Pasuruan,suarakpkcyber.com,– Polsek Bangil menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan kader muda dengan menghadiri pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) dan Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) yang diselenggarakan oleh PAC GP Ansor Kecamatan Bangil, Jumat (1/8/2025).

Kegiatan yang berlangsung di TPQ Madin Al-Amanah, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil ini diikuti sekitar 40 peserta. Kapolsek Bangil, Kompol Slamet Prayitno, SH turut hadir bersama sejumlah tokoh masyarakat dan keagamaan dalam pembukaan kegiatan tersebut.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan tahlil, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ansor. Pembukaan pelatihan ditandai dengan pelantikan pengurus PAC GP Ansor Bangil serta sambutan dari sejumlah pihak.

Ketua GP Ansor Bangil, M. Algozi, secara simbolis membuka kegiatan PKD dan Diklatsar tersebut, yang bertujuan mencetak kader muda Nahdlatul Ulama yang tangguh, disiplin, dan siap berkontribusi di tengah masyarakat.

Kapolsek Bangil mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap para peserta bisa mengikuti pelatihan dengan baik.

“Pelatihan kader ini penting untuk regenerasi dan pembekalan skill memimpin. Semoga para peserta bisa jadi kader yang tangguh,” ujar Kompol Slamet Prayitno.

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri dalam konferensi pers di mako Polres Probolinggo Kota menjelaskan, dalam kasus ini Polisi berhasil mengamankan 1 tersangka atas inisial AS ( 49 th ) yang merupakan warga Kec. Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.

“Dalam kejadian ini, total ada 4 orang pelaku. 1 pelaku berhasil kita amankan, sedangkan 3 orang lagi masuk DPO,”kata AKBP Rico kepada para wartawan, Jumat (1/08/25).

Kapolres Probolinggo Kota mengatakan kejadian berawal pada Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekira Jam 02.13 WIB, saat korban tidur di teras rumahnya sendirian. 

Tiba-tiba, korban dibangunkan oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal dan salah satu pelaku langsung mengalungkan senjata tajam jenis celurit ke leher korban.

“Saat itu korban sempat melawan sehingga salah satu pelaku langsung membacok korban," terang AKBP Rico.

Setelah korban tidak berdaya, 3 (tiga) orang pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor ditaruh di ruang tamu dan 3 (tiga) unit Handphone yang berada di dalam kamar rumah korban.

AKBP Rico juga mengungkapkan bahwa tersangka AS ini merupakan salah satu otak dari perampokan ini. 

"Tersangka AS juga merupakan otak pelaku dan pembacok korban saat korban melawan," kata AKBP Rico.

Dari tersangka AS, Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sebilah celurit yang digunakan untuk membacok korban, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA TA-1235 serta beberapak pakaian dan jaket yang dipakai oleh AS pada saat melakukan perampokan.

Atas perbuatannya tersangka AS akan dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. (Red)

Gerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat, Polisi berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor ( Curanmor).

Didampingi Kasi Humas Polresta Malang Kota, Kapolsek Sukun, Kompol Ryan Wahyuningtiyas SIK mengatakan, kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diungkap itu dilakukan oleh tersangka berinisial BN (33) warga Dusun Sanan, Puton Diwek Kabupaten Jombang.

Kompol Riyan menjelaskan pencurian yang dilakukan BN ini melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal Lima Tahun.

“BN melakukan pencurian karena terlilit hutang dan ia berbuat nekat mengambil motor Pak RYD (62) korban yang diparkir di depan rumahnya,” ungkap Kompol Ryan. (Jumat, 01/08).

Saat itu, motor diparkir di teras rumah, modus BN dengan pinjam kunci motor ke anak korban RY, namun setelah kunci ditangan, motor dibawa kabur.

"Tersangka baru satu minggu bekerja di rumah korban, untuk membantu berjualan makanan," terang Kapolsek Sukun, Kompol Riyan

Berdasarkan hasil penyidikan dan pengembangan yang langsung dipimpin Kanit Reskrim dan Resmob, tersangka BN berhasil diamankan dirumahnya pada Senin (21/07) pukul 02.00 WIB di kediamannya di Jombang.

Pada keterangan tersangka mengakui, kalau motor tersebut sudah dijual dengan harga sekitar 2 juta, hingga akhirnya berhasil mengamankan PB yang kini menjadi tersangka penadah.

"PB diamankan di Jl Dukuh Talangsuko Turen Kabupaten Malang, Saat di lokasi ternyata ditemukan juga satu unit motor Honda Beat, yang diduga hasil pencurian," lanjut Kapolsek.

