Pasuruan, suarakpkcyber.com - Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan di tahun 2026 telah mempersiapkan sebanyak 1.513 petugas sensus ekonomi 2026 yang akan disebar di 24 Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Sebagai tanda dimulainya Sensus Ekonomi di Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo melepaskan balon udara dalam gelaran Apel Siaga Petugas Sensus Ekonomi 2026  yang bertempat di halaman Gedung Putih Perkantoran Raci, Jumat (12/06/2026).

Sebanyak 1.513 Petugas tersebar dan Sensus Ekonomi akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

" Sensus Ekonomi 2026 di 24 Kecamatan akan didata petugas sebanyak 1.513 petugas dan akan turun ke lapangan mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang" ujar Rusdi Sutejo

Menurutnya Rusdi Sutejo selaku Bupati Pasuruan Sensus Ekonomi sangat penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi daerah secara akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan

" Mudah mudahan melalui sensus kita dapat mengetahui kondisi ekonomi daerah secara konpresif dan akurat" ungkapnya.

Selain itu Bupati Pasuruan berharap seluruh petugas dapat melaksanakan sensus dengan baik agar menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan.

Beliau juga mengajak seluruh komponen pemerintah baik tingkat Dusun hingga Kecamatan dapat mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

" Saya berharap para Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun ikut membantu menyukseskan pelaksanaan sensus ini. Bahkan bila perlu ikut mendampingi petugas di lapangan agar pendataan berjalan lancar dan menjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan" Seru Bupati Pasuruan.

Dikesempatan yang sama pelaksanaan Harian Kepala BPS Kabupaten Pasuruan, Bagas menjelaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan sensus sebelum nya yaitu pendataan usaha besar dilakukan oleh petugas organik BPS, pendataan usaha menengah, kecil, mikro dan rumah tangga dilakukan oleh petugas Mitra yang telah mendapatkan pelatihan.

" Sebanyak 1.513 petugas telah kami siapkan, mereka akan melakukan pendataan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan selama kurang lebih dua setengah bulan dengan tugas dan pokok fungsi yang berbeda" ujarnya.

Menurutnya data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi 2026 tidak hanya digunakan untuk memetakan aktivitas ekonomi dan potensi investasi daerah tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembaharuan data sosial ekonomi masyarakat.

" Melalui sensus ekonomi ini pemerintah daerah dapat mengetahui sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, Harapan nya data yang diperoleh dapat mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan program bantuan yang lebih tepat" pungkasnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Penataan Bundaran Apollo Gempol agar terlihat asri dan indah sebagai komitmen Pemkab Pasuruan dalam mewujudkan Pasuruan sebagai icon industri wilayah Pasuruan barat yang di matangkan agar program penataan taman tersebut bisa memenuhi kaidah teknis yang di syaratkan.

Bundaran Apollo berada di tengah-tengah jalan Nasional sejatinya bukan merupakan aset Pemkab Pasuruan dengan kewenangan perawatan dan pengelolaan murni kewenangan BBPJN (balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional) tapi taman tersebut tidak terawat sangat kumuh dan menajdi tempat pembuangan sampah.

Para pimpinan DPRD serta Pemkab Pasuruan melalui Muspika Kecamatan Gempol harus rela berjibaku secara gotong royong melakukan pembersihan sampah,dan penertiban kendaraan yang bisa mangkal di bahu jalan Nasional karena kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo memberikan atensi serius dalam penanataan bundaraan apollo dengan melakukan peninjuan ke lapangan berupaya sebagai langkah kongkrit dalam pengambilan keputusan. 

" Kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan bersama BBPJN untuk perencanaan penataan environment" ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nur Cholis yang di konfirmasi awak media pada Kamis (11/06/26) terkait rencana penataan bundaraan apollo menyatakan pihaknya masih menindaklanjuti keputusan pimpinan.

" kami masih kordinasi saja ke BBPJN" Jelasnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Desa Kepulangan Kecamatan Gempol menggelar Focus Grup Discussion (FGD) dengan tajuk Mewujudkan Kolaborasi Antara Pihak bagi Perubahan Sosial dan Lingkungan, bertempat di Balai Desa Kepulangan Kecamatan Gempol, rabu (10/06/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, Nur Kholis, Ketua Kadin Pasuruan, Eko Widyatmo, Kepala Desa Kepulangan, Didik Hartono, Perwakilan 18 Perusahaan yang beroperasi di Desa Kepulungan Kecamatan Gempol.

Focus Grup Discussion merupakan langkah awal Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama-sama duduk bersama mempertemukan Pemerintah Desa, Pemangku Kepentingan, Stake Holder,  Perusahaan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas pengelolaan limbah secara kolektif dan berkolaborasi.

Dalam sambutannya Nur Kholis Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyampaikan Forum Grup Discussion (FGD) tersebut bertujuan mendorong perusahaan berperan aktif bersama Pemerintah Desa, Masyarakat dalam pengelolaan limbah.

" Sinergi antara dunia usaha dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri" ujarnya.

Selain itu Nur Kholis juga menyampaikan untuk setiap perusahaan berkewajiban memperhatikan dampak lingkungan yang di timbulkan dari aktivitas produksi yang di hasilkan dan termasuk pengelolaan limbahnya dengan melaksanakan prinsip 3 R (Reduce, Reduce, Recycle).

" Pengelolaannya harus dilakukan sesuai jenis limbah, harus dipilah-pilah mulai dari limbah plastik, emisi udara hingga limbah cair yang bisa mencemari sungai bahkan bisa merusak ekosistem" jelasnya.

Selanjutnya perusahaan yang beroperasi harus bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan dan memastikan dampak lingkungan agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan dampak buruk di lingkungan masyarakat sekitar.

