Dengan mengenakan jaket hijau khas ojek online, para pengemudi ini berkonvoi dari GOR Untung Surapati menuju kantor DPRD. Sepanjang perjalanan, mereka membawa berbagai spanduk dan poster berisi kecaman serta tuntutan agar pemerintah segera turun tangan menyelidiki dugaan kualitas BBM yang buruk.
Salah satu pengemudi, Nur Jannah, mengaku mengalami kerugian karena motornya tiba-tiba mogok setelah mengisi bensin di SPBU.
“Motor saya mberebet dan mati total. Sejak itu saya tidak bisa narik lagi. Sudah rugi waktu, tenaga, dan penghasilan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ketua Paguyuban Ojol Kota Pasuruan, Mohammad Yunus, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk desakan kepada pemerintah agar melakukan audit dan sidak terhadap kualitas BBM yang dijual di SPBU.
“Kami minta pemerintah bersikap transparan dalam pengawasan kualitas BBM. Libatkan masyarakat pengguna, terutama pengemudi ojol, karena kami yang paling terdampak,” tegas Yunus.
Dari hasil pendataan sementara, lanjut Yunus, terdapat lebih dari 200 pengemudi ojol yang mengaku motornya rusak setelah mengisi BBM di SPBU tertentu. Para pengemudi menduga adanya campuran bahan yang tidak sesuai standar atau bahkan BBM oplosan yang menyebabkan performa mesin terganggu.
Dalam aksinya, para ojol menyerahkan lima poin tuntutan kepada DPRD Kota Pasuruan, di antaranya:
1. Menolak kebijakan BBM campuran etanol.
2. Meminta DPRD melakukan audit independen terhadap kualitas Pertalite dan jenis BBM lainnya.
3. Menuntut jaminan kualitas BBM agar layak digunakan masyarakat.
4. Menuntut kompensasi kerugian bagi pengemudi yang motornya rusak.
5. Membentuk posko pengaduan konsumen untuk menampung laporan kerusakan akibat BBM bermasalah.
“Kami tidak hanya minta ganti rugi, tapi juga solusi jangka panjang agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” tambah Yunus.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. M. Toyib, menerima perwakilan pengunjuk rasa dan menyatakan dukungannya terhadap aspirasi para pengemudi ojol. Ia berjanji akan membawa persoalan ini ke forum resmi dewan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan Dinas Perdagangan.
“Kami memahami keluhan para pengemudi. Ini persoalan serius karena menyangkut hajat hidup banyak orang dan berdampak langsung pada mata pencarian mereka,” ujar Toyib.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat dan memastikan pengawasan terhadap kualitas BBM di setiap SPBU lebih ketat ke depannya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib dan damai. Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan tuntutan, para pengemudi ojol membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian.(Usj/Red)
Post A Comment:
0 comments: