Raperda Pajak Retribusi Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Disahkan Oleh DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemkab Pasuruan

Pasuruan, suarakpkcyber.com - DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemkab Pasuruan mengesahkan dua Raperda yang sangat vital yakni Raperda tentang perubahan perda nomor 3 tahun 2023 tentang pajak dan Retribusi Daerah serta penambahan penyertaan modal BUMD,  bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/11/2026).

Pengesahan Raperda tersebut disahkan pada rapat paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Samsul Hidayat dan dihadiri oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo,Wakil Bupati Shobi Asrori, Kepala OPD, Anggota Legislatif, dan para undangan lainnya.

H.Sugianto juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa penetapan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah telah melalui beberapa rangkaian evaluasi Kementerian Dalam Negeri serta pembahasan tingkat daerah secara matang.

" Tahapan keseluruhan mulai dari pengantar rapat dan dengar pendapat serta penampungan aspirasi bagi pemangku kepentingan, hingga pembahasan pasal demi pasal secara maraton telah diselesaikan secara tuntas" ujar Sugiono.

Sedangkan perubahan perda nomer 3 tahun 2023 mencakup penyesuaian pada 13 ketentuan utama, yaitu penataan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara berjenjang berdasarkan nilai jual obyek pajak ( NJOP)

Dalam Rapat Paripurna itu, selain membahas Raperda Pajak dan Retribusi juga mengesahkan Raperda Penambahan penyertaan modal daerah guna untuk memperkuat permodalan BUMD dalam menggerakkan ekonomi lokal.

" Ada empat BUMD yang menerima penyertaan modal secara bertahap yaitu PT BPR Mina Mandiri (Perseroda), PT BPR Jatim, Perseroda Pasuruan Lestari Jaya ,Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta" ungkapnya.

Selain itu Rusdi Sutejo selaku Bupati Pasuruan menjelaskan penambahan modal BUMD sektor perbankan difokuskan bagi UMKM dalam memperluas akses pembiayaannya.

Sementara bagi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta, digunakan untuk perluasan air bersih, sedangkan Perseroda Pasuruan Lestari Jaya digunakan untuk optimalisasi aset komersial daerah.

Sedangkan penyertaan modal akan dilakukan bertahap melihat kemampuan APBD dan hasil evaluasi kesehatan keuangan dan rencana bisnis BUMD,ujar Bupati.

Selanjutnya dalam melindungi ketahanan pangan daerah Pemkab dan DPRD menyepakati penetapan tarif khusus yang lebih murah bagi lahan pertanian dan peternakan. Selain itu regulasi baru menegaskan pengecualian retribusi kebersihan pada fasilitas umum seperti taman dan tempat ibadah serta tempat sosial.

Sedangkan pada sektor kesehatan penetapan tarif jasa pelayanan kesehatan diseragamkan tanpa membedakan kelas perawatan dalam menjamin akses berobat bagi lapisan masyarakat.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan penyesuaian tarif pajak dan Retribusi ini bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

" Sedangkan semangat utama perubahan ini adalah evektivitas pemungutan peningkatan mutu layanan dan keadilan, kebijakan ini juga dilengkapi skema sanksi administratif yang humanis dimana denda keterlambatan laporan dapat dikecualikan apabila wajib pajak mengalami bencana atau force majeure" tutup Rusdi. (Usj)