" Perusahaan harus bertanggung jawab serta memastikan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku" tutupnya.

Dikesempatan yang sama Kepala Desa Kepulangan Didik Hartono, mengatakan bahwa selama ini upaya membangun kerja sama dengan perusahaan terkait pengelolaan limbah sebenarnya sudah pernah dilakukan tapi menurutnya kolaborasi tersebut masih kurang maksimal.

" Seharusnya kolaborasi sebelumnya dapat berjalan secara optimal, harus dilakukan dengan Dinas terkait yaitu DLH, sehingga dapat memperkuat kordinasi dan kolaborasi seluruh pihak" ujarnya.

Menurutnya Pengelolaan limbah harus menjadi tanggung jawab bersama antara perusahaan, pemerintah selaku memangku wilayah, serta warga yang berdampak langsung.

Beliau juga mengusulkan untuk membentuk grup komunikasi berbasis WhatsAp yang melibatkan seluruh pihak guna memastikan prosesnya transparan , terbuka dapat dipantau bersama, sehingga tidak ada dusta diantara kita.

" Saya juga tidak mau dianggap sebagai Kepala Desa yang mengelolah proyek limbah perusahaan, sebab itu saya berharap ada grup WA agar seluruh proses berjalan transparan dan semua pihak yang berkepentingan tau" ujarnya.

Didik juga berharap keterlibatan perusahaan untuk mengajak warga untuk lebih aktif memilah sampah rumah tangga dan menjaga fasilitas sampah yang telah disediakan Desa.

Dengan adanya forum ini dapat menciptakan terciptanya kolaborasi yang mampu memperkuat pengelolaan limbah berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan kerja sama antara hubungan sosial perusahaan dan warga sekitar perusahaan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan merespon cepat adanya aduan dan keluhan masyarakat Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur mengenai jalan rusak. Akses jalan penghubung Kawasan Pondok pesantren tersebut  dengan Panjang lebih kurang 1,2 km memang cukup lama sekali belum tersentuh perbaikan sama sekali.

Kerusakan jalan tersebut sebelumnya sempat viral di medsos lantaran banyak warga yang melintas melakukan aktivitas sehari-hari seperti keagamaan menjadi tidak nyaman.

Hal ini diakibatkan permukaan jalan tidak mulus dan material sisa aspal terkelupas hingga badan jalan jadi licin saat dilewati. 

Data yang di peroleh awak media di lokasi menyebutkan kerusakan jalan bervariasi mulai jalan berlubang hingga material aspal terkelupas di STA 0.00- STA 900. 

"Masyarakat ingin jalan yang rusak ini segera dibenahi sebab sudah pengguna jalan yang jatuh akibat roda terperosok di lubang jalan" Jelas Dadang salah satu warga Kayu Kebek.

Terpisah, anggota DPRD Sugianto yang dikonfirmasi terpisah jelaskan dirinya bersama dinas menindaklanjuti laporan masyarakat dan turun ke lapangan.

 "Alhamdulillah dinas terkait sudah turun ke lokasi menindaklanjuti keluhan warga, mudahan setelah ini di tindaklanjuti dengan aksi nyata agar bisa bermanfaat bagi warga" jelas politisi Golkar ini pada Rabu (10/06/26)

Terpisah staf dinas sumber daya air Bina Marga dan Bina konstruksi Ari Brata yang dikonfirmasi bahwa kerusakan jalan tersebut sudah dilakukan survei lokasi oleh tim di bersama masyarakat untuk mengetahui tingkat kerusakan dan langkah penanganan yang dilakukan 

"Mulai Selasa (09/06) kemarin sudah dilakukan perbaikan untuk menangani adalah tambang sulam melalui anggaran pemeliharaan rutin" pungkasnya (usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDA BMBK) melakukan perbaikan jalan Kabupaten Sidogiri- Kanigoro yang sebelumnya mengalami kerusakan yang lumayan parah dan berlubang di sejumlah titik.

Perbaikan ini dilakukan melalui program pemeliharaan rutin berupa tambal sulam guna kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. 

Sarinah Rostief Kepala Dinas SDA BMBK Kabupaten Pasuruan, menjelaskan bahwa pada tahun 2026 pihak nya memprioritaskan program pemeliharaan jalan Kabupaten, baik pemeliharaan secara rutin maupun peningkatan jalan secara berkala.

Sedangkan untuk pemeliharaan rutin jalan Sidogiri- Kanigoro, kami menganggarkan sekitar Rp 10 juta yang diambil dari APBD Kabupaten Pasuruan, Jelas Sarinah, Rabu (20/05/2026).

Beliau juga menambahkan perbaikan jalan tidak hanya dilakukan di kawasan Sidogiri- Kanigoro saja .Tahun ini Dinas SDA BMBK juga menangani 12 titik pemeliharaan jalan di wilayah Kabupaten Pasuruan sebagian sudah mulai dikerjakan.

Menurutnya ruas jalan Sidogiri - Kanigoro memiliki pant yang cukup signifikan sehingga membutuhkan penanganan bertahap, karena itu Pemerintah Daerah juga menyiapkan peningkatan jalan melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau( DBH CHT) 2026.

" Sebab ruas jalan Sidogiri Kecamatan Kraton samapai Kanigoro Kecamatan Rembang cukup panjang, selanjutnya pemeliharaan akan kami ambilkan melalui DBH CHT 2026 melalui sistem pengecoran secara berkala" ujarnya.

Perbaikan jalan itu mendapatkan respon positif dari warga masyarakat yaitu warga yang bernama Agus warga kraton.

Ia mengaku bersyukur karena kondisi jalan kini sudah baik,sehingga lebih aman dilalui kendaraan. 

