Sorong Papua Barat Daya, Suarakpkcyber.com - Ketua Divisi Humas dan Publikasi Promedia Jurnalis Siber (PJS) Papua Barat daya Dedi angkat bicara soal tersangka Felix Wiliyanto terduga kasus kayu eksport ilegal yang dalam waktu dekat akan diagendakan menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di pengadilan Negeri Sorong, Jumat (13/02).

 Menurut Dedi tersangka tersebut harus diberikan hukuman lebih tinggi dari pada hukuman yang biasa dijalani oleh tersangka. 

"Kalau hanya 1-2 tahun sudah terbiasa oleh Felix karena sudah terbiasa. Tetapi kalau ditambah dengan kasus atau ditingkatkan lagi ke kasus Money Laundry atau TPPU pasti akan lebih tinggi hukumannya" pintanya sembari mengharapkan tuntutan Jaksa nanti lebih tinggi.

Lanjut Dedi, tersangka mengatakan kasus-kasus kayu ini sudah biasa dijalaninya. Bahkan dirinya sendiri baru menjalani pemeriksaan di Makasar dengan kasus yang sama.

Parahnya lagi beliau habiskan anggaran yang cukup besar atau banyak untuk kasusnya di Makasar.

" Saya baru diperiksa di Makasar dan balik ke Sorong ditahan lagi oleh Gakum"katanya sembari meniru bahasa Felix kepada wartawan.

Ia juga berharap agar kasus Felix bisa dinaikan ke kasus lainya seperti Money Laundry atau TPPU.

Karena di Jakarta atau daerah luar Papua sudah mencapai triliunan kalau berbicara persoalan kasus hutan atau ilegal loging.

" masa seorang Felix yang usahanya sampai ke nasional dan eksport ke luar negeri hanya 100-200 juta, kan tidak masuk akal seorang mafia kayu internasional"bebernya.

Ia kembali berpesan agar bisa segera ditindak lanjuti dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Pasuruan menggelar kegiatan rutin program Cooling System melalui istighotsyah dan pembinaan penyuluhan (binluh) harkamtibmas di SMPN 2 Beji, Jumat (13/2/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 06.30 hingga 07.45 WIB itu dipimpin KBO Binmas Iptu Bambang Hariyadi, S.Sos, dan diikuti sekitar 800 siswa bersama dewan guru. Acara diawali dengan istighotsyah di halaman sekolah, kemudian dilanjutkan penyuluhan di lapangan sekolah.

Kasat Binmas Polres Pasuruan, AKP Sunarti, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di lingkungan pelajar.

“Melalui program Cooling System ini, kami ingin meningkatkan kesadaran pelajar tentang bahaya narkoba, bullying, gengster, hingga tindak pidana kriminalitas. Pencegahan harus dimulai sejak usia sekolah,” ujar AKP Sunarti, S.H, M.H

Dalam penyuluhan tersebut, petugas menyampaikan sejumlah materi, antara lain sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pencegahan bullying, larangan merokok, serta imbauan agar pelajar tidak terlibat gengster, perkelahian antar pelajar, maupun tindak pidana lainnya.

AKP Sunarti menegaskan bahwa pembinaan karakter menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut.

“Kami mengajak para siswa untuk berani berkata tidak pada narkoba, tidak menjadi pelaku bullying, dan tidak mudah terpengaruh ajakan negatif. Pelajar harus fokus belajar dan menyiapkan masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab antara siswa dan petugas sebagai bentuk pendekatan humanis kepolisian kepada generasi muda.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan pihak sekolah dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

“Kami berkomitmen hadir di tengah pelajar untuk memberikan edukasi dan perlindungan. Sinergi antara polisi, sekolah, dan orang tua sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Menurutnya, pendekatan persuasif dan pembinaan sejak dini merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan bertanggung jawab.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau tertib dan kondusif. Polres Pasuruan berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Pasuruan yang aman dan damai. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com -  Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan anggaran sebesar Rp 15,2 miliar untuk mengatasi krisis sampah di 4 Kecamatan. 

