Sorong Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com -  Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua, Aslog Danpasmar 3 Kolonel Mar Wahyu Widodo, M.Tr.Opsla., menghadiri rapat kunjungan kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bersama Komite Eksklusif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Lantai 2, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sabtu (25/04/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, S.Pd.I., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat Daya dan instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala BPS RI beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan data yang akurat dan berkualitas di wilayah Papua Barat Daya.

Sementara itu, Kepala BPS RI menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh jajaran Forkopimda dan instansi terkait. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program strategis nasional, khususnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Lebih lanjut, Kepala BPS RI mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data dan informasi yang valid dan akurat. Hal tersebut menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Di tempat terpisah, Komandan Pasmar 3 Mayjen TNI (Mar) Andi Rahmat M. menegaskan kesiapan jajarannya untuk mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari kontribusi nyata TNI AL khususnya Korps Marinir dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di wilayah Papua.

Mengakhiri kegiatan, dilaksanakan penyerahan cinderamata secara simbolis dari Kepala BPS RI kepada Gubernur Papua Barat Daya, yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai wujud kebersamaan dan komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Konferensi pers PCNU Bangil Terkait polemik Yayasan Pancawahana Pasuruan saling klaim kepemilikan Yayasan Pancawahana Bangil yang menaungi Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (Unuba) terus berlanjut.

KH Najib Syafi'i mantan Ketua PCNU Bangil tahun 2014 melalui unggahan di media sosial menyatakan bahwa dirinya bersama sesepuh NU Bangil anatara lain Hj Anisa Syakir, KH Subri SupriyonoDeh, HJ Abidah, H Sutrisno dan tokoh lainnya mengaku membangun dan memiliki gedung Unuba secara mandiri.

Beliau mengklim memiliki legalitas yang sah atas Yayasan Pancawahana yang membawahi Unuba dan menilai kepemilikan dan kepengurusan Unuba saat ini tidak sah dan cacat hukum.

Dengan demikian PCNU Bangil hasil muktamar 2025 masa khidmat tahun 2026-2031 Rois Syuriah KH Achmad Junaidi Sholeh dan Ketua Tanfidiyah H Edy Supriyanto beserta jajarannya mengelar konfrensi pers bertempat di Kantor PCNU Bangil, Rabu (22/04/2026).

H.M Sudiono Fauzan Seketaris PCNU Bangil menegaskan bahwa Universitas NU Bangil berada dibawah PCNU Bangil, sesuai dengan pendirian akta notaris nomor 69 dengan penerbitan notaris Syaiful Munir, di Sidoarjo tanggal 18/09/2014.

" Menurutnya pasal 44  ditegaskan bahwa Yayasan Pancawahana Bangil berada di bawah naungan PCNU Bangil dengan tanggung jawab penuh, bukan milik perorangan" tegasnya.

Dengan polemik dan persoalan ini PCNU Bangil dengan menggandeng LBH NU Bangil melayangkan somasi kepada KH. Najib Syafi'i, H Samiudin, KH Sobri Sutroyono serta notaris Retno Suharto, mereka diminta mencabut SK pengangkatan rektor Unuba serta membatalkan akta notaris yang telah dibuat.

" Dengan demikian apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ada tanggapan dan etikat baik, kami akan menempuh jalur hukum baik secara pidana dan perdata" tambah Dion. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Peringatan Hari kartini ke-147 Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Dinas Kesehatan dan tim Pengerak PKK menggelar Talk Show Kesehatan yang digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wewaning Gusti Kota Pasuruan, selasa (21/04/2026) pagi.

Peringatan hari Kartini setiap tahunnya sebagai pengingat bahwa perempuan Indonesia sebagai pelopor kemerdekaan Indonesia. Perempuan juga sebagai sosok pejuang keluarga, pejuang pendidikan anak dan pejuang kesehatan masyarakat di masanya.

Momen Peringatan hari kartini dihadiri oleh Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Pasuruan Mella Rusdi, Kepala Dinas Kesehatan, dr.Arma Rosalina, Ketua Pokja 4 bidang kesehatan, Tri Dinar Herturini, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan, ketua dan anggota PKK Kecamatan se-kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya.

Mella Rusdi bersama Narasumber dan peserta talk show

Mella Rusdi selaku ketua PKK kabupaten Pasuruan mengapresiasi atas kehadiran semua yang telah hadir di Pendopo kabupaten Pasuruan yakni perempuan-perempuan hebat di Kabupaten Pasuruan. 

Ia juga berpesan melalui peringatan hari Kartini yang diperingati sebagai upaya menanamkan jiwa patriotisme dan sebagai garda terdepan untuk kesehatan keluarga yang dikemas dalam sebuah Talk Show Kesehatan. Serta untuk meningkatkan kesadaran ibu tentang deteksi dini kanker serviks dan payudara.

Selain itu Talk Show tersebut juga bertujuan untuk menguatkan edukasi gizi keluarga dan pencegahan stunting, menjaga kesehatan ibu terutama sebagai penopang keharmonisan rumah tangga.

" Terima kasih kepada tim Pengerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Pokja 4 atas kolaborasi dan dedikasinya, mari kita manfaatkan Talkshow ini, bertanya langsung kepada narasumber dan terapkan ilmunya di keluarga masing masing" ujarnya.

Tidak hanya itu Mella Rusdi juga memberikan slogan sebagai wujud semangat Kartini sebagai pengingat para perempuan untuk selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga.

" perempuan sehat keluarga kuat, masyarakat sejahtera, itulah semangat Kartini yang ingin kita wujudkan" ucapnya.

