KPK mencapai Rp.6.744 Triliun

Jakarta , suarakpkcyber.com - Adanya penguatan sinyal pertumbuhan sektor manufaktur nasional, maka KPK mengingatkan juga potensi risiko tata kelola yang perlu diantisipasi sejak awal.

Agar proses strategis dalam pengelolaan kawasan industri mulai dari perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan semakin akuntabel, sehingga KPK melakukan koordinasi bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan bahwa kehadiran KPK di sektor industri bertujuan memberikan kepastian hukum bagi investor, terutama di tengah tantangan persepsi korupsi Indonesia.

"Tujuan KPK dalam sektor industri guna memberikan kepastian hukum bagi investor" ujarnya.

KPK menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring melalui optimalisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), guna meningkatkan transparansi dan akses data industri bagi pemangku kepentingan.(dedi)

Pasuruan,suarakpkcyber.com -  Kepolisian Resor Pasuruan mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan LPG subsidi di wilayah Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Dalam pengungkapan tersebut, dua orang tersangka berinisial S. dan M.N. berhasil diamankan.

Kapolres Pasuruan, Harto Agung Cahyono, mengatakan pengungkapan kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/7/IV/2026 tertanggal 9 April 2026. Peristiwa terjadi pada Rabu, 8 April 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Dusun Pakem, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari.

“Petugas mengamankan dua tersangka yang diduga melakukan penyalahgunaan LPG subsidi dengan cara memindahkan isi tabung 3 kilogram ke tabung 12 kilogram untuk kemudian dijual kembali,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Ia menjelaskan, tersangka S. merupakan pemilik pangkalan LPG 3 kilogram di Kecamatan Puspo yang berperan sebagai pelaku utama sekaligus penjual hasil pemindahan gas. Sementara tersangka M.N. berperan sebagai pekerja yang membantu proses pemindahan gas serta mengirim dan menjual tabung LPG 12 kilogram.

Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka memindahkan isi gas dengan cara menghubungkan selang regulator dari tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram. Untuk mempercepat proses, tabung 12 kilogram diberi es batu, sedangkan tabung 3 kilogram direndam air panas. Setelah itu, tabung ditimbang, diberi segel palsu, lalu dijual ke pasar dengan harga sekitar Rp130.000 per tabung.

“Modus tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat,” kata Kapolres.

Dari hasil penyelidikan, kegiatan tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun. Tersangka S. memperoleh keuntungan sekitar Rp24 juta per bulan, sedangkan tersangka M.N. sekitar Rp3 juta per bulan.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 162 tabung kosong LPG 3 kilogram warna hijau, 6 tabung kosong LPG 12 kilogram, 45 tabung LPG 12 kilogram berisi, satu unit kendaraan pick up nomor registrasi N-8258-TQ, satu unit timbangan elektronik, 5 selang plastik terhubung dengan regulator, serta 2 kantong plastik berisi segel bekas LPG 3 kilogram dan kemasan bekas es batu.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasuruan gelar paripurna dalam rangka rekomendasi atas keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025,diselenggarakan di gedung paripurna DPRD Pasuruan, Rabu (08/04/2026).

Samsul Hidayat Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan memimpin langsung acara paripurna tersebut, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Shobi Asrori mengantikan Bupati yang berhalangan hadir, Kepala Dinas,Wakil ketua dan Anggota DPRD serta para undangan lainnya.

Dalam rapat paripurna tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, memberikan kesempatan kepada masing masing juru bicara komisi dari komisi 1 hingga komisi 4 unntuk menyampaikan rekomendasi atas penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2025.

Rekomendasi yang disusun oleh masing-masing komisi DPRD tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran sebelum nya, segala masukan dan catatan dari legislatif akan diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.

Shobih Asrori Wakil Bupati Pasuruan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi tingginya kepada DPRD Pasuruan atas masukan dari komisi komisi, akan dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.

Beliau mengucapkan Terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan DPRD Pasuruan terhadap LKPJ Bupati tahun 2025.

" rekomendasi ini akan menentukan kebijakan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penyusunan kebijakan strategis pada tahun ini dan tahun berikutnya" ujarnya.

