Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pasca Idul Fitri Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi melaksanakan kegiatan halal bihalal dan pembinaan staf Dinas yang berlangsung dengan suasana penuh hangat dan kompak.

Bertempat di Gor Sasana Krida Anoraga Komplek perkantoran Raci. Yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Shobi Asrori, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi, Sarina Rostief, serta semua pegawai bersama keluarga nya, Kamis (02/04/2026) pagi.

Dalam sambutannya Sarina Rostief, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 H Minal Aidzin Walfaizin Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh staf dan pegawai.

Beliau juga berharap seluruh staf dan karyawan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dapat bersinergi.

" semoga kita semua dapat berkerja sama dan bersinergi untuk meningkatkan kinerja demi kemajuan kita" ujarnya.

Sarina Roostif menekankan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kualitas kinerja.

" Dalam kesempatan ini saya ingin menekankan pentingnya kerja sama dan kebersamaan dalam menjalankan tugas tugas kita, mari kita terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja kita untuk mencapai tujuan kita" ungkapnya.

Selain itu beliau juga menambahkan untuk terus berbenah dan memanfaatkan kesempatan idul Fitri ini untuk terus meningkatkan diri menjadi pribadi yang lebih baik.

" Dalam pembinaan staf hari ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita, saya berharap kita semua dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan diri menjadi lebih baik" imbuhnya.

Sementara Shobi Asrori,Wakil Bupati Pasuruan mengucapkan Minal Aidhin Walfaidzin mohon maaf lahir dan bathin.

" mari kita tingkatkan kerja kita, meskipun pemerintah pusat menerapkan WFH (Work From Home) bagi ASN" ujarnya.

Shobi Asrori sempat menyinggung tentang implementasi WFH bagi ASN, untuk Fleksibelitas dan Efisiensi kerja ASN sehingga mereka dapat fokus pada tugas tugas yang lebih penting.

Penghematan biaya, WFH dapat membantu menghemat biaya operasional, seperti biaya transportasi dan akomodasi. Peningkatan produktivitas dengan WFH, ASN dapet bekerja lebih nyaman dan fokus. Penggunaan teknologi WFH dapat meningkatkan pengunaan tehnologi informasi, sehingga ASN dapat lebih mudah mengakses informasi.

Selain itu Shobih Asrori juga menekankan pentingnya menjaga disiplin dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan WFH, serta memastikan semua tugas tugas nya diselesaikan dengan baik.

"Selama WFH semua karyawan harus standby dan bertanggungjawab dengan tugasnya masing-masing", jelas Gus Shobih (usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Rabu (01/04/2026). Bertempat di auditorium Mpu Sindok, gedung Bupati Pasuruan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, para pejabat serta unsur pimpinan daerah.

Pelantikan ini sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperkuat pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Pasuruan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini diantaranya :  Fathurahman sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ( BPSDM), Yuswianto menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah, Sarina Rostief sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi, Firdaus Handara sebagai Kepalan Dinas Komunikasi dan informatika.

Dalam sambutannya Rusdi Sutejo Bupati Pasuruan menegaskan bahwa karier ASN di Kebupaten Pasuruan tidak lagi ditentukan oleh senioritas, faktor titipan dan faktor kedekatan.

" Sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemkab Pasuruan menerapkan sistem berbasis manajemen talenta artinya siapa yang mempunyai kemampuan dan prestasi itulah yang akan mendapatkan kesempatan" ujarnya.

Selain itu penetapan karier ASN merujuk sesuai dengan keputusan kepala BKN nomor 853 tahun 2025 yaitu tentang penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

Beliau berharap dengan sistem ini Rusdi  bisa lebih cepat dan tepat dalam memilih ASN yang sesuai dengan jabatan, kemampuan dan prestasi yang telah dicapai guna meningkatkan pelayanan masyarakat.

Selain itu Rusdi Sutejo juga berpesan kepada pejabat yang dilantik harus siap dalam  menghadapi era digital di zaman yang serba moderen ini.

" Seluruh pejabat maupun ASN diharap bisa menguasai perangkat digital" tutupnya. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - DPRD Kabupaten Pasuruan gelar rapat paripurna LKPJ Bupati Pasuruan tahun anggaran 2025 , senin (30/03/2026). Bertempat diruang rapat paripurna lantai dua gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasuruan, Samsul Hidayat, yang dihadiri oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Pasuruan Shobi Asrori beerta Anggota DPRD lainnya, Forkopimda, LSM, Media.

