Pasuruan, suarakpkcyber.com - Langkah cepat pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dalam melakukan perbaikan pipa sebagai sumber utama distribusi air bersih warga desa Jatiarjo kecamatan Prigen. Diketahui sebelumnya lereng gunung Arjuna mengalami kebakaran yang mengakibatkan putusnya pipa air sehingga warga sekitar lereng gunung Arjuna mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih.

Kepala Dinas Cipta Karya Eko Bagus Wicaksono memberikan keterangan soal pipa yang rusak akibat kebakaran tersebut. Dalam keterangannya pemerintah kabupaten Pasuruan sesuai perintah dari Bupati akan menanganinya dengan mengganti pipa yang telah ada menggunakan pipa besi atau baja yang tahan panas.

" Demi memastikan segera ditangani mengunakan alokasi dana Belanja Tak Terduga ( BTT) dalam waktu dekat ini" ungkapnya. Senin (19/10/2026).

Saat mendampingi Bupati Saat peninjauan ke lokasi sekitar lereng Arjuna menuturkan bahwa Desa Jatiarjo mengalami kerusakan pipa terparah sehingga warga kesulitan dalam mendapatkan air bersih.

Berdasarkan pendataan yang telah dihimpun tehnik jaringan pipa yang terdampak terdiri dari ukuran 5 dim 3 dim dan 2 dim. Sedangkan pipa berukuran 5 dim hanya mengalami kerusakan ringan pada bagian sambungan.

Sementara pipa ukuran 3 dim sepanjang 750 meter dan 2 dim 3.700 meter mengalami kerusakan parah karena meleleh akibat panas api waktu kebakaran.

" Yang rusak parah akan segera kita tangani Insyaallah minggu ini sudah kita mulai penggarapannya" ujarnya.

Sedangkan untuk wilayah Desa Tambaksari, penanganan yang dilakukan penggantian pipa secara masif di daerah Tambaksari penanganan perbaikan nya hanya bersifat pemeliharaan (maintenance) pada bagian sambungan pipa saja.

" Di desa Tambaksari hanya penggantian sambungan pipa saja" jelasnya.

Guna merampungkan seluruh perbaikan jaringan pipa yang rusak berat diperkirakan butuhkan Anggaran mencapai Rp 1 Millar dengan percepatan penanganan mengunakan suplai air bersih bagi masyarakat yang terdampak sehingga bisa normal kembali. (Usj).

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Peringati Hari Santri Nasional, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesda P2KB) Menggelar Workshop Kesehatan untuk para santri yang berada di pondok pesantren. Bertempat di Aula Graha PCNU Kabupaten Pasuruan Jl Raya Warungdowo no 24 Pohjentrek Pasuruan,Selasa (20/10/2026).

Workshop kesehatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, Shobi Asrori dengan tajuk "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas".

Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( Dinkesda P2KB) Kabupaten Pasuruan ,dr Arma Rosalina menyampaikan bahwa workshop ini lebih mengarah pada edukasi kesehatan dengan target sasaran adalah santri Husada yaitu santri yang mendapatkan pembekalan, pengetahuan serta keterampilan di bidang kesehatan.

" Sudah kita bentuk dan dilatih kader kader santri Husada guna menciptakan pesantren yang bersih, sehat dan bersahaja" ujarnya.

Terdapat 100 orang santri yang dilibatkan sebagai penggerak untuk memberi teladan, informasi sekaligus sebagai role model pendukung kegiatan kesehatan dalam lingkungan pondok pesantren. Selain itu juga bertujuan menjadi kader santri yang peduli kesehatan dan menjadi pelopor kesehatan di pondok pesantrennya.

" Total 100 santri sebagai perwakilan Santri Husada untuk menjadi pelopor di pondok pesantrennya" ungkapnya dr.Arma

Selama workshop berlangsung para santri dibekali dengan berbagai ilmu seputar penerapan hidup sehat dan bersih (PHBS). Beliau menegaskan bahwa santri Husada sangat diharapkan dapat memahami kesehatan, tidak hanya kesehatan untuk dirinya sendiri namun diharapkan bisa mengajak teman-teman pesantren serta masyarakat pesantren dalam menerapkan kebiasaan hidup sehat.

"Para santri juga bisa mawas diri , apakah ponpes nya sudah menetapkan PHBS atau belum ,jika belum maka perlu disusun perencanaan serta perbaikan secara terus menerus" imbuhnya.

Sementara Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan,Shobih Asrori menegaskan bahwa lingkungan pondok pesantren dizaman sekarang sudah saatnya bersih dan semakin sehat, dengan melalui edukasi kesehatan akan semakin meningkat, sehingga bisa meminimalisirkan potensi jumlah santri yang sakit.

" Dengan hadirnya workshop ini bertujuan agar pengetahuan serta keterampilan para santri menjadi semakin meningkat, sehingga kehidupan di pondok semakin baik lagi , sehingga santri santri sehat jauh dari sakit dan yang penting kualitas pondok pesantren bisa meningkat salah satunya dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS)" jelasnya.

Gus Shobih sapaan akrab Wakil Bupati Pasuruan juga berharap dengan digelar nya workshop Husada ini santri bisa mengaktifkan kembali Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) yang telah ada.

"Dengan melakukan kaderisasi untuk santri terkait bagaimana penanganan santri yang sakit secara benar dan menghidupkan kembali pelatihan untuk kelompok Poskestren dan kita memberikan pelatihan untuk pengkaderisasi dan pengurusnya" tutupnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Musim Buah Mangga sudah dimulai banyak petani mengeluhkan permasalahan penyakit lalat buah, khususnya petani mangga Alpukat di desa Wonokerto.

Permasalahan tersebut membuat Kementan melalui diselenggarakan oleh BRMP Jawa Timur melalui program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tajuk " Kegiatan Teknologi Pengendalian Hayati Lalat Buah Untuk Mendukung Produksi Mangga Berkelanjutan".