Lebih, lanjut Shobi Asrori menekankan bahwa pemerintah daerah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar segera melakukan pembenahan.

" Dengan menyampaikan rekomendasi dari DPRD ini kepada seluruh perangkat daerah sesuai bidangnya masing masing, untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerjanya" ucapnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com — Generasi Muda (FKPPI) Pasuruan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Selasa (8/4/2026).

Dalam sidak tersebut, GM FKPPI Pasuruan menemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan di lokasi proyek, di antaranya tidak adanya molen serta tidak ditemukannya papan nama proyek.

Ketua GM FKPPI Pasuruan, Ayik Suhaya, menyampaikan bahwa sidak dilakukan sebagai bentuk pengawalan terhadap proyek pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan. Ia juga mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto terkait komitmen pemberantasan korupsi.

"Pak Prabowo pesen untuk berkomitmen memberantas korupsi seakar-akarnya," ujar Ayik.

"Pak Prabowo juga mengatakan proyek dari pusat yang ke daerah harus di kawal," tambahnya.

Ia juga menyoroti tidak adanya papan nama proyek yang dinilai bertentangan dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

"Kenapa KMP Sebani ini tidak sesuai dengan spek, tidak ada molennya, kemudian harusnya di kasih papan nama, UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 mengatakan papan nama proyek pemerintah itu wajib hukumnya, termasuk kita ingin tahu apakah ada SPK nya," ujarnya.

Sementara itu, pelaksana kerja, Salman, menjelaskan bahwa dirinya hanya mengerjakan bagian bawah proyek dan tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Saya di sini cuma ngerjakan bawah dan tidak ada RAB, gimana saya bisa ada papan nama, papan nama itu dari bawah sampai atas," kata Salman.

Terkait Surat Perintah Kerja (SPK), Salman menyebut dirinya tidak menerimanya.

"Saya tidak dapat SPK, saya dapat proyek dari Pak Arya, saya pernah datang ke Pak Dandim dan sama Pak Dandim saya di arahkan langsung ke Pak Arya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan nilai pekerjaan yang dikerjakannya.

"Nilai projek saya senilai 285 juta, gimana saya pakai moleh kan saya juga butuh untung, saya proyeknya sipil saja sama bawah kalau bawah saya pakai molen."

Menanggapi hal tersebut, Ayik kembali menjelaskan bahwa total nilai proyek KMP tersebut mencapai Rp1,1 miliar yang bersumber dari Agrinas. Ia juga menyoroti adanya pembagian pekerjaan dalam proyek tersebut.

"Perlu ditegaskan ya, proyek tentang KMP ini totalnya 1.1 milyar ini dari agrinas tapi kenapa bisa di sub kan kepada mas Salman 285 juta akhirnya begini ngecornya manual papan nama gak ada," kata Ayik. (Usj)

Bogor, suarakpkcyber.com - Asosiasi Guru Ekonomi Syariah Indonesia (AGESI) kembali menggelar Seminar dan Musyawarah Besar (MUBES) ke-3 ,3 - 4 April 2026 di Universitas Tazkia ,Sentul Bogor ,yang diikuti oleh para pendidik dan praktisi ekonomi syariah dari berbagai daerah di Indonesia. Acara ini mengangkat tema penting, yaitu “Resiliensi Ekonomi Syariah Indonesia 2026: Transformasi Digital, Inklusi Keuangan, dan Perisai Moral Bangsa,” yang menjadi fokus utama dalam berbagai sesi diskusi dan presentasi.

Dalam seminar tersebut, Prof. Syafii Antonio, tokoh terkemuka di bidang ekonomi syariah, memberikan wejangan mendalam kepada para guru dan pendidik. Ia menekankan bahwa di era digital saat ini, transformasi teknologi harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat inklusi keuangan syariah, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

“Guru harus punya Ijtihad kontemporer bukan sekedar transfer ilmu lama, karena buku fiqh klasik tidak cukup menjawab realitas modern ,” ujar Prof. Syafii Antonio dalam menanggapi isu isu di kelas terkini

Narasumber Prof Syafii Antonio

Selain itu, seminar juga membahas pentingnya peran guru ekonomi syariah dalam membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas secara ekonomi, tetapi juga berakhlak mulia dan berintegritas. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga moral bangsa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi syariah di Indonesia.

