Mama Kodey Sejak 10 Tahun tidak Mendapatkan Sentuhan Bantuan dan Otsus di Bagian Usaha Kecil. Ironisnya Mama Kodey Usaha Bensin ini dengan Mengambil pinjaman koperasi selama 10 Tahun. Namun yang Menjadi Pertanyaan adalah Kemana dana Otsus yang Negara kasih Buat Rakyat Papua?

Apakah dana Otsus hadir Karena Gedung- Gedung Rusak di atas Tanah Papua, ataukah kedudukan orang Asli Papua Yang Hilang Sehingga Datangnya UU dan Uang Otsus ini?

Mama Kodey merupakan salah satu orang Papua yang menjadi contoh saat ini, dan masih banyak masyarakat kecil seperti Mama Kodey di Papua saat ini. 

Saat ditemui jurnalis mama Kodey berharap agar Pemerintah Daerah dan Provinsi Papua Barat Daya untuk Bisa lebih Prioritaskan Bantuan dana Otsus untuk Mama Papua yang saat ini usaha usaha kecil seperti ini. (Kamis, 24/04/2025).

"Sebab Kami Minta Dana Otsus kasih Kami Masyarakat kecil itu karena Itu Uang yang di Gantikan dengan Berlumuran darah Nyawa orang Papua yang Mati sejak 1961 hingga Saat ini 2025 Masih trus Ada Nyawa orang Papua yang masih Mati. Oleh Sebab itu Mama Berharap agar Pemerintah Lebih Penting Perioritaskan Dana Otsus Harus Bersentuhan Lansung dengan Kami Orang Asli Papua" ujar mama Kodey.

Terakhir Kata Mama Kodey. Kami Sebagai Perempuan Papua selalu Mendoakan juga para Pimpinan Pimpinan Anak anak Papua yang saat ini Menjadi Pemimpin di atas Tanah Papua untuk Membangun Negri ini yang kita Cintai. (Dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pagelaran  Grebek Syawal Sewu Ketupat di Dusun Jembrung 2 Desa Bulusari Kecamatan Gempol mendapatkan apresiasi dari wakil Bupati Kabupaten Pasuruan M. Shobi Asrori, minggu (20/04/2025).

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Syamsul Hidayat dalam sambutannya menjelaskan bahwa pelaksanaan grebek ketupat ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar terutama pelaku UMKM.

Bukan hanya itu dalam pembuatan ketupat yang disusun seperti gunung yang menjulang tinggi tersebut merupakan hasil karya dari seluruh elemen warga di Desa Bulusari. 

" Kami bergotong royong dalam pembuatan ketupat ini melibatkan para ibu ibu di RT masing-masing, karang taruna, dan 30 stan jualan UMKM di wilayah Bulusari" ungkapnya.

Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, M Shobi Asrori dalam kegiatan tersebut mengatakan berterima kasih kepada masyarakat Desa Bulusari, khususnya warga Jembrung 2 yang telah melestarikan adat Jawa.

" Saya berterimakasih dan mengapresiasi  atas terselenggaranya acara Grebek Syawal Sewu Ketupat ini. Mungkin kita ketahui selama ini sebelumnya yang ada di masyarakat adalah Grebek durian dan sekarang ada grebek ketupat, acara semacam ini perlu dilestarikan " jelas Shobih Asrori.

Acara Grebek Syawal Sewu Ketupat yang digagas oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Syamsul Hidayat merupakan kegiatan yang ada di masyarakat usai lebaran, hal ini bertujuan untuk melestarikan budaya bangsa agar tidak pudar dan termakan zaman. 

"Semoga acara ini dapat rutin dilaksanakan setiap tahun, agar tradisi ini tidak usang termakan zaman dan melestarikan budaya bangsa", tutupnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Bupati Rusdi Sutejo atau dikenal dengan Mas Rusdi memberikan pembinaan kepegawaian dan Halal Bihalal di RSUD Grati, pada Rabu (16/04/2025).

Dalam penyampaiannya Mas Rusdi tersebut menyampaikan bahwa sebuah Rumah Sakit Daerah harus memiliki daya pikat untuk pasien yang hendak berobat atau rawat inap.

Seharusnya Rumah Sakit Daerah menjadi fasilitas kesehatan yang menyediakan berbagai layanan medis kesehatan untuk masyarakat. Agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dan memiliki daya magnet agar masyarakat terpikat untuk berobat di Rumah Sakit Daerah.

“Rumah sakit harus mampu mengantisipasi perubahan dan memanfaatkan peluang yang ada. Peluang ini diperoleh dari daya pikat yang ditawarkan. Sehingga membuat banyak pasien memilih untuk dirawat di RSUD," ujarnya.

Karenanya Mas Rusdi meminta agar RSUD Grati dan Bangil untuk selalu meningkatkan pelayanan dan kualitas agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Salah satunya dengan meningkatkan sarana prasarana, fasilitas dan peralatan yang mendukung guna memberikan daya pikat dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang hendak berobat.

Direktur RSUD Grati, drg Dyah Retno Lestari memandang, apa yang dipaparkan Mas Bupati akan menjadi motivasi dalam mengembangkan RSUD Grati.

Untuk mendorong semangat teman-teman dalam meningkatkan pelayanan, kami memberikan reward bagi mereka yang mampu menjadi teladan bagi pegawai yang lain,” ungkapnya. (Usj)

Rusdi Sutejo dalam pidatonya mengatakan ada sekitar 1200 ruang kelas, ruang yang penting lainnya seperti UKS, Perpustakaan yang mengalami kerusakan dari yang ringan, sedang dan yang parah, hanya saja lantaran keterbatasan anggaran ditahun ini diprioritaskan untuk tingkat kerusakan yang sangat parah.

"Kita fokus pada sarpras pendidikan, kita gelontorkan Rp 40 milyar melalui pergeseran anggaran untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak parah, yang diutamakan" tuturnya.

Anggaran Rp 40 milyar yang akan dicairkan tahun ini untuk memperbaiki hampir 300 sekolah yang rusak parah dan yang sangat parah, yang rata rata didominasi oleh sekolah dasar (SD) yang jumlahnya lebih banyak dari sekolah SMP, sebab sekolah dasar (SD) rata rata Inpres, jadi cukup lama bahkan ada yang 50 tahun lebih.

Rusdi juga menambahkan, bahwa pendidikan itu merupakan kebutuhan yang paling mendasar, saya ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Pasuruan, untuk mendapat akses pendidikan yang layak, saya mengibaratkan panjenengan seperti rantai sepeda, jangan ada yang putus satu untuk bisa melakukan, kita harus tau peran dan tugas masing-masing untuk memperbaiki pendidikan,imbuhnya.

Tri Agus Budiharto Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan menambahkan bahwa perbaikan ratusan sekolah yang sangat rusak parah merata di 24 kecamatan, dalam konteksnya perbaikan tidak hanya menyentuh pada ruang kelas siswa saja, melainkan juga pada plengsengan, pagar, ruang UKS, perpustakaan, dan sarana prasarana yang penting lainnya.

"Hampir 300 lembaga yang diperbaiki ada yang super prioritas artinya kalau tidak segera diperbaiki akan ambruk, ada pula yang rusak nya sedang seperti atap yang ambrol, maka harus segera diperbaiki sehingga siswa bisa belajar dengan nyaman" ungkapnya.

Tri juga menyampaikan kisaran anggaran per lembaga yang rusak parah kisarannya diatas Rp 500 juta sampai Rp 600 juta, ada juga yang satu lembaga empat kelasnya rusak parah belum ditambah ruang lainnya, jelas itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, jelasnya. (Usj)

Sorong, suarakpkcyber.com - Pembangunan Rumah Sakit tipe C Universitas Muhammadiyah Sorong yang dikerjakan oleh (PT. Nindya Karya), Minggu (30/03/2025).

Dalam pekerjaan tersebut nilai kontrak belum tertera didalam papan pekerjaan atau proyek tersebut. Dan hanya menampilkan waktu hari kerja atau waktu pelaksanaan selama 366 hari kalender dan waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender. 

Sedangkan untuk anggaran hanya ditampilkan sumber dana melalui anggaran APBN dengan tahun anggaran 2024-2025 (MYC).

Pekerjaan paket pembangunan yang mulai dikerjakan sejak tanggal kontrak pada tanggal 30 Desember 2025 tersebut sudah kurang lebih 3 bulan berjalan.

" Kami hanya kerja tidak tau kantornya di Sorong. Mungkin dari luar Papua" ucap salah seorang pekerja.

Saat ditanya terkait nilai anggaran tersebut, para kerja hanya mengatakan bahwa hubungi saja pihak kantor yang juga belum diketahui pasti kantor tersebut berada.

Pantauan awak media pekerjaan tersebut sudah mulai tahan penbunan pemasangan pagar dan dinding-dinding pagar yang namak terpasang rapi. Sedangkan untuk didalam masih dalam proses pembangunan dan pengerjaan yang dibantu menggunakan beberapa alat berat.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Akibat kebijakan pemerintah pusat Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan imbas dari Efisiensi Anggaran. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 lalu, jumlah RTLH yang diperbaiki penurunan nya sangat kentara dari 500 unit menjadi 75 unit rumah.

Eko Bagus Wicaksono, Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Pasuruan, menjelaskan Program RTLH ditahun 2025 mengalami penurunan bahkan bisa dibilang terjun bebas. .