Dari tangan tersangka, Polsek Sukun mengamankan barang bukti: 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2021 warna hitam (N 5051 ABX) sudah dikembalikan ke Pemiliknya dan 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam (tanpa plat nomor).

Usai konferensi Pers, Kompol Ryan langsung mengembalikan motor N-Max tersebut ke RY di hadapan awak media.

“Matur Nuwun Bu Kapolsek Sukun, motor saya yang sudah enam hari hilang, sekarang sudah kembali”ucap RY sumringah penuh syukur.

Kompol Ryan berpesan bahwa masyarakat diharapkan lebih berhati-hati, jangan mudah percaya jika menemukan kejanggalan segera melapor ke petugas Polisi terdekat. (Red)

AKP Putra Adi juga menekankan bahwa penyidik telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan tetap mengedepankan tanggung jawab.

Hal itu dikatakan AKP Putra Adi menanggapi pemberitaan di media, berjudul "Korban Penipuan Rp8,9 M Bentangkan Spanduk di Depan Polres Probolinggo".

"Penyidikan saat ini kami lakukan secara bertahap dan komprehensif, termasuk memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan ahli, hingga berkonsultasi langsung dengan pihak Polda Jawa Timur,"tegas AKP Putra Adi, Sabtu (2/8/2025). 

Ia juga menjelaskan terkait nilai kerugian dalam laporan Polisi adalah sebesar Rp 4 miliar, bukan Rp 8,9 miliar sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan. 

Menurutnya, informasi yang tidak sesuai tersebut dapat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. 

"Kami memahami perasaan dari pihak pelapor yang ingin masalah ini segera terselesaikan, oleh karenanya kasus ini masih aktif kami tangani," tegas AKP Putra Adi.

Kasatreskrim Polres Probolinggo ini juga mengatakan bahwa proses hukum, terutama yang berkaitan dengan unsur perdata dan pidana, memerlukan waktu dan kehati-hatian dalam penanganannya.

"Tentu setiap laporan Polisi kami tindaklanjuti dan kami laksanakan sesuai tugas,wewenang dengan mengedepankan tanggungjawab kami," tegas AKP Putra Adi.

Ia menekankan, Polres Probolinggo Polda Jatim tetap membuka ruang komunikasi dengan pelapor, media, maupun masyarakat luas. 

"Institusi kepolisian tidak antikritik, namun keberimbangan informasi menjadi penting agar tidak menciptakan opini publik yang tidak sesuai fakta lapangan," pungkasnya. (Red)

Didukung oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Pasuruan, aksi kemanusiaan ini turut membantu menambah stok darah di wilayah sekitar, yang sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien di rumah sakit. Para pendonor tidak hanya menyumbangkan darah, tapi juga menyebarkan harapan dan semangat hidup bagi mereka yang membutuhkan transfusi.

Dalam sambutannya, Pangdivif 2 Kostrad, Mayjen TNI Susilo, menyampaikan pesan menyentuh, “Setetes Darah Anda, Nyawa Bagi Sesama.” Ia menegaskan bahwa kegiatan donor darah membawa banyak manfaat, baik untuk kesehatan pendonor maupun penerima. Di antaranya, membantu menjaga kesehatan jantung, mengontrol kadar zat besi, serta mendeteksi dini kemungkinan penyakit.

 “Donor darah adalah bentuk kepedulian nyata yang sederhana namun berdampak besar. Kita memberi bukan hanya darah, tapi juga kehidupan,” ujar Mayjen TNI Susilo.

Tak hanya donor darah, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan Bazar Murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula dengan harga terjangkau. Warga sekitar menyambut antusias bazar ini, terlihat dari antrean dan senyum bahagia mereka saat membawa pulang belanjaan.

Divif 2 Kostrad menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program-program sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, TNI menunjukkan bahwa mereka tak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas sosial.

"Setetes darah memang kecil, tapi maknanya besar. Hari ini, kita semua menjadi bagian dari harapan hidup orang lain."

Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak, serta mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

Adapun kebijakan yang diberikan meliputi:

• Bebas Sanksi Administrasi untuk keterlambatan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
• Bebas PKB Progresif.