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi kepada para petani untuk menangani permasalahan lalat buah agar dapat menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas dan bermutu. Bimtek tersebut dihadiri kurang lebih 100 peserta petani mangga yang sangat antusias dalam mengikuti bimtek tersebut. 

Para ahli yang dari kementrian pertanian tersebut ada Hery Prabowo, Dr Cipto Nugroho, MS, Dr Anjar Tri Wibowo, MSc yang dapat mengupas tuntas serta ditemukan solusinya dalam permasalahan yang di alami oleh para peteni. 

Hery Prabowo sebagai Salah satu narasumber yang dari kementrian pertanian menyampaikan tujuan diadakannya acara tersebut saling sharing ilmu pertanian dengan para petani serta menjawab keluh kesah para petani atas permasalahan lalat buah. 

"Kami menyelenggarakan kegiatan Bimtek ini bertujuan agar bisa saling sharing dengan para petani untuk mengatasi permasalahan yang ada di kebun saat ini yaitu lalat buah, selain itu juga kita memberikan soal pre test dan post test sebelum dan sesudahnya bimtek untuk mengetahui peserta bimtek apakah sudah memahami sampai berapa jauh dari soal tersebut, " Tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama Kepala Desa Wonokerto Sugiyono menyampaikan rasa terimakasihnya dan bersyukur karna desa Wonokerto terpilih menjadi tempat bimtek kegiatan yang diselenggarakan Kementan melalui program ICARE, karena menurutnya tidak semua desa mendapatkan kesempatan seperti desa Wonokerto.

" Kami selaku warga Wonokerto sangat bersyukur dengan adanya Bimtek ini, agar para petani bisa memahami dan mengerti cara penanggulangan dari penyakit Lalat buah ini" ujarnya.

Selain itu Sugik sapaan akrab kepala desa Wonokerto berharap semoga masyarakat Wonokerto khususnya para petani lebih memahami cara menangani permasalahan lalat buah, cara pemberian vitamin pada pohon mangga dan perawatan pada pohon mangga yang lain agar menghasilkan usaha buah mangga yang berkelanjutan sehingga bisa menjadi petani naik kelas. 

" Kami harap para petani agar mengetahui cara mengatasi masalah lalat buah yang sedang melanda karna sejatinya saat ini di Wonokerto sedang musim panen yang rawan dengan masalah lalat buah tersebut" imbuhnya. 

Selain itu tujuan dari Bimtek ini Bukan hanya hanya untuk memberikan bimbingan teknologi saja melainkan juga untuk sebagai ajang curhat para petani atas permasalahan yang ada selagi ada pada ahli dari kementrian pertanian yang sudah hadir di Wonokerto.  Diharapkan s tujuan agar mengetahui cara mengatasi masalah lalat buah yang sedang melanda karna sejatinya saat ini di Wonokerto sedang musim panen yang rawan dengan masalah lalat buah tersebut. (Usj)

Aimas Papua | suarakpkcyber.com - Warga Kelurahan Malawili Distrik Aimas mengeluhkan pelayanan di Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong kurang memuaskan dan banyak oknum oknum-oknum nakal yang diduga bermain di Dinas tersebut. 

Salah satunya yakni KRM ia datang menuju kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk mengurusi surat kematian orang tuanya yang belum lama ini meninggal di Kelurahan M Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

Karena surat tersebut diminta untuk memenuhi beberapa persyaratan sebagai syarat administrasi sebagai istri egawai Negeri Sipil yang telah meninggal.

Menurut penjelasan KRM sudah yang ke tiga (3) kali kami ke Dispenduk Capil dan dihari pertama telah di berikan persyaratan untuk di isi, setelah dilengkapi KRM kembali dengan harapan agar cepat selesai pengurusan surat kematian tersebut.

"Tapi waktu kami datang, mereka hanya bilang operator ada keluar daerah. Ada juga yang cuti dan belum ada di kantor" ucap KRM kesal sembari meniru kata salah satu petugas yang sempat menerima berkas.

Lebih lanjut KRM berharap agar petugas yang tidak berkompeten dan tidak profesional dalam pelayanan agar dipindah tugaskan di dinas yang tidak berhubungan dengan pelayanan.

Dan bukan kantor swasta, yang dalam tugas pelayanannya. Dengan seenaknya bisa dikatakan petugasnya libur atau cuti tanpa ijin dari pimpinan atau hari libur Nasional.

"Makanya ini dibilang libur atau cuti tanpa ada hari libur Nasional. Berarti apakah operator dari swasta atau perusahaan yang ditempatkan di kantor Capil" keluhnya sembari mempertanyakan operator tersebut.(dd)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Pemkab Pasuruan Tidak Main-main dalam melakukan perbaikan dan pembenahan infrastruktur jalan yang rusak di wilayah kabupaten Pasuruan 

Gerak cepat di lakukan Pemkab Pasuruan bersama sejumlah Perusahaan ternak ayam disekitar Desa Banjarkejen yang sempat viral di sosial media diprotes warga dengan ditanami pohon pisang kini dilakukan perbaikan.

Untuk perbaikan ruas jalan kelas III yang menghubungkan dua desa tersebut merupakan akses vital bagi perekonomian masyarakat petani dan pelaku usaha.

Pantauan di lapangan proses perbaikan jalan paving tersebut resmi dimulai pada Jum’at (16/10/26). Sebelumnya pihak Kecamatan Pandaan memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Desa setempat dan para pengusaha peternak ayam pedaging pada Senin (14/10) sehingga pertemuan kedua belah pihak tersebut mendapatkan kesepakatan bersama.

“ para pengusaha sepakat untuk menanggung biaya pembongkaran serta pemasangan kembali jalan secara gotong royong” Jelas Supaat Sekdes Banjarkejen

Supaat menjelasakan, untuk besaran iuran disesuaikan dengan kapasitas kepemilikan ternak dan ditanggung bersama yakni Rp 205 rupiah per ekor ayam.

Diketahui diwilayah Desa Banjarkejen sendiri ada sekitar 13 hingga 14 perusahaan peternak ayam pedaging yang sudah sepakat untuk memperbaiki jalan dengan besaran iuran sesuai kesepakatan tersebut.

“anggaran untuk perbaikan jalan paving dari Perusahaan, sedangkan pasir dari Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi “tambahnya.  

Kesadaran dari berbagai pihak untuk merawat fasilitas umum ini sebagai bentuk rasa kepedulian bersama dengan gerak bersama bergotong royong antara warga, stake holder dan pemerintah yang bertujuan untuk kelancaran mobilisasi warga dan masyarakat dalam menggunakan jalan tersebut.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber - Pemerintah Kabupaten Pasuruan betul-betul serius bukan hanya wacana dalam menata semua wilayahnya, termasuk wilayah Utara Kabupaten Pasuruan.

Terutama di wilayah pesisir yang strategis rencananya dalam waktu dekat akan dibangun Kampung Nelayan Modern di tiga wilayah pesisir strategis, yakni di wilayah Kecamatan Kraton dan Nguling.

Saat ditemui awak media Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pasuruan, drh. Ainur Alfiah mengatakan tiga lokasi yang menjadi sasaran program ini meliputi Desa Nggerongan di Kecamatan Kraton serta Desa Mlaten dan Desa Kedawang di wilayah Kecamatan Nguling. 

Alokasi dana dalam pembangunan fasilitas tersebut disokong melalui dukungan anggaran pusat sebesar 2 hingga 3 miliar untuk tiap-tiap titik.

"Kampung Nelayan modern ini ada di tiga lokasi yakni Nggerongan, Melaten, dan Kedawang. Saat ini yang sudah mulai dikerjakan itu di dua lokasi, Nggerongan dan juga Mlaten," kata Alfiah di sela-sela kesibukannya, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya tujuan dalam penataan tersebut sebagai program yang dirancang untuk melengkapi infrastruktur pendukung kerja harian para nelayan lokal. Salah satunya ketersediaan sarana penyimpanan dingin dan pasokan BBM bersubsidi yang nantinya akan sangat membantu efisiensi operasional melaut para nelayan.

"Kehadiran infrastruktur terpadu tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan laut agar tetap segar saat dipasarkan," tandasnya.

Pemerintah Daerah optimis integrasi sarana penangkapan dan penyimpanan ikan ini akan mendongkrak stabilitas harga di tingkat petambak maupun nelayan. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat pesisir yang membutuhkan sentuhan modernisasi tata kelola perikanan.

"Proyek fisik Kampung Nelayan ini ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun anggaran berjalan agar bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir. Kami memantau ketat pelaksanaan di lapangan agar fungsi cool storage maupun penataan pemukiman nelayan ini memberikan dampak nyata," tegasnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa penataan pemukiman pesisir juga akan memperkuat daya saing kawasan nelayan Pasuruan di tingkat regional. Keberlanjutan program ini menjadi bagian komitmen daerah dalam mendukung ketahanan pangan sektor kelautan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya mendatangi Kantor Bupati Pasuruan guna menggelar Audensi bersama Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. 

Audensi tersebut meminta Pemkab Pasuruan memberikan penjelasan terbuka mengenai progres pemenuhan LP2B dan Memperjelas LSD.

" Target 87 pesen penetapan LP2B dan sekaligus memperjelas kedudukan LSD yang disebut masih harus melalui kementerian terkait" ujar Saiful selaku ketua Aliansi Poros Tengah, senin (12/10/2026).

Saiful juga meminta kejelasan serta keterbukaan informasi mengenai progres LP2B yang mencapai 87% dan status LSD yang kini harus ditetapkan melalui Kementrian.

" Kami ingin ada keterbukaan informasi mengenai progres penetapan LP2B serta kejelasan status LSD yang masih harus ditetapkan melalui keputusan kementerian" 

Menurutnya keterbukaan informasi merupakan hal penting agar ada kepastian hukum dan dukungan nyata bagi keberlanjutan tata ruang Daerah khususnya di Kabupaten Pasuruan.

Menanggapi aspirasi tersebut Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo menegaskan komitmen Pemkab menjaga sawah produktif atau lahan hijau untuk dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

" Saya tegaskan lahan baku sawah yang produktif wajib kita lindungi,saya juga sudah menginstruksikan Kadis Tata Ruang,SDA,Kadis Pertanian untuk membuka data LBS dan cek lapangan" ujar Bupati.

Selain itu Rusdi juga menjelaskan sesuai arahan Menteri ATR/BPN untuk verifikasi LBS ditargetkan rampung 2026. Verifikasi tersebut sebagai dasar revisi Perda RTRW.

" hanya lahan LSD yang kondisinya kritis, rusak dan tidak produktif akibat banjir tahunan yang bisa dipertimbangkan untuk dievaluasi pemanfaatan nya itupun melalui prosedur ketat" ungkapnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kabupaten Pasuruan, intens melakukan normalisasi sungai untuk mengurangi potensi banjir pada saat musim penghujan. Normalisasi sungai tersebut dilakukan pada beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kawasan Kabupaten Pasuruan.

Salah satunya normalisasi yang sedang berjalan berada di wilayah Desa Toyaning dan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso,serta Desa Kedawungkulon dan Kedawungwetan Kecamatan Grati, Rabu (07/10/2026).

Pekerjaan normalisasi sungai dilaksanakan oleh CV Gatra Ideal , Menurut Iqbal perwakilan dari CV Gatra Ideal mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai ini berjalan lancar.

" Tidak ada kendala yang menghambat pekerjaan normalisasi sungai ini" ujarnya.

Iqbal juga menargetkan pekerjaan normalisasi sungai ini dapat selesai pertengahan Oktober 2026 sebelum musim penghujan.

" Kami upayakan agar penanganan dapat segera tuntas sebelum musim hujan" katanya.

Sementara Kabid Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Pasuruan, Bensu Roa Priyadi mengatakan beberapa paket pekerjaan normalisasi sungai saat ini dilaksanakan serentak mulai wilayah Rejoso, Kraton,Grati, Winongan.

" Sesuai Instruksi Bupati , Daerah yang berpotensi rawan banjir harus diprioritaskan penanganan normalisasi sungai nya" ujarnya.

Menurut Bensu tujuan normalisasi sungai sangat diperlukan untuk menjaga aliran air, apalagi kondisi sungai mengalami pendangkalan maupun terdapat material yang menghambat aliran sungai dapat menurunkan kemampuan sungai dalam menampung debit air pada saat musim hujan.

Oleh sebab itu penanganan dilakukan lebih awal agar kondisi sungai lebih siap menghadapi peningkatan debit air di musim penghujan bulan November sehingga mengurangi potensi banjir di wilayah yang rawan banjir terutama.

" Normalisasi juga menjadi upaya pemerintah dalam mengantisipasi genangan dikawasan yang memiliki potensi banjir"  jelasnya

Ia juga menambahkan bahwa normalisasi menjadi salah satu alternatif dalam rangka penanganan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi resiko banjir. 

"Penanganannya dilakukan dengan melihat kondisi masing-masing sungai dan tingkat kerawanannya" ungkapnya.

Bensu juga berharap setelah diadakan normalisasi dapat mengurangi resiko banjir pada musim penghujan.

" kami berharap aliran air dapat berjalan lancar dan sungai mampu mengalirkan debit air dengan lebih baik lagi pada saat musim hujan turun" jelasnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan ( SDABMBK) memperbaiki tembok penahan air ( TPT) yang ambrol di Desa Sumber gedang Kecamatan Pandaan.

Setelah dua tahun lamanya dibiarkan rusak akhirnya TPT di Desa Sumber gedang akhirnya direspon dan diperbaiki oleh Dinas SDABMBK, kamis (08/10/2026).

Kerusakan TPT di pinggir jalan tersebut sangat membahayakan pengguna jalan yang melintas, apalagi pada saat malam hari. Banyak pengguna jalan yang terpelosok jatuh kedalam lubang yang terbuka tersebut.

Kepala Dusun Sumber Gedang Abdul Latief mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah merespon dan memperbaiki TPT tersebut.

" Alhamdulillah selama dua tahun jalan ambles di Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan akhirnya diperbaiki,kami atas nama warga desa mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah merespon keluhan warga " ungkapnya 

Warga sangat senang dengan adanya perbaikan TPT dan kini warga tidak lagi was-was saat melintasi jalan ini saat malam hari.

Selain itu Latif berharap bangunan TPT yang diperbaiki kuat dan dapat bertahan lama sehingga dapat dinikmati warga dan pengguna jalan lainnya tanpa takut terjatuh.

" Semoga dapat bertahan lama dan bisa dinikmati warga, tidak ambrol lagi dan dibangun dengan kontruksi bangunan yang berkualitas serta kuat" harapnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dekranasda atau biasa disebut Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Pasuruan masa Bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan oleh Arumi Bachsin di Auditorium Empu Sindok Perkantoran Raci, Selasa (06/10/2026).

Dalam sambutannya Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan yang telah dilantik Mella Rusdi yang sebelumnya dikukuhkan serentak di Jawa Timur bersama Kabupaten dan Kota lainnya. 

Menurutnya Pengukuhan pengurus hari ini melengkapi struktur kepengurusan berbagai unsur perangkat daerah terkait. 

" Pelantikan hari ini melengkapi kepengurusan lainnya dari unsur perangkat Daerah terkait" ujarnya.

Mella juga berharap dengan adanya Dekranasda bisa jadi motor penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pasuruan untuk UMKM Lebih Maju.

" Dengan adanya Dekranasda bisa jadi motor penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif" harapnya.

Selain itu ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan Mella Rusdi mengajak kepada pengurus Dekranasda Kabupaten Pasuruan yang telah dilantik untuk mendorong para pengrajin lokal, seperti bordir, batik, UMKM untuk selalu berinovasi dan mengadakan pelatihan-pelatihan, promosi dan berkolaborasi dengan banyak pihak.

" Mari bersama-sama mendorong para pengrajin lokal untuk selalu berinovasi dan go digitalisasi sehingga ekonomi kreatif akan terus berkembang dan bisa bersaing di pasar baik Nasional maupun Internasional" ajaknya.

Disamping mendorong, Dekranasda Kabupaten Pasuruan nanti nya akan selalu mendampingi para pengrajin mulai dari pelatihan, perijinan dan mempromosikan nya.

Dalam pidatonya Arumi Bachsin mengajak semua pihak untuk saling bergandeng tangan dalam mendorong para pengrajin agar produk-produknya diminati oleh masyarakat, sehingga bisa go Nasional bahkan Internasional.

Selain itu Arumi Bachsin juga mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Pasuruan dan berhadap dengan adanya Dekranasda UMKM dan Ekonomi Kreatif semakin maju.

" saya mengucapkan selamat atas pelantikan ini semoga Dekranasda Kabupaten Pasuruan semakin maju dan berkembang" ujar Arumi Bachsin.

Selanjutnya setelah mengukuhkan kepengurusan Dekranasda Kabupaten Pasuruan, Arumi Bachsin membuka Lomba Fashion Show dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang diikuti dari seluruh anggota dan pengurus PKK Kabupaten Pasuruan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Memasuki Musim penghujan di Bulan Desember Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupaya mengurangi potensi genangan atau banjir saat musim hujan dengan membangun drainase di beberapa titik rawan banjir. 

Salah satu yang sudah berjalan adalah pembangunan drainase lingkungan yang ada di Kelurahan Kebonwaris, Kecamatan Pandaan. 

Tujuan dari pembangunan Drainase sebagai upaya pengendalian air permukaan untuk mengurangi genangan dan banjir. Terlebih itu menurut Seksi Fungsional Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Bobby menyebut, pembangunan drainase nantinya dapat mengurangi genangan dan banjir, menjaga kualitas lingkungan, serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

“Drainase diharapkan bisa mengatur siklus air agar maksimal tanpa terganggu volume air berlebih,” katanya, Rabu (30/9/2026).

