Kudus, suarakpkcyber.com – Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) menggelar silaturahmi bersama BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Kudus sebagai langkah awal membangun kolaborasi dalam berbagai program sosial dan kemanusiaan.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan ini menjadi wadah untuk mempererat ukhuwah sekaligus membahas peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua IMADE Kudus, Khikmatul Urfiyah, menyampaikan harapannya agar silaturahmi ini menjadi awal dari sinergi yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antara organisasi mahasiswa dan lembaga amil zakat memiliki potensi besar dalam menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua BMH Kudus, Eko Kusniyanto, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa BMH Kudus selalu terbuka untuk menjalin kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, dalam upaya memperluas manfaat program sosial, pendidikan, dakwah, dan kemanusiaan.

Melalui silaturahmi ini, IMADE dan BMH Kudus berkomitmen untuk membangun sinergi yang kuat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta aksi kemanusiaan. Diharapkan kerja sama ini dapat menjadi langkah nyata dalam menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di wilayah Demak dan sekitarnya. (Ihw)

Pasuruan,suarakpkcyber.com,– Polemik yang terjadi di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (UNUBA) terus menjadi perhatian mahasiswa. Untuk memperoleh kepastian hukum terkait persoalan internal yayasan yang menaungi kampus, sejumlah mahasiswa menggandeng DPC PERADI Bangil melakukan langkah klarifikasi kepada berbagai pihak.

Pada Sabtu (27/6/2026), rombongan mahasiswa bersama pengurus DPC PERADI Bangil mendatangi kediaman Gus Najib di Desa Banggle, Kabupaten Pasuruan. Pertemuan tersebut bertujuan meminta penjelasan sekaligus menerima dokumen legalitas yayasan sebagai bahan kajian.

Sekretaris DPC PERADI Bangil, Ratno, mengatakan pihaknya menerima seluruh dokumen yang diserahkan oleh pembina yayasan. Dokumen tersebut selanjutnya akan dipelajari secara menyeluruh sebagai bagian dari proses pendampingan hukum terhadap mahasiswa.

“Kami menerima seluruh berkas yang diberikan pembina yayasan. Dokumen-dokumen tersebut akan kami kaji dan pelajari terlebih dahulu. Secara umum, berkas yang disampaikan telah sesuai dengan tatanan yayasan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Ratno.

Ia menegaskan, proses pendampingan tidak berhenti pada pengumpulan dokumen dari satu pihak saja. PERADI juga akan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak lain yang terlibat agar memperoleh informasi yang lengkap, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Setelah ini kami akan melakukan konfirmasi kepada pihak lainnya. Tujuannya agar kami mendapatkan gambaran yang utuh mengenai persoalan yang sedang terjadi,” katanya.

Ratno menambahkan, DPC PERADI Bangil tidak berada dalam posisi mencampuri konflik internal yayasan. Fokus organisasi advokat tersebut adalah memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswa agar hak-haknya tetap terlindungi selama polemik berlangsung.

“Kami tidak ingin ikut campur dalam konflik internal yayasan. Tugas kami adalah mendampingi mahasiswa agar memperoleh kepastian hukum, sehingga hak-hak mereka, termasuk terkait keberlangsungan pendidikan dan pengakuan hasil studinya, tetap terlindungi,” tegasnya.

Sementara itu, Gus Najib menyatakan terbuka untuk menyelesaikan persoalan melalui jalan damai. Menurutnya, penyelesaian secara musyawarah merupakan langkah terbaik demi menjaga kepentingan semua pihak, khususnya mahasiswa.

“Saya siap islah kapan pun dan di mana pun,” ujar Gus Najib.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk membantu mahasiswa agar tidak dirugikan akibat polemik yang terjadi. Menurutnya, apabila legalitas yang dimiliki pihaknya menjadi dasar penyelesaian, maka mahasiswa tidak perlu khawatir terhadap keabsahan ijazah mereka.