MUBES ke-3 AGESI juga menjadi ajang evaluasi dan perencanaan strategis untuk pengembangan pendidikan ekonomi syariah ke depan, termasuk inovasi metode pengajaran dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar.

Pembina AGESI, Bapak Aqiful Khoir serta ibu Yuli Rahayu mewakili Ustad Asnan Purba sebagai Ketua Dewan Pembina AGESI menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya acara ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara para guru ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan digitalisasi. “Semoga AGESI terus menjadi garda terdepan dalam memperkuat pendidikan ekonomi syariah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kokoh dalam nilai moral dan etika,” ujarnya.

Selain itu, dalam MUBES ini juga terpilih Presiden baru AGESI, Bapak Endang Nugraha Putra, S.E.I, periode 2026-2028,yang diharapkan dapat membawa organisasi ini ke arah yang lebih maju dan inovatif dalam mendukung pengembangan pendidikan ekonomi syariah di Indonesia.

Presiden AGESI terpilih menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta dan berharap hasil seminar dan MUBES ini dapat memperkuat sinergi para guru ekonomi syariah dalam mendukung kemajuan ekonomi syariah nasional,dan juga Terimakasih kepada pengurus yang lama terutama kepada ibu Indah Presiden agesi periode 2023 -2025 atas dedikasinya untuk membesarkan organisasi ini.

Acara ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari para sponsor yang sangat berperan penting, yaitu Universitas Tazkia, Akirah, Bank Jakarta Syariah, KNEKS, Moria Fund, OJK, dan Mitra Edukasi Nusantara. AGESI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan demi suksesnya acara ini.

Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkokoh jaringan pendidik ekonomi syariah dan memperluas dampak positif pendidikan berbasis syariah di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global di tahun 2026. (Ihw)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Jalan Nasional yang menghubungkan Wilayah Kraton dan Kota Pasuruan kini tampak kotor dan bau menyengat. Kini mulai beralih fungsi menjadi pembuangan sampah liar, tepatnya pinggir jembatan Bendungan Kecamatan Kraton Pasuruan.

Menurut pantauan awak media selasa (07/04/2026) siang, sampah yang kini nampak menggunung dan meluber hingga beberapa sampah masuk ke sungai yang mengakibatkan bau menyengat menusuk hidung para pengendara yang melintas melewati ruas jalan tersebut.

Saat dikonfirmasi awak Media Muklisin kasi Fungsional pengendali dampak lingkungan hidup , Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pasuruan mengatakan bahwa keadaan ini akibat rendah nya kesadaran masyarakat dan kurang nya peran aktif Pemerintah Desa dalam menangani pengelolaan sampah.

" Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan serius dalam menangani masalah sampah, sampah itu bukan dari warga setempat melainkan warga yang melintasi jalan itu" ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan siap memberikan pendampingan bagi Desa yang berkomitmen membenahi masalah sampah agar tidak menimbulkan bau menyengat dan berdampak tidak sehat bagi lingkungan.

" Kalau mengenai sampah rumah tangga dari hulu sampai hilir saya rasa udah baik , sebaliknya jika di rumah tangga tidak ada pengelolaan sampah kedepan akan semakin sulit" ujarnya.

Sebelumnya pemerintah kabupaten Pasuruan Melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah memfasilitasi dengan menyediakan Konterer sampah di lokasi tersebut. Ketidak kooperatifnya pemerintah Desa Kontener tersebut ditarik kembali.

" Kontener sampah sudah kami berikan, namun akhirnya ditarik kembali karen a pemerintah Desa dan masyarakat tidak di pergunakan secara optimal" ujarnya.

Mukhlisin juga menekankan pentingnya kepedulian Kepala Desa untuk menginisiasi pengelolaan sampah secara mandiri salah satunya dengan membentuk pengolahan sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R) yang dapat dibiayai dari anggaran Desa setempat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Pasuruan, AKP Sunarti, bersama Kapolsek Purwodadi AKP Mochammad Yusuf dan dihadiri sejumlah korwil suporter, di antaranya perwakilan Aremania Nongkojajar, Gerbo Fanatif, Zona Terong, hingga Aremania Jalur Bromo.

