Menteri Maruarar Sirait Beri Kuota 5.000 Unit Rumah Bersubsidi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

Pasuruan,suarakpkcyber.com,–Kedatangan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, ke Kabupaten Pasuruan membawa kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam kunjungan kerjanya ke Perumahan Bersubsidi Grand Kencana Beji, Rabu (15/10/2025), Menteri Maruarar secara resmi memberikan tambahan kuota sebanyak 5.000 unit rumah bersubsidi (FLPP) untuk tahun 2026 mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Maruarar Sirait didampingi oleh Wakil Bupati Pasuruan Shobi Asrori, Komisaris BP Tapera Heru Puja Nugroho, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Eko Bagus.

Menurut Maruarar, kunjungannya ke Pasuruan merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Ia menilai dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan terhadap sektor perumahan sangat baik dan solid.

“Saya melihat Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan sangat kompak dalam mendukung pengembangan perumahan rakyat. Bank BTN Syariah juga luar biasa dalam penyaluran KPR bersubsidi, dan permintaan rumah di daerah ini sangat tinggi. Karena itu, saya memberikan tambahan kuota sebanyak 5.000 unit rumah bersubsidi untuk tahun depan,” tegas Maruarar Sirait.

Selain itu, Menteri Maruarar juga menyinggung perlunya relaksasi atau pemutihan bagi calon debitur KPR yang terkendala skor kredit di sistem layanan keuangan OJK. Ia menilai kebijakan ini penting untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar bisa memiliki rumah sendiri tanpa hambatan administratif yang terlalu berat.

“Saya banyak mendengar keluhan dari para pengembang tentang calon pembeli rumah yang terkendala masalah skor kredit. Negara tidak boleh diam. Harus ada terobosan agar masyarakat tetap bisa memiliki rumah dengan mekanisme yang adil dan manusiawi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan,Shobih Asrori, menyampaikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan saat ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, dengan sekitar 151 ribu orang atau 26 ribu keluarga yang masih belum memiliki rumah sendiri.

 “Sejak tahun 2019 hingga 2025, kami telah memperbaiki sekitar 11 ribu unit rumah tidak layak huni melalui program RTLH. Namun masih banyak warga yang membutuhkan rumah baru, sehingga dukungan dari pemerintah pusat melalui program FLPP ini sangat berarti bagi masyarakat Pasuruan,” ungkap Shobih.

Shobih juga menegaskan komitmen Pemkab Pasuruan dalam mendukung program perumahan rakyat, termasuk pelaksanaan SKB Tiga Menteri yang memberikan pembebasan biaya BPHTB dan PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

 “Di Kabupaten Pasuruan saat ini sudah ada 157 perumahan dengan 111 pengembang, sebagian besar berada di wilayah barat Pasuruan. Kami akan terus mendukung agar program rumah bersubsidi ini berjalan lancar dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dengan adanya tambahan kuota 5.000 unit FLPP dari Kementerian PKP, diharapkan tahun 2026 menjadi momentum percepatan pemerataan kepemilikan rumah bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Layak Huni dan Berkeadilan Sosial bagi Semua.(Usj)