Malang,suarakpkcyber.com - Stadion Gajayana menjadi saksi kebersamaan lintas institusi dalam menjaga stabilitas keamanan Jawa Timur. Dalam kegiatan Apel Ojol Kamtibmas Jaga Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., turut hadir Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Mayjen TNI Susilo, S.I.P., bersama Gubernur Jawa Timur Dr. (H.C.UA) Hj. Khofifah Indar Parawansa dan jajaran pejabat Forkopimda. (Malang, 31 Oktober 2025) 

Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta, termasuk komunitas ojek online se-Jawa Timur, menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Kehadiran Panglima Divif 2 Kostrad dalam apel tersebut mencerminkan komitmen kuat TNI dalam mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara terpadu.

Deklarasi dukungan dari komunitas ojek online untuk menjaga Jawa Timur yang aman, tertib, dan bermartabat, disambut hangat oleh seluruh unsur pimpinan yang hadir. Dalam amanatnya, Kapolri menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara pelaku transportasi online dan aparat keamanan sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Panglima Divif 2 Kostrad menyampaikan apresiasi atas semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh seluruh peserta apel. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam menjaga stabilitas wilayah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dengan semangat Jogo Jawa Timur, apel ini menjadi simbol bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. (Ihw)

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, menyayangkan perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) tersebut. Menurutnya, tindakan itu mencerminkan kurangnya etos kerja dan rasa hormat terhadap lembaga legislatif yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan penganggaran.

“Sikap PNS ini tidak menunjukkan etos kerja yang baik, karena dia tidak menghargai masukan yang disampaikan oleh teman-teman dewan,” ujar Rudi, Kamis (30/10/2025).

Rudi menegaskan, DPRD memiliki fungsi budgeting atau penganggaran, sehingga wajar bila pihaknya memberikan masukan dan pertimbangan terhadap penggunaan anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran.

 “Kami ini punya fungsi budgeting, jadi kami berhak untuk memberikan pertimbangan ketika ada anggaran belanja yang tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rudi yang dikenal vokal dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menyatakan akan melaporkan sikap tidak etis PNS tersebut kepada Bupati Pasuruan. Ia berharap Bupati dapat memberikan pembinaan dan penegasan disiplin ASN, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

“Ini kan agendanya rapat kerja resmi, seharusnya dia tidak melakukan hal-hal yang kurang etis. Dia harus bersikap profesional dan bijak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda, memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait dinamika yang terjadi dalam rapat tersebut.

 “Tidak ada yang panas. Ya memang rapat kerja kan banyak yang dibahas, mulai anggaran, rencana pembelanjaan, dan sebagainya,” tuturnya singkat.

Meski demikian, peristiwa ini menjadi perhatian serius di kalangan DPRD Kabupaten Pasuruan. Dewan berharap ke depan hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat tetap berjalan harmonis, profesional, dan saling menghargai demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pasuruan.(Usj)

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Restorasi Arsip Vital Kelurahan, yang bertujuan untuk menyelamatkan serta memperpanjang usia arsip penting yang memiliki nilai hukum, administratif, dan historis bagi pemerintahan kelurahan.

Arsip Letter C dan Krawangan merupakan dokumen autentik yang berkaitan dengan administrasi pertanahan. Kedua arsip tersebut menjadi bukti sah atas kepemilikan dan hak tanah di wilayah kelurahan, sehingga keberadaannya sangat penting bagi kelancaran tata kelola administrasi pemerintahan.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan kepada Kepala Kelurahan Pandaan, disaksikan oleh perangkat kelurahan serta tim pelaksana restorasi arsip.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni, menegaskan bahwa kegiatan restorasi arsip ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat pengelolaan arsip di tingkat desa dan kelurahan.

“Arsip vital seperti Letter C dan Krawangan memiliki nilai penting sebagai sumber informasi dan bukti autentik dalam administrasi pertanahan. Melalui kegiatan restorasi ini, arsip dapat kembali digunakan, dilestarikan, dan diwariskan bagi generasi mendatang,” jelas Taufiqul Ghoni.