"Program RTLH tahun ini hanya dapat 75 unit rumah yang diperbaiki hal ini berbeda seperti tahun 2024 lalu. Proyek perbaikan RTLH kali ini khusus pada pengembangan ibukota Kabupaten Pasuruan yaitu Bangil, paling banyak rumah diperbaiki di wilayah Kecamatan Bangil, selebihnya wilayah Kecamatan Beji, Gempol, Sukorejo, Rembang, "Jelasnya.

Eko menambahkan masing-masing rumah mendapatkan alokasi anggaran perbaikan sebesar Rp 20 juta, dengan rincian sebagai berikut 16,5 juta untuk pembelian bahan material,Rp 3,5 juta dipergunakan untuk ongkos tukang. Rencana program tersebut akan direalisasikan pada bulan Mei mendatang.

Anggaran kali ini naik 5 juta dari anggaran sebelumnya. Sebelumnya anggaran Perbaikan sebesar 15juta per unit kini menjadi 20juta per unit. Dengan perbaikan hanya 75 RTLH yang diperbaiki. Minimnya Program RTLH ini, kini Pemkab Pasuruan masih memiliki PR untuk masyarakat yang Kurang mampu sekitar 8200 Rumah Tidak Layak Huni yang terdata di Kabupatennya Pasuruan. 

" Dalam lima tahun ini Pemkab Pasuruan telah memperbaiki sebanyak 14 ribu lebih RTLH tepatnya pada tahun 2019 hingga 2024 kemarin, saya meyakini apabila tidak ada efisiensi anggaran maka jumlah RTLH yang direhab akan bertambah, mudah-mudahan tahun depan sudah normal kembali", tambahnya.(Usj)

Sorong,suarakpkcyber.com - Proyek Pembangunan Rumah Susun (Rusun) DOB Papua Barat Daya, tidak memiliki nominal anggaran yang jelas, Selasa (18/03/2025).

Pasalnya Papan Pekerjaan proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan tersebut, Sengaja di tutupi dengan sebuah kertas plakban putih agar tidak di ketahui oleh masyarakat.

Dari pantauan proyek rumah rusun tersebut dikerjakan oleh PT.Nindya Karya, dengan No Kontrak 01 HK/03.01 KTRK/RSN.DOB.PBD/IX.2024, yang mana dengan mengibuli publik, dengan cara menutupi papan anggaran pembangunan yang berasal dari anggaran APBN.

Sementara itu jangka waktu pekerjaan rusun tersebut 300 hari kerja sesuai dengan kalender. 

Jurnalis suarakpkcyber saat ke lokasi

Keterangan Siberandus Refun seorang warga yang secara terang terangan, menyoroti pimpinan proyek dan penjabat Pembuat Komitmen (PPK) haruslah memberikan pemaparan anggaran proyek yang begitu terperinci pada papan proyek tersebut" beber Siberandus yang juga merupakan penggiat anti korupsi di Sorong.

Lanjut Siber, Ini seakan sudah menjadi tradisi kebiasaan buruk yang di mainkan oleh pemenang tender dan PPK yang berada di tubuh Balai pelaksanaan penyedia perumahan dari Provinsi Papua Barat Daya. Ia pun berharap semoga gubernur yang yaru, haruslah memberikan ketegasan kepada pemenang tender proyek dan PPK. Agar bekerja sesuai prosedur yang ada.

Lebih lanjut, Pria Tanimbar yang berusia 43 tahun tersebut, sambil meninjau pekerjaan tersebut mengatakan bahwa sesuai dengan fakta lapangan. Bangunan berlantai tersebut secara kasat mata, terang terangan para buruh atau pekerjanya tidak menggunakan safety untuk melindungi diri atau tubuhnya.

"Kita lihat sendiri bahwa para buruh atau karyawan pekerja yang mengerjakan bangunan yang berlantai 2 tersebut tidak mengunakan pelindung diri seperti Helem atau jaket rompi pelindung diri", ungkapnya. 

Padahal menurutnya, pemenang tender atau proyek tersebut seharusnya menyediakan semuanya itu.

"Kalau di lihat dari papan proyeknya maka yang mendapat tender adalah PT. Nindya Karya. Maka kami meminta pihak media tolong menyampaikan atau menyuarakan persoalan ini ke publik"harapnya. Sembari berharap agar persoalan ini bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah. Karena jangan sampai para karyawan proyek tersebut menjadi korban persoalan undang-undang ketenaga kerjaan dalam hal ini terkait keselamatan para pekerja. (Dedi) 

Sidoarjo, suarakpkcyber.com – Sebagai bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan serta upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi mereka. Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Pondok Romadhon Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Sidoarjo pada Minggu (16/03/2025) di Museum Mpu Tantular, Sidoarjo.

“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh segala kegiatan ITMI. Selain itu, saya juga ingin memastikan bahwa para penyandang tuna netra mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah,” ujar Bupati Subandi.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial M. Misbahul Munir, Kepala Bakesbang Fredrik Suharto, serta Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo Mufi Imron. Dalam kesempatan ini, Bupati tidak hanya menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan sembako, tetapi juga berkomitmen memberikan dana hibah yang dapat digunakan untuk biaya operasional komunitas tuna netra yang tergabung dalam ITMI Sidoarjo.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa regulasi yang mendukung kepentingan penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemkab Sidoarjo akan terus memperhatikan kebutuhan kaum disabilitas, termasuk bantuan makanan, pendidikan melalui beasiswa maupun program lainnya, serta pelatihan keterampilan.

“Tugas saya sebagai bupati adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik serta membawa kemajuan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PD ITMI Sidoarjo, Syaiful Hasan, mengaku senang dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Subandi. Ia menyebut bahwa sejak empat kali penyelenggaraan kegiatan ini, baru kali ini seorang bupati hadir langsung.

“Dari sekian kegiatan ITMI, belum pernah ada bupati yang mau datang. Baru Pak Bupati Subandi yang hadir sendiri. Ini menjadi berkah bagi sahabat tuna netra,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa komunitas tuna netra yang tergabung dalam ITMI Sidoarjo berjumlah sekitar 80 orang, dengan visi dan misi memberantas buta huruf Al-Qur’an Braille bagi penyandang tuna netra.

“Kami berharap pemerintah dapat terus membantu dalam pemenuhan kebutuhan kaum disabilitas, baik dalam bidang pendidikan, layanan yang ramah disabilitas, maupun kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” pintanya.(Tim)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja dengan tema Hilirisasi Industri dan Pengolahan Potensi Unggulan Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Selasa (11/03/2025) .

Bertempat di Auditorium Mpu Sendok Komplek perkantoran Raci Pasuruan yang dihadiri oleh tim percepatan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan, KH. Saifullah Damanhuri, Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Tri widya Sasongko, Kadis Kominfo, Ridwan Haris, dan Kepala OPD, Camat dan para undangan lainnya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah pada tahun ini menggunakan pembidangan, mulai bidang pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif, Perlindungan Sosial, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan, hukum dan pemerintahan, Infrastruktur, Bendahara dan Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Pelayanan Publik.

Sekretaris daerah, Yudha Triwidya Sasongko dalam sambutannya mengatakan pembidangan dalam pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah diharapkan mampu berkolaborasi antar perangkat daerah dan bersinergitas dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Pasuruan secara cepat dan tepat.

Visi Misi Kabupaten Pasuruan dalam rangka Implementasi 33 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan

"Kami berharap dalam pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah ini dapat berkolaborasi antar perangkat daerah dan bersinergitas dalam problem solving yang ada di Kabupaten Pasuruan, untuk melaksanakan akselerasi implementasi 33 program prioritas Bupati Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, Shobi Asrori" ujarnya.

Bidang-bidang khusus yaitu tata kelola dan pelayanan publik yang dimulai hari ini bahwa program prioritas yang berorientasi dengan tata kelola dan pelayanan publik yaitu digitalisasi layanan publik dan pengembangan Kabupaten Pasuruan satu data dan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dan peningkatan kesejahteraan ASN dan Aparatur Pemerintah Desa.

" Yang termasuk pemerintahan desa meliputi RT, RW, Kader Desa, Linmas, BPD, dan beberapa perangkat daerah yang masuk dalam tata kelola dan layanan publik harus mendukung 33 program prioritas andalan sesuai tugas dan fungsi dan kewenangannya masing-masing " tambahnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Dalam mengantisipasi peredaran daging sapi glonggongan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta di dukung oleh Satreskrim Polres Pasuruan, melakukan sidak mendadak ke pasar pasar tradisional , dalam menjelang lebaran ini.

Petugas gabungan menyasar pasar Pandaan dan beberapa pasar tradisional lainnya selasa (11/03/2025) dini hari. Dalam sidak kali ini petugas menemukan indikasi peredaran daging glonggongan yaitu daging sapi yang diberi minum berlebihan sebelum disembelih.

Pedagang daging asal Sidoarjo dengan membawa Pickup yang menjajakan dagangannya ditepi jalan depan pasar. Petugas menemukan kecurigaan terhadap pedagang tersebut. Bagaimana tidak daging yang dijual pedagang dari Sidoarjo tersebut dagingnya basah dan didapati tetesan air pada dagingnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan Ainur Alfiyah, menjelaskan bahwa daging glonggongan berasal dari sapi yang diberi minum secara berlebihan sebelum disembelih untuk menambah berat daging, praktik ini akan menurunkan kwalitas daging dan beresiko bagi kesehatan pembeli. Sebab daging glonggongan ini lebih cepat busuk karena kandungan protein, berkurang akibat air yang keluar, jika air yang digunakan tidak higienis resiko Kesehatan semakin tinggi ,jelasnya saat sidak di pasar Pandaan

“Harusnya dagingnya keset, segar, tidak berair. Maka, kami ambil samplingnya, untuk dilabkan ke lab punya provinsi di Malang,” terang kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan Ainur Alfiyah.

Modus Daging Gelonggongan ini dilakukan untuk menambah berat timbangan daging sapi demi keuntungan yang lebih. Diketahui harga daging glonggongan lebih murah sekitar Rp 110.000 per kg dibanding dengan daging sapi normal yaitu Rp 120.000 per kg, sehingga sebagian pembeli tidak mengetahuinya.

“Kami hanya mengingatkan dan memberi pembinaan, kepada penjual daging asal Sidoarjo tersebut. Informasi kami terima, dagingnya dari Krian. Untuk memastikan daging gelonggong atau tidaknya, tunggu hasil lab turun,” tambah Ainur Alfiyah.

Diketahui bahwa pemotongan Sapi glonggongan sulit diawasi karena penyembelihan dilakukan di luar daerah, sebab itu pihaknya memberikan peringatkan keras kepada para pedagang agar tidak menjual daging sapi glonggongan. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com -  Pidato perdana Bupati Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo dihadapan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dalam acara paripurna agenda penandatanganan berita acara serahterima jabatan Bupati Kabupaten Pasuruan, Rabu (05/03/2025). Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan yang dihadiri oleh Ketua DPRD, Samsul Hidayat, Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, Forkopimda, Para Kepala OPD, Camat, dan para undangan lainnya.

Pidato perdana tersebut dilakukan setelah penandatanganan berita acara jabatan Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan dan penyerahan jabatan dari PJ Bupati Kabupaten Pasuruan , Andriyanto masa bakti 2023-2024, maupun dari PJ Bupati Nurkholis masa bakti 2025 kepada Bupati terpilih Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo periode 2025-2030.

Rusdi Sutejo dalam pidato perdananya mengatakan bahwa asta cita Presiden Prabowo Subianto akan menjadi satu satunya visi misi yang harus dijalankan, dengan cara saya dan Gus Shobih Asrori. Kami akan menjalankan 33 program prioritas dalam lima tahun kepemimpinannya.

"Kami berkomitmen untuk melaksanakan 33 program prioritas pembangunan Daerah dan saya berpedoman pada Asta cita Presiden Prabowo Subianto" ungkapnya.

Selain program prioritas pembangunan, Rusdi juga menyampaikan komitmennya bersama Wakil Bupati Gus Shobih Asrori untuk membawa perubahan yang positif bagi Kabupaten Pasuruan, yang sejahtera, maju dan berkeadilan.

" Saya juga menyadari perjalanan nya tidak mudah, mulai dari pemangkasan anggaran, sampai keterbatasan fiskal dan bencana yang tak terduga, saya meyakini dengan dukungan masyarakat semua akan mudah diatasi" tambahnya.

Adhy Karyono selaku Sekda Provinsi Jawa Timur memberikan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati, dan memberikan apresiasi kepada PJ Bupati dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang mencapai pertumbuhan 5,00 persen, lebih tinggi dari rata rata pertumbuhan ekonomi provinsi, Ungkapnya.

" Saya yakin Bupati Rusdi Sutejo dan Shobi Asrori dengan pengalamannya sebagai anggota DPRD akan mampu memajukan perekonomian Kabupaten Pasuruan yang lebih baik, dn saya ucapkan selamat bertugas dan jalankan kerja keras potensi yang ada serta bersinergi dengan DPRD" tambahnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Kabar gembira bagi warga Kabupaten Pasuruan yang ingin mudik. Kini Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan membuka mudik gratis untuk lebaran tahun 2025.

Disediakan 5 armada bus yang siap mengantar para pemudik dengan lima tujuan yang ada di Jawa Timur, diantaranya: Pasuruan-Jember ; Pasuruan - Magetan - Ngawi; Pasuruan - Kediri - Tulungagung - Trenggalek; Pasuruan - Situbondo - Banyuwangi;  Pasuruan - Nganjuk - Madiun - Ponorogo - Pacitan.

" Total ada 5 armada bus yang siap mengantar para pemudik, 3 kendaraan dari Dishub Kabupaten Pasuruan dan 2 bus dari Dishub Jawa Timur,” terang Kepala Dishub Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brehaspati, Rabu (5/03/2025).