Kecamatan tersebut terdiri dari wilayah Kecamatan Tosari, Lekok, Puspo dan Bangil diusulkan untuk menambah armada mesin insinerator langkah ini merupakan kelanjutan dari program serupa tahun lalu guna menciptakan tata kelola yang lebih mandiri, Kamis (12/02/2026).

Dengan perancangan strategis baru Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui DLH dalam menanggulangi volume sampah yang semakin meningkat baik dipemukiman kota maupun desa.

Proyek ini melibatkan pengadaan teknologi pembakar sampah modern guna memastikan limbah dikelola secara tuntas di setiap Kecamatan dengan insinerator.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan (DLH) Nur Kholis mengatakan bahwa dengan penambahan alat tersebut sebagai upaya untuk menekan biaya operasional dalam menanggulangi sampah.

"Kami ingin memotong rantai pengangkatan sampah jarak jauh agar beban TPA bisa ditekan sedemikian rupa dan biaya operasional lebih efisien" ujarnya.

Nur Kholis menambahkan penentuan lokasi penempatan alat pembakar sampah ini didasarkan pada tingginya produksi limbah sampah harian serta pertimbangan geografis yang sulit menjangkau TPA pusat.

Tim Tekhnik saat ini masih melakukan kajian mendalam agar titik koordinasi mesin nantinya tidak berdampak negatif terhadap kenyamanan lingkungan pemukiman warga sekitar.

" Tekhnologi yang diusung dalam program ini diklaim ramah lingkungan dengan menerapkan standar zero waste untuk meminimalkan sisa residu pembakaran Pemerintah Daerah optimis bahwa dengan adanya fasilitas ini pencemaran lingkungan bisa teratasi" tambah Nur Kholis. (Usj)

"Pajak restoran itu adalah uang rakyat atau konsumen yang dititipkan melalui pengusaha untuk disetorkan ke pemerintah daerah. Jadi, jika ada wajib pajak yang sengaja tidak menyetorkannya, sudah selayaknya diberikan sanksi tegas hingga penutupan usaha," tegas Ismail Makky.

Audiensi tersebut menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024. Meski meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ditemukan catatan serius mengenai pengelolaan pendapatan pajak yang belum sesuai ketentuan.

Ismail Makky mengungkapkan adanya potensi kehilangan pendapatan daerah dari sektor makanan dan minuman yang tidak dilaporkan sekurang-kurangnya sebesar Rp218.974.987. Berdasarkan data BPK, terdapat perbedaan signifikan antara data pada alat perekam transaksi dengan database wajib pajak.

"Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan antara lain kehilangan potensi pendapatan atas PBJT- Makanan dan/atau Minuman yang tidak dilaporkan minimal sebesar Rp218.974.987,00. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan membandingkan antara data penerimaan pada alat perekam transaksi, nilai pembayaran pajak pada SPTPD, dan database Wajib Pajak diketahui adanya kekurangan penerimaan pada dua Wajib Pajak sebesar Rp420.288.505,73. Dikutip dari temuan BPK ada perbedaan data antara nilai pajak yang terbayar dengan nilai pajak pada alat perekam, yaitu adanya selisih lebih pada Mie Gc sebesar Rp36.665.869,00 dan selisih kurang, pada Ayam Nl sebesar Rp11.747.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan dengan meminta database Wajib Pajak dan membandingkannya dengan nilai pembayaran pajak selama Tahun 2024," jelasnya.

"Hasil perbandingan menunjukkan adanya kurang bayar pada dua wajib pajak besar, yakni Mie Gc dan Ayam Nl, dengan rincian masing-masing sebesar Rp132.556.332 dan Rp287.732.173. Selain itu, terdapat indikasi wajib pajak lain seperti Dialogie, Lalapan Eb, dan Wizz M yang diduga tidak melaporkan seluruh penerimaannya," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapenda Kota Pasuruan, Njoman Swasti, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret melalui implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. Salah satunya adalah dengan mempererat kerja sama dengan pihak Kejaksaan untuk menghadapi wajib pajak yang tidak kooperatif.

"Kami memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan untuk menindak wajib pajak yang bandel. Banyak yang sudah dipanggil dan berjanji bayar, tapi realisasinya nol. Biasanya, setelah dipanggil oleh Kejaksaan, barulah mereka mulai melunasi tunggakannya, seperti yang terjadi pada masa pajak 2025 lalu," jelas Njoman.

Selain sektor restoran, Bapenda juga tengah menggencarkan penertiban sektor reklame dengan menggandeng Satpol PP sebagai penegak Perda dan DPMPTSP terkait perizinan. Koordinasi lintas instansi ini diharapkan mampu meminimalisir kebocoran pendapatan daerah dan memastikan seluruh wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com– Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasuruan meluncurkan inovasi bertajuk WAKJOLMAS (Warung Ojol Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Pasuruan, pada Rabu (11/2/2026).

Inovasi ini sebagai upaya mempercepat respons penanganan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) melalui kolaborasi dengan pengemudi ojek online (ojol).

WAKJOLMAS dirancang sebagai wadah komunikasi dua arah antara kepolisian dan komunitas ojol yang memiliki mobilitas tinggi di jalan raya. Para pengemudi ojol diharapkan dapat menjadi mitra strategis Polri sebagai “mata dan telinga” di lapangan dalam melaporkan kejadian seperti kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, hingga titik kemacetan.

Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Derie Fradesca, mengatakan inovasi ini bertujuan memangkas waktu respons petugas terhadap berbagai insiden di jalan.

“Melalui WAKJOLMAS, kami membangun komunikasi yang lebih intensif dengan rekan-rekan ojol. Informasi yang cepat dan akurat dari mereka sangat membantu agar penanganan di lapangan bisa dilakukan secara tepat dan segera,” ujar AKP Derie.

Ia menambahkan, keberadaan WAKJOLMAS bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi juga menjadi pusat koordinasi informal untuk memperkuat deteksi dini potensi gangguan Kamseltibcarlantas.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, turut memberikan apresiasi atas inovasi tersebut. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci terciptanya keamanan dan ketertiban berlalu lintas.

“Kami ingin membangun budaya saling peduli di jalan raya. WAKJOLMAS adalah bentuk nyata kolaborasi Polri dan masyarakat dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Partisipasi aktif rekan-rekan ojol akan mempercepat respons kami dalam menangani setiap kejadian,” tegas AKBP Harto Agung Cahyono.

Sementara itu, implementasi program di lapangan dikoordinasikan oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasuruan, Aipda Arifian Miftahul Firdaus. Sebagai langkah awal, warung pertama yang menjadi markas WAKJOLMAS dibuka di lokasi strategis, yakni di dekat Simpang 4 Kancilmas, Bangil.

Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu titik dengan mobilitas tinggi di wilayah Bangil, sehingga memudahkan koordinasi antara petugas dan komunitas ojol serta mempercepat distribusi informasi kepada kepolisian. (Usj)

Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, serta dihadiri Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudho Uly, Sekda Yudha Triwidya Sasongko, dan sejumlah pimpinan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menegaskan bahwa momentum Ramadhan dan Idul Fitri kerap diikuti peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi memicu kenaikan harga. Oleh karena itu, seluruh unsur TPID diminta memperkuat sinergi dan mengambil langkah konkret agar situasi tetap terkendali.

Ia menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pasokan pangan melalui peningkatan produksi, dukungan pembiayaan sektor pertanian, serta penguatan distribusi antarwilayah agar tidak terjadi kelangkaan barang di pasar.

“Distribusi harus lancar dan terkoordinasi dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan,” ujarnya.

Selain memastikan ketersediaan barang, pemerintah daerah juga berupaya menjaga stabilitas harga dengan memperkuat koordinasi kebijakan, meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, serta melakukan berbagai intervensi pasar bila diperlukan.

Langkah-langkah yang disiapkan antara lain pelaksanaan operasi pasar, penyelenggaraan pasar murah, hingga pemantauan harga secara berkala di sejumlah titik guna menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga selama periode hari besar keagamaan.

Sementara itu, Sekda Yudha mengungkapkan bahwa kondisi harga pangan di Kabupaten Pasuruan pada awal tahun 2026 justru menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga pekan pertama Februari, daerah ini mengalami deflasi selama lima minggu berturut-turut.