Sementara itu, Pemerintah Kelurahan Pandaan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan. Menurut mereka, kegiatan ini sangat membantu dalam upaya pelestarian dokumen penting yang selama ini mengalami kerusakan akibat faktor lingkungan dan usia.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi kelurahan lainnya di Kabupaten Pasuruan dalam menjaga dan mengelola arsip vital secara profesional dan berkelanjutan.(Usj/Red)

Menanggapi hal tersebut Disperindag Kabupaten Pasuruan bersama Polres Pasuruan melakukan Inspeksi Dadakan (Sidak) di 2 SPBU yakni Pom Bensin Latek dan Pom Bensin Sidowayah.

“Ada dua titik yang kami datangi bersama Disperindag untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait Pertalite. Kekhawatiran warga cukup tinggi karena takut berdampak pada mesin kendaraan,” ungkap Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pasuruan, Iptu Ahmad Kelvin Prawira.

Menurutnya Pemeriksaan dilakukan dengan metode sederhana menggunakan Pasta Uji pada Tandon BBM. Dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan kejanggalan secara signifikan terhadap kualitas bahan bakar.

“Dari hasil uji cepat, warna pasta tidak berubah saat dicelupkan ke tandon BBM, artinya masih aman. Tapi kalau nanti ada indikasi mencurigakan, kami akan lanjutkan ke tahap uji laboratorium,” tegasnya.

Sementara itu Dedy Irawan Kabid Pengembangan Perdagangan Disperindag Kabupaten Pasuruan menjelaskan dari Sidak yang dilakukan di dua SPBU tersebut tidak ditemukan kejanggalan.

"Sesuai arahan dari Bupati Pasuruan untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait dengan pertalite kami langsung terjun lapangan untuk memastikan Pertalite di Kabupaten Pasuruan aman-aman saja" ujarnya.

Dedy juga menambahkan bahwa BBM Pertalite di dua SPBU tersebut sesuai dengan neraca ukur dan tidak ditemukan kadar air dalam BBM tersebut.

“Yang kami cek khusus BBM Pertalite. Dari hasil sementara SPBU Latek, Bangil aman, dan alat ukur volumenya juga sesuai, satu liter ya seribu mili, dan kami juga Ukur Densitas Air tidak ada kadar air di neraca” tutupnya. (Usj/ndah)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Ketua PKK Arumi Bachsin berkunjung ke Kabupaten Pasuruan dalam rangka Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Gerakan PKK Berbasis IT Tahun 2025 di Pasuruan.

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah percontohan Program Unggulan Modernisasi IT Jawa Timur. Bersama Blitar, Pacitan juga menjadi daerah percontohan Jawa Timur untuk pelaksanaan program unggulan modernisasi IT hasil Rakernas X PKK tahun 2025, Kamis (30/10/2025).

Bertempat di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Perkantoran Bupati Pasuruan dengan dihadiri oleh Ibu TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin, TP PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo, Pengurus TP PKK kabupaten Pasuruan, beserta Perwakilan TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.

Ketua PKK Jawa Timur Arumi Bachsin, disambut hangat oleh ketua PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo beserta pengurus dan hadirin yang hadir.

Arumi Bachsin, Ketua PKK Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya menjelaskan tentang program modernisasi sistem informasi menjadi bagian penting untuk memperkuat kelembagaan PKK yang lebih sistematis, terencana tepat, cepat dan akurat.

" PKK punya aplikasi dari pusat yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK yang akan menjadi pondasi penting dalam mendukung 10 program pokok PKK berbasis data, melalui sistem ini, setiap kegiatan dapat terdokumentasi dan dilaporkan secara berjenjang mulai keluarga anggota dasawisma hingga ke Kabupaten / Kota serta Provinsi" jelasnya.

Arumi menegaskan bahwa dengan SIM PKK seluruh proses itu bisa dilakukan lebih efektif dan efesien, ia mengingatkan agar pengembangan SIM PKK di daerah dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi, kesiapan di masing-masing wilayah, dengan bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan informasi setempat.

Tujuan dari adanya SIM PKK ini adalah agar pengelolaan data dengan cepat, akurat dan menyeluruh. Untuk mengakses SIM PKK dapat melalui website atau android sehingga pencatatan dan pelaporan data yang terintegrasi.

" Semoga program ini bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh tim PKK saja tapi dapat dimanfaatkan yang lainnya juga bisa,dengan adanya pendampingan kita tidak mengharapkan kesempurnaan tapi kesediaannya" tambahnya.

Arumi Bachsin sangat takjub saat melihat pameran UMKM dari Disperindag Kabupaten Pasuruan, tidak hanya itu Arumi Bachsin juga menyicipi produk UMKM Kabupaten Pasuruan.