Sementara itu Seketaris Dinas Kesehatan yang sekaligus Ketua Pokja 4 bidang kesehatan Kabupaten Pasuruan, Tri Dinar Herturini menyampaikan bahwa peringatan hari kartini bukan hanya peringatan simbolik, ini adalah momentum untuk menguatkan peran perempuan dalam menjaga kesehatan keluarga.

" perempuan terutama ibu adalah garda terdepan dalam mencegah stunting, mengawasi anak, serta mendorong prilaku hidup bersih dan sehat di rumah" ucapnya.

Selain itu Tri Dinar juga menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari Pokja 4 Tim PKK Kabupaten Pasuruan memiliki tugas utama di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

" Pokja 4 Tim PKK Kabupaten Pasuruan bergerak dalam bidang kesehatan, lingkungan hidup dan perencanaan hidup sehat" jelasnya.

Ia berharap dengan adanya talk show kesehatan ini para peserta dapat bertanya langsung kepada narasumber yang handal mengenai kesehatan.

" melalui talkshow ini, kami ingin memberikan edukasi langsung bersama Narasumber yang handal"  harapnya. (Usj)

Kabupaten Sorong, suarakpkcyber.com  – Kondisi memprihatinkan dialami para petani padi di Kelurahan Klaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Kelompok Tani (Poktan) Sidodadi yang selama ini menjadi salah satu penopang lumbung pangan daerah, kini justru menghadapi kemunduran signifikan dalam proses produksi pertanian mereka pada Jumat (17/4/2026).

Alih-alih menikmati kemajuan teknologi pertanian, para petani di wilayah tersebut terpaksa kembali menggunakan metode manual dalam memanen padi. Setiap hari, mereka harus membungkuk memotong padi menggunakan arit karena mesin perontok padi (alsintan) bantuan pemerintah sudah lama tidak berfungsi dan kerap mengalami kerusakan.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari akademisi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin), Dr. Ajang Maruapey, SP., MP. Ia yang rutin turun langsung mendampingi petani menilai situasi tersebut sebagai bentuk ketidakefisienan yang merugikan petani secara ekonomi.

“Memanen secara manual tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga meningkatkan kehilangan hasil panen. Secara ekonomi, petani kita dipaksa rugi sebelum berperang,” tegas Maruapey saat berada di lokasi persawahan.

Permasalahan tidak hanya terjadi pada tahap panen. Pada fase tanam, para petani juga masih mengandalkan tenaga manusia akibat tidak tersedianya mesin tanam. Kondisi ini semakin diperparah dengan risiko gagal panen (puso) yang tinggi, terutama pada lahan kering.

Ketua Poktan Sidodadi, Saiman, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah. Ia bahkan mengancam akan menghentikan aktivitas pertanian jika tidak ada bantuan nyata yang diberikan.

“Buat apa kami berkeringat kalau biaya dan tenaga yang keluar tidak sebanding dengan hasilnya. Pemerintah seolah menutup mata,” ujar Saiman dengan nada kecewa.

Kesulitan petani semakin bertambah akibat kesalahan penggunaan bibit. Salah satu petani, Trimo, mengaku mengalami gagal panen total karena menggunakan varietas padi yang tidak sesuai dengan kondisi lahannya.

“Kalau tidak ada benih padi gogo asli, saya ganti tanam sayur saja. Hasilnya lebih cepat dan risikonya tidak sebesar ini,” keluh Trimo.

Situasi ini juga berdampak pada regenerasi petani di wilayah Mariat. Banyak orang tua kini melarang anak-anak mereka untuk terjun ke sektor pertanian karena tidak ingin mewarisi kesulitan yang sama. Akibatnya, generasi muda lebih memilih bekerja sebagai buruh kasar atau pekerja serabutan di perkotaan.

Maruapey menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi dan petani tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan konkret dari pemerintah. Ia menilai pengadaan alsintan modern seperti combine harvester serta penyediaan bibit yang sesuai dengan kondisi lahan merupakan langkah mendesak.

“Tanpa intervensi serius dari pemerintah, kawasan yang selama ini menjadi andalan pangan bisa berubah menjadi lahan tidur yang ditinggalkan petaninya,” pungkasnya. (Dedi)

Sorong, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kabupaten Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif melalui penguatan kapasitas aparatur. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis,(16/04/2026)bertempat di ruang Hobart Aimas Hotel, dan diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan profesionalisme para aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penyerapan anggaran.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan tata kelola keuangan yang kredibel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Luis Maurits Urbanus Osok, SE., MM., yang hadir mewakili Bupati Sorong saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya peran para pejabat pengelola anggaran dalam siklus pemerintahan.

“Peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sangat strategis dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujarnya dalam sambutan.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kompetensi dan pemahaman para peserta menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Materi yang diberikan mencakup penyusunan rencana penarikan dana, pengujian dokumen, hingga pelaporan dan penatalaksanaan administrasi sesuai aturan terbaru.

Bimtek yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Sinergi Risalah Management, yakni Samsul Ramli yang merupakan konsultan ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Materi yang disampaikan meliputi kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, peran dan tanggung jawab PA, KPA, PPK, dan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan, serta mitigasi risiko administratif dan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan. (Dedi)

Sorong, Papua Barat Daya – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tambrauw menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Polda Papua Barat Daya, Rabu (15/4/2026), mulai pukul 15.00 hingga 17.30 WIT.

Dalam rekonstruksi itu, sebanyak 17 adegan diperagakan guna mengungkap secara rinci kronologi peristiwa tragis yang menewaskan korban di kawasan hutan Tambrauw.

Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa bermula pada 14 Maret 2026 saat sejumlah tersangka berkumpul di sebuah pondok di dalam hutan dekat Kampung Sumbekas. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut setelah salah satu tersangka mengajak untuk kembali berkumpul keesokan harinya di lokasi berbeda, yakni di hutan sekitar Kampung Jukbi.