Bebas Denda dan Pokok Tunggakan PKB Tahun 2024 dan Sebelumnya, khusus untuk:

• Kendaraan roda 2 milik wajib pajak kurang mampu yang masuk dalam data P3KE.
• Roda 2 ojek online.
• PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memperpanjang Keringanan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB hingga 31 Desember 2025. Kebijakan ini menyasar kendaraan angkutan umum bersubsidi maupun non-subsidi. Untuk non-subsidi, keringanan tetap diberikan selama memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Tambahan Kebijakan Penting:

Tidak ada kenaikan pengenaan tarif PKB & BBNKB hingga akhir 2025.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih patuh membayar pajak, serta mempercepat upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat.

Untuk informasi lebih lengkap, masyarakat dapat mengakses situs resmi www.bpkpd.pasuruankab.go.id atau akun Instagram @bpkpd_kab_pas.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Panditan, Kecamatan Lumbang, itu menyasar para siswa-siswi yang tergabung dalam Pramuka Saka Bhayangkara. Mereka mendapatkan pembinaan langsung dari aparat kepolisian, khususnya tentang kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta peran generasi muda dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menyampaikan apresiasinya atas upaya tersebut.

“Pembinaan ini bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga membentuk karakter. Saka Bhayangkara adalah mitra Polri dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada pelajar,” ujarnya.

Kapolsek Lumbang IPTU Sumbut Pujaningwang turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama Kanit Binmas Aipda Satrio dan Kanit Reskrim Bripka Teguh. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar hingga selesai.

“Kami ingin adik-adik pelajar memiliki semangat bela negara sejak dini. Melalui Pramuka, mereka bisa belajar banyak hal yang berguna bagi masa depan dan lingkungan sekitar,” tutur IPTU Sumbut.

Dengan pendekatan pembinaan langsung ini, Polres Pasuruan berharap semakin banyak pelajar yang terlibat aktif dalam kegiatan positif dan menjauhi hal-hal yang merusak masa depan.

Menindaklanjuti laporan warga, tim UKL dipimpin oleh KBO Lantas IPDA Hendik Arianto, bersama Kanit Gakkum IPDA Aries Setiyandono dan anggota Regu 2 segera melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi serta rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan ciri khas kendaraan pelaku berupa stiker bertuliskan di kaca depan atas truck tengki berwarna merah.

Pengejaran intensif pun dilakukan. Berdasarkan informasi dari keluarga korban, kendaraan sempat dipindahkan ke daerah Prigen. Setelah dilakukan penelusuran, akhirnya diketahui bahwa kendaraan tersebut milik Sdr. Firza, warga Pasegan Petungasri, Kecamatan Pandaan.

Pukul 21.50 WIB, petugas mendapat informasi bahwa pengemudi truk, Rizal Ferdiyansyah, berada di sekitar Prigen. Meski sempat berpindah lokasi, akhirnya Rizal menyerahkan diri dan diantar oleh pemilik kendaraan ke Mapolres Pasuruan pada pukul 01.25 WIB.

Dalam giat tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa truck tengki Toyota Dyna Nopol N-8048-TM, serta melakukan pemeriksaan awal terhadap pengemudi. Proses penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan guna mendalami unsur pidana dalam kasus kecelakaan tersebut.

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan membenarkan keberhasilan penanganan kasus ini. “Kami akan menindak tegas setiap pelaku tabrak lari. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa tidak ada tempat bagi pelanggar hukum untuk bersembunyi. Aparat akan terus bekerja profesional untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” tegas Kapolres.

Kegiatan yang diikuti sekitar 60 peserta ini dibuka oleh Camat Bangil dan dihadiri oleh Kasi Hukum dan Kasubsi Luhkum Polres Pasuruan. Peserta terdiri dari Muspika Kecamatan Bangil, perangkat Kelurahan Bendomungal (termasuk Lurah, RT/RW), tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), tokoh pemuda (toda), serta kelompok masyarakat seperti ibu-ibu PKK dan kader kesehatan.

Penyuluhan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka. Konsep Paralegal Justice sendiri menekankan peran kepala desa atau lurah sebagai mediator damai sekaligus penggerak kesadaran hukum di lingkup masyarakat.

“Paralegal bukanlah pengacara atau advokat, melainkan warga yang memahami hukum dan mampu menjadi ujung tombak deteksi serta pencegahan konflik sosial berbasis masyarakat,” ujar Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk kelompok masyarakat sadar hukum yang dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan harmonis.

Peristiwa itu sempat menyebabkan kemacetan panjang pada jam sibuk kerja. Pick-up mengalami gangguan akibat kelebihan muatan hingga tidak bisa melaju. 