Pendaftaran program mudik gratis ini sudah dibuka mulai tanggal 4 Maret 2025 hingga 26 Maret 2025 dan dapat ditutup sewaktu-waktu apabila kuota terpenuhi.

Antusias warga Kabupaten Pasuruan untuk program mudik gratis cukup tinggi diketahui baru satu hari buka sudah 21 orang yang daftar untuk 58 seat.

"Animo pemudik cukup tinggi. Meski baru satu hari, sudah ada 21 orang yang daftar untuk 58 seat. Jadi, silakan daftar melalui link https://forms.gle/e5LMXBA4bWpnZcsA6 atau langsung melalui Dishub Kabupaten Pasuruan," sambung dia.

Syarat pendaftaran mudik gratis :

1. Bagi peserta yang berdomisili Kabupaten Pasuruan, dibuktikan dengan KTP.
2.  Bagi peserta yang tinggal di Kabupaten Pasuruan, tetapi KTP luar daerah, wajib melampirkan surat keterangan dari RT/RW setempat.
3. Bagi peserta yang bekerja di Kabupaten Pasuruan, tetapi KTP luar daerah, dapat melampirkan surat keterangan dari perusahaan atau RT/RW setempat. 
4. Kartu Keluarga (KK), terutama bagi masyarakat yang mendaftar sekeluarga.
5. Balita usia 3 tahun tetap didaftarkan, tetapi tidak mendapatkan tempat duduk.

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Pemerintahan Kabupaten Pasuruan mulai memperbaiki ruas jalan Warungdowo - Sidogiri  yang rusak dan dikeluhkan masyarakat. Perbaikan dilakukan oleh tim gerak cepat Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan, yang ditinjau langsung oleh Bupati Kabupaten Pasuruan H. M.Rusdi Sutejo.

H. M. Rusdi Sutejo Bupati Pasuruan meninjau langsung pengerjaan jalan tersebut bersama PLT. Kepala Dinas Bina Marga Dan Bina kontruksi, Cahyo Fajar Beliau menegaskan bahwa perbaikan jalan harus dilakukan dengan cepat, tahan lama agar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, Senin (03/03/2025).

" Pengerjaan ruas jalan ini guna memperlancar aktivitas warga terutama menjelang Hari Raya Idul fitri. Jalan harus baik dan tidak hanya mengerjakan dengan cepat juga penggunaan material berkualitas yang sesuai dengan spesifikasi agar hasilnya bertahan lama dan berkualitas tinggi " Ujar Rusdi Sutejo.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibawah pimpinan Rusdi Sutejo berkomitmen memperbaiki jalan-jalan yang rusak lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Bidang Pemeliharaan Bina Marga Dan Bina Kontruksi, Sidiq menyatakan pihaknya siap menjalankan arahan Bupati dalam menjalankan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan.

"Kami siap mengikuti arahan bupati dalam melaksanakan perbaikan infrastruktur atau jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah kabupaten Pasuruan" tutur Sidiq. (Usj)

Nganjuk, suarakpkcyber.com - Sat Reskrim Polres Nganjuk Polda Jatim bersama instansi terkait melakukan pengecekan dan monitoring ketersediaan serta harga bahan pokok penting (Bapokting) di sejumlah titik di Kabupaten Nganjuk.

Kegiatan ini melibatkan Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, serta jajaran terkait untuk memastikan stok aman dan harga tetap stabil menjelang Ramadan 2025. 

Kapolres Nganjuk AKBP Siswantoro, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa hasil pengecekan menunjukkan ketersediaan bahan pokok dalam kondisi aman.

AKBP Siswantoro menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena stok bahan pokok mencukupi, dan tidak ada lonjakan harga yang signifikan. 

"Kami bersama instansi terkait terus melakukan pengawasan agar tidak ada praktik spekulasi yang merugikan masyarakat," ujar Kapolres Nganjuk, Senin (3/3).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Julkifli Sinaga, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pengecekan dilakukan di beberapa lokasi strategis, seperti Pasar Wage Nganjuk, Prima Swalayan, CV. Sami Mulyo, serta Pasar Sayur Sukomoro. 

"Kami memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan harga sesuai dengan HET ," ujarnya.

Ia menegaskan, jika ditemukan indikasi penimbunan atau permainan harga, pihaknya akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Dari hasil monitoring, harga bahan pokok di pasar tradisional dan distributor masih dalam batas wajar. 

Beberapa komoditas seperti beras medium bahkan dijual lebih murah dari HET, sementara kenaikan harga terjadi pada bawang putih dan daging sapi. 

Tim gabungan akan terus melakukan pemantauan untuk menjaga stabilitas harga selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Setelah usai mengikuti retreat Kepala Daerah di Akademi Kemiliteran (Akmil) Magelang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan terpilih periode 2025-2030 H.M. Rusdi Sutejo dan H.M. Shobi Asrori, menyapa masyarakat Kabupaten Pasuruan yang bertepatan di awal Romadhon, Sabtu (01/03/2025).

Bertempat di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti kedatangan nya di sambut meriah dengan kalungan bunga melati oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat dan iringan al banjari memasuki pringgitan dan Pendopo Bupati Kabupaten Pasuruan.

H.M. Rusdi Sutejo Bupati Kabupaten Pasuruan, dalam sambutanya mengatakan tasyakuran menyambut kedatangannya sengaja digelar sederhana, tak ada arak-arakan keliling wilayah dan menghambur-hamburkan uang. Para undangan dibuat lesehan dengan maksud duduk sama rendah itu menandakan tradisi warga Kabupaten Pasuruan.

"Tasyakuran yang begitu sederhana dengan jamuannya mendatangkan pedagang kaki lima yang biasa mangkal di dekat Pendopo Nyawiji. Saya menolak dengan berat hati ketika ada yang menyodorkan untuk dibuatkan acara yang megah dengan budget ratusan juta rupiah, saya ingin acara dengan sesederhana mungkin, datang duduk lesehan karena itu adatnya orang Pasuruan", ujarnya.

Kepemimpinannya bersama Gus Shobi mengutamakan sinergitas, dalam melaksanakan 33 program prioritas pembangunan bersama Gus Shobi, terlebih dari pembekalan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh Pemerintah Daerah agar bersinergi dengan Pemerintah Pusat, dan kita harus efesiensi anggaran Daerah.

"Saya dan Gus Shobi yang akan mengkomandoi semua kebijakan program Pemerintah dan pelayanan publik. Program yang jelek kita perbaiki dan yang baik kita tingkatkan lebih baik lagi, dalam kepemimpinan saya juga mengaku terbuka dengan segala saran, masukan, kritik yang nantinya akan berdampak baik bagi kemajuan Kabupaten Pasuruan" imbuhnya.

Rusdi Sutejo mengungkapkan Terima kasih kepada semua masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memberikan amanah kepada Rusdi Sutejo dan Gus Shobih dalam memimpin Kabupaten Pasuruan 5 tahun ke depan. Beliau juga mohon do'a dan dukungannya kepada semua pihak untuk bergandengan tangan demi kemajuan Kabupaten Pasuruan.(Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Jalur Perlintasan Langsung (JPL) yang telah dilengkapi palang pintu di empat titik JPL hingga saat ini belum beroperasi. Pemkab Pasuruan berharap empat titik jalur perlintasan langsung (JPL) diserahkan ke Daerah.

Jalur Perlintasan Langsung (JPL) yang belum beroperasi tersebar di wilayah Kecamatan Beji dan Kecamatan Nguling. Tiga lokasi JPL di Kecamatan Beji dan satu lokasi JPL di Kecamatan Nguling, sehingga jumlahnya ada empat titik yang belum dioperasikan hingga saat ini. Sementara lima belas titik lainnya sudah beroperasi sejak pertengahan Desember 2024.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brehaspati menanggapi hal itu, menjelaskan bahwa penyebab keempat palang pintu JPL yang belum beroperasi tersebut lantaran pembangunannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga pihaknya belum mempunyai wewenang untuk mengoperasikan palang pintu yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan.

"Mengenai tenaga sudah kami siapkan dan sudah diikutkan pelatihan perkeretaapian, ini masih nunggu dari Kementerian Perhubungan, "Jelasnya.

Kepala Perhubungan ,Eka menambahkan bahwa dua titik JPL di Beji dan Grati di bangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan empat titik lainnya di bangun oleh Kementerian Perhubungan, lain halnya dengan dua palang pintu di Beji dan Grati,meskipun dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkab sudah menerima pelimpahan aset.

"Karena itu Dinas Perhubungan langsung menempatkan petugas untuk menjaga pos palang pintu itu, dan kami sudah berupaya untuk meminta pelimpahan aset dari Kementerian Perhubungan bahkan dua kali kami bersurat, Namun sampai saat ini belum ada jawaban, "Tambahnya. (Usj)

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum, dr. Atok Irawan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang tertata dengan baik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bermutu.

“Manajemen arsip yang rapi, tertib, dan sistematis akan memperlancar administrasi pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, serta bermuara pada pelayanan publik yang lebih optimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah, kecamatan, BUMD, desa/kelurahan, serta lembaga pendidikan dalam menerapkan sistem pengarsipan yang baik.

