Penanganan Banjir Jadi Topik Hangat dalam Acara “JAWARA” Bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan

Pasuruan,suarakpkcyber.com,– Persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Gempol menjadi sorotan utama dalam kegiatan “JAWARA” (Jagongan Bersama Wakil Rakyat) yang digelar di halaman Yayasan Al Hidayat, Dusun Jembrung, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Minggu (01/03/2026).

Kegiatan dialog terbuka ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari PC Ansor, pengurus Madin dan TPQ, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga Karang Taruna. Mereka tampak antusias berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dirasakan di lapangan.

Dalam pemaparannya, Samsul Hidayat menjelaskan tahapan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang kini telah memasuki tahap finalisasi. Ia menyebutkan bahwa proses tersebut meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan kepada masyarakat.

Menurutnya, DPRD Kabupaten Pasuruan telah menyelesaikan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi di Biro Hukum Provinsi dan siap disahkan dalam waktu dekat.

“Proses Raperda melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah yang diawali dari Propemperda, kemudian penyusunan berbasis naskah akademik, pembahasan tingkat satu dan dua, hingga nantinya diundangkan dalam lembaran daerah,” jelasnya.

Sesi tanya jawab menjadi bagian paling dinanti masyarakat. Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan disampaikan secara langsung, mulai dari penanganan banjir, perhatian terhadap pendidikan nonformal seperti TPQ dan Madin, hingga kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Pasuruan.

Subhan, Ketua PAC GP Ansor Gempol, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani banjir yang hingga kini dinilai belum maksimal.

“Pengerukan sungai memang sudah dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, tetapi setiap hujan masih terjadi genangan bahkan banjir,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Samsul Hidayat mengungkapkan bahwa dirinya telah mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus penanganan banjir di Kecamatan Gempol dalam forum Musrenbang Kecamatan. Namun, hingga kini usulan tersebut belum juga direalisasikan.

“Sudah satu bulan wacana itu disampaikan, tetapi Satgas yang diharapkan menjadi solusi persoalan banjir belum juga dibentuk,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa beberapa sungai di wilayah Gempol, seperti Sungai Wranti dan Sungai Bekacak di Kejapanan, bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan kewenangan Pemerintah Provinsi. Hal inilah yang kerap menjadi kendala koordinasi dalam penanganan banjir di lapangan.

Selain banjir, masyarakat juga menyoroti kondisi jalan rusak yang dinilai cepat kembali rusak setelah diperbaiki. Ketua DPRD menyebut pihaknya telah meminta dinas teknis terkait untuk segera melakukan penanganan.

Namun, menurutnya, ada sejumlah kendala seperti curah hujan tinggi dan kendaraan over dimensi yang melintas, sehingga daya tahan jalan menjadi tidak maksimal.

“Belum genap satu bulan diperbaiki, jalan sudah kembali rusak karena beban kendaraan dan faktor cuaca,” jelasnya.

Sementara itu, terkait bantuan rehabilitasi Madin dan TPQ pada tahun 2025, pemerintah daerah belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan nonformal. Hal ini karena prioritas anggaran masih difokuskan untuk memperbaiki ratusan gedung SD dan SMP yang mengalami kerusakan.

Meski demikian, Pemkab Pasuruan tetap memberikan insentif bagi guru Madin dan TPQ agar kegiatan pendidikan keagamaan tetap berjalan.

Acara JAWARA dinilai menjadi ruang dialog yang efektif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung sekaligus mengevaluasi program pembangunan daerah.

Melalui forum ini, masyarakat berharap berbagai persoalan mendasar seperti banjir, infrastruktur, dan pendidikan dapat segera ditangani secara konkret dan terkoordinasi, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga.(Usj)