Pada 15 Maret 2026, para tersangka kembali berkumpul dengan membawa sejumlah peralatan, termasuk parang dan senjata api rakitan. Setibanya di lokasi, mereka bergabung dengan kelompok lain hingga jumlahnya bertambah. Dalam pertemuan tertutup itu, pimpinan kelompok diduga menyusun rencana pembunuhan secara terstruktur.

Strategi penyerangan kemudian dirancang dengan membagi para pelaku ke dalam beberapa posisi di sepanjang jalan sekitar Kampung Banfot. Mereka selanjutnya menunggu target yang melintas sesuai skenario yang telah disepakati.

Peristiwa puncak terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar pukul 12.30 WIT, ketika tiga sepeda motor yang ditumpangi korban dan saksi melintas di lokasi yang telah dipersiapkan. Para pelaku yang telah bersiaga langsung melancarkan aksi dengan melepaskan tembakan dari senjata api rakitan.

Situasi berubah mencekam ketika para pelaku keluar dari persembunyian dan menghadang korban menggunakan senjata tajam. Upaya korban untuk melarikan diri gagal setelah kendaraan mereka terjatuh akibat pengereman mendadak dan tabrakan beruntun.

Dalam kondisi tidak berdaya, para korban kemudian menjadi sasaran kekerasan secara bersama-sama oleh para pelaku. Rekonstruksi memperlihatkan aksi kekerasan dilakukan berulang kali hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Tak hanya itu, para pelaku juga diduga sempat merekayasa situasi dengan membuat dokumentasi video di tempat kejadian guna membangun narasi tertentu terkait peristiwa tersebut. Setelah aksi dilakukan, para pelaku melarikan diri ke dalam hutan sejauh kurang lebih satu kilometer dari lokasi kejadian.

Rekonstruksi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kepolisian, jaksa penuntut umum, penyidik gabungan, serta keluarga korban. Kehadiran keluarga korban menambah suasana haru sekaligus tegang selama proses rekonstruksi berlangsung.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Junov Siregar, menyampaikan bahwa rekonstruksi menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. “Rekonstruksi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka dengan fakta di lapangan,” ujarnya.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa dari seluruh adegan yang diperagakan, ditemukan kecocokan antara keterangan para tersangka dengan rangkaian kejadian sebenarnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menunjukkan adanya perencanaan matang dalam aksi kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. Polda Papua Barat Daya berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan guna memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Mathias Yosias Krey, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya AKBP Ardy Yusuf, Kasat Reskrim Polres Tambrauw IPTU Rudolf Kasenda, serta Jaksa Penuntut Umum Harlan.

Selain itu, hadir pula penyidik gabungan dari Polres Tambrauw dan Polda Papua Barat Daya, keluarga korban, serta tim kuasa hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (YBH-GERIMIS) yang mendampingi para tersangka selama proses rekonstruksi. (Dedi)

Kota Sorong Papua Barat Daya, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kota Sorong resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal tanpa gangguan.

Kebijakan ini diberlakukan mulai 1 April 2026 dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kota Sorong juga menetapkan bahwa kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan untuk melihat efektivitas dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan.

Dalam penerapannya, tidak semua ASN menjalankan WFH. Pejabat struktural, khususnya eselon II dan eselon III, tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) guna menjaga koordinasi dan stabilitas organisasi.

Selain itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran langsung dalam pelayanan masyarakat juga tetap melaksanakan WFO. Unit pelayanan kesehatan, layanan administrasi kependudukan, serta OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas untuk tetap beroperasi secara penuh di kantor.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Pemerintah mendorong pola kerja yang lebih modern dengan menitikberatkan pada kinerja berbasis output, pemanfaatan teknologi digital, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran dan operasional.

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan WFH setiap Jumat juga bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi serta menekan biaya operasional perkantoran. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemkot Sorong menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Penyesuaian sistem kerja tidak boleh berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi informasi menjadi kunci utama. ASN diharapkan memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung koordinasi, komunikasi, serta pelaporan kinerja selama menjalankan WFH.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi internal di masing-masing OPD agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Bidang Diseminasi diminta mengemas materi surat edaran ke dalam bentuk komunikasi publik yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap dapat menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan produktif, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Musyawarah Cabang ke- VII Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (BPC PHRI) Pasuruan yang diadakan di Hotel Royal Senyiur Prigen, Rabu (15/04/2026).

Dalam Muscab PBC PHRI sebagai sarana  forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Kabupaten atau Kota Pasuruan untuk organisasi PHRI. 

Muscab Ke-VII tersebut melahirkan dan mengukuhkan ketua baru PHRI serta penyusunan program kerja periode 2026-2031. PHRI Pasuruan kini dinahkodai oleh Bapak Fuji Subagyo HRD Manager Royal Senyiur yang menjabat kembali setelah periode sebelumnya.

Adapun program kerja yaitu menyusun pokok pokok program kerja BPC PHRI 5 tahun kedepan disesuaikan dengan kondisi pariwisata daerah dan merumuskan internet untuk BPC dan eksternal untuk Pemkab serta BPD PHRI Jawa Timur.

Sedangkan peserta anggota PHRI yang  mempunyai hak diantaranya pemilik atau General Manager hotel, restoran, kafe, catering, serta usaha jasa makanan dan minuman yang terdaftar secara resmi.

Kegiatan Muscab tersebut disupport langsung oleh Pemkab Pasuruan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Nurul Puspatiningrum, Ketua terpilih PHRI, Pengurus beserta seluruh anggota PHRI se-kabupaten Pasuruan Raya.