" Bagus-bagus yah hasil produk UMKM nya dan makanannya juga bergizi dan homemade" ujarnya.

Sementara Ketua PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, menjelaskan bahwa SIM PKK bukan hanya sekedar aplikasi saja tetapi menjadi tulang punggung tataso kelola yang menyatukan dasa wisma, keluarga binaan program Pokja I sampai IV hingga mencapai 10 program pokok PKK.

" Dengan adanya SIM PKK secara kontekstual bisa membantu perencanaan berbasis data, sehingga intervensi termasuk pencegahan stunting bisa lebih tepat dan cepat sasara dan mempercepat pelaporan berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi"  jelasnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com – Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) se-Pasuruan Raya yang dikoordinatori H. Sugeng Samiaji menggelar aksi unjuk rasa menuntut keterbukaan izin usaha PT Tirta Investama, produsen air minum dalam kemasan (AMDK) bermerek Aqua, yang beroperasi di Desa Tenggilis, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Kamis pagi (30/10/2025).

Gabungan LPK se-Pasuruan Raya menduga kuat bahwa izin operasional perusahaan tersebut tidak sesuai ketentuan dan ekspektasi publik.

Selain menyoroti masalah perizinan, massa aksi juga mempersoalkan penggunaan jalan oleh armada pengangkut produk Aqua yang dinilai menyalahi aturan tonase. Menurut mereka, truk pengangkut seharusnya melintasi jalan kelas II, bukan jalan kelas III sebagaimana yang terjadi di lapangan.

“Kami menduga izin pengambilan air tanah oleh produsen Aqua menggunakan sumber dari sumur bor, bukan mata air pegunungan. Bukankah itu melanggar aturan? Karena pengambilan air tanah sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Air Tanah,” tegas Samiaji.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Pasuruan segera turut mengawasi, mengevaluasi kegiatan pengambilan air tanah yang dimiliki daerah tersebut dan menegaskan sikap terhadap aspirasi masyarakat, bila menemukan kesalahan yang bisa merugikan rakyat Kabupaten Pasuruan bisa melaporkan baikbke Provinsi, Pusat atau Aparat Penegak Hukum.

“Berdasarkan hasil evaluasi nanti, bila perusahaan tidak memenuhi persyaratan, mereka harus menghentikan kegiatan pengambilan air,” ujarnya.

Gabungan LPK juga meminta Kementerian ESDM turun tangan untuk melakukan audit. Jika ditemukan pelanggaran seperti izin yang tidak lengkap atau penggunaan sumber air yang tidak sesuai, mereka mendorong pemerintah pusat agar memberikan sanksi hingga penutupan.

Dari data yang dihimpun Awak Media, Aqua bukan satu-satunya perusahaan yang menggunakan air tanah. Hingga 17 Oktober 2025, Kementerian ESDM tercatat telah menerbitkan sekitar 4.700 izin pengusahaan air tanah di seluruh Indonesia, termasuk untuk industri air minum kemasan.

Meski demikian, dugaan bahwa PT Tirta Investama menggunakan air dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim dalam berbagai iklan dengan slogan “Air pegunungan yang murni dan alami” telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat Pasuruan.

Hal senada diungkapkan oleh Muslimin, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Pasuruan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi lebih besar apabila manajemen Aqua tidak membuka ruang audiensi dengan masyarakat dan LPK se-Pasuruan Raya.

"Mengapa pihak manajemen tidak mau duduk bersama membahas tuntutan ini? Kami semakin curiga ada hal besar yang ditutupi. LIRA siap menggerakkan seluruh jaringan di Indonesia untuk menuntut transparansi sumber air yang selama ini diklaim berasal dari pegunungan,” tegas Muslimin dalam orasinya di depan pabrik Aqua. (Red)

Pasuruan,suarakpkcyber.com -Upaya meningkatkan minat baca anak yang kini mulai mengalami penurunan akibat pengaruh Gadget. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan punya banyak cara salah satunya dengan menggelar lomba bertutur, Rabu (29/10/2025). Bertempat di Aula Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pasuruan Eka Wara Brehaspati.

Taufiqul Ghoni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan menegaskan bahwa lomba bertutur atau lebih populer dengan lomba mendongeng diikuti para pelajar tingkat SD, perwakilan dari 24 Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.