" Alhamdulillah jalan nya sudah diperbaiki oleh Dinas kami merasa aman dan tidak takut lagi terjatuh, disaat melintasi jalan ini, meskipun hanya di tambal sulam" ujarnya.

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Publik akhir-akhir ini gempar dengan adanya dugaan jual beli lapak di pasar Chenghoo yang ada di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Hal ini Membuat Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan geram dengan memanggil Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan guna memberikan keterangan terkait aset pasar yang ada di Kabupaten Pasuruan pada Rabu (20/5/2026) di ruang rapat komisi.

DPRD mendesak Diskoperindag Kabupaten Pasuruan untuk segera melakukan pendataan ulang atau inventarisasi seluruh aset pasar yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Langkah ini diambil karena banyaknya aset yang lepas dari pencatatan resmi, sehingga retribusi dan potensi sewa tidak masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ketua Komisi II Agus Setiya Wardana meminta dinas terkait untuk turun langsung melakukan pendataan ulang, penertiban, dan pembaruan dokumen legalitas.

"Pendataan bertujuan menghentikan kebocoran retribusi akibat oknum tak bertanggung jawab yang menguasai aset tanpa menyetorkan pemasukan ke daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Wardana menyampaikan, hingga kini masih ada beberapa permasalahan yang harus dicarikan solusi. Salah satunya penguasaan aset-aset daerah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Jangan sampai aset daerah yang harusnya bisa berkontribusi PAD, namun karena dikuasai oleh orang lain, akhirnya tidak membayar menjadi PAD," ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Taufiqul Ghoni saat dikonfirmasi menyatakan akan melakukan pendataan yang diminta oleh pihak Komisi II terkait aset daerah yang ada di pasar.

"Kami diberi waktu hingga senin depan untuk data ulang aset-aset yang milik Pemkab Pasuruan agar para penyewa hak guna usaha sudah habis masa sewanya akan kami data lagi" ujarnya.

Beliau juga menambahkan apabila terdapat penyewa yang hak gunanya habis atau tidak diperpanjang lagi maka akan disewakan ke penyewa baru.

"  Jika para penyewaan tidak mau mengurus untuk perpanjangan, akan kami alih ke penyewa baru agar aset tersebut bisa menyerap PAD Kabupaten Pasuruan," imbuhnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Bupati Pasuruan mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non APBD disahkan menjadi Perda Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya tertunda cukup lama.

Pengesahan tersebut ditandai dengan persetujuan dan penandatanganan bersama dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (18/05/2026) siang.

Kegiatan paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Syamsul Hidayat, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Jajaran Forkopimda, Kepala OPD beserta anggota DPRD kabupaten Pasuruan.

Dalam rapat tersebut, Sekretariat DPRD mencatat sebanyak 37 anggota hadir dari total 50 anggota DPRD sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Pasuruan.

Dalam pernyataannya Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan, pembahasan tiga raperda tersebut akhirnya dapat diselesaikan setelah mangkrak selama kurang lebih 2,5 tahun.

“Pembahasan Raperda dapat dituntaskan setelah mengalami stagnasi selama kurang lebih 2,5 tahun. Ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah,” kata Samsul dalam rapat paripurna.

Menurutnya, ketiga raperda itu telah melewati tahapan-tahapan pembulatan, dan pemantapan konsepsi sehingga kini Raperda tersebut memasuki tahap evaluasi dan sinkronisasi di pemerintah pusat dan provinsi agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

“Kami juga telah melalui pembahasan intensif dan persetujuan bersama OPD terkait, serta fasilitasi oleh Pemprov Jatim. Tahap akhir yang dilewati adalah persetujuan paripurna hari ini untuk resmi menjadi Perda,” ujar Samsul.

Diketahui Ketiga regulasi yang disahkan hari ini mencakup Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sementara itu Rusdi Sutejo mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi yang disahkan saat ini.

Menurutnya pengesahan dan penuntasan legislasi Daerah merupakan wujud nyata pengabdian dan komitmen untuk saling bahu membahu demi kemajuan Daerah.

Kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif terwujud karena adanya kesamaan kerangka berpikir. Kita berkomitmen untuk saling bahu membahu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Rusdi.

Rusdi Sutejo juga menambahkan bahwa Perda Kabupaten Layak Anak menjadi bentuk komitmen Pemkab Pasuruan dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak secara optimal.

“Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus aset strategis daerah yang harus dijamin pemenuhan hak-haknya serta diberikan perlindungan secara optimal,” imbuhnya.

Selain itu Perda mengenai lembaga organisasi kemasyarakatan, rusdi menilai organisasi kemasyarakatan memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sedangkan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat menjadi instrumen hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial serta mengurangi kesenjangan sosial di Kabupaten Pasuruan.

“Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Pasuruan" tutupnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Narkoba sebagai musuh besar bangsa Indonesia khususnya kini telah merebah hingga ke kalangan generasi muda. Hal ini diperlukan upaya pemberantasan menyeluruh dan kerjasama antar instansi dan seluruh elemen masyarakat.

Kini Sekelompok Puluhan Pemuda Anti Narkoba alias KOPAN terdiri dari 72 anggota dilantik oleh Ketua KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) Kabupaten Pasuruan, Moch. Syihabuddin di Auditorium Mpu Sindok, Senin (4/5/2026) siang. 

Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, Kepala BNNK Pasuruan, Masduki dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Rusdi mengatakan peran pemuda dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Pasuruan sangat penting. Sebab remaja atau pemuda sebagai target utama dari Narkoba. Dengan itu Pemuda harus disadarkan dan sekaligus menjadi agen perubahan (agent of change) yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkotika.