Dalam sambutannya Nurul Puspitaningrum sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua BPC PHRI Pasuruan periode 2026 - 2031 yaitu Bapak Fuji Subagyo.

Nurul juga berterimakasih untuk pengurus demisioner atas kerja keras selama ini beliau juga menyampaikan agar dapat berkolaborasi dengan baik antara PHRI dan Pemkab Pasuruan untuk perkuat sektor Pariwisata.

" Mari kita perkuat kolaborasi, PHRI kuat, pariwisata Pasuruan tumbuh, PAD meningkat masyarakat sejahtera" himbaunya.

Selain itu beliau juga menghimbau untuk percepatan sertifikasi halal dan penguatan desa wisata yang dipromosikan secara menarik.

" kami titip tiga hal kepada pengurus baru yaitu percepatan sertifikasi CHSE dan halal, penguatan desa wisata bersama homestay dan kuliner lokal, dan digitalisasi promosi" ujarnya.

Selain itu dalam proses percepatan dan kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Pasuruan khususnya pihaknya bersedia menjadi mitra bagi PHRI.

" Dinas pariwisata siap jadi Mitra dan fasilitator" pungkasnya.

Sementara Ketua terpilih BPC PHRI periode 2026-2031, Fuji Subagyo dalam pidato nya menyatakan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Ketua dan pengurus demisioner.

" capaian 5 tahun terakhir menjadi fondasi kuat untuk kita melangkah. Amanah ini milik bersama" ujarnya.

Fuji Subagyo juga menambahkan amanah yang beliau emban merupakan kewajiban yang harus dijalankan dengan baik untuk terus meningkatkan sektor pariwisata khususnya dalam hal perhotelan di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu.

" saya sadar jabatan ini bukan soal saya pribadi, ini amanah seluruh anggota dari hotel berbintang, budget hotel, homestay, restoran besar, kafe, sampai UMKM kuliner PHRI kuat kalau kita bersatu mari kita tingkatkan kerja kita di situasi perekonomian dunia yang tidak menentu" ujarnya.

Beliau juga menghimbau untuk saling menjaga Sinergitas dan kolaborasi dengan baik terhadap pemerintah kabupaten Pasuruan dan BPD PHRI.

" Mari kita prioritaskan fokus pada, solidaritas pendataan dan digitalisasi anggota, sertifikasi percepatan CHSE, halal dan kompetensi SDM, dan bersinergi aktif kolaborasi dengan Pemkab, Dispar, BPD PHRI Jatim untuk promosi bersama" himbaunya.

Subagyo juga terbuka atas saran dan kritik demi kemajuan bersama serta kekompakan dalam sebuah organisasi merupakan kunci utama.

" Pintu PHRI terbuka, kritik , saran, komplain silakan disampaikan, kalau kita kompak insyaallah okupansi hotel naik, restoran rame sehingga PAD daerah ikut meningkatkan" ucapanya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan Pasuruan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) akan memastikan 9 pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan akan di rehap tahun ini.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan dan mengupayakan untuk meningkatan dan kenyamanan pengunjung dan pedagang yang berada di pusat ekonomi rakyat yakni melalui pasar tradisional.

Total ada 15 pasar daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan, 9 diantaranya masuk dalam prioritas perbaikan meliputi pasar, Purwosari, Ngempit, Prigen, Sukorejo, Pasrepan, Nguling, Grati, Warungdowo dan Wonorejo.

Rehabilitasi 9 Pasar tersebut didanai dari dana APBD Kabupaten Pasuruan yang mencakup beberapa perbaikan fisik disesuaikan kebutuhan di masing-masing pasar.

Rencana rehabilitasi yang meliputi pemeliharaan lingkungan pasar, pengoptimalan drainase, perbaikan kantor pengelola, perbaikan los pedagang hingga perbaikan pasar hewan.

Taufikhul Ghony Kepala Diskoperindag Kabupaten Pasuruan menegaskan, bahwa hingga bulan April ini daftar pasar yang akan direhab tidak mengalami perubahan, seluruh nya tetap sesuai hasil survei dan hasil usulan yang sudah diajukan pada tahun yang lalu.

" Ada sembilan pasar rakyat yang dijadwalkan mendapat perbaikan tahun ini. Sejauh ini rencana tersebut masih tetap, tidak ada perubahan sasaran," ujar Ghony

Adapun mengenai teknik pelaksanaannya menurut Ghony perencanaan nya telah rampung saat ini masih dalam tahapan penyesuaian akhir sebelum tahap realisasi fisik.

"Perencanaan sudah selesai sekarang tinggal tahap penyesuaian. Untuk pelaksanaannya nanti akan melalui proses Penunjukkan Langsung," ujarnya.

Program rehabilitasi ini diharapkan dapat segera terealisasi guna menciptakan pasar tradisional yang nyaman dan tertata agar daya tarik masyarakat untuk membeli di pasar tradisional meningkat. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagai langkah awal untuk menjadi calon ketua DPC PKB. Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat,S,ag.Mpd menjadi kader pertama dari Kabupaten Pasuruan yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Ketua DPC PKB di Universitas Malang, bersama dengan para kader SE Jatim pada Jumat (10/4/2026).

Dirinya menuturkan bahwa UKK tersebut merupakan bagian dari tahapan penjaringan kepemimpinan di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kegiatan dimulai sejak pagi hingga sore hari dan diikuti sejumlah kandidat dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Kepada awak media yang di temui di rumahnya, politisi tulen PKB ini dan memiliki segudang pengalaman di organisasi partai mengaku seluruh proses yang dijalaninya berlangsung lancar tanpa kendala berarti.

Ia menyebut tahapan ini sebagai bagian penting dalam mekanisme demokrasi partai.