Penurunan harga terutama terjadi pada komoditas pangan seperti cabai, beras, bawang merah, dan telur ayam ras. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh musim panen yang masih berlangsung di berbagai wilayah sentra produksi sehingga pasokan melimpah di pasaran.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Pasuruan optimistis stabilitas harga dapat terus dipertahankan hingga Lebaran. Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat mampu menjaga keseimbangan pasar sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi semua kalangan.(Usj)

Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas serta memperkenalkan tugas Polri kepada anak-anak sejak usia dini.

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak mendapatkan berbagai edukasi, mulai dari pengenalan rambu-rambu lalu lintas, simulasi edukasi kebencanaan, hingga pengenalan fungsi dan tugas kepolisian. Selain itu, peserta juga diajak berkeliling Markas Polres Pasuruan, mengenal anjing pelacak, serta melihat secara langsung mobil tangki air milik BPBD Kabupaten Pasuruan.

Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Derie Fradesca, S.T.K., S.I.K., M.H., mengatakan kegiatan Polsanak merupakan bagian dari upaya membangun budaya tertib dan disiplin sejak dini.

“Melalui Polsanak, kami ingin menanamkan pemahaman tentang keselamatan, disiplin, dan kedekatan anak-anak dengan Polri agar tumbuh rasa percaya serta kesadaran hukum sejak usia dini,” ujarnya.

Kegiatan ini melibatkan Ps. Kanit Kamsel, anggota Kamsel, Polwan Lantas, serta BPBD Kabupaten Pasuruan. Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan mendapat antusiasme dari para peserta.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Polsanak adalah langkah strategis untuk membangun karakter generasi muda yang sadar hukum, peduli keselamatan, dan memiliki kedekatan positif dengan institusi Polri,” tegasnya.

Polres Pasuruan berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan edukatif dan humanis sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membentuk generasi muda yang tertib, disiplin, dan berkarakter.(Usj)

Isu tersebut mengemuka dalam audiensi antara FORMAT dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/2/2026). Ketua FORMAT, Ismail Makky, memaparkan bahwa kekurangan penerimaan daerah diduga terjadi di sejumlah sektor pajak strategis.

Rinciannya meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman yang nilainya mencapai lebih dari Rp1,4 miliar, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekitar Rp1,11 miliar, serta Pajak Reklame yang diperkirakan ratusan juta rupiah.

Menurut Makky, persoalan utama terletak pada basis data wajib pajak yang belum tertata akurat dan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Kondisi ini membuka ruang kesalahan input, negosiasi manual, hingga potensi manipulasi nilai pajak.

“Ketika sistem belum sepenuhnya digital dan masih memberi ruang diskresi besar kepada petugas, maka potensi penyimpangan sangat mungkin terjadi. Ini yang harus segera ditutup celahnya,” tegasnya.

FORMAT juga menilai implementasi digitalisasi pajak daerah belum berjalan optimal. Sistem yang seharusnya mampu mengontrol transaksi dan pelaporan secara real time masih belum digunakan secara menyeluruh, sehingga pengawasan dinilai belum maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, Ir. Lilik Widji Asri, M.MA, menjelaskan bahwa temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.

Ia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah melakukan langkah penagihan kepada pihak-pihak terkait.

“Dari total temuan sekitar Rp2,8 miliar, hingga saat ini kurang lebih Rp900 juta sudah dikembalikan ke kas daerah, atau sekitar 30 persen. Proses penagihan masih terus berjalan,” jelas Lilik.

Sebagai bentuk pembenahan, Bapenda kini mulai memperkuat sistem digital layanan pajak melalui penerapan E-Billing dan E-PPB untuk meminimalkan interaksi manual. Selain itu, pengamanan server dan pengelolaan database telah dialihkan di bawah pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna meningkatkan transparansi dan mencegah perubahan data tanpa jejak.

Meski demikian, FORMAT meminta agar perbaikan tidak berhenti pada aspek teknis semata, tetapi juga menyentuh tata kelola dan pengawasan internal agar kejadian serupa tidak berulang.