“Arsip adalah urusan wajib pemerintah. Sebagai dokumen negara, arsip harus dikelola dengan baik karena menjadi bukti pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen, dalam acara ini dilakukan penandatanganan pernyataan dukungan terhadap GNSTA oleh berbagai perwakilan dari perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, BUMD, dan lembaga sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang GNSTA. Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang penerapan GNSTA di lingkungan pemerintahan daerah.

“Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip adalah program strategis yang bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Arsip yang tertata dengan baik akan menjadi bukti akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam berbagai sektor pembangunan,” ungkapnya.

Sosialisasi ini diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan, kecamatan, desa/kelurahan, BUMD, serta perwakilan lembaga pendidikan. Acara ini juga menghadirkan narasumber Diyah Kuswardani, MM., dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam bidang kearsipan, Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih nilai Kategori AA (Sangat Memuaskan) dalam penilaian pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2024. Kabupaten Sidoarjo juga menempati peringkat ke-7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan masuk dalam 10 besar terbaik di tingkat provinsi, serta peringkat ke-19 dari 376 kabupaten/kota se-Indonesia.

“Capaian ini merupakan hasil kerja sama yang baik dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Dengan semangat yang sama, mari kita terus berkomitmen dalam menerapkan pengelolaan arsip yang lebih baik demi kemajuan daerah kita,” pungkas dr. Atok Irawan.(Yu)

Sementara itu Denis Pande Iroot selaku ketua DPD Pro Jurnalis Siber Papua Barat Daya sangat mengapresiasi Polda PBD melalui Dirkrimsus yang mana telah bersinergi bersama insan pers yang ada di Papua Barat Daya.

Menurut Denis semoga melalui pertemuan ini dapat menjadi mitra bagi Polisi PBD, yang bisa menjadi panjang tangan kepolisian dalam mempublikasikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus Dirkrimsus dalam menangani kasus yang ada di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya.

Sementara itu, Humas PJS Bung Dedi juga menambahkan dalam pertemuan ini pihaknya sangat mengapresiasi giat seperti ini. Yang mana kegiatan ini sangat penting bagi rekan-rekan jurnalis yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Karena dengan ada peningkatan pada jajaran kepolisian Polda Papua Barat Daya yang merupakan pecahan dari Polda lama yaitu Polda Papua Barat, Maka dengan itu pun terjadi dalam insan pers baik perusahaan media maupun organisasi wartawan atau Pers. Bahkan lembaga Perusahaan dan Pers atau Jurnalis PU. menjadi berkembang di wilayah yang baru.

Sehingga dengan adanya pertemuan yang baik ini dapat menjadi motivasi bagi rekan-rekan jurnalis dalam menulis berita pada medianya masing-masing 

" Jadi kami sangat senang bermitra dengan kepolisian. Bahkan dengan rekan-rekan jurnalis yang berbeda tetapi satu. Biarpun mau beda media atau beda organisasi wartawan tetapi kita satu. Sama-sama bekerja pada dunia menulis,menyebarkan dan memberikan informasi yang aktual, tepat dan terpercaya. Bukan abal-abal dalam menulis dan memberitakan informasi" tutur Humas Pro Jurnalis Siber Dedi.(Denis)

Penutupan semua pasar hewan di Kabupaten Pasuruan yang dimulai sejak tanggal 16 Januari 2025, sebagai salah satu strategi untuk pencegahan dan mengurangi kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang sempat mewabah di Kabupaten Pasuruan. Sehingga Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan menutup pasar Hewan selama 2 Pekan.

Setelah Himbauan Penutupan Pasar Hewan,  tanggal 29 Januari 2025 lalu semua pasar hewan di Kabupaten Pasuruan kembali di buka dan mulai beroperasional lagi, namun dihimbau kepada para Pedagang dan Pembeli agar terus waspada dengan Penyebaran Penyakit PMK pada Hewan ternak, Jelas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Ainur Alfiyah.

Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan tetap berkomitmen dalam melakukan pengawasan yang dilakukan secara ketat di semua pasar hewan, ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir resiko lonjakan penyakit PMK merebak kembali, meskipun pasar hewan sudah di buka kembali, akan tetapi masih dalam pengawasan kami, ternak yang di jual belikan di pasar harus sehat, dan kami selaku Dinas Peternakan harus selalu melakukan evaluasi dengan melihat perkembangan kasusnya "tegasnya.

Pemkab Pasuruan melalui Dinas Peternakan juga menghimbau kepada peternak, dan masyarakat umum untuk tetap waspada dan proaktif dalam penyebaran, pencegahan PMK.

Dengan dibukanya kembali pasar hewan di Kabupaten Pasuruan, diharapkan roda perekonomian dapat berputar kembali , sehingga bisa mensejahterakan masyarakat, terutama para peternak.(Usj/Red)