Sebelum LKPJ dibacakan oleh Bupati, Ketua DPRD Samsul Hidayat menyampaikan Minalaidhin Walfaidzin karena masih dalam suasana lebaran.

" masih dalam suasana lebaran Saya selaku Ketua DPRD Pasuruan mengucapkan Minal Aidhin Walfaidzin mohon maaf lahir dan bathin" ucap Ketua DPRD.

Dalam pembukaannya Samsul Hidayat menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahunan kinerja anggaran berjalan.

" Bahwa LKPJ ini merupakan instrumen penting konstitusional bagi DPRD untuk memberikan catatan dan rekomendasi strategis demi perbaikan kualitas pelayanan publik dimasa mendatang" ujarnya.

Dalam pemaparannya Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyatakan bahwa , LKPJ tahun anggaran 2025 secara subtansi adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan daerah setiap pemerintah, yaitu kebijakan strategis kepala daerah dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.

Pada tahun pertama kepemimpinan, prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 yaitu peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah dalam mendukung tranformasi ekonomi inklusif, melalui tema yang dijabarkan ke dalam 4 prioritas pembangunan daerah diantaranya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat, penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan daya saing daerah yang berbasis potensi lokal serta peningkatan tata kelola kelolah pemerintahan yang berbasis elektronik.

Sebagai pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 ini, Rusdi menyampaikan kondisi mikro daerah, dimana berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2025 mengalami peningkatan peningkatan 0,32 menjadi 5,66.Begitu pula dengan indeks pembangunan manusia( IPM) tahun 2025 mengalami peningkatan 0,91 persen menjadi 73,02 dan umur harapan hidup mengalami kenaikan dari 0,2 menjadi 74,81 persen.

Untuk komponen pendidikan yaitu rata rata lama sekolah pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari 0,01 menjadi 7,47persen, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 0,309 persen, hal ini berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan di Kabupaten yaitu dari 8,69 persen pada tahun 2024 menjadi 8,21 persen pada tahun 2025.

Tak selesai sampai disitu, Rusdi juga menyampaikan secara lengkap bahwa seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah tertuang dalam buku LKPJ tahun anggaran 2025,termasuk di dalamnya beberapa penghargaan ditingkat nasional yang diterima Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama 2025 mulai penghargaan dalam rangka mendukung pembentukan pos bankum( pos bankum) desa/kelurahan di Kabupaten Pasuruan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Kemudian finalis pemerintah daerah dengan program literasi keuangan terbaik level Kabupaten oleh otoritas jasa keuangan ( OJK), Opini wajar tanpa pengecualian ( WTP) dari BPK RI atas penilaian laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024.

Selain itu Kabupaten Pasuruan juga mendapat Innovative Goverment Award tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri RI yaitu Surya awards 2025 oleh Kementerian Koperasi RI dan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya Pasuruan juga meraih penghargaan dalam memberikan perlindungan konsumen yaitu pasar tertib ukur oleh Kementerian Perdagangan RI Top BUMD Award oleh Top Business serta Outstanding Inovator of Indonesia's First Halal Industrial estate oleh CNN Indonesia.

" Penghargaan memang semata mata bukan tujuan yang ingin di capai tetapi menjadi motivator penyemangat", pungkasnya.

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Program Mudik Gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Melalui Dinas Perhubungan kini diberangkatkan langsung Bupati Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo bersama Forkopimda dan Kapolres Pasuruan. Sebanyak 7 bus Armada pariwisata dikerahkan untuk mensukseskan program mudik gratis tersebut. Rabu (18/03/2026).

Rusdi Sutejo bersama dengan jajaran forkopimda dan Kapolres Pasuruan memimpin langsung pemberangkatan ribuan rombongan yang terdaftar dalam musik gratis yang akan diberangkatkan ke kampung halaman.

Sebelum diberangkatkan Bupati Pasuruan meninjau langsung keamanan armada ke kabin bus pariwisata yang terparkir dan berkomunikasi dengan para pemudik serta memberikan bingkisan secara simbolis.

" Saya ucapkan Alhamdulillah, kami bersama Pemkab Pasuruan, Polres Pasuruan memberangkatkan mudik gratis tahun 2026. Kita siapkan 7 bus dengan rincian 4 bus dari Pemkab Pasuruan, 2 bus dari Polres Pasuruan, 1 bus dari hamba Alloh. Ujarnya.