Di sisi lain, Bobby juga berharap keberadaan drainase juga bisa mengurangi akumulasi air hujan di permukaan jalan atau pemukiman.

“Harapannya, akumulasi air ini bisa ditekan dan dialirkan langsung ke badan air penerima (sungai atau laut),” tambahnya.

Selain itu juga diharapkan bisa menjaga ketahanan jalan, bangunan, dan fasilitas umum dari kerusakan akibat air.

“Tak hanya itu, ini juga untuk mengurangi air tergenang yang dapat menjadi sumber penyakit dan sarang nyamuk,” paparnya.

Sementara itu, Sulastri, warga RT 02 RW 02, Kelurahan Kebonwaris mengakui, rumahnya sering tergenang saat musim hujan. Menurut dia, saluran drainase memang tidak pernah ada di lingkungan rumahnya. Maka, saat hujan, sudah dipastikan air pasti menggenang.

“Menggenangi jalan dan sering air masuk ke rumah. Aliran air tidak bisa lancar karena tidak ada salurannya,” tambah dia.

Sulastri mengaku bersyukur karena baru kali ini ada pembangunan saluran drainase. Dia optimis, pembangunan ini akan membawa kebaikan.

“Ya mudah - mudahan nanti kalau pas musim hujan air sudah mengalir lancar dan tidak menggenang di jalanan,” urai dia.

Di tempat yang sama, Abdillah selaku perwakilan pelaksanaan CV Krishna menyebut, saat ini progres pekerjaan sudah hampir 60 persen lebih. Menurut dia, pekerjaan itu sudah berlangsung selama empat minggu. Dan saat ini, pihaknya sudah memasang U-ditch dan covernya.

“Pekerjaan U-Ditch kurang lebih sepanjang 206 meter. Allhamdulillah pekerjaan tidak ada kendala di lapangan,” papar dia. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Soroti dugaan pencemaran sungai yang berada di sekitar kawasan industri aluminium yang terletak di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Mendapatkan laporan dari warga DLH langsung turun ke lokasi dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kordinasi dan klarifikasi peninjauan ke lokasi yang terdampak.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Viktor Kabid DLH Kabupaten Pasuruan , yang menindak lanjuti laporan, Rabu (30/09/2026).

Viktor menjelaskan , bahwa DLH terlebih dahulu berkordinasi dengan call center sebelum mendatangi wilayah yang menjadi lokasi laporan.

Dalam penelusurannya DLH menemui Kepala Desa Winong ,Amiril Mukminin dan sejumlah kepala Dusun dan perwakilan perusahaan , langkah itu dilakukan untuk memperoleh keterangan dari berbagai pihak sebelum menentukan tindak lanjut atas pencemaran yang dilaporkan.

Viktor menyebut pihaknya bersama unsur perusahaan juga telah meninjau langsung sungai yang menjadi perhatian , berdasarkan hasil klarifikasi bersama perusahaan dan pemangku wilayah , pada hari Jumat (26/09) DLH belum menemukan adanya warga yang menyampaikan keluhan secara langsung.

Namun kondisi tersebut tidak otomatis menghapus kebutuhan pemeriksaan lingkungan, menurut Viktor , DLH mengambil sampel air harus memperhatikan lokasi dan jarak dari sumber dugaan pencemaran.

Viktor menjelaskan apabila pengambilan sampel dilakukan dalam radius sekitar satu kilometer termasuk wilayah Legok hingga Balongwatu hingga Cangkringmalang, kandungan tertentu dari limbah masih berpotensi terdeteksi . Karena itu pemeriksaan lanjutan perlu mencakup seluruh aktivitas usaha yang berada di sepanjang aliran sungai .

DLH menilai penelusuran sumber menjadi bagian yang sangat penting dalam memastikan asal kandungan yang di temukan dalam air , aliran sungai dapat menerima masukan dari lebih dari satu titik sehingga pemeriksaan tidak cukup hanya mengarah satu perusahaan saja. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD Tahun 2026 yang telah dipaparkan pada rapat paripurna sebelumnya (29/09).

Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan yang berlangsung pada Rabu (30/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan diikuti jajaran anggota dewan bersama unsur Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dalam forum tersebut, jawaban pemerintah daerah disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori.

Lima Raperda yang menjadi pembahasan mencakup sejumlah sektor strategis, yakni kerja sama daerah, pemerintahan desa, penataan perangkat daerah, penyertaan modal pemerintah daerah, serta pencabutan Peraturan Daerah (Perda) terkait PT Pasuruan Migas.

Dalam jawaban Bupati yang disampaikan oleh Shobih Asrori selaku wakil bupati Pasuruan, Shobih Asrori sependapat dan menekankan beberapa hal sebagai berikut :

Kerja Sama Daerah Diminta Tak Sekadar Formalitas

Terkait Raperda tentang Kerja Sama Daerah, Pemkab Pasuruan menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama harus memiliki manfaat dan hasil yang dapat diukur.

Kerja sama daerah dengan daerah lain (KSDD), kerja sama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK), maupun kerja sama luar negeri nantinya akan dipantau secara berkala melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

Pemkab juga akan mengarahkan kerja sama kepada sektor-sektor yang dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap pembangunan. Di antaranya investasi, peningkatan efisiensi pelayanan dasar, penguatan UMKM, serta pengembangan sumber daya manusia.

Pilkades Dirancang Empat Gelombang

Sementara itu, pembahasan Raperda tentang Perubahan Keempat Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa turut menyinggung sejumlah aspek penting di tingkat desa.

Pemkab Pasuruan menyatakan pentingnya pengaturan terkait masa jabatan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jaminan sosial bagi aparatur desa, hingga tata kelola pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Untuk pelaksanaan Pilkades, pemerintah daerah menyampaikan rencana pembagian dalam empat gelombang selama delapan tahun.

Gelombang pertama direncanakan berlangsung pada 2027. Selanjutnya, gelombang kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada periode berikutnya, sedangkan gelombang keempat direncanakan berlangsung pada 2031.

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jadi Perhatian

Pada Raperda perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemkab Pasuruan mengarahkan penataan kelembagaan agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah pemisahan atau pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Penataan tersebut juga berkaitan dengan penyesuaian tugas Satpol PP dan BPBD. Pemerintah berharap pembagian kewenangan yang lebih jelas dapat mempercepat waktu respons dalam menghadapi kondisi darurat sekaligus mengurangi potensi tumpang tindih tugas antar instansi.

Penyertaan Modal BUMD Harus Punya Perhitungan

Untuk Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemkab Pasuruan menegaskan bahwa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan yang matang.

Setiap kebijakan penyertaan modal harus didukung kajian investasi yang komprehensif dan business plan yang terukur.

Langkah tersebut diarahkan agar modal yang diberikan pemerintah daerah mampu menghasilkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendorong perkembangan usaha dan membuka peluang lapangan kerja.

Perda PT Pasuruan Migas Akan Dicabut

Sementara itu, Raperda mengenai pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang PT Pasuruan Migas berkaitan dengan penataan regulasi dan tertib administrasi pemerintah daerah.

Pemkab Pasuruan menjelaskan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/PID.SUS/2016, PT Pasuruan Migas disebut tidak pernah menjalankan kegiatan operasional secara nyata serta tidak pernah memperoleh alokasi maupun penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Atas dasar tersebut, pencabutan Perda dinilai menjadi bagian dari penyesuaian regulasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Pemkab Pasuruan juga menyampaikan apresiasi terhadap pandangan dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD, mulai dari Fraksi PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, hingga Fraksi Gabungan.

Pemerintah daerah berharap pembahasan lima Raperda tersebut bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD dapat berjalan secara maksimal.

Regulasi yang nantinya dihasilkan diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Untuk Mencegah dan Menekan angka Stunting di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stake holder untuk bersama-sama mencegah dan menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Program tersebut disosialisasikan di hadapan puluhan perusahaan yang hadir dalam Workshop Program Genting di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Rabu (30/9/2026).

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, dr. Arma Roosalina mengatakan total ada 23 perusahaan yang diundang untuk bisa berpartisipasi dalam membantu penanganan stunting di Kabupaten Pasuruan. 

Menurutnya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga filantropi, hingga masyarakat.

“Percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi seluruh elemen. Karena itu kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjadi orang tua asuh bagi keluarga yang berisiko stunting,” jelasnya

dr. Arma juga menjelaskan kasus stunting di Kabupaten Pasuruan terdapat 26 persen dari total batita/balita yang tengah dalam kondisi stunting.

Maka dari itu kolaborasi antar stake holder maupun seluruh lapisan masyarakat bersama-sama agar kasus stunting di Kabupaten Pasuruan bisa semakin ditekan hingga zero.

"Harapan kami, dengan pertemuan ini, semua yang diundang dari para pengusaha dan masyarakat lainnya lebih peduli dan mau menjadi orang tua asuh demi mencegah dan menekan angka stunting di Kabupaten Pasuruan," imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin menjelaskan GENTING merupakan gerakan nyata yang tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga melibatkan aksi langsung dari masyarakat.

“Kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa mencegah stunting adalah tanggung jawab bersama. Melalui GENTING, kita ajak warga untuk menjadi bagian dari solusi," jelasnya. 

Menurut Shodiqin di Jawa Timur, kasus stunting sudah berhasil diturunkan sampai  menyisikan 14,7% dari total batita/balita di Jawa Timur. 

Oleh sebab itu, ia berharap kepada Pemkab Pasuruan dan seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menjadi orang tua asuh dengan membagikan sebagian kecil dari rezekinya untuk membantu keluarga beresiko stunting, khususnya dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita/batita beresiko stunting.

Bantuan untuk membantu keluarga stunting dapat diberikan meliputi rumah layak huni, jambanisasi, pengadaan air bersih, edukasi, nutrisi dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

"Perlu gerakan gotong royong dari BUMN, BUMD, Pengusaha, LSM, ormas, media sampai masyarakat perseorangan untuk menjadi orang tua asuh.  Karena stunting itu bukan hanya tentang asupan gizi, tapi  faktor lingkungan dan sanitasinya juga sangat menentukan," tegasnya. (Mif)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar rapat Paripurna membahas Rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Non APBD 2026, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (28/09/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan Shobi Asrori mewakili Bupati Pasuruan, Ketua Fraksi DPRD, Anggota DPRD, OPD, Camat dan para undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam rapat kali ini merupakan penyampaian Raperda Non APBD tahun 2026 sebagai acuan di tahun berikutnya.

" Hari ini kita akan mendengarkan rancangan menyampaian Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) Non APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026" ujarnya.

Samsul Hidayat juga menambahkan rapat Paripurna ini kita akan mendengarkan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD 2026 oleh Bupati Pasuruan yang diwakili oleh wakil Bupati Shobi Asrori.

Sementara Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori  menyampaikan lima rancangan daerah Non APBD 2026. Sebagai upaya Pemerintah Daerah dan Dewan membentuk Perda sebagai instrumen hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

Lima Raperda yang diajukan diantaranya :  

1. Raperda tentang kerja sama daerah
2.  Raperda tentang perubahan ke empat atas Perda no. 6 tahun 2015 tentang Pemdes. 
3. Raperda tentang perubahan atas Perda no 3 tahun 2025 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
4.  Raperda tentang penyertaan modal 
5. Raperda tentang pencabutan Raperda no 9 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Pasuruan Migas. 

Lebih lanjut Shobih Asrori juga menyampaikan bahwa kelima Perda tersebut merupakan upaya dalam rangka Pemerintah Daerah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efesien dan represif.

" Raperda ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola, disamping mempunyai kepastian hukum, dan meningkatkan kwalitas pelayanan publik , kemitraan pembangunan dan perekonomian desa serta penyempurna tata kelola BUMD serta kelembagaan daerah" imbuh nya.

Raperda yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Pasuruan akan direspon oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Rapat Paripurna kedua dalam rangka pemandangan umum fraksi fraksi atas Raperda Non APBD 2026.