"Ini menjadi tugas kita bersama untuk memerangi narkoba, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Dan salah satu pihak yang berperan penting adalah para pemuda," ujarnya.

Dengan dilantiknya anggota KOPAN, Rusdi Surejo berharap dapat bekerjasama dengan berkoordinasi langsung dengan pemerintah kabupaten Pasuruan dan membuat rancangan kinerja aksi kerja nyata yang berdampak di kalangan pemuda atau remaja. .

"Yang paling penting adalah action. Karena ini masalah narkoba yang semua negara terus berupaya memeranginya, termasuk Indonesia. Maka dari itu, mari kita niatkan ibadah demi membantu pemerintah memerangi narkoba sampai tuntas," harapnya. 

Tak hanya itu Rusdi Sutejo berterima kasih kepada seluruh pihak yang bekerja keras dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait narkoba. Mulai dari kepolisian, TNI, BNNK dan seluruh aparat penegak hukum lain serta berbagai elemen masyarakat lainnya. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada BNNK, Polres Pasuruan dan Polres Pasuruan Kota, dan semua aparat penegak hukum dan teman teman yang dengan sukarela membantu dalam upaya penanggulangan narkoba," tutupnya. 

Sementara itu, Ketua KIPAN Kabupaten Pasuruan, Moch. Syihabuddin menjelaskan, pelantikan KOPAN Kabupaten Pasuruan bertemakan "Garda Muda Pasuruan Beraksi dengan Karya, Bersih Tanpa Narkoba". 

Kegiatan ini bertujuan untuk menggerakkan pemuda dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam realisasi di lapangan, para anggota KOPAN diharapkan dapat menjadi kelompok pemuda yang dapat menjadi penyuluh narkoba, melakukan kampanye anti narkoba, dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungannya masing-masing.

"Kami fokus di sosialisasi dan pencegahan dini pada bahaya narkoba. Mulai di sekolah, desa, kecamatan sampai organisasi kepemudaan, sejauh itu yang kami harapkan," jelasnya. (Usj)

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Rosyta Dew

Malang, suarakpkcyber.com– Dinas Pendidikan Kabupaten Malang terus menekankan integritas ASN, untuk mencegah dan menghindarkan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Penguatan integritas ASN dan tata kelola pendidikan ini dilakukan Dindik Kabupaten Malang melalui kegiatan program Dispendik On The Road (DOR) Tahun 2026 ini.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi menegaskan, integritas harus tercermin dari keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan.

"ASN berintegritas akan tetap bekerja maksimal, baik saat diawasi maupun tidak. Integritas tercermin dari keselarasan antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Jika sudah mempunyai nilai integritas tinggi, insyaallah enak dalam menjalankan tugas apa pun,” tutur Rosyta, Senin (04/05/2026).

Dikatakan, integritas menjadi benteng utama dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Rosyta juga menyinggung pentingnya etika bermedia sosial bagi ASN di era digital kini. Karena itu, ia meminta para ASN bijak menggunakan media sosial dan tidak asal membagikan informasi. 

"Dulu berlaku istilah ‘mulutmu harimaumu’, maka sekarang menjadi ‘jempolmu, harimaumu’," ujarnya.

Ia mengimbau agar, isi konten dibaca terlebih dahulu secara jelas sebelum disebarkan. Konten medsos, kata Rosyta, bisa membahayakan profesi jika ternyata mengandung hoaks.

Kegiatan DOR oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sendiri terus dilakukan, menyasar pemangku pendidikan di seluruh wilayah kecamatan se Kabupaten Malang.

Terakhir, DOR dilangsungkan Gedung Eks Korwil Sumbermanjing Wetan, diikuti Kepala SD dan SMP Negeri, serta Bendahara BOS serta operator Dapodik setempat.

Dalam kesempatan itu, juga dikenalkan aplikasi LENTERA untuk mendorong transparansi layanan kepegawaian dan mencegah pungutan liar. 

"Dengan aplikasi LENTERA ini, seluruh layanan kependidikan gratis, sehingga tidak perlu menggunakan map, amplop, maupun transaksi transfer data," pungkas Rosyta. (Ihw)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei oleh para buruh se-Indonesia Khususnya Buruh di Kabupaten Pasuruan. Tapi peringatan kali ini berbeda dengan peringatan MayDay sebelumnya bahkan dari daerah lain.

Bagaimana tidak MayDay yang diadakan di Chandra Wilwatikta kali ini yang biasanya diadakan dengan berdemonstrasi kini bersama Pemkab Pasuruan dan Asosiasi Perusahaan dan Pekerja menggelar Jalan Sehat yang diikuti hampir ribuan peserta, Jumat (01/05/2026).

Pada peringatan MayDay 2026, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusung tagline ‘Bangkitlah Industriku, Sejahtera Buruhku, Majulah Pasuruan, Bersama Kita Bisa’. Tema ini sejalan dengan semangat kemajuan yang digaungkan oleh Pemerintah.

Rusdi Sutejo, Bupati Pasuruan memastikan hubungan industri di Pasuruan saat mayday 2026 tetap kondusif dan para pelaku usaha harus memiliki hubungan yang baik dengan para pekerja. 

" Pengusaha dan pekerja harus membangun hubungan industrial dengan baik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan" ujarnya.

Rusdi juda menjelaskan beberapa tuntutan buruh hasil aksi hari ini akan di kirim ke Dinas hingga pemerintah pusat. Langkah itu diwujudkan melalui pengiriman poin tuntutan buruh yang mengunakan jalur birokrasi formal sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan kaum pekerja.