Dalam perjalanan mudik gratis kali ini saat perjalanan akan didampingi oleh anggota polres Pasuruan beserta Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, untuk memastikan pemudik sampai tujuan dengan aman dan selamat.

" selama perjalanan akan mendapatkan pendampingan dari anggota Polres Pasuruan dan dari Dishub " terang Rusdi.

Beliau juga mengucapkan selamat berlebaran Idul Fitri 1447 H di kampung halaman dan bertemu dengan sanak saudara.

"Semoga selamat sampai tujuan masing-masing" imbuhnya.

Kepala Dinas Dishub Kabupaten Pasuruan saat diwawancarai awak media

Dikesempatan yang sama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Digdo Sutjahjo saat diwawancarai mengatakan bahwa dalam mudik gratis ini  Dinas Perhubungan Pasuruan bekerja sama dengan Polres Pasuruan dengan menyediakan 7 bus pariwisata.

" Alhamdulillah semua route jurusan yang disediakan sudah penuh, semua kendaraan sudah dilakukan cek oleh petugas dan hasil nya semua bagus layak jalan"  jelas Digdo.

Saat diwawancarai Agus salah satu pemudik asal Wonorejo yang ikut mudik gratis ke Banyuwangi saat di wawancarai media beliau sangat bersyukur dan senang bisa mengikuti mudik gratis kali ini.

" saya sangat senang sekali ikut mudik gratis ini, senang sekali bu, selain gratis, busnya bagus juga dapat bingkisan" katanya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan Melalui Dinas Permukiman dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasuruan mengupayakan ratusan RTLH yang telah masuk ke Pemkab.

Namun dari data yang telah masuk di Pemkab tidak semuanya bisa ditangani tahun ini. Perbaikan akan direalisasikan secara bertahap.

Saat dikonfirmasi oleh awak media Sekretariat Dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasuruan Cahyo Fajar Rahmanto menerangkan terdapat 14 unit rumah akan dirampungkan tahun ini. Sedangkan 111 lainnya masih dalam tahap verifikasi, kamis (26/02/2026).

" RTLH yang masuk sudah terselesaikan 50 persen pengerjaannya" ujarnya.

Cahyo juga merincikan bantuan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Diantaranya Kecamatan Bangil, Gempol, Gondang Wetan dan Kecamatan lainnya dengan target Juni 2026 sudah tuntas.

" Yang telah diperbaiki berada di kecamatan Bangil, Gempol, Gondang wetan dengan target Juni sudah selesai" jelasnya.

Beliau juga menambahkan dana yang disiapkan mencapai 2,5 miliar dengan rincian setiap rumah dialokasikan senilai 20 Juta Rupiah yang dibagi pembelian material sebesar 16 juta rupiah sedangkan sisanya untuk ongkos pekerja.

" Masing-masing rumah memiliki volume 4x7 meter persegi dengan alokasi dana 20juta per rumah" imbuhnya. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 mencapai 88.82% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini dikarenakan DPRD Kabupaten Pasuruan terus berbenah dari berbagai aspek terutama dari segi Pelayanan.

Capaian tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, mulai dari sistem, mekanisme hingga prosedur pelayanan yang diterapkan di Sekretariat DPRD kabupaten Pasuruan.

Pada indikator sistem, mekanisme, dan prosedur layanan, nilai yang diperoleh sebesar 87,28.

Disisi lain, indeks indikator biaya atau tarif mencatat skor tertinggi, yakni capai 99,89, untuk aspek sarana dan prasarana, penilaian mencapai 93,09.

Nilai ini menegaskan bahwa seluruh layanan yang diberikan tidak dipungut biaya.

Adapun penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat memperoleh skor 99,01, menunjukkan responsivitas dan keterbukaan layanan terhadap aspirasi publik dinilai sangat baik.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan di kesempatan yang sama menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Hasil ini menjadi refleksi atas kerjasama seluruh unsur di DPRD dan para ASN yang di lingkungan sekretariat DPRD.

“Alhamdulillah, penilaian IKM Tahun 2025 menunjukkan hasil sangat baik dengan nilai 88,82. Ini adalah buah dari kerja kolektif pimpinan dan anggota DPRD, Sekretariat DPRD, serta dukungan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ujar Samsul, Kamis (19/02/2026).

