Terbaru, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Kementerian PUPR, Hendro Satrio Muhammad Kamaludin, meninjau langsung proyek preservasi di Jalur Gumitir, Jember menuju Banyuwangi. Jalur ini dikenal rawan longsor dan kecelakaan akibat struktur tanah yang tidak stabil. Hendro meminta agar BPJN Jatim memberikan perhatian khusus, menekankan pentingnya percepatan serta kualitas pekerjaan sesuai standar nasional.
Sorotan tajam juga datang dari Ketua Umum Indobara Cakrabuana Anti Konspirasi Nasional Republik Indonesia (ICON RI), Ramot H. Batubara, S.H. Menurutnya, komitmen Kementerian PUPR untuk mengawasi kualitas infrastruktur harus ditindaklanjuti secara konkret di lapangan. Dalam situasi anggaran yang terbatas dan cuaca ekstrem, pengawasan terhadap konsultan serta pelaksana proyek sangat krusial.
Ramot juga mengungkapkan bahwa jalan nasional di Jawa Timur sepanjang 2.259,46 km masih menyisakan 58,87 km dalam kondisi tidak mantap, berdasarkan data semester II tahun 2024. Ia mempertanyakan keseriusan survei kondisi jalan yang belum sepenuhnya mencerminkan realita di lapangan.
"Sayangnya, pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan juga belum maksimal menertibkan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan jalan," ujar Ramot.
Tak hanya itu, pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi Javid Hurriyanto. Proyek jalan strategis ini melintasi wilayah Pacitan hingga Banyuwangi, dengan panjang total sekitar 628,39 km. Hingga awal 2025, 386,91 km telah rampung, sementara sisanya masih terkendala proses pembebasan lahan dan efisiensi anggaran.
“Polemik di lapangan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat masih terus terjadi. Ini menjadi tantangan strategis bagi Kabalai baru dalam mengambil kebijakan yang tepat,” ujar Ramot, yang juga dikenal sebagai aktivis senior pemerhati konstruksi jalan dan jembatan.
Dengan sederet tantangan tersebut, kepemimpinan Javid Hurriyanto sebagai Kepala Balai BPJN Jatim menjadi perhatian. Publik menunggu langkah konkret, baik dalam strategi teknis, efisiensi anggaran, maupun pengawasan proyek infrastruktur agar bisa berjalan optimal dan tepat waktu.
“Ini saatnya kita melihat sejauh mana ketangguhan Kabalai baru dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur nasional di Jawa Timur. Masyarakat menanti hasil, bukan janji,” tutup Ramot Batubara.(TIM/DN)
Post A Comment:
0 comments: