DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Bersama Pemkab

Penyampaian Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 oleh Wakil Bupati Pasuruan M.Shobih Asrori.

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan, gelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 oleh Bupati Kabupaten Pasuruan dan Peenyampaian Pandangan umum Fraksi terhadap Raperda APBD.

Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Bangil Panumbuan Raci Kecamatan Bangil yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD, Samsul Hidayat, Jumat (18/07/2025).

Ada yang berbeda dalam Rapat Paripurna kali ini, sebelumnya rapat Penyampaian dibacakan langsung oleh Rusdi Sutedjo kini Rapat Penyampaian Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD tahun 2025 kali ini dibacakan oleh Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, H. M. Shobih Asrori mewakili Bupati Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo yang berhalangan hadir.

Wabup Shobih Asrori menjelaskan bahwa perubahan APBD ini dilakukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan aktual pembangunan daerah dan kondisi riil.

" Bahwa perubahan APBD ini menyelaraskan antara program kegiatan dan kondisi keuangan daerah baik dari pendapatan daerah maupun belanja daerah. Termasuk memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2024, dengan penyesuaian dana tranfer Pusat dan Provinsi serta belanja wajib yang bersumber dari dana DBHCHT, DAK, serta pajak rokok" Pungkas Shobih Asrori.

Selain perubahan APBD yang mencakup relokasi anggaran untuk program-program prioritas yang mendesak terdapat pula program belanja yang bersifat mengikat yaitu kesehatan, pendidikan serta infrastruktur dasar.

Usai Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyampaikan nota pengantar, kini masing-masing Fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 secara umum. Seluruh Fraksi menyambut baik perubahan namun memberikan sejumlah catatan penting dalam nota pengantar tersebut.

Juru Bicara Fraksi PKB Rudi Hartono menekankan pentingnya transportasi dalam relokasi anggaran dan meminta agar program prioritas benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, seperti pelayanan publik dan UMKM.

Moh. Aminuddin juru bicara Fraksi Gerindra meminta adanya penguatan pada sektor pertanian serta infrastruktur pedesaan sebagai langkah strategis dalam menghadapi dampak perubahan iklim musim kemarau panjang.

Berbeda dengan pandangan Fraksi Golkar Sugiono justru mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyesuaikan belanja dengan pendapatan riil dan meminta adanya pengawasan yang melekat agar tidak terjadi pemborosan anggaran dengan dilakukan seefisiensi mungkin.

Fraksi PDIP yang diwakili dengan H.Arifin yang memberikan masukan agar pengelolaan SILPA dilakukan secara tepat sasaran serta mendesak adanya evaluasi program yang belum maksimal pada APBD murni sebelumnya. 

Tak lepas dari itu Muhammad Ghozali, juru bicara Fraksi PKS juga menyoroti perlunya peningkatan anggaran sektor kesehatan dan pendidikan terutama untuk daerah daerah pelosok yang belum tersentuh yang masih kekurangan fasilitas.

Terakhirnya Muhammad Atha'illah Mawardi juru bicara Fraksi gabungan (Koalisi dari partai partai non Fraksi tunggal) meminta perhatian kepada pemerintah kabupaten Pasuruan memprioritaskan lebih pada program ketahanan pangan dan ketahanan air menyusul kondisi beberapa cuaca ekstrim yang berdampak pada masyarakat.

Samsul Hidayat Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan berharap seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan penuh tanggung jawab agar program program pembangunan tidak tertunda dan segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

" Dengan semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan perubahan APBD tahun 2025 benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan" pungkasnya. 

Diketahui Rapat Paripurna ini menjadi langkah awal proses pembahasan Raperda perubahan APBD tahun 2025 setelah penyampaian pemandangan umum Fraksi agenda dilanjutkan dengan jawaban eksekutif atas pandangan Fraksi kemudian masuk dalam tahapan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Komisi DPRD. (Usj)