Taufiqul Ghoni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Pasuruan memberikan sambutannya dalam lomba bertutur

Kategori dalam lomba bertutur ini bebas dalam membawakan ceritanya. Peserta ditantang untuk lihai dalam menceritakan sejarah atau cerita-cerita rakyat Jawa Timur maupun Kabupaten Pasuruan dalam sebuah penampilannya.

" Ada yang mengambil judul Sakera, Banyu Biru, Untung Surapati, Joko Seger,Gunung Batok, kami membebaskan mereka mengambil judul sesuai kreasi mereka baik judul cerita rakyat lokal atau cerita Jawa Timur" ujarnya.

Taufiqul Ghoni menambahkan bawah Dalam lomba bertuur para peserta dinilai oleh Dewan juri. Juara dalam perlombaan bertutur ini diambil tiga juara yaitu juara 1, juara 2 dan juara 3. Peraih Juara 1 akan dipersiapkan untuk mengikuti lomba tingkat provinsi.

" Bagi yang menjadi juara 1 akan diikutkan dan dipersiapkan dalam lomba bertutur tingkat Provinsi sebagai perwakilan Kabupaten Pasuruan" imbuhnya. 

Sementara Eka Wara Brehaspati, Asisten Umum Setda Kabupaten Pasuruan mengapresiasi kegiatan lomba ini, para peserta sangat kreatif dan inovatif dalam ajang lomba bertutur 2025.

Ia meyakini Lomba bertutur ini bertujuan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri anak yang akan semakin terlatih. Tidak hanya itu dengan kegiatan bertutur anak mengetahui akan sejarah asal usul daerah atau cerita rakyat baik Pasuruan ataupun sejarah Indonesia.

"Lomba bertutur dapat menumbuhkan minat baca anak juga kemampuan bertutur anak sedini mungkin, sebab peran orang tua dan guru di sekolah sangat mempengaruhi nya" ujarnya..

Eka berharap, kegiatan lomba bertutur dapat dilaksanakan di tahun-tahaun mendatang sebagai kegiatan wajib rutin.

“Mudah-mudahan tetap dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Karena bagus sekali untuk pengembangan minat baca anak. Jangan sampai kalah karena gadget,” harapnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Forum Rembuk Masyarakat (FORMAT) Pasuruan menggelar audiensi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan terkait penanganan kasus pembongkaran makam di dusun Winongan Kidul, Kab Pasuruan, Rabu (29/10/2025).

Ismail Makky Ketua FORMAT dalam pernyataannya menyampaikan bahwa Pemkab harus melakukan rekonsiliasi kepada pihak yang bersengketa.

" Pemkab harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan kasus ini, segera melakukan rekonsialisasi melalui dialog dengan para pihak yang bersengketa khususnya ahli waris, dan tentunya segera melakukan normalisasi penataan bangunan makam " ujarnya 

Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, masyarakat dan pemerintah terkait dengan tata kelola pemakaman serta menghormati nilai-nilai lokal dan aturan yang berlaku imbuhnya 

Kapolres Pasuruan AKBP Jajuli Dani Irawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan " bahwa polres mendorong segera tercipta dialog antara para pihak yang bersengketa, jika hal tersebut dilakukan dan masing-masing pihak islah, saya akan segera meminta kapolda untuk dilakukan restorasi justice agar permasalahan hukum bisa selesai dan saya bersama melakukan normalisasi makam tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama, saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga situasi kabupaten pasuruan kondusif aman dan damai " ujarnya 

Kepala Kejaksaan Negeri Kab Pasuruan Teguh Ananto yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan konsep dasar restoran justice adalah mengembalikan situasi dalam kondisi semula, tentunya masing-masing pihak melakukan dengan kesadaran bersama dan saling memaafkan, kami melalui FORKOPIMDA berharap masalah ini cepat selesai, dan kabupaten pasuruan kondusif" ujarnya 

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten pasuruan perlu segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur tata kelola tempat pemakaman umum, kita mengakui bahwa pemkab pasuruan belum mempunyai perda tersebut dibandingkan dengan daerah lainnya, kami juga berharap masukkan dan saran kepada semua elemen masyarakat, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk senantiasa menjaga keharmonisan serta kerukunan bersama " ujarnya (usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Dalam rangka milad IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal) Kabupaten Pasuruan yang ke 23 tahun. Pengurus IGRA melaksanakan gerakan Nasional RA membatik yang diikuti oleh ribuan peserta anak RA se-Kabupaten Pasuruan, Rabu (29/10/2025) bertempat di Gor Sasana Krida Raci.