" usulan dan masukan akan kami bawa ke pemerintah pusat melalui jalur resmi bersurat, meskipun keputusan nya ada di pemerintahan pusat" terangnya.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sebagai jembatan antara pekerja di daerah dengan kebijakan strategis nasional sehingga suara buruh di Pasuruan tidak berhenti di daerah.

"Alhamdulillah masalah hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja diselesaikan dengan baik selama ini, saya memberikan apresiasi kepada seluruh elemen buruh, pengusaha, aparat keamanan yang telah menjaga jalanya may Day berlangsung aman dan kondusif" imbuhnya.

Kegiatan MayDay ditutup dengan pembagian Santunan Bagi Para Pekerja dan pembagian Doorprize kepada para peserta aksi MayDay, suasana riang dan sukacita mewarnai MayDay kali ini. 

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Sebanyak 32 dokter di Kabupaten Pasuruan menerima SK tugas tambahan kepala Puskesmas, SK diserahkan secara simbolis oleh Rusdi Sutejo Bupati Pasuruan, kepada perwakilan kepala puskesmas, bertempat di Auditorium Mpu Sendok Kantor Bupati Pasuruan, Rabu (29/04/2026).

dr.Arma Roosalina Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa penyerahan SK tugas tambahan Kepala puskesmas diselenggarakan sebagai bagian dari amanah peraturan Bupati no 61 tahun 2025 tentang SOTK puskesmas.

" Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa puskesmas dipimipin oleh Kepala puskesmas yang merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan dan mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan puskesmas" ujarnya.

Beliau menjelaskan bahwa ada 32 kepala puskesmas di Kabupaten Pasuruan yang menerima SK tugas tambahan, dari jumlah tersebut ada satu orang yang merangkap sebagai kapala puskesmas di dua wilayah sekaligus. 

Dengan diterima nya SK tambahan tugas sebagai kepala puskesmas, dipastikan seluruh pekerjaan dapat termanage dengan baik oleh kepala puskesmas sehingga mendapatkan output pelayanan yang maksimal dan semakin baik.

" Dengan penerimaan SK, semua bisa dimanage oleh seorang kepala puskesmas, sehingga pelayanan kedepannya lebih baik lagi" jelasnya.

Sementara Rusdi Sutejo, Bupati Pasuruan, menegaskan bahwa sebagai kepala puskesmas harus mampu melaksanakan beberapa hal, termasuk menjawab beberapa tantangan kesehatan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks.

" Tantangan tersebut mulai dari kebersihan puskesmas, peningkatan SDM yang berkualitas, keramahan petugas,ini harus betul betul diperhatikan, jangan sampai kalah dengan RS atau klinik swasta yang mengutamakan pelayanan secara optimal dan baik" tegasnya.

Sorong Papua Barat Daya | suarakpkcyber.com -  Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua, Aslog Danpasmar 3 Kolonel Mar Wahyu Widodo, M.Tr.Opsla., menghadiri rapat kunjungan kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bersama Komite Eksklusif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Lantai 2, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sabtu (25/04/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, S.Pd.I., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat Daya dan instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala BPS RI beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan data yang akurat dan berkualitas di wilayah Papua Barat Daya.

Sementara itu, Kepala BPS RI menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh jajaran Forkopimda dan instansi terkait. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program strategis nasional, khususnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Lebih lanjut, Kepala BPS RI mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data dan informasi yang valid dan akurat. Hal tersebut menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Di tempat terpisah, Komandan Pasmar 3 Mayjen TNI (Mar) Andi Rahmat M. menegaskan kesiapan jajarannya untuk mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari kontribusi nyata TNI AL khususnya Korps Marinir dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di wilayah Papua.

Mengakhiri kegiatan, dilaksanakan penyerahan cinderamata secara simbolis dari Kepala BPS RI kepada Gubernur Papua Barat Daya, yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai wujud kebersamaan dan komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.(dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Konferensi pers PCNU Bangil Terkait polemik Yayasan Pancawahana Pasuruan saling klaim kepemilikan Yayasan Pancawahana Bangil yang menaungi Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (Unuba) terus berlanjut.

KH Najib Syafi'i mantan Ketua PCNU Bangil tahun 2014 melalui unggahan di media sosial menyatakan bahwa dirinya bersama sesepuh NU Bangil anatara lain Hj Anisa Syakir, KH Subri SupriyonoDeh, HJ Abidah, H Sutrisno dan tokoh lainnya mengaku membangun dan memiliki gedung Unuba secara mandiri.

Beliau mengklim memiliki legalitas yang sah atas Yayasan Pancawahana yang membawahi Unuba dan menilai kepemilikan dan kepengurusan Unuba saat ini tidak sah dan cacat hukum.

Dengan demikian PCNU Bangil hasil muktamar 2025 masa khidmat tahun 2026-2031 Rois Syuriah KH Achmad Junaidi Sholeh dan Ketua Tanfidiyah H Edy Supriyanto beserta jajarannya mengelar konfrensi pers bertempat di Kantor PCNU Bangil, Rabu (22/04/2026).

H.M Sudiono Fauzan Seketaris PCNU Bangil menegaskan bahwa Universitas NU Bangil berada dibawah PCNU Bangil, sesuai dengan pendirian akta notaris nomor 69 dengan penerbitan notaris Syaiful Munir, di Sidoarjo tanggal 18/09/2014.

" Menurutnya pasal 44  ditegaskan bahwa Yayasan Pancawahana Bangil berada di bawah naungan PCNU Bangil dengan tanggung jawab penuh, bukan milik perorangan" tegasnya.

Dengan polemik dan persoalan ini PCNU Bangil dengan menggandeng LBH NU Bangil melayangkan somasi kepada KH. Najib Syafi'i, H Samiudin, KH Sobri Sutroyono serta notaris Retno Suharto, mereka diminta mencabut SK pengangkatan rektor Unuba serta membatalkan akta notaris yang telah dibuat.