Anggota Satlantas yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Derie, segera tiba di lokasi dibantu warga menurunkan muatan secara manual dan memindahkan kendaraan ke tempat yang aman.

“Penanganan cepat sangat diperlukan, apalagi di jam padat seperti ini. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas adalah prioritas kami,” ujar AKP Derie di lokasi kejadian.

Setelah evakuasi dilakukan, arus lalu lintas kembali normal dalam waktu kurang dari 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Iriawan, menyampaikan apresiasinya kepada petugas dan masyarakat. “Kami bangga atas respons cepat dari anggota Satlantas serta bantuan warga. Ini bentuk kolaborasi nyata demi menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan,” ujarnya.

Warga sekitar juga memberikan tanggapan positif. “Biasanya kalau ada kecelakaan macetnya lama. Tapi ini cepat ditangani. Salut untuk Satlantas dan terima kasih juga buat warga yang ikut membantu,” ungkap Ahmad (37), warga Bangil.

Satlantas Polres Pasuruan mengimbau para pengemudi, khususnya kendaraan angkut, untuk tidak membawa muatan berlebih demi mencegah insiden serupa di masa mendatang.(Red) 

Salah satu penerima manfaat layanan tersebut adalah Kusnadi (57), warga Desa Prambatan Lor RT 04 RW 02, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. Mantan tukang batu ini kini harus menjalani terapi secara rutin tiga kali dalam sepekan di RS Sarkies Aisyiyah Kudus, akibat penyakit yang dideritanya.

Kusnadi sebelumnya bekerja serabutan sebagai tukang batu, bergantung pada panggilan proyek. Namun takdir berkata lain. Sejak jatuh sakit, ia tak lagi mampu bekerja dan kini menggantungkan hidup pada sang istri, Sumiati, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang jahit demi mencukupi kebutuhan keluarga. 

“Awalnya setiap kali ingin berobat ke rumah sakit, harus sewa mobil. Meskipun bayarnya tidak banyak, tapi tetap terasa berat bagi Pak Kusnadi, karena untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah susah,” jelas Eko Kusniyanto, Koordinator Unit Layanan Zakat (ULZ) BMH Kudus.

Keberadaan layanan ambulan gratis dari BMH pun menjadi solusi yang sangat berarti. Tak hanya mengurangi beban biaya, layanan ini juga memudahkan pasien dalam proses pengobatan rutin yang memerlukan transportasi yang layak.

Wawang Arif, salah satu driver ambulan BMH yang kerap mengantar Pak Kusnadi, mengatakan bahwa layanan ini menjadi penyelamat bagi keluarga Kusnadi yang sempat terhenti menjalani terapi karena keterbatasan biaya transportasi.

 “Dari penuturan istrinya, kalau tidak ada ambulan dari BMH, kemungkinan besar suaminya tidak bisa menjalani terapi secara rutin lagi. Maka kami jemput bola ke rumah beliau setiap jadwal terapi,” tutur Wawang.

Layanan ambulan gratis dari BMH ini memang menjadi salah satu program unggulan di bidang kesehatan. Setiap harinya, ambulan BMH melayani rata-rata 3 hingga 5 pasien, dari pengantaran hingga penjemputan pasien ke rumah sakit.

Kusnadi sendiri merasa sangat terbantu dan bersyukur atas layanan ini.

 “Terima kasih kepada para donatur BMH. Kami sangat terbantu dengan pelayanan ambulan ini. Sering sekali kami dijemput jam 7 pagi untuk terapi. Semoga semua yang membantu mendapat berkah,” ucap Kusnadi penuh haru.

Program ini membuktikan bahwa dengan sinergi kebaikan dari para donatur, BMH mampu menghadirkan harapan dan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan. Layanan ambulan gratis bukan hanya soal transportasi, tapi juga soal kemanusiaan dan kepedulian yang nyata.

Penggerebekan ini dipimpin langsung oleh Kasilidgal Sintel Divif 2 Kostrad, Mayor Kav Dian Pratomo, S.A.P., dan melibatkan unsur gabungan dari berbagai instansi, seperti Divif 2 Kostrad, Kodim Kabupaten Malang, Koramil Singosari, Polres Kabupaten Malang, Polsek Singosari, Satpol PP Kabupaten Malang, serta para tokoh masyarakat dan Muspika setempat.

Arena sabung ayam tersebut telah lama meresahkan warga karena menimbulkan kerumunan, potensi gangguan kamtibmas, serta dugaan kuat adanya praktik perjudian.

