Aliansi POROS Tengah Geruduk Cabang Dinas Pendidikan Pasuruan, Soroti Polemik PPDB dan Transparansi Dana BOS

Pasuruan,suarakpkcyber.com,–Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali mencuat. Kali ini, Aliansi POROS Tengah Pasuruan Raya turun langsung menggelar aksi damai di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Massa menuntut pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih membayangi proses penerimaan siswa baru. Senin (22/6/2026)

Dengan membawa spanduk, poster, serta dokumen berisi tuntutan, peserta aksi menyuarakan keresahan masyarakat terkait sistem PPDB yang dianggap belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum maupun rasa keadilan bagi calon peserta didik.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di lokasi, Aliansi POROS Tengah meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme PPDB. Mereka menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang dipahami masyarakat dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga memunculkan kebingungan di kalangan orang tua maupun calon siswa.

Salah satu isu yang paling disorot ialah penerapan jalur zonasi. Menurut massa aksi, sistem tersebut dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan karena dalam pelaksanaannya masih muncul pertimbangan nilai akademik yang memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.

“Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai aturan yang digunakan. Jangan sampai publik dibuat bingung karena regulasi yang disampaikan berbeda dengan praktik di lapangan,” ujar salah seorang perwakilan aksi saat menyampaikan orasi.

Tak berhenti pada persoalan PPDB, massa juga mengangkat isu transparansi pengelolaan anggaran pendidikan. Mereka meminta seluruh penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pendidikan.

Menurut mereka, keterbukaan anggaran bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak publik untuk mengetahui bagaimana dana pendidikan digunakan.

Aliansi POROS Tengah juga mendesak agar pengawasan terhadap anggaran pendidikan diperkuat. Mereka meminta DPR lebih aktif menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN sehingga benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan sekadar memenuhi laporan administrasi.

Aksi yang berlangsung tertib itu semula diharapkan menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pihak Cabang Dinas Pendidikan. Namun harapan tersebut belum terwujud karena hingga aksi selesai, Kepala Cabang Dinas Pendidikan tidak hadir menemui peserta.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan massa. Mereka menilai absennya pimpinan dinas menjadi sinyal bahwa aspirasi masyarakat belum memperoleh perhatian sebagaimana mestinya.

“Kami datang untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi secara baik-baik. Namun apabila tidak ada respons yang serius, kami siap kembali dengan jumlah massa yang lebih besar agar suara masyarakat benar-benar didengar,” tegas perwakilan Aliansi POROS Tengah.

Melalui aksi tersebut, Aliansi POROS Tengah Pasuruan Raya menegaskan bahwa gerakan mereka bukan ditujukan untuk mencari sensasi ataupun menciptakan kegaduhan. Sebaliknya, mereka ingin mendorong lahirnya sistem pendidikan yang lebih terbuka, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.