" Dengan demikian apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ada tanggapan dan etikat baik, kami akan menempuh jalur hukum baik secara pidana dan perdata" tambah Dion. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Peringatan Hari kartini ke-147 Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Dinas Kesehatan dan tim Pengerak PKK menggelar Talk Show Kesehatan yang digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wewaning Gusti Kota Pasuruan, selasa (21/04/2026) pagi.

Peringatan hari Kartini setiap tahunnya sebagai pengingat bahwa perempuan Indonesia sebagai pelopor kemerdekaan Indonesia. Perempuan juga sebagai sosok pejuang keluarga, pejuang pendidikan anak dan pejuang kesehatan masyarakat di masanya.

Momen Peringatan hari kartini dihadiri oleh Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Pasuruan Mella Rusdi, Kepala Dinas Kesehatan, dr.Arma Rosalina, Ketua Pokja 4 bidang kesehatan, Tri Dinar Herturini, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan, ketua dan anggota PKK Kecamatan se-kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya.

Mella Rusdi bersama Narasumber dan peserta talk show

Mella Rusdi selaku ketua PKK kabupaten Pasuruan mengapresiasi atas kehadiran semua yang telah hadir di Pendopo kabupaten Pasuruan yakni perempuan-perempuan hebat di Kabupaten Pasuruan. 

Ia juga berpesan melalui peringatan hari Kartini yang diperingati sebagai upaya menanamkan jiwa patriotisme dan sebagai garda terdepan untuk kesehatan keluarga yang dikemas dalam sebuah Talk Show Kesehatan. Serta untuk meningkatkan kesadaran ibu tentang deteksi dini kanker serviks dan payudara.

Selain itu Talk Show tersebut juga bertujuan untuk menguatkan edukasi gizi keluarga dan pencegahan stunting, menjaga kesehatan ibu terutama sebagai penopang keharmonisan rumah tangga.

" Terima kasih kepada tim Pengerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Pokja 4 atas kolaborasi dan dedikasinya, mari kita manfaatkan Talkshow ini, bertanya langsung kepada narasumber dan terapkan ilmunya di keluarga masing masing" ujarnya.

Tidak hanya itu Mella Rusdi juga memberikan slogan sebagai wujud semangat Kartini sebagai pengingat para perempuan untuk selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga.

" perempuan sehat keluarga kuat, masyarakat sejahtera, itulah semangat Kartini yang ingin kita wujudkan" ucapnya.

Sementara itu Seketaris Dinas Kesehatan yang sekaligus Ketua Pokja 4 bidang kesehatan Kabupaten Pasuruan, Tri Dinar Herturini menyampaikan bahwa peringatan hari kartini bukan hanya peringatan simbolik, ini adalah momentum untuk menguatkan peran perempuan dalam menjaga kesehatan keluarga.

" perempuan terutama ibu adalah garda terdepan dalam mencegah stunting, mengawasi anak, serta mendorong prilaku hidup bersih dan sehat di rumah" ucapnya.

Selain itu Tri Dinar juga menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari Pokja 4 Tim PKK Kabupaten Pasuruan memiliki tugas utama di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

" Pokja 4 Tim PKK Kabupaten Pasuruan bergerak dalam bidang kesehatan, lingkungan hidup dan perencanaan hidup sehat" jelasnya.

Ia berharap dengan adanya talk show kesehatan ini para peserta dapat bertanya langsung kepada narasumber yang handal mengenai kesehatan.

" melalui talkshow ini, kami ingin memberikan edukasi langsung bersama Narasumber yang handal"  harapnya. (Usj)

Kabupaten Sorong, suarakpkcyber.com  – Kondisi memprihatinkan dialami para petani padi di Kelurahan Klaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Kelompok Tani (Poktan) Sidodadi yang selama ini menjadi salah satu penopang lumbung pangan daerah, kini justru menghadapi kemunduran signifikan dalam proses produksi pertanian mereka pada Jumat (17/4/2026).

Alih-alih menikmati kemajuan teknologi pertanian, para petani di wilayah tersebut terpaksa kembali menggunakan metode manual dalam memanen padi. Setiap hari, mereka harus membungkuk memotong padi menggunakan arit karena mesin perontok padi (alsintan) bantuan pemerintah sudah lama tidak berfungsi dan kerap mengalami kerusakan.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari akademisi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin), Dr. Ajang Maruapey, SP., MP. Ia yang rutin turun langsung mendampingi petani menilai situasi tersebut sebagai bentuk ketidakefisienan yang merugikan petani secara ekonomi.

“Memanen secara manual tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga meningkatkan kehilangan hasil panen. Secara ekonomi, petani kita dipaksa rugi sebelum berperang,” tegas Maruapey saat berada di lokasi persawahan.

Permasalahan tidak hanya terjadi pada tahap panen. Pada fase tanam, para petani juga masih mengandalkan tenaga manusia akibat tidak tersedianya mesin tanam. Kondisi ini semakin diperparah dengan risiko gagal panen (puso) yang tinggi, terutama pada lahan kering.

Ketua Poktan Sidodadi, Saiman, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah. Ia bahkan mengancam akan menghentikan aktivitas pertanian jika tidak ada bantuan nyata yang diberikan.

“Buat apa kami berkeringat kalau biaya dan tenaga yang keluar tidak sebanding dengan hasilnya. Pemerintah seolah menutup mata,” ujar Saiman dengan nada kecewa.

Kesulitan petani semakin bertambah akibat kesalahan penggunaan bibit. Salah satu petani, Trimo, mengaku mengalami gagal panen total karena menggunakan varietas padi yang tidak sesuai dengan kondisi lahannya.

“Kalau tidak ada benih padi gogo asli, saya ganti tanam sayur saja. Hasilnya lebih cepat dan risikonya tidak sebesar ini,” keluh Trimo.

Situasi ini juga berdampak pada regenerasi petani di wilayah Mariat. Banyak orang tua kini melarang anak-anak mereka untuk terjun ke sektor pertanian karena tidak ingin mewarisi kesulitan yang sama. Akibatnya, generasi muda lebih memilih bekerja sebagai buruh kasar atau pekerja serabutan di perkotaan.

Maruapey menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi dan petani tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan konkret dari pemerintah. Ia menilai pengadaan alsintan modern seperti combine harvester serta penyediaan bibit yang sesuai dengan kondisi lahan merupakan langkah mendesak.

“Tanpa intervensi serius dari pemerintah, kawasan yang selama ini menjadi andalan pangan bisa berubah menjadi lahan tidur yang ditinggalkan petaninya,” pungkasnya. (Dedi)

Sorong, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kabupaten Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif melalui penguatan kapasitas aparatur. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis,(16/04/2026)bertempat di ruang Hobart Aimas Hotel, dan diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan profesionalisme para aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penyerapan anggaran.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan tata kelola keuangan yang kredibel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Luis Maurits Urbanus Osok, SE., MM., yang hadir mewakili Bupati Sorong saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya peran para pejabat pengelola anggaran dalam siklus pemerintahan.

“Peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sangat strategis dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujarnya dalam sambutan.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kompetensi dan pemahaman para peserta menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Materi yang diberikan mencakup penyusunan rencana penarikan dana, pengujian dokumen, hingga pelaporan dan penatalaksanaan administrasi sesuai aturan terbaru.

Bimtek yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Sinergi Risalah Management, yakni Samsul Ramli yang merupakan konsultan ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Materi yang disampaikan meliputi kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, peran dan tanggung jawab PA, KPA, PPK, dan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan, serta mitigasi risiko administratif dan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan. (Dedi)

Sorong, Papua Barat Daya – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tambrauw menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Polda Papua Barat Daya, Rabu (15/4/2026), mulai pukul 15.00 hingga 17.30 WIT.

Dalam rekonstruksi itu, sebanyak 17 adegan diperagakan guna mengungkap secara rinci kronologi peristiwa tragis yang menewaskan korban di kawasan hutan Tambrauw.

Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa bermula pada 14 Maret 2026 saat sejumlah tersangka berkumpul di sebuah pondok di dalam hutan dekat Kampung Sumbekas. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut setelah salah satu tersangka mengajak untuk kembali berkumpul keesokan harinya di lokasi berbeda, yakni di hutan sekitar Kampung Jukbi.

Pada 15 Maret 2026, para tersangka kembali berkumpul dengan membawa sejumlah peralatan, termasuk parang dan senjata api rakitan. Setibanya di lokasi, mereka bergabung dengan kelompok lain hingga jumlahnya bertambah. Dalam pertemuan tertutup itu, pimpinan kelompok diduga menyusun rencana pembunuhan secara terstruktur.

Strategi penyerangan kemudian dirancang dengan membagi para pelaku ke dalam beberapa posisi di sepanjang jalan sekitar Kampung Banfot. Mereka selanjutnya menunggu target yang melintas sesuai skenario yang telah disepakati.

Peristiwa puncak terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar pukul 12.30 WIT, ketika tiga sepeda motor yang ditumpangi korban dan saksi melintas di lokasi yang telah dipersiapkan. Para pelaku yang telah bersiaga langsung melancarkan aksi dengan melepaskan tembakan dari senjata api rakitan.

Situasi berubah mencekam ketika para pelaku keluar dari persembunyian dan menghadang korban menggunakan senjata tajam. Upaya korban untuk melarikan diri gagal setelah kendaraan mereka terjatuh akibat pengereman mendadak dan tabrakan beruntun.

Dalam kondisi tidak berdaya, para korban kemudian menjadi sasaran kekerasan secara bersama-sama oleh para pelaku. Rekonstruksi memperlihatkan aksi kekerasan dilakukan berulang kali hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Tak hanya itu, para pelaku juga diduga sempat merekayasa situasi dengan membuat dokumentasi video di tempat kejadian guna membangun narasi tertentu terkait peristiwa tersebut. Setelah aksi dilakukan, para pelaku melarikan diri ke dalam hutan sejauh kurang lebih satu kilometer dari lokasi kejadian.

Rekonstruksi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kepolisian, jaksa penuntut umum, penyidik gabungan, serta keluarga korban. Kehadiran keluarga korban menambah suasana haru sekaligus tegang selama proses rekonstruksi berlangsung.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Junov Siregar, menyampaikan bahwa rekonstruksi menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. “Rekonstruksi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka dengan fakta di lapangan,” ujarnya.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa dari seluruh adegan yang diperagakan, ditemukan kecocokan antara keterangan para tersangka dengan rangkaian kejadian sebenarnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menunjukkan adanya perencanaan matang dalam aksi kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. Polda Papua Barat Daya berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan guna memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Mathias Yosias Krey, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya AKBP Ardy Yusuf, Kasat Reskrim Polres Tambrauw IPTU Rudolf Kasenda, serta Jaksa Penuntut Umum Harlan.

Selain itu, hadir pula penyidik gabungan dari Polres Tambrauw dan Polda Papua Barat Daya, keluarga korban, serta tim kuasa hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (YBH-GERIMIS) yang mendampingi para tersangka selama proses rekonstruksi. (Dedi)

Kota Sorong Papua Barat Daya, suarakpkcyber.com – Pemerintah Kota Sorong resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal tanpa gangguan.