Samsul juga menambahkan capaian tersebut bukan untuk berpuasa diri melainkan sebagai cambuk untuk terus menerus memperbaiki kinerja dewan.

“Penilaian ini menjadi bukti komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta respons terhadap aspirasi masyarakat. Namun, kami tidak boleh berhenti di sini,” Papar politisi PKB sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.

Beliau juga menekankan untuk selalu meningkatkan pelayanan yang baik harus sejalan dengan integritas dan profesionalitas.

" Kedepan, kami akan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan demi mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, dan berintegritas,” katanya.

Beliau juga mengapresiasi atas kepercayaan Masyarakat sekaligus membuka ruang aspirasi saran dan kritik sebagai masukan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kritik dan saran tetap kami harapkan sebagai energi perbaikan untuk membangun Kabupaten Pasuruan yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” tutupnya.

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Dengan adanya peningkatan keluhan masyarakat kurang mampu terhadap layanan medis dan hambatan penggunaan program UHC ( Universal Health Coverage), Kelompok Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pasuruan Sehat (GEMPAS) melakukan audiensi bersama DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (19/01/2026).

GEMPAS mengkritik adanya implementasi program Universal Health Coverage (UHC) sebagai program unggulan pemerintah kabupaten Pasuruan. Dalam realita di lapangan program tersebut jauh dari harapan awal.

Ketua GEMPAS Akhmad Roziq atau akrab disapa Erik yang didampingi oleh Sekretaris GEMPAS bernama Hanan.

Beliau menyampaikan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dengan adanya program tersebut. Hanan merasa bahwa syarat yang ditentukan sangatlah berbelit-belit.

" Kami menyayangkan program yang digaungkan Bupati Rusdi Sutejo dan Gus Shobih Asrori ternyata di lapangan sangat sulit" ujarnya.

Hanan juga menyoroti bahwa masyarakat Pasuruan khususnya lansia harus bisa melek teknologi dengan membuat email ataupun nomor HP.

" Meminta orang desa punya email apalagi lansia itu sangat mustahil, nomor HP saja tidak punya mau dibawa kemana masyarakat kita jika syaratnya berbelit?" Ungkapnya.

Hanan berharap agar kebijakan tersebut dapat dikaji kembali agar lebih sinkron.

Sementara itu Ketua GEMPAS Akhmad Roziq atau akrab disapa Erik beliau juga menyoroti aturan penyelesaian tunggakan BPJS saat keadaan darurat.

Beliau juga berharap bagi pasien yang tidak mampu memiliki tunggakan BPJS dibawah 5 juta tidak perlu membayar denda, hanya Premi yang dibayarkan dan selanjutnya dialihkan ke program UHC Pemerintah.

Diketahui bahwa pokok pembahasan audensi hari ini memaparkan mengenai hambatan dilapangan diantaranya:

1.  Hambaran Rawat Inap : sulitnya mendapatkan akses rawat inap kelas III
2. Status BPJS Nonaktif : Tunggakan iuran menyebabkan kepesertaan masyarakat menjadi tidak aktif sehingga layanan kesehatan terputus.
3. Harapan Layanan Gratis : Masyarakat mendesak agar rawat inap kelas III digratiskan bagi warga tidak mampu yang terganjal tunggakan.
4. Prosedur Administrasi yang sulit : Syarat pengajuan UHC yang mewajibkan nomor telepon dan email dinilai tidak ramah bagi masyarakat pedesaan.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Komisi IV DPRD kabupaten Pasuruan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Manajemen RSUD Bangil dan RSUD Grati beserta BPJS Kesehatan. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Bupati Rusdi Sutejo melantik 297 pejabat di lingkungan Kabupaten Pasuruan.

Dari 297 pejabat yang dilantik, 16 orang diantaranya merupakan Pejabat Tinggi Pratama alias Eselon II. Kemudian 105 orang Jabatan Administrator atau Eselon III dan 176 orang Jabatan Pengawas alias Eselon IV.