Juru bicara dari fraksi menyampaikan pandangan umum tentang penyampaian rencana peraturan daerah ( Raperda) Non APBD tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati.

Dalam pendapat pemkab mengenai pandangan umum yang telah di sampaikan oleh fraksi fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan akan di jawab oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada paripurna ketiga nanti. (Usj)

Kota Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P-APBD tahun anggaran 2027.

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Paripurna IV dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, bertempat di Ruang Rapat DPRD Kota Pasuruan, Rabu (23/09/2026).

Seluruh Fraksi DPRD Kota Pasuruan menyetujuinya secara bulat diantaranya, Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Fraksi Amanat Perubahan Indonesia Raya, Fraksi PKS, Fraksi PDI, Golkar , Fraksi PKB Pengesahan ditandai dengan tanda tangan bersama berita acara persetujuan oleh Wali Kota, dan Ketua DPRD Kota Pasuruan.

Dalam P-APBD 2026 , total APBD Kota Pasuruan meningkat dari Rp 920,99 miliar menjadi 936,55 miliar bertambah Rp 15,56 miliar dan pendapatan daerah mengalami penyesuaian Rp 804,13 miliar.

Sementara pos belanja barang dan jasa naik Rp27,15 miliar dari Rp 351,02 miliar menjadi 378,17 miliar yang dialokasikan untuk pemenuhan pelayat dasar kesehatan, pendidikan , infrastruktur, persampahan hingga pemenuhan belanja wajib mengikat.

Meskipun menyetujui Raperda sejumlah Fraksi memberikan catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih rendah nya peningkatan pendapatan daerah (PAD) dan mendorong konsisten data.

Fraksi PKS menekankan pentingnya pengawalan belanja daerah agar penambahan anggaran Rp 264,82 miliar pada 8 program prioritas daerah benar-benar memberikan dampak yang nyata dan berguna bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kota Pasuruan H. M. Toyib menyampaikan bahwa pengesahan ini merupakan puncak rangkaian pembahasan anggaran, tahapan selanjutnya adalah evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur sebelum Raperda resmi di tetapkan dan diundang-undangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Menanggapi masukan dari legislatif, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan P- APBD disusun dengan prinsip efesiensi di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah , Wali Kota meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) memastikan alokasi anggaran duwur dalam program kerja yang mempunyai dampak kepada masyarakat secara nyata.

" Kami sangat menyadari bahwa pembahasan kali ini terasa begitu mendalam dan mencatat beberapa masukan Fraksi yang memiliki masukan sama dengan bagaimana APBD dengan keterbatasan fiskal benar benar dapat diimplementasikan untuk aspirasi masyarakat "ujar Wali Kota.

Wali Kota menambahkan, hasil pembahasan P-APBD 2026 ini diproyeksikan sebagai landasan berkesinambungan bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 kelak. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan, aparat penegak hukum serta instansi terkait melakukan pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Kegiatan tersebut digelar di depan halaman Kantor Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kamis (24/09/2026).

Pemusnahan ini merupakan bagian dari hasil pengawasan dan penindakan terhadap peredaran BKC ilegal selama periode September 2025 hingga Mei 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan, barang ilegal yang dimusnahkan terdiri dari 6.153.566 batang rokok tanpa pita cukai dengan berat sekitar 8,7 ton. Selain itu, terdapat Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal sebanyak 3.007,2 liter, dengan berat sekitar 3 ton.

Secara keseluruhan, barang kena cukai ilegal tersebut memiliki total berat sekitar 11,7 ton dengan nilai barang mencapai Rp9.398.753.310.

Sementara itu, potensi kerugian penerimaan negara dari barang ilegal tersebut ditaksir mencapai Rp4.664.793.300.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan bahwa kegiatan penyelesaian hasil penindakan dan pemusnahan BKC ilegal tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen bersama dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran di bidang cukai.

Menurutnya, pemberantasan barang kena cukai ilegal juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya rokok ilegal, permasalahan serius yang berdampak luas. Baik terhadap penerimaan negara, iklim usaha yang sehat maupun perlindungan masyarakat,” ujar Rusdi.

Ia juga mengajak masyarakat serta aparat pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal.

Bea Cukai Perkuat Sinergi Penindakan

Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan, Wijang Abdillah, menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari peredaran BKC ilegal sekaligus mengamankan penerimaan negara.

Menurutnya, pemusnahan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas peredaran rokok ilegal, tembakau iris dan MMEA tanpa izin resmi di wilayah Pasuruan dan sekitarnya.

“Kami terus memperkuat sinergi bersama Kejaksaan, Kepolisian dan TNI serta Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memastikan setiap pelanggaran ketentuan cukai ditindak secara tegas,” tegasnya.

Pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman Kantor Bupati Pasuruan. Selanjutnya, keseluruhan BKC ilegal tersebut diangkut menuju PT Hijau Alam Nusantara di Ngoro, Mojokerto, untuk dimusnahkan menggunakan metode yang disebut ramah lingkungan.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pemberantasan peredaran BKC ilegal tidak hanya menyasar barang hasil penindakan, tetapi juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, Bea Cukai dan masyarakat untuk menjaga penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. (Usj)

Aimas Papua Barat, suarakpkcyber.com -  Keluarga Makmini melakukan aksi pemalangan di Pasar yang berlokasi di kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Senin (21/09/2026).

Aksi marga Makmini tersebut melakukan aksi dengan palang mulai dari pintu masuk depan pasar hingga pintu belakang pasar mariat.

Aksi ini pun membuat aktifitas jual beli hingga kendaraan yang masuk dan keluar pun menjadi macet total di pasar maryat.

Kuasa hukum Marga Makmkni Feri. O.SH mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membuka palang tersebut sampai tuntutan marga makmini terjawab.

Karena berapa bulan lalu, kami telab melakukan pernyataan bersama dengan Bupati melalui Kepala Pertanahan Yulius Balinsa. S.Pd., M.AP. bersama dengan pihak pertama Nofita Makmini.