Kebijakan ini diberlakukan mulai 1 April 2026 dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kota Sorong juga menetapkan bahwa kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan untuk melihat efektivitas dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan.

Dalam penerapannya, tidak semua ASN menjalankan WFH. Pejabat struktural, khususnya eselon II dan eselon III, tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) guna menjaga koordinasi dan stabilitas organisasi.

Selain itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran langsung dalam pelayanan masyarakat juga tetap melaksanakan WFO. Unit pelayanan kesehatan, layanan administrasi kependudukan, serta OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas untuk tetap beroperasi secara penuh di kantor.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Pemerintah mendorong pola kerja yang lebih modern dengan menitikberatkan pada kinerja berbasis output, pemanfaatan teknologi digital, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran dan operasional.

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan WFH setiap Jumat juga bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi serta menekan biaya operasional perkantoran. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemkot Sorong menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Penyesuaian sistem kerja tidak boleh berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi informasi menjadi kunci utama. ASN diharapkan memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung koordinasi, komunikasi, serta pelaporan kinerja selama menjalankan WFH.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi internal di masing-masing OPD agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Bidang Diseminasi diminta mengemas materi surat edaran ke dalam bentuk komunikasi publik yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap dapat menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan produktif, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Dedi)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Musyawarah Cabang ke- VII Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (BPC PHRI) Pasuruan yang diadakan di Hotel Royal Senyiur Prigen, Rabu (15/04/2026).

Dalam Muscab PBC PHRI sebagai sarana  forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Kabupaten atau Kota Pasuruan untuk organisasi PHRI. 

Muscab Ke-VII tersebut melahirkan dan mengukuhkan ketua baru PHRI serta penyusunan program kerja periode 2026-2031. PHRI Pasuruan kini dinahkodai oleh Bapak Fuji Subagyo HRD Manager Royal Senyiur yang menjabat kembali setelah periode sebelumnya.

Adapun program kerja yaitu menyusun pokok pokok program kerja BPC PHRI 5 tahun kedepan disesuaikan dengan kondisi pariwisata daerah dan merumuskan internet untuk BPC dan eksternal untuk Pemkab serta BPD PHRI Jawa Timur.

Sedangkan peserta anggota PHRI yang  mempunyai hak diantaranya pemilik atau General Manager hotel, restoran, kafe, catering, serta usaha jasa makanan dan minuman yang terdaftar secara resmi.

Kegiatan Muscab tersebut disupport langsung oleh Pemkab Pasuruan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Nurul Puspatiningrum, Ketua terpilih PHRI, Pengurus beserta seluruh anggota PHRI se-kabupaten Pasuruan Raya.

Dalam sambutannya Nurul Puspitaningrum sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua BPC PHRI Pasuruan periode 2026 - 2031 yaitu Bapak Fuji Subagyo.

Nurul juga berterimakasih untuk pengurus demisioner atas kerja keras selama ini beliau juga menyampaikan agar dapat berkolaborasi dengan baik antara PHRI dan Pemkab Pasuruan untuk perkuat sektor Pariwisata.

" Mari kita perkuat kolaborasi, PHRI kuat, pariwisata Pasuruan tumbuh, PAD meningkat masyarakat sejahtera" himbaunya.

Selain itu beliau juga menghimbau untuk percepatan sertifikasi halal dan penguatan desa wisata yang dipromosikan secara menarik.

" kami titip tiga hal kepada pengurus baru yaitu percepatan sertifikasi CHSE dan halal, penguatan desa wisata bersama homestay dan kuliner lokal, dan digitalisasi promosi" ujarnya.

Selain itu dalam proses percepatan dan kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Pasuruan khususnya pihaknya bersedia menjadi mitra bagi PHRI.

" Dinas pariwisata siap jadi Mitra dan fasilitator" pungkasnya.

Sementara Ketua terpilih BPC PHRI periode 2026-2031, Fuji Subagyo dalam pidato nya menyatakan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Ketua dan pengurus demisioner.

" capaian 5 tahun terakhir menjadi fondasi kuat untuk kita melangkah. Amanah ini milik bersama" ujarnya.

Fuji Subagyo juga menambahkan amanah yang beliau emban merupakan kewajiban yang harus dijalankan dengan baik untuk terus meningkatkan sektor pariwisata khususnya dalam hal perhotelan di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu.

" saya sadar jabatan ini bukan soal saya pribadi, ini amanah seluruh anggota dari hotel berbintang, budget hotel, homestay, restoran besar, kafe, sampai UMKM kuliner PHRI kuat kalau kita bersatu mari kita tingkatkan kerja kita di situasi perekonomian dunia yang tidak menentu" ujarnya.

Beliau juga menghimbau untuk saling menjaga Sinergitas dan kolaborasi dengan baik terhadap pemerintah kabupaten Pasuruan dan BPD PHRI.

" Mari kita prioritaskan fokus pada, solidaritas pendataan dan digitalisasi anggota, sertifikasi percepatan CHSE, halal dan kompetensi SDM, dan bersinergi aktif kolaborasi dengan Pemkab, Dispar, BPD PHRI Jatim untuk promosi bersama" himbaunya.

Subagyo juga terbuka atas saran dan kritik demi kemajuan bersama serta kekompakan dalam sebuah organisasi merupakan kunci utama.

" Pintu PHRI terbuka, kritik , saran, komplain silakan disampaikan, kalau kita kompak insyaallah okupansi hotel naik, restoran rame sehingga PAD daerah ikut meningkatkan" ucapanya. (Usj)