“Alhamdulillah, semua proses berjalan lancar. Ini bagian dari tahapan yang harus dilalui dalam mekanisme partai,” ujarnya.

Samsul juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengikuti proses seleksi tersebut.

Menurutnya, kesempatan ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalani dengan serius.

“Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak. Ini tentu menjadi amanah yang tidak ringan,” katanya.

Meski telah mengikuti UKK, Samsul menegaskan bahwa penentuan Ketua DPC PKB tetap mengacu pada mekanisme organisasi yang berlaku.

Seluruh keputusan nantinya akan ditetapkan melalui tahapan yang demokratis di internal partai.

“Semua akan berproses sesuai aturan dan mekanisme partai. Kita hormati bersama,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah kandidat lain dijadwalkan mengikuti UKK pada hari ini, Sabtu (11/4).

Mereka diantaranya Rudi Hartono, Yusuf Daniyal, Laily Qomariyah, Abdul Karim, Sa’ad Muafi, dan Helmi Sudiono Fauzan.

Di tengah proses tersebut, Samsul memastikan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

“Saat ini saya tetap fokus menjalankan tugas di DPRD, memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas dan kebersamaan dalam proses penjaringan kepemimpinan yang tengah berlangsung.

“Yang terpenting adalah menjaga kebersamaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasuruan gelar paripurna dalam rangka rekomendasi atas keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025,diselenggarakan di gedung paripurna DPRD Pasuruan, Rabu (08/04/2026).

Samsul Hidayat Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan memimpin langsung acara paripurna tersebut, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Shobi Asrori mengantikan Bupati yang berhalangan hadir, Kepala Dinas,Wakil ketua dan Anggota DPRD serta para undangan lainnya.

Dalam rapat paripurna tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, memberikan kesempatan kepada masing masing juru bicara komisi dari komisi 1 hingga komisi 4 unntuk menyampaikan rekomendasi atas penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2025.

Rekomendasi yang disusun oleh masing-masing komisi DPRD tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran sebelum nya, segala masukan dan catatan dari legislatif akan diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.

Shobih Asrori Wakil Bupati Pasuruan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi tingginya kepada DPRD Pasuruan atas masukan dari komisi komisi, akan dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.

Beliau mengucapkan Terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan DPRD Pasuruan terhadap LKPJ Bupati tahun 2025.

" rekomendasi ini akan menentukan kebijakan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penyusunan kebijakan strategis pada tahun ini dan tahun berikutnya" ujarnya.

Lebih, lanjut Shobi Asrori menekankan bahwa pemerintah daerah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar segera melakukan pembenahan.

" Dengan menyampaikan rekomendasi dari DPRD ini kepada seluruh perangkat daerah sesuai bidangnya masing masing, untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerjanya" ucapnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Jalan Nasional yang menghubungkan Wilayah Kraton dan Kota Pasuruan kini tampak kotor dan bau menyengat. Kini mulai beralih fungsi menjadi pembuangan sampah liar, tepatnya pinggir jembatan Bendungan Kecamatan Kraton Pasuruan.

Menurut pantauan awak media selasa (07/04/2026) siang, sampah yang kini nampak menggunung dan meluber hingga beberapa sampah masuk ke sungai yang mengakibatkan bau menyengat menusuk hidung para pengendara yang melintas melewati ruas jalan tersebut.

Saat dikonfirmasi awak Media Muklisin kasi Fungsional pengendali dampak lingkungan hidup , Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pasuruan mengatakan bahwa keadaan ini akibat rendah nya kesadaran masyarakat dan kurang nya peran aktif Pemerintah Desa dalam menangani pengelolaan sampah.

" Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan serius dalam menangani masalah sampah, sampah itu bukan dari warga setempat melainkan warga yang melintasi jalan itu" ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan siap memberikan pendampingan bagi Desa yang berkomitmen membenahi masalah sampah agar tidak menimbulkan bau menyengat dan berdampak tidak sehat bagi lingkungan.

" Kalau mengenai sampah rumah tangga dari hulu sampai hilir saya rasa udah baik , sebaliknya jika di rumah tangga tidak ada pengelolaan sampah kedepan akan semakin sulit" ujarnya.

Sebelumnya pemerintah kabupaten Pasuruan Melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah memfasilitasi dengan menyediakan Konterer sampah di lokasi tersebut. Ketidak kooperatifnya pemerintah Desa Kontener tersebut ditarik kembali.

" Kontener sampah sudah kami berikan, namun akhirnya ditarik kembali karen a pemerintah Desa dan masyarakat tidak di pergunakan secara optimal" ujarnya.

Mukhlisin juga menekankan pentingnya kepedulian Kepala Desa untuk menginisiasi pengelolaan sampah secara mandiri salah satunya dengan membentuk pengolahan sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R) yang dapat dibiayai dari anggaran Desa setempat.

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pasca Idul Fitri Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi melaksanakan kegiatan halal bihalal dan pembinaan staf Dinas yang berlangsung dengan suasana penuh hangat dan kompak.

Bertempat di Gor Sasana Krida Anoraga Komplek perkantoran Raci. Yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Shobi Asrori, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi, Sarina Rostief, serta semua pegawai bersama keluarga nya, Kamis (02/04/2026) pagi.

Dalam sambutannya Sarina Rostief, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 H Minal Aidzin Walfaizin Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh staf dan pegawai.

Beliau juga berharap seluruh staf dan karyawan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dapat bersinergi.

" semoga kita semua dapat berkerja sama dan bersinergi untuk meningkatkan kinerja demi kemajuan kita" ujarnya.

Sarina Roostif menekankan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kualitas kinerja.