“Langkah ini bukan hanya tindakan tegas, tapi juga bagian dari edukasi kepada masyarakat agar menjauhi praktik-praktik yang merugikan, baik bagi individu maupun lingkungan sekitar,” tegas Mayor Kav Dian Pratomo. 

Dari hasil operasi, aparat berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, seperti peralatan arena sabung dan perlengkapan pendukung lainnya. Barang-barang tersebut kemudian langsung dimusnahkan dengan cara dibakar, disaksikan oleh seluruh personel gabungan dan awak media yang hadir.

Mayor Dian juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan.

 “Kami berharap masyarakat mau bersinergi dengan aparat dan pemerintah dalam menjaga keamanan wilayah. Ketertiban bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi peringatan tegas bahwa segala bentuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat tidak akan ditoleransi. Pemerintah dan aparat keamanan berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan terbebas dari penyakit masyarakat.

Rakor ini diinisiasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dihadiri oleh delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Gempol Hadi Mulyono, serta Kepala Desa Ngerong.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Ridho Nugroho, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai instansi sebelum Pemkab mengambil langkah tegas dalam menyikapi permasalahan izin usaha di kawasan pertokoan Gempol-9.

“Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekda dan dihadiri oleh delapan OPD. Semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan laporan utama kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya,” jelas Ridho usai rapat.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih menunggu kesediaan dari pihak pengelola pertokoan Gempol-9 untuk melengkapi persyaratan perizinan yang belum lengkap. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan petugas kecamatan pada Senin (28/07), ditemukan adanya beberapa unit usaha yang masih beroperasi tanpa izin lengkap.

“Kami akan bertindak secara profesional sesuai ketentuan regulasi. Nantinya, hasil dari klarifikasi dan kajian ini akan kami sampaikan ke Bupati. Termasuk hasil klarifikasi dengan Kepala Desa Ngerong, yang menyatakan bahwa pemerintah desa tidak terlibat dalam kegiatan di pertokoan tersebut,” tambah Ridho, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala DPMD.

Adapun delapan OPD yang hadir dalam rakor tersebut meliputi:

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)
• Inspektorat
• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
• Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
• Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
• Bagian Hukum Setda
• Satpol PP

Rakor ini menjadi bentuk komitmen Pemkab Pasuruan dalam menata kawasan usaha agar berjalan sesuai aturan, serta menjaga ketertiban dan kepastian hukum di tengah masyarakat.(Usj/Adf

Kegiatan ini menjadi sarana menjalin kedekatan Polri dengan masyarakat serta membangun komunikasi yang sehat dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Sukomoro Polres Nganjuk.

Wakapolres Nganjuk Kompol Andria Diana Putra, S.E., M.H., yang mewakili Kapolres Nganjuk AKBP Henri Noveri Santoso, S.H., S.I.K., M.M., menyampaikan bahwa Safari Subuh merupakan bagian dari ikhtiar Polri dalam mengajak masyarakat memperkuat nilai-nilai keimanan sekaligus mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat dan Subuh berjamaah ini menjadi momen untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara langsung sekaligus menyerap aspirasi warga,” ujar Kompol Andria.

Dengan hadirnya jajaran Polres Nganjuk dan Polsek Sukomoro, kegiatan ini memperkuat kolaborasi antara aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif, khususnya penyalahgunaan narkoba dan penggunaan media sosial yang tidak bijak.

Contoh nyata disampaikan langsung oleh Wakapolres Nganjuk di hadapan jamaah, dengan mengajak orang tua lebih peduli pada aktivitas anak-anaknya, serta memberikan imbauan untuk tidak menyalahgunakan layanan Lapor Kapolres Nganjuk di nomor 0811-5111-0110.

Sementara itu, Kyai Afandi selaku Ketua MWC NU Sukomoro sekaligus imam Salat Subuh, mengapresiasi keterlibatan Polri dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. 

Menurutnya, kehadiran Polisi di masjid adalah bentuk nyata dari sinergi menjaga kedamaian lingkungan.

“Kebersamaan seperti ini patut dirutinkan. Tidak hanya untuk memperkuat ibadah, tapi juga mempererat ukhuwah antara aparat dan umat,” ujar Kyai Afandi.

Kegiatan diakhiri dengan doa bersama, pemberian sarana kontak kepada Takmir Masjid, serta ramah tamah bersama jamaah sebagai wujud kebersamaan dalam menjaga wilayah Sukomoro tetap aman dan religius.(Red)

Pengamanan dilakukan untuk memastikan acara berlangsung tertib, aman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Kota Madiun Polda Jatim.