Dalam pertemuan tersebut, kepolisian mendorong seluruh elemen suporter untuk bersatu dalam satu wadah komunikasi resmi guna memudahkan koordinasi dengan aparat keamanan.

“Kami mengimbau agar seluruh korwil bisa masuk dalam satu wadah, yakni Aremania Jalur Bromo, sehingga komunikasi dengan pihak keamanan lebih mudah dan terarah,” ujar AKP Sunarti.

Selain itu, pihak kepolisian juga menyoroti maraknya provokasi melalui media sosial yang kerap memicu konflik antar suporter, termasuk ajakan tawuran di lokasi tertentu.

“Media sosial sering dijadikan sarana provokasi. Ini yang harus kita antisipasi bersama agar tidak terjadi bentrokan yang merugikan semua pihak,” tegasnya.

AKP Sunarti juga mengungkapkan bahwa konflik di tingkat akar rumput tidak sepenuhnya terjadi antara suporter utama, melainkan kerap dipicu oleh kelompok atau sekutu suporter tertentu.

“Pada dasarnya akar rumput Aremania dan Bonek tidak selalu bermasalah. Namun ada kelompok tertentu yang mengatasnamakan suporter dan justru memicu konflik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, polisi juga memberikan sejumlah imbauan, di antaranya larangan mengonsumsi minuman keras dan narkoba saat menonton pertandingan, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, serta tidak mudah terprovokasi oleh kelompok lain, termasuk potensi gesekan dengan komunitas pencak silat.

Sementara itu, Kapolres Pasuruan, Harto Agung Cahyono, menegaskan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Kami berharap seluruh elemen suporter dapat menahan diri dan bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujarnya singkat.

Kegiatan koordinasi dan pembinaan tersebut berlangsung tertib, lancar, dan dalam situasi aman terkendali.(Usj)

Tersangka diamankan pada Senin (6/4/2026) usai menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih dua jam oleh penyidik. Setelah proses pemeriksaan selesai, penyidik memutuskan untuk langsung melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Purwosari, Dodik Waluyo, menjelaskan bahwa langkah penahanan diambil karena tersangka dinilai tidak kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan penyidik, tersangka S akhirnya dilakukan penahanan,” ujar Dodik kepada awak media.

Menurutnya, seluruh proses penanganan perkara tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penyidikan, kata dia, mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan yang mengatur tugas kepolisian.

Dodik juga menegaskan bahwa penetapan tersangka hingga penahanan terhadap Subhan tidak ada unsur kriminalisasi. Ia memastikan semua langkah hukum diambil berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan yang telah dikumpulkan penyidik.

“Tidak ada kriminalisasi dalam perkara ini. Jika tersangka merasa keberatan atas penetapan statusnya, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan praperadilan guna menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penanganan perkara tersebut kini telah dilimpahkan ke Polres Pasuruan. Seiring dengan itu, tersangka juga dipindahkan ke rumah tahanan milik Polres untuk menjalani proses hukum berikutnya.

“Kasus ini sudah diambil alih oleh Polres Pasuruan dan tersangka saat ini ditahan di sel tahanan Polres,” tambah Dodik.

Sementara itu, Kapolres Pasuruan Harto Agung Cahyono sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya akan menangani perkara tersebut secara objektif dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia memastikan tidak ada kepentingan tertentu dalam penanganan kasus tersebut. Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan diproses sesuai prosedur.

“Kasus ini akan diproses secara objektif dan sesuai aturan. Siapa pun yang terlibat tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” ujarnya.

Kasus ini sendiri bermula dari peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Selasa (27/1/2026) di kawasan Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Saat itu dua remaja, Firman dan Daniel, diduga menjadi korban kekerasan setelah menonton hiburan sound horeg di wilayah tersebut.

Dalam insiden tersebut, Firman yang merupakan warga Dusun Pakem, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam di bagian kaki kiri dan tangan. Luka yang dideritanya cukup parah hingga menyebabkan cacat permanen.

