Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Dipastikan Batal, Anggaran Dialihkan untuk Program Pro Rakyat

Pasuruan,suarakpkcyber.com,– Rencana pengadaan mobil dinas bagi pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan dipastikan tidak akan direalisasikan pada tahun ini. Keputusan tersebut diambil setelah muncul gelombang kritik dan penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, aktivis, mahasiswa hingga warganet yang menilai pengadaan fasilitas tersebut kurang tepat di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil.

Situasi fiskal daerah saat ini memang sedang mengalami tekanan. Hal itu dipicu oleh adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah serta terbitnya surat edaran dari Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan efisiensi belanja pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (14/04/2026) menjelaskan bahwa dirinya secara pribadi maupun sebagai pimpinan lembaga memahami kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi keterbatasan. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian dalam merencanakan maupun menjalankan program yang menggunakan anggaran daerah.

Menurutnya, keputusan untuk menunda pengadaan mobil dinas merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan semangat efisiensi anggaran. Ia menilai anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dalam kondisi seperti sekarang, belanja yang sifatnya penunjang bisa ditunda terlebih dahulu. Anggaran tersebut nantinya dapat difokuskan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat harus memberikan contoh dalam pengelolaan keuangan daerah secara bijak dan bertanggung jawab. Terlebih, masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian serius seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Lek Sul itu juga menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Kami mendukung penuh langkah efisiensi ini. Harapannya setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Ke depan, DPRD Kabupaten Pasuruan juga berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan efisiensi anggaran agar tetap tepat sasaran, transparan, dan tidak mengganggu pelayanan publik.

Saat disinggung mengenai salah satu pimpinan DPRD yang saat ini masih menggunakan kendaraan pribadi karena kendaraan dinas yang ada mengalami kerusakan berat, Samsul Hidayat mengaku persoalan tersebut telah dikomunikasikan dengan Rusdi Sutejo selaku Bupati Pasuruan guna mencari solusi terbaik.

Menurutnya, hal tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar agar tidak menghambat aktivitas kerja legislatif di parlemen.

“Masalah itu sudah kami sampaikan kepada Mas Bupati agar turut dipikirkan solusinya, apakah nantinya menggunakan kendaraan dinas milik OPD atau kendaraan dari Pemkab,” tambahnya.

Dukungan terhadap penundaan pengadaan mobil dinas juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniel. Ia menilai keputusan tersebut merupakan sikap bijak dari para pimpinan DPRD dalam menyikapi kondisi keuangan daerah saat ini.

Ia juga mengusulkan agar anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mobil dinas dapat dialihkan untuk membiayai program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan penanganan dampak bencana serta layanan dasar masyarakat yang belum terakomodasi dalam anggaran induk.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung penundaan tersebut. Ini merupakan sikap negarawan dari para pimpinan DPRD. Pengalihan anggaran sebaiknya difokuskan pada program-program pro rakyat serta pelayanan dasar yang masih membutuhkan perhatian,” tegasnya.(Usj)