Acara gerakan Nasional RA membatik yang diselenggarakan selama dua hari berturut-turut yaitu mulai tanggal 29 - 30 Oktober 2025. Peserta yang berjumlah hampir 8.000 anak RA yang disibukkan dengan aktifitas pewarnaan gambar batik.

Gerakan RA Membatik sebagai peringatan Milad IGRA ke 23 yang bertajuk memperkokoh dan memperkuat Kiprah organisasi IGRA sebagai wadah pengerak, pencetak guru yang berkualitas, sejahtera. Dihadiri oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, beserta Bunda PAUD Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi, Kepala Kemenag H.Machsun Zain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua PD IGRA Kabupaten Pasuruan Siti Khadijah.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya beliau menjelaskan dengan membatik merupakan salah satu pondasi kuat untuk menanamkan kepada anak mengenai budaya Indonesia.

" Kegiatan gerakan RA membatik ini merupakan bagian dari pembelajaran anak anak usia dini untuk menamkan cinta budaya dan tanah air melalui seni batik" ujarnya.

Di hadapan ribuan anak RA yang didampingi orang tuanya, Bupati berharap kegiatan yang sama dapat dilaksanakan kembali ditahun tahun mendatang, sebab kegiatan ini sangat positif dalam rangka menjaga seni budaya yang ditanamkan sejak usia dini.

“Tahun depan kita adakan lagi dengan tempat yang lebih baik dan lebih besar lagi. Karena kegiatannya sangat baik untuk melestarikan batik sebagai salah satu budaya bangsa Indonesia,” himbaunya.

Sementara ditempat terpisah Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan H.Machsun Zain, menegaskan bahwa kegiatan Milad IGRA yang ke-23 dapat diselenggarakan tiap tahun. 

" Semoga kegiatan tersebut dapat diselenggarakan tiap tahun. Tahun ini jumlah anak-anak yang diundang cukup banyak dan peserta sangat antusias hingga mencapai 8000 anak. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk perkembangan anak usia dini, mengenal budaya seni sehingga cinta kepada pada kebudayaan Nasional" ujarnya.

Tidak hanya itu Kepala Kemenag mengapresiasi kinerja guru RA dan organisasi Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA). Menurutnya IGRA sangat bermanfaat sebagai wadah organisasi yang mencetak guru yang mempunyai kualitas tinggi.

" Meskipun honor yang didapat jauh dari UMR, mereka ikhlas dengan niat yang lillahita'ala karena Allah SWT, saya sangat salut dengan pengorbanan guru RA" pungkasnya. (Usj).

Jakarta,suarakpkcyber.com  - Polri menggelar kegiatan pemusnahan narkoba sebanyak 214,84 ton senilai Rp29,37 Triliun. Barang bukti berbagai jenis narkotika itu diperoleh dari hasil pengungkapan sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 214,84 ton tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus memimpin pemusnahan barang haram tersebut di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, pengungkapan narkoba senilai Rp28,37 T itu merupakan komitmen Polri dalam mengawal serta menindaklanjuti Asta Cita Presiden Prabowo.  

"Upaya pemberantasan narkoba merupakan tindak lanjut dari misi Asta Cita Bapak Presiden RI yang juga ditegaskan melalui sasaran prioritas ke-4 pada Program Pemerintah, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba," kata Sigit di Lapangan Bhayangkara. 

Sigit memaparkan, sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Korps Bhayangkara telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba sebanyak 49.306 kasus. Dengan total 65.572 tersangka. 

Adapun barang bukti narkoba yang disita dan dimusnahkan di antaranya adalah, 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kilogram ketamin, 34,5 kilogram kokain. 

Lalu, 6,8 kilogram heroin, 5,5 kilogram THC, 18 liter etomidate, 132,9 kilogram hashish, 1,4 juta butir happy five serta 39,7 kilogram happy water.

"Menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba," ujar Sigit. 

Dalam hal ini, total barang bukti narkoba yang sudah dimusnahkan seberat 212,7 ton, sebagaimana SOP yang telah diatur dalam Pasal 91 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pemusnahan barang sitaan Narkotika dilakukan paling lama 7 hari setelah memperoleh penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Di sisi lain, Sigit juga menyebut bahwa, Polri telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di seluruh Indonesia. Kemudian, Polisi melakukan berbagai upaya untuk mengubah tempat itu bebas dari narkotika. 

"Dan 118 di antaranya telah berhasil ditransformasi menjadi Kampung Bebas Dari Narkoba," tutup Sigit. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Panitia khusus (pansus)  pembentukan real estate di lereng Arjuno - Welirang, Kecamatan Prigen lakukan Gerak Cepat Meninjau Lokasi untuk menyelesaikan persoalan penolakan warga, Rabu (29/10/2025) pagi.

Langkah ini di lakukan para wakil rakyat guna melihat langsung kondisi hutan yang masih produktif dan menjadi wilayah tangkapan air, mereka rela berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan bersama masyarakat Prigen yang getol menolak rencana pembangunan real estate ini.

Andri Wahyudi, salah anggota Pansus mengatakan, hari ini dirinya dan teman - teman pansus lain mendatangi lokasi hutan yang akan dialihfungsikan oleh PT SSP.

Dari informasi yang diterima teman - teman pansus, dari sisi aturan, PT SSP memang sudah memiliki hak dan menguasai lahan ex Perhutani.

“Namun, begitu kami naik dan lihat bersama, hutan ini sangat rapat, tanahnya padat dan subur. Makanya, wajar masyarakat menolak keras pembangunan ini,” katanya.

Warga khawatir, ketika lahan yang padat dengan pohon ini dibuka, otomatis lahannya tangkapan air di bangun maka akan memicu terjadi berpotensi bencana besar yang mangancam keselamatan warga dan kerusakan lingkungan.

“Kami tidak berbicara pada tataran kepemilikan, tapi kami melihat apabila pembangunan dipaksakan, apa dampaknya, dan sebagainya. Ini yang harus diputuskan,” urainya.

Secara sepintas, politisi PDI Perjuangan menduga, jika lahan hutan ini dibuka, otomatis berdampak kerusakan lingkungan luar biasa, karena ini hutan produktif.

“Saya juga sudah usul ke Ketua Pansus untuk koordinasi secara vertikal baik itu dengan KLHK, KPK, kejaksaan, Kepolisian dan stakeholder terkait,” paparnya.

Anggota pansus lainnya, Najib Setiawan, menilai lahan ini harus dipertahankan. Jika berbicara jujur, politisi PKS ini meminta hutan itu jangan ditebang.

“Kami menolak pengalihfungsian ini. Ya, pengembang memang memegang hak atas lahan ini, tapi saran saya jangan dijadikan real estate,” ungkapnya.

Wasik, anggota pansus lainnya, menilai, dari hasil tinjauan lapangan, lahan yang rencananya akan digunakan untuk real estate ini berbatasan langsung dengan pemukiman.

Politisi PKB ini mengaku tidak bisa membayangkan, jika lahan ini nanti dibuka, nasib pemukiman warga ini akan bagaimana. Karena hutannya sudah gundul.

Disampaikan Wasik, bagi Pansus, hal utama yang harus dipikirkan adalah keselamatan masyarakat Kabupaten Pasuruan jika lahan ini tetap akan dibangun real estate.

“Bayangkan saja kalau tidak ada hutan, pohon ditebas habis, pemukiman warga pasti ada dalam bayang - bayang banjir, tanah longsor dan lainnya,” tuturnya.

Eko Suryono, anggota pansus mengaku semakin semangat setelah melihat semangat dan kegigihan masyarakat Prigen yang menolak pembangunan real estate ini. 

Menurut dia, ekosistem dan ekologi lahan yang akan diubah menjadi real estate ini memang bagus, sehingga memang perlu dipertahankan.

“Ini sebagai upaya pelestarian alam, dan mengantisipasi bencana dengan pohon yang besar. Intinya, kami di pansus akan bekerja yang terbaik,” ungkapnya.

Ketua Pansus Real Estate Sugiyanto mengajak masyarakat untuk tetap satu suara dan kompak. Dia berharap, tidak ada dusta dan komitmen sampai akhir.

“Kami mohon dukungannya, saya dan teman-teman wakil rakyat akan bekerja maksimal agar perjuangan aspirasi ini membuahkan hasil yang diharapkan,” tegasnya.

Setelah tinjau lapangan, pihaknya akan melakukan tahapan - tahapan selanjutnya, termasuk memanggil pihak ketiga yang akan membangun real estate. (Usj/Red)