Peristiwa tersebut sempat memicu perhatian masyarakat karena korban masih berusia muda dan mengalami dampak fisik jangka panjang akibat aksi kekerasan tersebut. Saat ini proses hukum terhadap tersangka terus berjalan di Polres Pasuruan.(Usj/Red)

Kegiatan berlangsung sekitar pukul 11.30 WIB di rumah duka, Dusun Sobo RT 03/RW 06, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

Korban diketahui bernama Alfidia Arofah (26), perempuan, warga Dusun Sobo, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji. Korban ditemukan meninggal dunia pada pukul 03.00 WIB di jalur rel kereta api petak Porong–Bangil Km 40+900, tepatnya di wilayah Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji.

Korban meninggalkan seorang suami dan dua anak laki-laki yang masih berusia balita.

Kasat Binmas Polres Pasuruan, AKP Sunarti, menyampaikan bahwa kegiatan takziah ini merupakan bentuk empati sekaligus kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kami,” ujar AKP Sunarti.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, termasuk memberikan perhatian kepada individu yang berpotensi mengalami tekanan psikologis.

“Kami mengajak masyarakat untuk saling peduli dan segera melaporkan apabila ada warga yang membutuhkan pendampingan atau perhatian khusus,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat dan personel Polres Pasuruan, antara lain Kasat Samapta, Kasubbag Binkar Bag SDM, Kanit Bhabinkamtibmas, serta anggota Satbinmas.

Polres Pasuruan berharap kehadiran mereka dapat memberikan kekuatan bagi keluarga korban dalam menghadapi duka yang mendalam.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Rizky Sport Center sebagai sarana olahraga bagi para atlet dengan standar nasional mendapatkan apresiasi oleh pemkab Pasuruan dan  diresmikan langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. 

Bertempat di Dusun  Legupit Desa Karangrejo Kecamatan Gempol. Yang dihadiri oleh Bupati Pasuruan, Kapolres Pasuruan, Sekda Kabupaten Pasuruan, sekaligus pemilik Rizky Sport Center yakni H Rohmawan dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Wakil Ketua beserta beberapa Anggota DPRD, dan para undangan lainnya.

Tujuan berdirinya Rizky Sport Center di wilayah Pasuruan barat, sebagai penunjang kebutuhan para atlet-atlet untuk berlatih di lapangan yang sudah berstandar Nasional. Hal ini diharapkan dapat mencetak prestasi gemilang bagi kabupaten Pasuruan dalam hal olahraga.

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo saat peresmian menyampaikan bahwa Pemkab Pasuruan mengucapkan terima kasih atas berdirinya Rizky Sport Center. 

" Saya ucapkan banyak terimakasih kepada Rizky Sport Center yang menjadi sarana olahraga di cabor yang saat ini menjadi idola, ujar Bupati disela sela peresmian, sabtu (04/04/2026).

Mas Rusdi berharap Rizkqi Sport Center dapat bekerjasama dengan Pemkab Pasuruan dalam meningkatkan atlet-atlet berprestasi dengan dukungan lapangan berkualitas. 

" Semoga nanti bisa bekerjasama dalam pusat latihan atlet-atlet yang ada, terutama atlet-atlet berprestasi untuk nama Kabupaten Pasuruan,” harap Mas Rusdi.

Selain itu H Rohmawan Selaku pemilik Rizky Sport Center menjelaskan bahwa berdirinya Rizky Sport Center ini menjadi wadah para atlet atlet untuk berlatih lebih baik dengan fasilitas dan lapangan yang berstandar Nasional.

" Saya melihat olahraga di Pasuruan barat dan sekitarnya sangat minim, sehingga timbul inisiatif untuk membuka tempat olahraga yang disukai warga, yaitu bulutangkis dan padel" jelasnya. 

Beliau juga menyampaikan bahwa Rizky sport center sebagai pusat olahraga yang terbuka untuk bekerjasama dengan para atlet di Kabupaten Pasuruan untuk berlatih dan sebagai ajang mencari bibit atlet olahraga yang handal.

" Kami support Pemkab Pasuruan untuk mencari para atlet agar berlatih disini" tutupnya. (Usj)