" Dalam kesempatan ini saya ingin menekankan pentingnya kerja sama dan kebersamaan dalam menjalankan tugas tugas kita, mari kita terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja kita untuk mencapai tujuan kita" ungkapnya.

Selain itu beliau juga menambahkan untuk terus berbenah dan memanfaatkan kesempatan idul Fitri ini untuk terus meningkatkan diri menjadi pribadi yang lebih baik.

" Dalam pembinaan staf hari ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita, saya berharap kita semua dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan diri menjadi lebih baik" imbuhnya.

Sementara Shobi Asrori,Wakil Bupati Pasuruan mengucapkan Minal Aidhin Walfaidzin mohon maaf lahir dan bathin.

" mari kita tingkatkan kerja kita, meskipun pemerintah pusat menerapkan WFH (Work From Home) bagi ASN" ujarnya.

Shobi Asrori sempat menyinggung tentang implementasi WFH bagi ASN, untuk Fleksibelitas dan Efisiensi kerja ASN sehingga mereka dapat fokus pada tugas tugas yang lebih penting.

Penghematan biaya, WFH dapat membantu menghemat biaya operasional, seperti biaya transportasi dan akomodasi. Peningkatan produktivitas dengan WFH, ASN dapet bekerja lebih nyaman dan fokus. Penggunaan teknologi WFH dapat meningkatkan pengunaan tehnologi informasi, sehingga ASN dapat lebih mudah mengakses informasi.

Selain itu Shobih Asrori juga menekankan pentingnya menjaga disiplin dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan WFH, serta memastikan semua tugas tugas nya diselesaikan dengan baik.

"Selama WFH semua karyawan harus standby dan bertanggungjawab dengan tugasnya masing-masing", jelas Gus Shobih (usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Rabu (01/04/2026). Bertempat di auditorium Mpu Sindok, gedung Bupati Pasuruan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, para pejabat serta unsur pimpinan daerah.

Pelantikan ini sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperkuat pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Pasuruan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini diantaranya :  Fathurahman sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ( BPSDM), Yuswianto menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah, Sarina Rostief sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi, Firdaus Handara sebagai Kepalan Dinas Komunikasi dan informatika.

Dalam sambutannya Rusdi Sutejo Bupati Pasuruan menegaskan bahwa karier ASN di Kebupaten Pasuruan tidak lagi ditentukan oleh senioritas, faktor titipan dan faktor kedekatan.

" Sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemkab Pasuruan menerapkan sistem berbasis manajemen talenta artinya siapa yang mempunyai kemampuan dan prestasi itulah yang akan mendapatkan kesempatan" ujarnya.

Selain itu penetapan karier ASN merujuk sesuai dengan keputusan kepala BKN nomor 853 tahun 2025 yaitu tentang penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

Beliau berharap dengan sistem ini Rusdi  bisa lebih cepat dan tepat dalam memilih ASN yang sesuai dengan jabatan, kemampuan dan prestasi yang telah dicapai guna meningkatkan pelayanan masyarakat.

Selain itu Rusdi Sutejo juga berpesan kepada pejabat yang dilantik harus siap dalam  menghadapi era digital di zaman yang serba moderen ini.

" Seluruh pejabat maupun ASN diharap bisa menguasai perangkat digital" tutupnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tinjau langsung Banjir yang masih menggenangi fasilitas umum hingga permukiman warga di Kabupaten Pasuruan, Kamis (26/3/2026).

Khofifah menyambangi warga terdampak banjir di Dusun Bandaran, Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso yang diungsikan di camp pengungsian, tak jauh dari tempat tinggal warga.

Orang nomor satu di Jawa Timur tersebut membagi-bagikan sembako untuk para lansia maupun warga umum lainnya, serta makanan dan mainan untuk balita dan anak-anak. 

Tak hanya memberikan bantuan, ia juga berkeliling melihat kondisi banjir terkini dengan menggunakan perahu boat bersama Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori; Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto; Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani serta Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi. 

"Saya begitu datang langsung menerjang banjir untuk bisa melihat shelter dapur umum di Rejoso. Alhamdulillah dapur umum terus dibuat untuk supplai nasi bungkus bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan," kata Khofifah di hadapan awak media.

Soal banjir di Pasuruan, Khofifah menegaskan bahwa berbagai langkah sudah dilakukan. Salah satunya penyedotan genangan banjir melalui sistem pompanisasi. 

Hanya saja, pompanisasi yang dilakukan seperti di wilayah Rejoso susah untuk dilakukan lantaran posisi luberan air sungai dengan dataran sama tingginya. Sehingga baru bisa dilakukan penyedotan ketika air sungai mulai surut. 

"Kita sudah siapkan 6 pompa dari Dinas SDA Jatim dan 4 pompa dari Pemkab Pasuruan. Tapi tidak semua bisa berfungsi, karena dipompa mau ke mana, karena air di sungai sama tingginya dengan yang ada di sini," tegasnya. 

Selain pompanisasi, Pemprov Jatim bersama Pemkab Pasuruan dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga telah melakukan normalisasi sungai rejoso. Hanya saja, dalam satu tahun tidak semua aliran sungai dapat ternormalisasi lantaran keterbatasan anggaran. Sehingga semua pihak harus bekerja sama, termasuk masyarakat untuk bisa membantu pemerintah dengan cara berperilaku baik terhadap lingkungan.

"Ini jadi PR yang harus dicari sebagai solusi jangka panjang. Semua harus duduk bersama. Normalisasi sudah dilakukan tapi belum menyeluruh memang, dan masyarakat saya minta untuk bisa bantu dengan tidak buang sampah ke sungai, tolong jangan membangun bangunan yang menghambat lajunya air dan perilaku lain yang dapat mengakibatkan banjir ketika musim hujan datang," harapnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Polres Pasuruan menyatakan kesiapsiagaan personel dalam mengantisipasi arus wisata menuju kawasan Gunung Bromo. Dalam pantauan petugas jumlah wisatawan masih landai hingga H+3 Lebaran, Senin (22/03/2026).

Kesiapsiagaan tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan apel pengamanan di Pos Pengamanan (Pos Pam) Tosari yang melibatkan personel gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan tenaga kesehatan. 

Total personel yang diterjunkan terdiri dari 7 anggota Polri, 3 personel Koramil, 2 anggota Satpol PP, serta 1 tenaga kesehatan.

Kepala Pos Pam Tosari, IPTU Bambang Sugeng Hariyadi, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya tetap terjaga.

“Terciptanya situasi kamtibmas di Pos Pam Tosari dalam keadaan aman dan kondusif,” ujarnya.

Selain itu, hasil pemantauan arus lalu lintas di jalur wisata Bromo juga menunjukkan kondisi yang masih lancar pasca Hari Raya.

“Pemantauan kamseltibcarlantas setelah Hari Raya oleh anggota Pos Pam Tosari dalam keadaan landai dan lancar,” tambahnya.

Meski arus masih relatif normal, pihaknya mulai mencatat adanya pergerakan peningkatan jumlah pengunjung di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

“Para pengunjung tempat wisata Gunung Bromo setelah Hari Raya dan arus lalin di wilayah TNBTS terpantau mulai ada peningkatan,” jelasnya.

Ia memastikan seluruh personel tetap siaga penuh dalam memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat selama Operasi Ketupat Semeru 2026 berlangsung.

“Anggota Pos Pam Tosari selalu siap dalam memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Secara keseluruhan, situasi di wilayah Tosari dilaporkan aman, tertib, dan terkendali tanpa adanya kejadian menonjol maupun gangguan kamtibmas.

Pemantauan dan kesiapsiagaan akan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan arus wisata pada H+4 dan H+5 Lebaran. 

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Program Mudik Gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Melalui Dinas Perhubungan kini diberangkatkan langsung Bupati Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo bersama Forkopimda dan Kapolres Pasuruan. Sebanyak 7 bus Armada pariwisata dikerahkan untuk mensukseskan program mudik gratis tersebut. Rabu (18/03/2026).

Rusdi Sutejo bersama dengan jajaran forkopimda dan Kapolres Pasuruan memimpin langsung pemberangkatan ribuan rombongan yang terdaftar dalam musik gratis yang akan diberangkatkan ke kampung halaman.

Sebelum diberangkatkan Bupati Pasuruan meninjau langsung keamanan armada ke kabin bus pariwisata yang terparkir dan berkomunikasi dengan para pemudik serta memberikan bingkisan secara simbolis.

" Saya ucapkan Alhamdulillah, kami bersama Pemkab Pasuruan, Polres Pasuruan memberangkatkan mudik gratis tahun 2026. Kita siapkan 7 bus dengan rincian 4 bus dari Pemkab Pasuruan, 2 bus dari Polres Pasuruan, 1 bus dari hamba Alloh. Ujarnya.

Dalam perjalanan mudik gratis kali ini saat perjalanan akan didampingi oleh anggota polres Pasuruan beserta Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, untuk memastikan pemudik sampai tujuan dengan aman dan selamat.

" selama perjalanan akan mendapatkan pendampingan dari anggota Polres Pasuruan dan dari Dishub " terang Rusdi.

Beliau juga mengucapkan selamat berlebaran Idul Fitri 1447 H di kampung halaman dan bertemu dengan sanak saudara.

"Semoga selamat sampai tujuan masing-masing" imbuhnya.

Kepala Dinas Dishub Kabupaten Pasuruan saat diwawancarai awak media

Dikesempatan yang sama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Digdo Sutjahjo saat diwawancarai mengatakan bahwa dalam mudik gratis ini  Dinas Perhubungan Pasuruan bekerja sama dengan Polres Pasuruan dengan menyediakan 7 bus pariwisata.

" Alhamdulillah semua route jurusan yang disediakan sudah penuh, semua kendaraan sudah dilakukan cek oleh petugas dan hasil nya semua bagus layak jalan"  jelas Digdo.

Saat diwawancarai Agus salah satu pemudik asal Wonorejo yang ikut mudik gratis ke Banyuwangi saat di wawancarai media beliau sangat bersyukur dan senang bisa mengikuti mudik gratis kali ini.

" saya sangat senang sekali ikut mudik gratis ini, senang sekali bu, selain gratis, busnya bagus juga dapat bingkisan" katanya. (Usj)

Kudus, suarakpkcyber.com - Bulan suci Ramadhan kembali menghadirkan nuansa penuh keberkahan. Momentum ini dimanfaatkan BMH Bersama Pesantren Hidayatullah Kudus melalui program Safari Dakwah Ramadhan 1447 H, Dai Membangun Negri dan Pengabdian kepada Masyarakat.Dengan menghadirkan Da'i MUI Pusat Ust Aqiful Khoir .

Tim safari Dakwah hadir di tengah masyarakat, menyebarkan dakwah Islam yang menyejukkan sekaligus melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat.

Kegiatan ini tidak hanya berisi tausiyah dan ceramah Ramadhan, tetapi juga dirangkai dengan pengabdian nyata: pembinaan anak anak , bersih musolla,serta buka bersama. Kehadiran tim safari Dakwah disambut hangat oleh warga yang merasa dekat, akrab, dan diperhatikan kebutuhannya.kali ini bertempat di Masjid Al Huda Graha Kastara.

“Safari dakwah ini adalah bentuk komitmen Kami untuk hadir di tengah umat, mendampingi mereka tidak hanya dalam urusan spiritual, tetapi juga sosial. Ramadhan adalah bulan pengabdian, bulan pelayanan, dan bulan kebersamaan,” ujar ust Edi Mulyanto pembina Safari dengan penuh semangat.

Suasana kehangatan kian terasa ketika para santri yang tergabung dalam tim safari turut berinteraksi langsung dengan masyarakat, berbagi pengalaman, sekaligus belajar kearifan lokal. Sinergi antara BMH,pesantren Hidayatulloh dan masyarakat ini menegaskan bahwa pendidikan sejati tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga di tengah kehidupan nyata.

Melalui safari dakwah ini, BMH ingin meneguhkan jati diri sebagai Lembaga zakat yang tidak sekadar berkutat di ziswaf tapi meneguhkan lembaga zakat berbasis dakwah, sehingga bisa menyinari kehidupan masyarakat dengan kasih sayang, kepedulian, dan amal nyata.ujar Eko Kusniayanto Ketua BMH ULZ Kudus (ihw)

Pasuruan, suarakpkcyber.com -  Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan anggaran sebesar Rp 15,2 miliar untuk mengatasi krisis sampah di 4 Kecamatan. 

Kecamatan tersebut terdiri dari wilayah Kecamatan Tosari, Lekok, Puspo dan Bangil diusulkan untuk menambah armada mesin insinerator langkah ini merupakan kelanjutan dari program serupa tahun lalu guna menciptakan tata kelola yang lebih mandiri, Kamis (12/02/2026).

Dengan perancangan strategis baru Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui DLH dalam menanggulangi volume sampah yang semakin meningkat baik dipemukiman kota maupun desa.

Proyek ini melibatkan pengadaan teknologi pembakar sampah modern guna memastikan limbah dikelola secara tuntas di setiap Kecamatan dengan insinerator.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan (DLH) Nur Kholis mengatakan bahwa dengan penambahan alat tersebut sebagai upaya untuk menekan biaya operasional dalam menanggulangi sampah.

"Kami ingin memotong rantai pengangkatan sampah jarak jauh agar beban TPA bisa ditekan sedemikian rupa dan biaya operasional lebih efisien" ujarnya.

Nur Kholis menambahkan penentuan lokasi penempatan alat pembakar sampah ini didasarkan pada tingginya produksi limbah sampah harian serta pertimbangan geografis yang sulit menjangkau TPA pusat.

Tim Tekhnik saat ini masih melakukan kajian mendalam agar titik koordinasi mesin nantinya tidak berdampak negatif terhadap kenyamanan lingkungan pemukiman warga sekitar.

" Tekhnologi yang diusung dalam program ini diklaim ramah lingkungan dengan menerapkan standar zero waste untuk meminimalkan sisa residu pembakaran Pemerintah Daerah optimis bahwa dengan adanya fasilitas ini pencemaran lingkungan bisa teratasi" tambah Nur Kholis. (Usj)

Teluk Bintuni, Papua | suarakpkcyber.com – Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Teluk Bintuni dinilai mandek dan tidak berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. 

Kondisi ini memicu desakan dari sejumlah anggota PWI yang ada di Papua Barat Daya lebih khususnya PWI yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. 

Organisasi tersebut meminta agar PWI Pusat segera turun tangan dalam kepengurusan (AD/ART) nya.

Menurut mereka, Masa bakti kepengurusan PWI Teluk Bintuni periode 2022–2025 diketahui telah berakhir pada September 2025. 

Dan kepengurusan tersebut kemudian diperpanjang hingga Desember 2025 oleh PWI Papua Barat dengan alasan untuk melaksanakan Konferensi Cabang (Konfercab) guna memilih pengurus periode 2025–2028.

Namun hingga kini, Konfercab tersebut belum juga dilaksanakan. Bahkan, beredar informasi bahwa masa kepengurusan kembali diperpanjang hingga 2 Maret 2026 tanpa mekanisme organisasi yang jelas.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota PWI Teluk Bintuni.

“Kondisi ini sangat janggal dan memicu kecurigaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan organisasi,” keluh salah satu anggota PWI Teluk Bintuni yang enggan disebutkan namanya.

Ia juga berharap dan menekankan agar PWI Pusat harus bersikap tegas dalam menegakkan AD/ART organisasi. 

Menurutnya Kepengurusan daerah, seharusnya berjalan sesuai aturan dan tidak boleh diperpanjang secara sepihak tanpa dasar yang sah.

Lanjut, Selain itu akan muncul kekhawatiran bahwa organisasi profesi wartawan ini dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, khususnya terkait pengelolaan dana hibah dan proposal kegiatan yang bersumber dari pemerintah daerah.

“Jangan sampai PWI dijadikan alat untuk menguras uang negara dengan dalih organisasi. Jika tidak transparan, ini berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pengurus PWI wajib memahami aturan organisasi serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). 

Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan dana atau ketidak transparanan anggaran, persoalan ini berpotensi dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Karena itu, Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030, Akhmad Munir, yang terpilih dalam Kongres Persatuan PWI di Cikarang pada 30 Agustus 2025, bersama Dewan Kehormatan PWI Pusat, termasuk Atal Depari selaku mantan Ketua Umum PWI Pusat, diminta segera mengevaluasi kinerja PWI Papua Barat, khususnya PWI Kabupaten Teluk Bintuni.

Langkah tegas dari PWI Pusat dinilai penting untuk memastikan organisasi berjalan sesuai prinsip profesionalisme, transparansi, dan integritas, serta menjaga marwah PWI agar tidak tercoreng oleh dugaan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai jurnalistik.(dedi/tim)