“Terkait mahasiswa, kami siap membantu apa pun yang dibutuhkan. Jika legalitas yang kami miliki dipercaya, maka tidak perlu khawatir mengenai keabsahan ijazah. Kami siap menandatangani segala sesuatu yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Gus Najib.

Hingga berita ini ditulis, proses klarifikasi masih terus berlangsung. DPC PERADI Bangil menyatakan akan menemui pihak-pihak lain yang berkaitan dengan polemik tersebut sebelum menyampaikan hasil kajian maupun pendapat hukumnya. Dengan demikian, informasi yang diperoleh diharapkan tetap berimbang dan memberikan kepastian bagi seluruh mahasiswa UNUBA.(Usj/Adf)

Kepala DCKTR Kabupaten Pasuruan, Eko Bagus, menjelaskan bahwa lima proyek yang telah selesai dikerjakan meliputi rehabilitasi Kantor Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil dengan anggaran sekitar Rp398 juta, rehabilitasi Kantor Kecamatan Pandaan sebesar Rp247 juta, rehabilitasi Kantor Kecamatan Purwosari senilai Rp247 juta, pemeliharaan Gedung Dispora dan Pramuka dengan anggaran Rp397 juta, serta pembangunan toilet dan tempat wudhu Masjid Maslahat di lingkungan Kompleks Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan nilai sekitar Rp216 juta.

Menurut Eko, seluruh pekerjaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas bangunan sekaligus meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

“Tahun ini terdapat sembilan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hingga saat ini, lima kegiatan telah direalisasikan sesuai perencanaan,” ujar Eko saat ditemui, Selasa (23/6/2026).

Sementara itu, empat kegiatan lainnya belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu arahan dari Bupati Pasuruan menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran.

“Untuk pekerjaan yang belum berjalan, kami masih menunggu instruksi dari Bupati. Apabila nantinya ada arahan untuk dilanjutkan, pelaksanaan akan kami mulai sekitar bulan Agustus,” jelasnya.

Empat kegiatan yang masih menunggu kepastian tersebut meliputi rehabilitasi Pendopo Kabupaten Pasuruan, pemeliharaan Gedung KB, pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Imigrasi, serta penataan site plan Rumah Dinas Bupati.

Secara keseluruhan, DCKTR Kabupaten Pasuruan mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung program rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pemerintah.

Eko berharap program tersebut dapat meningkatkan kelayakan infrastruktur perkantoran, memperkuat efektivitas kerja perangkat daerah, serta memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

“Melalui rehabilitasi dan pemeliharaan ini, kami ingin memastikan fasilitas pemerintahan tetap layak digunakan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com– Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Pasuruan menggelar kegiatan Fun Bike di Lapangan Sarja Arya Racana Polres Pasuruan, Jumat (26/6/2026).

Fun bike ini diberi tajuk "Gowes Sehat Ulama dan Umarah Bersama Masyarakat Kabupaten Pasuruan" Kegiatan yang diikuti sekitar 260 peserta tersebut berlangsung meriah dan tertib hingga selesai.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Pasuruan.

"Tema kegiatan hari ini adalah Gowes Sehat Ulama dan Umarah Bersama Masyarakat Kabupaten Pasuruan. Harapan kami, bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang guyub dan kompak," ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban sebagai modal utama pembangunan daerah.

"Mari kita wujudkan Kabupaten Pasuruan yang aman dan kondusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan," tambahnya.

Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Pasuruan H.M. Shobih Asrori, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan Wahyu Iswari, pimpinan Pondok Pesantren Dalwa Habib Zein bin Hasan Baharun dan Habib Segaf bin Hasan Baharun, Wakapolres Pasuruan Kompol Andy Purnomo, Kasdim 0819 Mayor Inf Sugiarto, perwakilan Yonkav 8 Tank, pejabat utama Polres Pasuruan, serta para kapolsek jajaran.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan peserta dan salat Ashar berjamaah. Setelah sambutan dan doa bersama, rombongan diberangkatkan langsung oleh Kapolres Pasuruan pada pukul 16.00 WIB.

Peserta menempuh rute sepanjang kurang lebih 12 kilometer, dimulai dari Mapolres Pasuruan menuju Pegadaian Bangil, Simpang Empat Kancil Mas, Simpang Empat Kalianyar, Simpang Empat Kalirejo, Kantor Perikanan, Simpang Tiga Okabawes, dan berakhir di Pondok Pesantren Dalwa sebagai titik finis.

Setelah seluruh peserta tiba di lokasi finis, kegiatan dilanjutkan dengan salat Magrib berjamaah, hiburan, pengundian doorprize, doa bersama, dan penutupan.

Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat komunikasi, silaturahmi, serta kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung keamanan, persatuan, serta pembangunan di Kabupaten Pasuruan. (Usj)

Kegiatan yang diinisiasi Seksi Humas Polres Pasuruan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus forum diskusi antara kepolisian dan insan pers dalam membangun komunikasi yang lebih erat.

Selain memperkuat koordinasi, pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai masukan dari awak media guna mendukung peningkatan kinerja Polri, khususnya di bidang penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Acara dihadiri Kasi Humas Polres Pasuruan, Joko Suseno, bersama sejumlah wartawan dari berbagai media yang menjadi mitra Polres Pasuruan dalam pemberitaan.

Dalam forum tersebut dibahas pentingnya membangun kolaborasi yang baik dalam publikasi kegiatan kepolisian, mulai dari realisasi pemberitaan hingga amplifikasi informasi positif kepada masyarakat. 

Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, berimbang, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Kasi Humas Polres Pasuruan, Joko Suseno, menjelaskan bahwa PIRAMIDA merupakan singkatan dari Ngopi Bersama Awak Media, sebuah program yang bertujuan mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan insan pers.

"PIRAMIDA adalah singkatan dari Ngopi Bersama Awak Media. Melalui forum ini kami ingin memperkuat komunikasi, menerima saran dan masukan dari rekan-rekan media, serta membangun sinergi yang semakin baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat," ujar Joko Suseno.

Ia menambahkan, media memiliki peran penting sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang edukatif, menangkal penyebaran hoaks, serta mengedukasi masyarakat mengenai berbagai program dan pelayanan kepolisian. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan hubungan yang harmonis perlu terus dijaga.

Sementara itu, salah satu wartawan yang hadir mengapresiasi inisiatif Polres Pasuruan menggelar forum diskusi bersama media. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi ruang yang positif untuk membangun komunikasi dua arah.

"Forum seperti ini sangat baik karena kami bisa berdiskusi secara langsung, menyampaikan masukan, sekaligus memperkuat koordinasi agar informasi yang diterima masyarakat semakin berkualitas," ujar salah satu wartawan yang hadir.

Kegiatan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT Ke-80 Bhayangkara, PIRAMIDA diharapkan dapat terus menjadi agenda rutin sebagai upaya memperkuat kemitraan antara Polres Pasuruan dan awak media demi menghadirkan informasi yang kredibel, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.(Adf)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Roadshow Pendampingan Sertifikasi Halal kini berada di Pasar Pandaan. Para pedagang IKM dan UMKM sekitar Pandaan dengan antusias dan sadar mengenai Sertifikasi Produk Halal di sekitar pasar Pandaan.

Mereka berbondong-bondong mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal produksi. Antusiasme warga Pandaan dan sekitarnya wajib menuai acungan jempol.

Harianto salah satu produsen UMKM produk Kopi dari Leduk Prigen turut antusias dari pagi mengantri untuk mendapatkan logo halal di produk kopi buatannya. 

" Saya sangat senang sekali dengan adanya sertifikat halal secara gratis, mudah-mudahan produk kopi saya yang baru saya rintis ini bisa maju dan disukai konsumen" ujarnya optimis. Rabu (24/06/2026).

Dikesempatan yang sama kepala pasar Pandaan Sudarmaji menyambut hangat dan bersyukur dengan program Roadshow Pendampingan Sertifikat Halal secara cuma-cuma.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah Daerah melalui Diskoperindag dengan adanya sertifikasi produk halal ini apalagi pengurusannya gratis" ungkapnya.