Pejabat Eselon II yang diganti diantaranya :

1.  Rakhmat Syarifudin yang sebelumnya menjabat Inspektur atau Kepala Inspektorat kini diamanahi jabatan sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
2. Sedangkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya, Heru Farianto dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3.  Taufiqul Ghoni yang kini mendapat kepercayaan sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 
4.  Eka Wara Brehaspati yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum, sekarang diambil sumpahnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
5. Agus Mashadi yang kini menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora)..
6. Mujiono kini menjabat Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, menggantikan Diana Lukita Rahayu
7.  Diana Lukita Rahayu yang diberi amanah baru sebagai Asisten Administrasi Umum.
8.  Tidak hanya itu peleburan 3 dinas yang dulunya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekarang berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Jabatan tersebut diberikan kepada drh Ainur Alfiah.
9.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya diemban dr Ani Latifah kini diamanahkan kepada dr Arma Roosalina.
10. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh dr. Ani Latifah.
11. Tri Agus Budiharto yang mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris DPRD kabupaten Pasuruan, menggantikan Eddy Supriyanto yang telah memasuki masa purna tugas. 
12. Lilik Widji Asri yang dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sedangkan beberapa nama-nama baru yang menjabat sebagai camat diantaranya:

1. Diantaranya Eddy Santoso sebagai Camat Bangil.
2. dr. Ugik setyo darmoko sebagai Camat kraton. 
3.  Joko Purnomo sebagai Camat Pasrepan, 
4. Saiful Anwar Rohman sebagai Camat puspo.
5. Yudianto menjadi Camat rembang 
6.  Zaki Yamani sebagai Camat sukorejo.

Rusdi Sutejo mengucapkan selamat dan berharap agar amanah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat/umum/organisasi daripada kepentingan pribadi. 

"Selamat untuk jabatan yang baru. Semoga amanah dan dapat memberikan energi baru dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selalu utamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi," katanya.

Beliau juga menghimbau untuk selalu meningkatkan kapasitas untuk memberikan capaian kinerja secara maksimal di setiap instansi yang dipimpinnya.

“Selamat bekerja dan selamat menjalankan tugas kepada Bapak Ibu yang pada hari ini sudah dilantik. Semoga amanah terbaru yang diemban membawa berkah dan hikmah bagi Bapak Ibu semuanya dan memberi manfaat bagi masyarakat. Karena jabatan lahir dari kepercayaan pimpinan disematkan kepada PNS yang memenuhi persyaratan. Baik sisi loyalitas, kemampuan, kompetensi maupun moralitas,” ujarnya. (Ndah)

Kegiatan pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori; Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat; Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko dan Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah, Rohani Siswanto. Acara turut diikuti oleh Asisten, Kepala OPD, Camat beserta seluruh jajarannya. (Ndah)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Hujan Deras membaut Tanggul Penahan Jalan (TPT) tepatnya di jalan Betro-Wonosunyo Ambrol cukup parah hingga sepanjang 10 meter. TPT tersebut kini di benahi oleh Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan, untuk perbaikan bangunan yang rusak di tangani oleh Pemdes setempat mulai Senin (22/12/2025).

Saat dikonfirmasi Media suarakpkcyber Kepala Desa Wonosunyo M. Saleh yang menuturkan bahwa perbaikan TPT perlu penanganan secara cepat dan segera karena badan jalan Betro-Wonosunyo mengalami penyempitan. 

Hal tersebut sangatlah mengganggu aktifitas warga dan kelancaran moda transpotasi karena jalan tersebut merupakan jalan utama. 

"Kemarin kita kordinasi dengan Kapala Dusun dan tokoh masyarakat untuk segera di benahi biar kerusakan tak semakin lebar , Alhamdulillah sekarang sudah di benahi" jelasnya Kades Wonosunyo.

M. Saleh pun menambahkan bahwa kebetulan di Desa Wonosunyo sedang ada pembangunan jalan hotmix juga, pihaknya berkordinasi dengan pemborong apakah kerusakan bangunan plesengan tersebut bisa di tangani pihak pemborong atau tidak karena titik yang rusak ada di satu jalur jalan yang di hotmix 

"Rencana akan di bangun secara swadaya, tapi ternyata bisa di tangani oleh pemborong" tambahnya.

Dari pantauan di lokasi dan juga keterangan pekerja, plengsengan yang ambrol di tangani oleh pihak kontraktor rencananya panjang yang akan di benahi adalah 10 meter, tapi untuk sementara yang di bangun 4 meter dengan ketinggian 1,8 dulu agar mobilitas material dan pengerjaan hotmix bisa lancar. (Usj)

Maybrat Papua, suarakpkcyber.com - Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Maybrat Daerah Pemilihan II Aitinyo Raya Viktor Kambu, S. Ak Melakasankan Reses Menjaring Aspirasi Guna Memberikan yang terbaik bagi Masyarakatnya yang hendak mempercayainya untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat periode 2024-2029.

