Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, menyayangkan perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) tersebut. Menurutnya, tindakan itu mencerminkan kurangnya etos kerja dan rasa hormat terhadap lembaga legislatif yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan penganggaran.
“Sikap PNS ini tidak menunjukkan etos kerja yang baik, karena dia tidak menghargai masukan yang disampaikan oleh teman-teman dewan,” ujar Rudi, Kamis (30/10/2025).
Rudi menegaskan, DPRD memiliki fungsi budgeting atau penganggaran, sehingga wajar bila pihaknya memberikan masukan dan pertimbangan terhadap penggunaan anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Kami ini punya fungsi budgeting, jadi kami berhak untuk memberikan pertimbangan ketika ada anggaran belanja yang tidak tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rudi yang dikenal vokal dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menyatakan akan melaporkan sikap tidak etis PNS tersebut kepada Bupati Pasuruan. Ia berharap Bupati dapat memberikan pembinaan dan penegasan disiplin ASN, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Ini kan agendanya rapat kerja resmi, seharusnya dia tidak melakukan hal-hal yang kurang etis. Dia harus bersikap profesional dan bijak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda, memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait dinamika yang terjadi dalam rapat tersebut.
“Tidak ada yang panas. Ya memang rapat kerja kan banyak yang dibahas, mulai anggaran, rencana pembelanjaan, dan sebagainya,” tuturnya singkat.
Meski demikian, peristiwa ini menjadi perhatian serius di kalangan DPRD Kabupaten Pasuruan. Dewan berharap ke depan hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat tetap berjalan harmonis, profesional, dan saling menghargai demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pasuruan.(Usj)
Post A Comment:
0 comments: