Diduga Ada “Mafia PAD”, Massa Kepung BAPPENDA Pasuruan: Transparansi Pajak Dipertanyakan

Pasuruan, suarakpkcyber.com,– Gelombang kritik terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan makin membesar. Kamis (21/5/2026), puluhan massa dari Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Pasuruan.

Aksi tersebut dipicu dugaan adanya kebocoran PAD yang disebut-sebut terjadi dalam pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya sektor tenaga listrik. Massa menilai selama ini pengelolaan pajak daerah berjalan tertutup dan minim keterbukaan kepada publik.

Dalam dokumen surat pemberitahuan aksi yang dibawa demonstran, terlihat jelas sederet tuntutan keras kepada BAPPENDA Kabupaten Pasuruan. Surat bernomor 031/PORTE/VI/2026 itu bahkan menyinggung dugaan tidak terbukanya informasi publik terkait pengelolaan serta realisasi PBJT tenaga listrik di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tak hanya soal pajak listrik, massa juga menyeret pengelolaan dana TJSL/CSR perusahaan yang dinilai perlu diaudit secara menyeluruh karena diduga rawan penyimpangan.

Aliansi Poros Tengah mendesak dilakukan audit khusus dengan melibatkan DPRD, Inspektorat, hingga BPK RI Perwakilan Jawa Timur agar dugaan kebocoran PAD tidak berhenti sebatas isu liar.

“Kami menduga ada kebocoran besar yang selama ini dibiarkan. Kalau memang bersih, buka seluruh data PAD secara terang benderang kepada masyarakat,” teriak Koordinator aksi, Saiful Arif, saat menyampaikan orasi.

Menurutnya, publik selama ini hanya menerima laporan angka tanpa pernah mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Situasi itu dianggap membuka ruang permainan anggaran dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Tak tanggung-tanggung, massa juga meminta Bupati Pasuruan segera mencopot pejabat yang dianggap gagal menjaga transparansi pengelolaan pendapatan daerah, termasuk Plt Kepala BAPPENDA Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu, koordinator lapangan Yudi Buleng menilai sikap BAPPENDA selama ini terlalu tertutup terhadap masyarakat.

“PAD itu uang rakyat, bukan milik kelompok tertentu. Jangan sampai pajak yang dibayar masyarakat justru jadi ladang bancakan,” tegas Yudi di tengah aksi.

Dalam surat tuntutan yang diperlihatkan kepada wartawan, terdapat enam poin desakan utama. Di antaranya meminta BAPPENDA membuka data penerimaan dan realisasi PBJT tenaga listrik kepada publik, melakukan evaluasi total terhadap sistem transparansi PAD, hingga mendesak pencopotan pimpinan BAPPENDA.

Massa juga menilai pelayanan publik di lingkungan BAPPENDA tidak berjalan maksimal lantaran dinilai sulit memberikan akses informasi kepada masyarakat.

Aksi demonstrasi mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Pasuruan Kota. Meski berlangsung relatif tertib, suasana sempat memanas karena massa kecewa audiensi sebelumnya tidak direspons serius.

Plt Kepala BAPPENDA Kabupaten Pasuruan akhirnya menemui massa dan menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya tidak bisa hadir akibat masih menjalani pemulihan pasca kecelakaan.

“Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa hadir saat audiensi kemarin karena masih proses penyembuhan akibat kecelakaan,” ujarnya singkat.

Namun pernyataan tersebut belum mampu meredam kekecewaan demonstran. Massa menilai ketidakhadiran pihak BAPPENDA sebelumnya mencerminkan lemahnya komitmen terhadap keterbukaan publik.

Sebagai bentuk tekanan lanjutan, Aliansi Poros Tengah memastikan bakal kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar.

“Ini belum selesai. Demo jilid dua akan kami gelar di depan Kantor Bupati Pasuruan di Raci sampai dugaan kebocoran PAD dibuka seterang-terangnya,” pungkas Yudi.(Usj/Adf)