Tindaklanjuti Aspirasi Karyawan, DPR PBD Akan Panggil Dengan Manajemen Dokarim

 

Sorong Papua Barat Daya, suarakpkcyber.com- Para perwakilan karyawan PT Pertamina Marine Engineering Dockyard Sorong atau yang dikenal Dokarim mendatangi Kantor DPR Papua Barat Daya di Jln Pendidikan Km 8 Kota Sorong, Selasa (12/08/2025). Kehadiran para karyawan ini guna menyampaikan aspirasi terkait aktivitas dock di perusahaan mereka yang saat sudah terhenti.

Sesampainya di Kantor DPR para karyawan pun diterima langsung oleh Ketua DPR Ortis Sagrim bersama Anggota DPR Otsus Robert Wanma dan dan Selviana Kalami. Pertemuan berlangsung di ruang tunggu Kantor DPR bersama perwakilan karyawan yang berjumlah 5 orang. Dihadapan ketua DPR bersama anggota para karyawan pun secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka yang pada intinya meminta DPR membantu mereka agar aktivitas Docking di Dokarim bisa diaktifkan kembali.

Dihadapan ketua dan anggota DPR, salah seorang perwakilan karyawan, Dokarim Yehuda Kombado menjelaskan kehadiran pihaknya di DPR guna menyampaikan keluhan terkait kondisi operasional Dock Kapal di Dokarim yang sudah hampir setahun berhenti total. Ia menyebut kondisi ini sangat merugikan para karyawan, karena selama setahun ini sejak aktivitas dock terhenti pihaknya hanya mendapat gaji pokok saja, yang tentu tidak bisa mencukupi semua kebutuhan mereka.

Yehuda juga menyampaikan bawasannya aktivitas docking dihentikan operasinya oleh manajemen pusat dikarenakan ada surat masuk dari pemilik ulayat marga Kalami dan beberapa marga lainnya. Bahkan surat terakhir dari marga Kalami disertai dengan ancaman pemalangan jika permintaan pembayaran kompensasi senilai Rp 5 milyar tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Pihaknya, sebut dia sudah menunggu selama hampir setahun namun sampai saat ini belum ada progres penyelesaian, sehingga aktivitas docking masih terhenti.

"Jadi kami datang ke hadapan bapak ibu DPR yang terhormat, kami minta tolong melalui kewenangan yang ada supaya bisa memediasi persoalan ini, sehingga bisa segera diselesaikan. Kami hanya minta kegiatan docking kapal diaktifkan kembali supaya kami bisa bekerja seperti sebelum-sebelumnya," ujar Yehuda.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan para karyawan, Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Sagrim menyebut sebagai lembaga perwakilan rakyat tentu pihaknya terbuka menerima semua aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun demikian, pihaknya terlebih dahulu harus menginventarisasi akar persoalan hingga kewenangan yang melekat pada lembaga masing-masing.

Sagrim menyebut, pihaknya telah mendengar dan mencatat secara detail terkait persoalan yang ada. Selanjutnya akan digelar rapat internal tingkat DPR PBD untuk kemudian menentukan komisi mana yang akan diberikan wewenang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun demikian ia menyebut tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan melakukan audiens dengan pihak manajemen untuk memastikan duduk persoalan yang sebenarnya.

"Kami akan audiens lagi dengan pihak manajemen, karena banyak hal yang perlu kita tanyakan. Kami agendakan turun ke lokasi dalam waktu dekat ini, kalau tidak maka mereka (manajemen) yang akan kami undang untuk melakukan audiens langsung di kantor DPR," ujar Ortis.

Perihal agenda audiens dengan pihak manajemen, Ortis menyebut kemungkinan baru bisa dilakukan setelah pelaksanaan HUT Proklamasi, dikarenakan beberapa waktu kedepan sudah ada agenda lain yang begitu padat di DPR. Ia pun berharap agar para karyawan bersabar dan mempercayakan penyelesaian persoalan tersebut kepada DPR.

"Tentu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini. Kebetulan tadi disampaikan ada banyak karyawan orang asli Papua disana, kemudian ada persoalan hak ulayat, nanti kita libatkan teman-teman dari DPR Otsus dan komisi terkait. Kami berharap para karyawan bersabar dan mendukung semua proses ini supaya kelak kita bisa menemukan jalan keluar terbaik," pungkasnya. (Dedi)