Rangkaian kegiatan pengesahan ini mendapat atensi khusus dari jajaran kepolisian mengingat tingginya animo peserta dan potensi kerawanan yang dapat terjadi, terutama dalam hal konvoi, benturan antar kelompok, hingga gangguan ketertiban umum. 

Oleh karena itu, Polres Madiun Kota Polda Jatim menerjunkan personel dari berbagai satuan untuk melakukan patroli, penjagaan di titik-titik strategis, serta pengawalan peserta dari dan menuju lokasi kegiatan.

Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto, S.I.K. menegaskan bahwa pihaknya siap mengamankan setiap kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan perguruan silat, selama berjalan sesuai aturan dan menjaga ketertiban.

 “Kami mendukung kegiatan pengesahan ini selama berlangsung secara tertib dan damai," ungkapnya, Kamis (31/7).

AKBP Wiwin menegaskan, pengamanan dilakukan untuk menjamin keamanan semua pihak, baik peserta, panitia, maupun masyarakat umum. 

"Kami juga mengimbau agar seluruh peserta menaati aturan lalu lintas dan tidak melakukan aksi yang dapat meresahkan warga,” ujar Kapolres Madiun Kota.

Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian terus bersinergi dengan tokoh perguruan, tokoh masyarakat, dan aparat kewilayahan agar kegiatan berjalan lancar tanpa insiden yang tidak diinginkan.

Dengan langkah preventif yang dilakukan, Polres Madiun Kota Polda Jatim berharap kegiatan pengesahan IKS PI Kera Sakti tahun ini dapat menjadi contoh pelaksanaan acara silat yang aman, tertib, dan bermartabat.(Red)

Antrean penyeberangan mengular hingga ke jalur nasional Situbondo-Banyuwangi, karena keterbatasan armada penyeberangan ASDP yang masih asesmen pasca kejadian KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam beberapa hari yang lalu.

Menyikapi hal itu, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur turun tangan dalam pengamanan arus kepadatan termasuk upaya penguraian.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan pasca kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Rabu (03/07) pihak ASDP langsung evaluasi dan pemeriksaan ketat kesemua kapal penyeberangan, baik Ketapang-Gilimanuk maupun arah sebaliknya.

“Karena keterlambatan penyeberangan, antrean cukup panjang, kami fokuskan untuk mengurai kendaraan arah Banyuwangi yang berhenti di bahu jalan Raya Situbondo arah Banyuwangi,” jelas Kombes Pol Iwan, (Kamis, 31/7).

Untuk memcegah kemacetan parah, Ditlantas Polda Jatim langsung terjunkan personel tambahan, baik dari jajaran Patroli Jalan Raya (PJR), maupun satlantas Polresta Banyuwangi dan Polres Situbondo.

Selain itu personel Ditlantas Polda Jatim juga didukung Satpol PP dan Dishub Kabupaten Banyuwangi.

“Kami terjunkan anggota ke Banyuwangi selain untuk urai kemacetan, juga melayani masyarakat yang sedang dalam perjalanan yang akan menyeberang Bali,” paparnya.

Untuk cegah resiko laka lantas dampak antrean di bahu jalan, Polda Jatim juga sudah menyiapkan Buffer Zone dibeberapa titik.

"Selain Pos pengamanan, Buffer Zone kita siapkan untuk menampung kendaraan yang menunggu giliran menyeberang," ujar Kombes Iwan.

Saat disinggung soal penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Kombes Pol Iwan menegaskan bukan ranah Ditlantas Polda Jatim.

“Untuk penyidikkan dan penyebab tenggelamnya KMP, bisa ditanyakan kepada yang membidangi, secara teknis bukan kewenangan kami,” pungkasnya. (*)

Jakarta,suarakpkcyber.com - KPK melalui Direktorat Monitoring memaparkan hasil kajian untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam (SDA), khususnya komoditas nikel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (31/07/2025). 

Kajian ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem pengelolaan nikel yang menjadi komoditas strategis dalam hilirisasi industri dan transisi energi nasional. 

Dalam kajiannya, KPK menemukan bahwa sistem informasi dan basis data di sektor energi, kehutanan, dan minerba masih lemah. Data antar kementerian dan lembaga belum terintegrasi secara baik, sehingga menyulitkan pelacakan kewajiban pelaku usaha.  