Selain itu Sudarmaji juga menghimbau kepada seluruh UMKM agar segera mendaftarkan diri guna mendapatkan sertifikat halal karena program tersebut harus dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan kepercayaan pada konsumen dan agar produksi lebih meningkat.

" ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh UMKM dan IKM untuk daya saing dan memberikan kepercayaan pembeli sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya dan omzetnya meningkat" himbaunya.

Selain itu Sudarmaji juga berharap dengan adanya sertifikasi produk Halal ini dapat membantu para UMKM dan IKM sekitar Pandaan untuk bisa naik kelas dan sejahtera dapat bersaing dengan produk-produk lainnya di pasaean

" saya berharap UMKM kita bisa terbantu dengan adanya sertifikasi halal, serta UMKM dapat maju dan sejahtera." Tutupnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com– Dalam rangka mendukung Implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan, personel Polsek Prigen bersama kelompok tani melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembersihan lahan pertanian padi di wilayah Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Selasa (24/6/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin oleh Bhabinkamtibmas Polsek Prigen dengan melibatkan Aipda Faisol dan Brigadir Fatkhur Arif R. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program 2 Pemanfaatan Lahan Produktif pada desa dan kelurahan nonpercontohan yang terus didorong guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Dalam pelaksanaannya, personel Bhabinkamtibmas melakukan pemantauan terhadap kondisi tanaman padi yang berada di lahan pertanian Kelurahan Pecalukan. Selain itu, petugas juga turun langsung ke lapangan bersama para petani untuk melakukan pembersihan area tanam dari gulma dan tanaman pengganggu yang dapat memengaruhi pertumbuhan padi.

Kapolsek Prigen AKP Mulyono, S.Sos., M.H. menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Melalui pendampingan dan pemantauan yang dilakukan secara rutin, diharapkan para petani semakin termotivasi dalam mengelola lahan pertaniannya.

Menurutnya, sinergi antara Polri dan masyarakat, khususnya kelompok tani, menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Dengan perawatan lahan yang baik dan pengelolaan yang optimal, hasil panen padi diharapkan dapat meningkat sehingga mampu mendukung kebutuhan pangan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat sambutan positif dari para petani yang hadir. Mereka berharap pendampingan dari Polri dapat terus dilakukan guna mendorong keberhasilan sektor pertanian di wilayah Kecamatan Prigen. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Kawasan Apollo Gempol menjadi pusat perhatian pemerintah Kabupaten Pasuruan, dimana kawasan tersebut akan di rehabilitasi menjadi Kawasan Hijau Terbuka. 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Bundaran Apollo Gempol perlu dipahami sebagai upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta menciptakan wajah kawasan yang lebih tertata. Namun demikian, penertiban tidak boleh hanya berorientasi pada aspek penegakan aturan semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya dari aktivitas berdagang.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Pol PP yang mana penertiban dilaksanakan secara humanis, persuasif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para PKL adalah bagian dari pelaku ekonomi kerakyatan yang turut berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah.

"Terimakasih kepada Pol PP Kabupaten Pasuruan telah gerak cepat untuk melakukan penertiban daerah sekitar Apollo" ujarnya.

Karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui perangkat daerah terkait untuk segera menyiapkan solusi konkret berupa lokasi relokasi atau sentra usaha yang representatif, strategis, dan memiliki akses yang baik bagi para PKL agar mereka tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengganggu fungsi ruang publik dan ketertiban lalu lintas.

Harapan kami, penertiban ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Gempol yang lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus tetap memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pasuruan.

" Penataan kawasan publik harus diiringi dengan solusi yang berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai para PKL kehilangan tempat mencari nafkah. Pemerintah daerah harus hadir memberikan alternatif lokasi usaha yang layak, sehingga ketertiban dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan." (Usj/red)

Pasuruan,suarakpkcyber.com,– Gelombang desakan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Pasuruan kembali menguat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM GAIB Perjuangan resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasuruan pada Selasa (23/6/2026).

Surat tersebut disampaikan sebagai bentuk pemberitahuan rencana penyampaian aspirasi yang akan digelar di depan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada Kamis, 2 Juli 2026. Dalam aksi tersebut, LSM GAIB mengusung tuntutan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kasus PKBM di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Ketua DPP LSM GAIB Perjuangan, Habib Yusuf, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari kekecewaan karena pihaknya mengaku kesulitan bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami sudah berupaya menyampaikan aspirasi secara baik-baik, namun karena sulit menemui Kepala Kejari, maka kami memilih jalur penyampaian pendapat di muka umum. Ini merupakan hak warga negara sekaligus bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum,” ujar Habib Yusuf.

Menurutnya, proses penanganan perkara PKBM harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pihak tertentu saja, tetapi juga mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik perkara tersebut apabila didukung alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.

“Kami meminta kasus PKBM di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan diusut sampai tuntas. Jangan ada kesan tebang pilih. Jika memang ada aktor intelektual yang bertanggung jawab berdasarkan proses hukum dan alat bukti, maka harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dalam surat pemberitahuan tersebut, LSM GAIB memperkirakan aksi akan diikuti sekitar 500 peserta. Massa direncanakan membawa satu unit truk sound system, 15 mobil pribadi, sekitar 50 sepeda motor, 50 bendera organisasi, serta 10 spanduk berisi tuntutan.

Habib Yusuf menambahkan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara PKBM hingga ada kepastian hukum yang dinilai memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

“Kami akan terus mengawasi proses penegakan hukum. Harapan kami sederhana, hukum ditegakkan secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli mendatang diperkirakan akan menjadi sorotan publik karena mengangkat isu penegakan hukum yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Catatan redaksi: Pemberitaan ini memuat tuntutan dan pernyataan dari pihak LSM sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Dugaan terkait kasus PKBM masih merupakan bagian dari proses hukum. Penentuan adanya pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah.(Usj/Adf)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dalam upaya memperkuat daya saing usaha mikro, kecil dan menengah Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggagas Program sertifikat halal untuk membantu para UMKM mendapatkan legalitas produknya dengan mudah dan Gratis tentunya.diserbu UMKM Kabupaten Pasuruan. 

Hal ini merupakan Program Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Diskoperindag Kabupaten Pasuruan dalam rangka meningkatkan daya saing produk lokal untuk naik kelas. Hal ini mendapatkan sambutan positif dari para pelaku UMKM.

Pantauan awak media di lapangan para UMKM sangat antusias berbondong-bondong menyerbu dan mendaftarkan usahanya di posko pendaftaran Produk Halal yang dibuka di kantor pengelolaan pasar Bangil, Selasa (23/06/2026).

Siti Khaninah salah satu pelaku UMKM yang yang punya usaha makanan dan minuman yang berlokasi di pasar Bangil saat di temui awak media mengucapkan Terimakasih dan sangat senang dengan adanya program sertifikat halal ini secara Gratis.

" Terimakasih Pemkab Pasuruan sudah memfasilitasi produk Halal untuk UMKM secara gratis" ujarnya.

Selain itu beliau beliau juga berharap dengan adanya produk Halal ini warung dan produk yang beliau jual semakin ramai dan semakin dinikmati konsumen karena sudah bersertifikat Halal.

" harapan saya semoga dengan adanya sertifikat halal warung saya semakin rame, dan di percaya masyarakat" imbuhnya.

Sementara itu Riswahyudi sekretaris Diskoperindag Kabupaten Pasuruan , mengatakan ini adalah dukungan dari pemerintah terhadap penguatan UMKM dan sekaligus memastikan produk lokal memenuhi standar yang telah ditetapkan.

" ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh UMKM bahwa sertifikat halal sangat diperlukan bagi UMKM untuk daya saing dan kepercayaan pembeli" ujarnya.

Riswahyudi juga berharap bahwa penguatan aspek legalitas sertifikat halal pemerintah daerah berharap produk makanan dan minuman olahan yang dihasilkan UMKM Pasuruan menjadi olahan khas yang dipercaya konsumen sehingga mampu bersaing di pasar baik lokal atau internasional untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

" Dengan adanya produk Halal ini berharap UMKM dapat naik Kelas dan UMKM kita bisa sejahtera" tambahnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan yang dengan pemembahasan APBD Pasuruan 2026 menjadi fokus utama, Senin (22/06/2026). 

Dalam forum tersebut Pemerintah Daerah menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2025.

Pertanggungjawaban yang dibacakan oleh wakil Bupati Pasuruan, Shobi Asrori  menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD mulai dari Fraksi PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, dan Fraksi gabungan yang telah memberikan dukungan, kritik, masukannya terhadap pelaksanaan anggaran daerah.

" Terimakasih atas seluruh fraksi DPRD kabupaten Pasuruan atas seluruh kritik, saran dan masukannya" ujarnya.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga efesiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pembangunan dan setiap program memberikan manfaat terhadap masyarakat langsung.

" Selain itu Pemerintah juga menyiapkan strategi pengelolaan keuangan jangka menengah dengan memperkuat sumber pendapatan daerah agar tidak bergantung pada tranfer dari pemerintah pusat" ujarnya.

Dalam rangka penguatan PAD dan efesiensi anggaran, pemerintah berupaya meningkatkan kemandirian fiskal dengan mempercepat digitalisasi sistem pajak dan retribusi, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi kebocoran pendapatan daerah.

Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pariwisata UMKM dan ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat menopang peningkatan PAD. 

Pemerintah juga menyiapkan dalam menghadapi dinamika yaitu menyiapkan bahan skenario fiskal, mulai dari optimistis, moderat, dalam penyusunan dasar APBD tahun 2027.

" Kami telah mempersiapkan IKM Naik Kelas sebagai penopang pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah" ungkapnya.

Terkait penyerapan anggaran yang belum mencapai 95 persen pemerintah menegaskan kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan kegagalan program, sebaliknya sebagai penghematan karena efesiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Prioritas pembangunan dan pelayanan publik di sektor pertanian, pemerintah akan memperkuat perbaikan jaringan irigasi, melindungi lahan pertanian produktif dan meningkatkan pengendalian hama tanaman, langkah ini menjadi bagian dari strategi menghadapi dampak perubahan iklim, ancaman EL Nino.

Pada bidang kesehatan, pemerintah melanjutkan program UTC, dalam mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas RSUD dan 33 puskesmas yang beroperasi 24 jam.

" Pemkab telah mempersiapkan layanan puskesmas 24 jam" ujarnya.

Dalam sektor pendidikan tetap menjadi prioritas melalui program Gerbang Kembar bertujuan menekan angka anak putus sekolah serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Dalam memperkuat program penciptaan lapangan pekerjaan pemerintah juga menyelengarakan job fair, fasilitas rekrutmen tenaga kerja, dan pendampingan UMKM dalam memperluas akses pasar.

Program sosial, lingkungan dan Investasi, dalam menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat, pemerintah akan melaksanakan operasi pasar dalam menstabilkan harga bahan pokok.

Pada aspek lingkungan pemerintah memperkuat langka mitigasi banjir, bencana alam melalui perencanaan yang lebih terukur, digitalisasi juga akan akan dimanfaatkan untuk meningkatkan terhadap pengawasan tambang ilegal dan mencegah manipulasi data di berbagai sektor.

Selain itu pemerintah menegaskan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) dilakukan secara rutin setiap triwulan, restrukturisasi akan diterapkan pada BUMD yang belum menunjukkan kinerjanya secara optimal, sementara penyertaan modal tetap dimungkinkan hingga tahun 2026 sesuai kebutuhan dan keuangan daerah.

Melalui berbagai strategis itu pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap APBD tidak hanya menjadi instrumen administrasi keuangan, tetapi juga menjadi alat pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat ekonomi daerah, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik dimasa mendatang. (Usj)