Pemkab Pasuruan Gulirkan 174 Unit RTLH Bagi Warga Miskin, Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial

 

Pasuruan,suarakpkcyber.com,–Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial serta menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu. Meski pendapatan daerah pada tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan hingga sekitar Rp700 miliar, Pemkab Pasuruan tetap mempertahankan sejumlah program pro rakyat, salah satunya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Eko Bagus Wicaksono, saat dikonfirmasi media pada Kamis (21/05/2026), menjelaskan bahwa program pengentasan kemiskinan dan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan tetap dianggarkan meskipun terjadi penurunan anggaran daerah.

“Pada tahun 2026 ini terdapat 174 unit program bedah rumah yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Pasuruan. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat rentan sosial,” jelasnya.

Ia menambahkan, program RTLH tahun ini difokuskan pada wilayah kawasan kumuh. Salah satunya berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Bangil, yang mendapatkan alokasi sebanyak 49 unit rumah. Sementara 125 unit lainnya tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Jumlah penerima di masing-masing wilayah bervariasi, menyesuaikan hasil usulan desa melalui Musrenbang serta hasil evaluasi tim verifikasi di lapangan.

Saat ini pelaksanaan program RTLH di sejumlah kecamatan sudah mulai berjalan. Beberapa rumah penerima bantuan bahkan telah dibongkar dan mulai menerima distribusi material bangunan dari toko material maupun penyedia galangan. Namun sebagian penerima bantuan memilih memulai pengerjaan setelah Hari Raya Iduladha.

Menurut Eko, bantuan sebesar Rp20 juta dari Pemkab Pasuruan memang belum cukup untuk membangun rumah secara menyeluruh hingga selesai. Karena itu, dukungan dari keluarga maupun masyarakat sekitar sangat dibutuhkan agar proses pembangunan rumah dapat berjalan maksimal.

“Program ini bukan hanya soal pembangunan fisik rumah, tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu agar bisa tinggal di rumah yang lebih layak dan sehat,” pungkasnya.(Usj)