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa meskipun nikel memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan, tata kelolanya masih menyimpan berbagai persoalan krusial yang membuka celah korupsi. 

KPK juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha tambang serta rendahnya akuntabilitas penerimaan negara dari sektor SDA. Oleh karena itu, KPK merekomendasikan agar pencegahan korupsi menjadi bagian integral dari kebijakan tata kelola nikel.(dedi/tim)

Acara ini menjadi wadah dialog antara dua elemen penting dalam masyarakat: aparat kepolisian dan insan pers. Suasana santai dan penuh keakraban tampak jelas, mencerminkan bahwa hubungan antara Polres Pasuruan dan media bukan hanya soal kerja sama profesional, tetapi juga dilandasi oleh rasa saling menghormati dan kebersamaan.

Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Joko Suseno, membuka acara dengan membacakan sambutan dari Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan. Dalam sambutannya, Kapolres mengucapkan terima kasih kepada awak media atas dukungan dan peran aktifnya dalam menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Pasuruan.

 “Semoga sinergi yang telah terjalin baik ini terus terjaga dan bahkan semakin erat demi kemajuan dan keamanan bersama,” ujar Iptu Joko.

Sementara itu, Uswatun Jamilah sebagai tuan rumah sekaligus jurnalis aktif, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari pihak kepolisian. Ia menilai kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat hubungan emosional dan komunikasi yang sehat antara polisi dan jurnalis.

 “Ini bukan hanya sekadar ngopi bareng, tapi bentuk nyata bahwa kita saling mendukung untuk menyampaikan informasi yang benar dan membangun,” ungkapnya.

Wartawan senior Basuki dan Herry Junaidi yang turut hadir juga mengapresiasi sikap terbuka Polres Pasuruan. Mereka berharap sinergi ini tidak berhenti di acara ini saja, tetapi bisa menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih solid ke depan.

 “Kami merasa dihargai. Ini menjadi energi positif bagi kami untuk tetap profesional dan berimbang dalam menyampaikan informasi,” ujar Basuki.

Di akhir acara, Iptu Joko Suseno menekankan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan profesi jurnalistik.

“Kami siap menjadi mitra strategis. Mari bersama-sama kita jaga profesionalisme untuk kepentingan masyarakat,” pesannya.

Kegiatan “Ngopi Bareng” ini bukan hanya menjadi ajang kumpul santai, tetapi juga simbol komitmen bersama antara kepolisian dan media dalam menciptakan Kabupaten Pasuruan yang aman, terbuka, dan informatif. Harapannya, agenda seperti ini bisa rutin dilaksanakan sebagai bentuk nyata kolaborasi dalam menjaga keutuhan dan kedamaian daerah.

Audiensi ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD, Rudi Hartono, dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I, yaitu Muhammad Ghozali, S.Si., Bambang Yuliantoro Putro, Jumain, Dr. Kasiman, S.Kep, NS, SH, SE, M.Kes., Febri Irawan Darwis, Eko Suryono, S.Pd., dan Nik Sugiharti, ST. Hadir pula perwakilan dari Polres Pasuruan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan, para Camat se-Kabupaten Pasuruan, Kepala Desa, serta ketua panitia karnaval dari berbagai wilayah.

Dalam forum tersebut, perhatian utama difokuskan pada penggunaan sound system ber-volume tinggi yang kerap menjadi pemicu keresahan warga, terutama jika tidak diatur dengan baik. Demi menjaga ketertiban umum, keamanan lingkungan, dan kenyamanan masyarakat, pemerintah daerah menegaskan kembali pentingnya regulasi terhadap kegiatan karnaval yang melibatkan sound horeg.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa Bupati Pasuruan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 200.1.1/679/424.104/2025 tentang Penyelenggaraan Karnaval dan Hiburan Menggunakan Sound System. SE ini merupakan pembaruan dari edaran tahun sebelumnya dengan penyesuaian aturan yang lebih ketat.

10 Poin Penting dalam SE Tahun 2025:

1. Kegiatan karnaval harus dihentikan saat adzan dikumandangkan.

2. Volume sound system dibatasi maksimal 85 desibel, sesuai standar WHO.

3. Kegiatan hanya diperbolehkan berlangsung hingga pukul 23:00 WIB.

4. Wajib memperoleh izin tertulis dari Polres atau Polresta dengan rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Forkopimcam.

5. Sound system hanya boleh dibawa menggunakan kendaraan pick-up atau truk ringan (CDE) sesuai aturan lalu lintas dan larangan ODOL.