“Ini uang rakyat. Setiap rupiah yang tidak tertagih adalah kerugian bagi pembangunan daerah. Reformasi sistem harus dilakukan menyeluruh, bukan tambal sulam,” pungkas Makky.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa modernisasi sistem pajak daerah tidak hanya soal teknologi, tetapi juga komitmen integritas dan akuntabilitas dalam menjaga pendapatan daerah agar benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat.(Usj/Adf)

Acara bertema “PERS Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, AJPB Bersinergi” ini menegaskan peran sentral pers sebagai pilar demokrasi dan mitra pembangunan.

Acara yang dipandu langsung oleh Ketua AJPB, Henry Sulfianto yang akrab disapa Ki Demang menghadirkan sejumlah tokoh kunci. Turut hadir Ketua PWI Kabupaten Pasuruan, Ziaul Haq, serta Kapolres Pasuruan yang diwakili oleh Kasie Humas, Iptu Joko Suseno. 

Kehadiran mereka di tengah seluruh anggota AJPB dan jurnalis senior Pasuruan memperlihatkan eratnya hubungan antara insan pers dan institusi penegak hukum.

Dalam sambutannya, Henry Sulfianto menekankan makna HPN sebagai momentum refleksi dan berbagi. 

“Di hari yang berbahagia ini, kami ingin berbagi dan memperkuat sinergi. Kehadiran perwakilan Polres Pasuruan dan seluruh rekan jurnalis, baik dari media lokal maupun nasional yang kami sebut ‘internasional’ sebagai tanda kebanggaan, adalah bukti komitmen kita bersama. 

Fokus kita, lanjut Ki Demang, ke depan adalah bagaimana pers bisa turut mendidik dan menginspirasi generasi muda sejak dini,” ujarnya dengan semangat.

Sinergi antara pers dan kepolisian menjadi sorotan utama. Iptu Joko Suseno, mewakili Kapolres, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers Pasuruan. 

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Polres Pasuruan, kami berterima kasih atas sinergi dan kerja sama yang telah dibangun dengan baik selama ini,"paparnya.

Ia juga menambahkan, di momentum HPN ini, mari kita terus jaga kemitraan ini. Semoga kolaborasi ini dapat semakin memperkuat keberdayaan pers dan kontribusinya untuk kemajuan Pasuruan dan Indonesia,” kata Iptu Joko Suseno.

Acara peringatan HPN 2026 ini tidak hanya seremonial, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi dan refleksi bagi jurnalis Pasuruan. 

Dengan semangat “Pers Sehat”, AJPB berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi jurnalistik yang berkualitas, independen, dan mendorong terwujudnya ekonomi yang berdaulat serta bangsa yang kuat. 

Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Polri, diharapkan dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(Adf)

Pasuruan, suarakpkcyber.com  - SMKN 2 Sukorejo menjalin kolaborasi dengan Polres Pasuruan melalui kegiatan Police Goes To School yang berlangsung khidmat pada upacara bendera, Senin (9/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kasatbinmas Polres Pasuruan, AKP Sunarti, beserta jajaran. Dalam kesempatan itu, AKP Sunarti bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) di hadapan ratusan siswa-siswi dan para guru SMKN 2 Sukorejo.

Dalam amanatnya, AKP Sunarti menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan ruang dan waktu kepada Polres Pasuruan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para pelajar.

Ia menekankan pentingnya menanamkan etika, tata krama, serta disiplin sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.

“Jaga kekompakan antarsesama pelajar dan jangan sampai terjadi perundungan. Gunakan media sosial secara bijak, perkuat diri dengan nilai-nilai keagamaan, serta jauhi pergaulan dan kegiatan negatif seperti penyalahgunaan narkoba,” tegas AKP Sunarti.

Mantan KBO Reskrim Polres Pasuruan itu juga mengingatkan agar para siswa tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang tidak bertanggung jawab, karena dapat merugikan diri sendiri, keluarga, hingga bangsa dan negara.

Selain itu, ia mengimbau para pelajar untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara serta menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

“Dengan kedisiplinan dan kepatuhan hukum, kita bisa bersama-sama menjaga Pasuruan tetap aman, damai, dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono melalui keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan Police Goes To School merupakan bentuk komitmen Polri dalam membangun karakter generasi muda.

“Pelajar adalah aset bangsa. Kami ingin hadir lebih dekat dengan dunia pendidikan agar adik-adik pelajar memiliki pemahaman hukum, disiplin, serta karakter kebangsaan yang kuat sejak dini,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Ia juga berharap sinergi antara kepolisian dan sekolah dapat terus berlanjut demi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari pengaruh negatif.

Di sisi lain, Kepala SMKN 2 Sukorejo, Buwani, menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara sekolah dan Polres Pasuruan dalam kegiatan tersebut.

“Kami berharap kerja sama seperti ini bisa terus berlanjut. Apa yang disampaikan oleh Ibu Kasatbinmas menjadi bekal penting bagi siswa-siswi kami,” ungkap Buwani.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Polres Pasuruan terhadap dunia pendidikan, khususnya di SMKN 2 Sukorejo.

Upacara bendera yang dirangkaikan dengan kegiatan Police Goes To School tersebut berlangsung tertib, lancar, dan penuh khidmat. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com,– Sidang perkara perusakan Makam Winongan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bangil, Senin (9/2/2026). Sidang yang telah memasuki agenda ke-10 ini berfokus pada pembacaan persepsi dari dua terdakwa, yakni Gus Tom dan Gus Puja.

Dalam persidangan tersebut, masing-masing terdakwa menyampaikan pengakuan atas peran yang mereka lakukan dalam peristiwa perusakan makam yang sempat menghebohkan masyarakat Pasuruan.

Terdakwa pertama, Gus Tom, mengakui turut membantu aksi perusakan makam, meski menurutnya dilakukan dalam skala terbatas. Di hadapan majelis hakim, ia menjelaskan bahwa awalnya datang ke lokasi karena menerima undangan tahlilan dan istighotsah kubro di masjid dari Gus Kodari, yang diketahui sebagai orang dekat Gus Huda.

Namun, saat Gus Tom tiba di lokasi, kegiatan tahlilan tersebut telah selesai. Situasi mulai memanas ketika Gus Huda kemudian menyuruhnya menuju ke bagian belakang masjid. Di lokasi itu, Gus Tom melihat sejumlah orang tengah membongkar makam yang kondisinya sudah dalam keadaan rusak dan porak-poranda.

“Melihat kondisi tersebut, saya sempat membantu mendorong tiang makam menggunakan besi bekas pintu sebanyak tiga kali, tapi tidak sampai roboh. Setelah itu saya kembali ke masjid,” ujar Gus Tom dalam persidangan.

Sementara itu, terdakwa kedua, Gus Puja, juga mengakui keterlibatannya dalam kejadian tersebut. Ia menyampaikan bahwa dirinya ikut melakukan orasi bersama Kepala Desa dan Gus Huda di hadapan massa.

Dalam orasi itu, kata Gus Puja, terdapat dua orang yang menggunakan pengeras suara, yakni Gus Huda dan Gus Son. Situasi semakin tak terkendali setelah Kepala Desa menyampaikan bahwa makam tersebut tidak memiliki izin, dan izin yang ada hanya untuk pembangunan jalan.

“Setelah itu massa sudah tidak bisa dibendung. Mereka naik ke genteng sambil menyanyikan yel-yel ‘bongkar… bongkar…’. Saya juga ikut membantu membongkar,” ungkap Gus Puja.

Di sisi lain, kuasa hukum Gus Tom, Ainun Na’im, menegaskan bahwa kliennya telah bersikap kooperatif dan secara terbuka mengakui kesalahannya selama proses hukum berlangsung. Ia menilai bahwa tindakan Gus Tom dilakukan karena mengikuti perintah pihak lain, tanpa adanya niat jahat secara pribadi.

“Ada beberapa hal yang kami harapkan menjadi pertimbangan majelis hakim, di antaranya usia klien kami yang masih muda, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, serta sikap kooperatif selama persidangan,” ujar Ainun Na’im.

Sidang kasus Makam Winongan dijadwalkan akan berlanjut dengan agenda berikutnya sesuai dengan tahapan persidangan yang ditetapkan majelis hakim PN Bangil.(Usj)