" jadi tuntutan dan pernyataan kami ada 6 aspirasi.

1. Tuntutan ganti pembayaraan pasar mariat.
2.  Tuntutan nominal Rp.50.000.000.000
3.  Anak anak sekolah harus diperhatikan (SMP, SMA, Perguruan tinggi)
4.  Permintaan lost khusus untuk keluarga makmini
5. Permintaan khusus untuk pegawai pasar.
6. Setiap penerimaan PNS, Keluarga makmini harus diperhatikan atau di prioritaskan selagi mengunakan tanah pasar"Tegad Fery.

Lanjut Fery , jika belum ada pertemuan antara kami (marga makmini) dan pemda maka akan terus kami palang.

Sembari mengatakan bahwa aksi kami sudah diketahui oleh aparat kepolisian. Jadi mereka (polisi polsek) juga akan bantu menyampaikan aksi palang kami serta aspirasi kami kepada pihak pemda.

"Jadi kami akan tetap palang. Sampai ada yang bertemu dengan kalean saya untuk menjawab aspirasi kami"tutup Fery.(Dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - RSUD Bangil dalam Peringati hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 menggelar serangkaian kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kesehatan kepada masyarakat dengan kegiatan Operasi Bibir Sumbing serta pemeriksaan Automated Breast Ultrasound (ABUS) dan Bone Mineral Density (BMD) secara gratis.

Antusiasme masyarakat sangat tinggi tercatat terdapat 27 pasien operasi bibir sumbing, 24 pasien pemeriksaan ABUS dan 25 peserta pemeriksaan ketahanan tulang (BMD).

Kegiatan tersebut berlangsung di RSUD Bangil yang dihadiri langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Ketua DPRD kabupaten Pasuruan Syamsul Hidayat, Ketua dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan serta pimpinan OPD, Rabu (16/09/2026).

Dalam sambutannya Rusdi Sutejo menegaskan bahwa layanan kesehatan akan terus ditingkatkan dan bertransformasi menjadi ujung tombak pelayanan publik.

" Alhamdulillah, kita harus terus berinovasi. Bersama-sama mulai dari fasilitas, komponen sumber daya manusia, alat medis, hingga sistem pelayanan harus terus berkembang dengan baik, jangan sampai kalah saing dengan pihak swasta" ujarnya.

Selain itu Rusdi Sutejo berpesan untuk menyamaratakan pelayanan tanpa diskriminasi. Layanan medis juga terbuka bagi masyarakat luar daerah yang membutuhkan meskipun prioritas utama adalah warga Kabupaten Pasuruan.

" Yang penting jangan dibedakan, semua adalah rakyat Indonesia. Mohon pelayanannya disamakan dan diberikan yang terbaik" himbaunya.

Dikesempatan yang sama Plt Direktur RSUD Bangil, dr. Tri Dinar Herturini, menyatakan bahwa agenda ini merupakan wujud nyata komitmen pihak rumah sakit dalam memperkuat pembangunan sektor kesehatan di wilayah Pasuruan.

“Kami berkomitmen mendukung visi pembangunan daerah melalui peningkatan akses, mutu, dan keselamatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” tutur dr. Tri Dinar.

Menurut dr. Tri Dinar, bakti sosial ini mencakup empat pilar layanan kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.

“RSUD Bangil tidak hanya menjalankan fungsi medis operasional, tetapi juga memperkuat fungsi sosial agar keberadaan rumah sakit dapat dirasakan langsung oleh warga,” jelasnya.  (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Semarak Hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097, Pemerintah Kabupaten Pasuruan Gelar Upacara Hari Jadi Pasuruan ke1097 yang di gelar khidmat di Halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Jumat (18/09/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat; Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono; Kajari dan anggota Forpimda Kabupaten Pasuruan lainnya; Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo dan undangan lainnya.

Dalam pantauan di lapangan upacara Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dimulai pukul 08.00 wib dengan dibuka mengenang sejarah kabupaten Pasuruan hingga Pembacaan UUD 1945 serta Doa sebagai penutup upacara.

Dalam Sambutannya, Bupati Rusdi Sutejo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang sama-sama berkomitmen dalam mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera dan berkeadilan.

Selain itu Bupati Rusdi Sutejo menegaskan usia-1097 tahun adalah bukti ketangguhan Pasuruan, Beliau berpesan agar momentum kebersamaan ini tidak hanya seremonial, tetapi direplikasi dalam menjaga kesolidan dan kekompakan menjalankan tugas pelayanan publik.

Pemkab Pasuruan terus melaksanakan berbagai program terutama dalam pelayanan publik untuk selalu memiliki etos kerja yang baik  dan semangat sarana publik untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

" kita di tuntut kerja yang baru sebab sekarang jaman digitalisasi harus kita dorong, harus mempunyai semangat dalam bekerja sehingga dapat dirasakan menyentuh masyarakat" ujarnya.

Upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 dengan tema " Pasuruan Bangkit Bersama Kita Bisa merupakan slogan untuk terus solid bersama-sama dalam membangun Pasuruan kedepan.

Rusdi juga menyampaikan dalam peringatan hari jadi ke-1097 di tahun ini akan dicanangkan 4 prioritas utama yaitu pelayanan dasar, penguatan ketahanan sosial ekonomi, daya saing berbasis potensi lokal dan tranformasi tata kelola berbasis elektronik.

Di akhir upacara, Rusdi Sutejo memberikan penghargaan Satyalencana Satya Karsa kepada para PNS yang telah mengabdi sebagai ASN Pemkab Pasuruan mulai 10-30 tahun dan mengajak kepada para wisatawan untuk datang ke Pasuruan di Bulan September ini karena berbagai kegiatan mulai dari Pasuruan Carnival, Lomba Dayung hingga hingga Pekan Raya yang dihiasi berbagai macam bintang tamu.

"Mari berkunjung ke Kabupaten Pasuruan di bulan September ini. Nikmati keindahan panorama dan seabrek kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097," ajaknya. (Usj)