6. Dilarang melakukan aktivitas yang mengandung unsur pornoaksi, pelanggaran norma kesusilaan, ujaran kebencian SARA, membawa sajam, miras, dan perjudian.

7. Dilarang menyembunyikan suara saat adzan dan wajib menjaga ketentraman umum.

8. Volume harus disesuaikan dengan lokasi serta kesepakatan warga sekitar.

9. Panitia bertanggung jawab atas dampak atau kerusakan akibat kegiatan.

10. Pelanggaran atas SE akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Ketua Komisi I, Rudi Hartono, menegaskan bahwa aturan ini tidak bermaksud membatasi kreativitas masyarakat, melainkan untuk menata penyelenggaraan kegiatan agar tetap berjalan meriah tanpa menimbulkan gangguan sosial.

 “SE ini harus benar-benar kita tertibkan dan sepakati bersama. Tujuannya jelas, agar kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan meriah tanpa menimbulkan keributan, kegaduhan, atau konflik di tengah masyarakat,” tegas Rudi.

Sementara itu, perwakilan Polres Pasuruan menambahkan pentingnya pengajuan izin dilakukan minimal 14 hari sebelum pelaksanaan, agar ada cukup waktu untuk pemetaan risiko dan pengaturan pengamanan.

“Kami tidak mempersulit masyarakat. Izin diberikan bukan untuk membatasi, tapi untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak benturan dengan wilayah lain,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD meminta seluruh Camat untuk mensosialisasikan isi SE tersebut kepada Kepala Desa/Lurah dan masyarakat di wilayah masing-masing. Harapannya, pelaksanaan peringatan HUT RI ke-80 tahun ini bisa berlangsung semarak, aman, dan tertib di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.(Usj/Red) 

Caption: Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba didampingi Ketua Divisi Humas DPP PJS, M. Yasir saat menyerahkan dokumen pendaftar calon konstituen Dewan Pers kepada Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, Selasa (29/07/2025) di kantor Dewan Pers.

Jakarta,suarakpkcyber.com,– Organisasi Pers Pro Jurnalismedia Siber (PJS) resmi menyerahkan dokumen persyaratan awal untuk mendaftarkan diri sebagai calon konstituen Dewan Pers tahun 2025. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, kepada Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Organisasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, MH, di kantor Dewan Pers jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Dalam agenda penyerahan tersebut, Mahmud didampingi oleh Ketua Divisi Humas & Komunikasi DPP PJS, Muhammad Yasir serta Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan DPP PJS, Wina Alfianti.

Surat resmi DPP PJS yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pers c.q. Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Organisasi, bernomor 13/EKS/PJS/DPP/VII/2025 dan bertanggal 28 Juli 2025, menjadi pengantar dalam proses pendaftaran.

Adapun dokumen awal yang diserahkan antara lain:

1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian PJS;

2. Salinan SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PJS;

4. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS;

5. Surat Keputusan Pembentukan 16 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS.

Mahmud Marhaba dalam keterangannya menyampaikan bahwa pengajuan ini mengacu pada ketentuan Peraturan Dewan Pers. 

“Kami merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 07/Peraturan-DP/V/2008 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai dasar pendaftaran. Prinsipnya, kami menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Pers,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Organisasi Dewan Pers, Yogi Hadir Ismanto, MH, menyampaikan bahwa langkah PJS merupakan bagian dari hak organisasi untuk mendaftarkan diri sebagai konstituen.

“Secara pribadi, saya mendukung rencana pendaftaran ini. Selanjutnya, keputusan akhir ada di tangan anggota Dewan Pers,” kata Yogi kepada Ketua Divisi Humas & Komunikasi DPP PJS usai menerima dokumen dari PJS.

Saat ini, PJS telah hadir di 27 provinsi di seluruh Indonesia, dengan jumlah anggota aktif sebanyak 1.200 wartawan yang bekerja di media online/siber. Dari jumlah tersebut, sebanyak 164 wartawan telah mengantongi Sertifikat Kompetensi Wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diinisiasi PJS.

Mahmud berharap, Dewan Pers dapat mempertimbangkan secara objektif upaya dan kontribusi PJS dalam peningkatan profesionalisme wartawan di Tanah Air. 

“Kami terus mendorong lahirnya jurnalis yang berintegritas, kompeten, dan profesional, sesuai visi organisasi dengan menggelar UKW disetiap daerah yang dilakukan oleh LUKW dalam naungan Dewan Pers,” pungkasnya.(Tim/Red)