Kegiatan Reses tersebut dilaksankan di Distrik Aitinyo Barat Dengan dihadiri oleh pemerintah Distrik, Toko agama, tokoh masyarakat kampung, tokoh adat, Pimpinan SMP Dan SMA dan Puskesmas Distrik Aitinyo Barat serta 9 Kapala Kampung serta Masyarakat Distrik aitinyo Barat. 

Reses tersebut dilaksankan pada kamis, 18/12/2024, tempat kegiatan berlansung di Kantor kampung Siyu kabupaten maybrat.

Agenda Reses Yakni mendengar, serta menjaring Aspirasi Langsung Dari Masyarakat guna membangun Rakyatnya Dengan Baik agar Rakyatnya Sejahtera di Kabupaten Maybrat.

Didalam Penjaringan Aspirasi Sejumlah Kepala Kampung Menyerah Dokumen Penggusulan Program yang nantinya akan di perjuangkan dilembaga dewan terhormat untuk dapat menghasilkan suatu pembangunan yang akan dirasakan oleh Masyarakat aitinyo Barat.

Bentuk aspirasinya Mulai Dari Pembuatan Jalan Lingkunggan, Jaringgan Telkomsel, Air Bersih, Sarana Ibadah, Kesehatan, bahkan Pedidikan. 

Dalam Penggusulan tersebut Sembilan kepala Kampung sangat berterima kasi atas Kunjunggan Reses Dari anggota Dewan yang merupakan Anak Negri aitinyo Barat yang datang mendengar keluh kesah masyarkat untuk diperjuangkan untuk mendapatkan persetujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Derah Pemilihanya.

Dalam Arahanya Anggota Dewan Viktor Kambu menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat di daerah pemilihanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut ia menggatakan bahwa Reses ini merupakan agenda pemerintah Daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan masyarakat kabupaten maybrat, Jadi untuk menyapaikan aspirasi program melalui lembaga forum Reses ini agar semuanya dapat diakomodir untuk dapat di perjuangkan nantinya agar medapatkan persetujuan dewan perwakilan Rakyat.

Atas nama pribadi ia menyampaikan terima kasi yang sebanyak banyaknya kepada masyarakat yang mana suda memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mewakili Rakyat untuk duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat Selama Dua Periode Dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 

Viktor Kambu sendiri merupaka Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Maybrat bahkan Sejumlah Penggalaman Organisasi telah ia dipercayakan untuk memimpinya dan ia berhasil menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dua Periode ini merupakan prestasi yang sanggat Luar Biasa untuk patut di contohi oleh genarasi muda maybrat. (Dedi)

Kota Pasuruan, suarakpkcyber.com - Komitmen pemerintah Kota Pasuruan dalam Memberantas Stunting pada Balita di Kota Pasuruan dengan melaksanakan rembuk stunting, menargetkan penurunan prevalensi stunting turun, menjadi 13,8 persen pada 2025 dari baseline 18,30 persen pada 2024 bertempat di Gedung Gradika, Kota Pasuruan, Rabu (17/12/2025). Hal ini merupakan Sebagai bagian dari RPJMD tahun 2025-2029.

Adi Wibowo Walikota Pasuruan, menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas nasional yang melibatkan kolaborasi disemua lintas sektor. Menurutnya upaya penurunan stunting tidak hanya mengandalkan satu instansi atau satu pendekatan saja.

" Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan intervensi spesifik melalui program Gerbek Stunting dengan cara memberikan makanan tambahan kepada balita. Namun program ini harus benar benar tepat sasaran"  tegas Walikota.

Adi Wibowo juga menyoroti tentang faktor lingkungan  tentang ketersediaan air bersih dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) itu merupakan bagian dari intervensi sensitif, menurut Walikota aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya menekan penurunan angka stunting.

Selain asupan gizi pola pengasuhan dan aktivitas anak turut mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak, Adi juga mendorong perubahan pola pikir orang tua dan lingkungan agar penanganan stunting berjalan berkelanjutan.

"Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Pasuruan menjalankan program Makan Bergizi Gratis ( MBG) yang menyasar pada ibu hamil dan menyusui, dan anak stunting, program ini diharapkan mempercepat pemenuhan gizi dan penurunan prevalensi stunting" ujarnya.

Sementara, Sahari Putro,Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan mengatakan bahwa seluruh perangkat daerah dilibatkan melalui pendekatan konvergensi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, baik melalui sektor kesehatan maupun intervensi spesifik diluar sektor kesehatan.

" Pemerintah Kota Pasuruan berharap sinergi lintas sektor termasuk peran Ibu ibu PKK dan UMKM lokal dalam penyediaan menu MBG, diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus mendukung pergerakan ekonomi daerah sesuai arah kebijakan RPJMD tahun 2025-2029" ujar Sahari. (Usj)

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Maraknya Kabel Optik milik telepon seluler yang berseliweran di jalan dan semrawut membuat Komisi 1 dan 3 DPRD Kabupaten Pasuruan memanggil Beberapa OPD dan beberapa provider terkait, Senin (15/12/2025).

Rapat dihadiri ketua komisi 1 Rudi Hartono dan Bambang serta ketua komisi 3 Danial dan Abah Jumain serta provider dan satpol PP, Diskominfo, dinas perijinan serta dinas Bina Marga.

Yang jadi sorotan adalah banyaknya tiang tidak berijin yang di tancapkan dijalan milik pemerintah daerah ataupun jalan desa serta banyak nya kabel yang tidak beraturan. Hal ini dapat membahayakan penduduk seperti didaerah lain, yang tersangkut kabel putus hingga mengalami kecelakaan.

Disamping itu dibeberapa tempat, kabel-kabel tersebut ditancapkan di tiang beton milik PLN maupun tiang PJU milik pemerintah daerah tanpa ijin.

Rudi Hartono menanggapi persoalan ini. Beliau berharap adanya intropeksi dari beberapa provider akan semrawutnya kabel-kabel yang ada dijalan.

" Pemerintah daerah akan mengadakan sosialisasi bahwa yang telah mereka lakukan salah" ujarnya.

Rudi juga menambahkan Pemerintah Daerah akan bertindak tegas untuk provider yang bandel.

"Kalau tetap membandel saya akan meminta satpol PP untuk mensweping dan langsung memutus kabelnya" tambah Rudi.

Yusuf Danial menambahkan  tiang-tiang kabel juga memakan bahu jalan juga harus ditertibkan 

"itu juga tiang-tiang kabel yang memakan bahu jalan juga harus ditertibkan , jangan sampai disaat ada pelebaran jalan terkendala tiang kabel " tuturnya.

Salah satu provider Lambanet menyampaikan bahwa mereka meminta waktu untuk membenahi diri agar tidak diputus terlebih dahulu.

 "kalau saat ini aturan bahwa kalau ada jaringan kabel optik milik provider yang menempel di tiang milik Pemda akan diputus, terus terang kami keberatan. Berilah kami waktu untuk berbenah diri , karena biayanya sangat mahal" tutur nya 

Dalam penutup kegiatan Rudi Hartono menambahkan bahwa kehadiran provider bersama kepala OPD terkait agar Pemerintah Daerah mengetahui permasalahan yang dihadapi setiap provider

" Kehadiran anda disini agar kita tahu apa sih permasalahan provider yang membuat begitu banyaknya tiang tiang kabel,disisi lain banyak kabel yang berseliweran yang tidak tertata. Dan untuk kedepannya akan kita persiapkan regulasi nya" tutupnya.

Rudi juga berpesan kepada para provider agar  jangan sampai kabupaten Pasuruan ini menjadi hutan tiang kabel jaringan optik yang semrawut.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan, Ridwan Haris, mengungkapkan belum adanya regulasi menjadi kendala utama. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com- upaya Pemkab Pasuruan untuk mencegat terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api bagi para pengguna jalan terus di lakukan dengan penambahan dan pengoperasian dua palang pintu di titik rawan 

Melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan telah mengoperasionalkan dua palang pintu perlintasan kereta api sejak kemarin (1/12). Fasilitas tersebut berada di JPL 03 Rembang dan JPL 141 Rejoso.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Digdo Sutjahjo yang di konfirmasi melalui selulernya ia menjelaskan bahwa kedua lokasi tersebut dipilih karena memiliki volume lalu lintas yang tinggi dan sering menjadi titik aktivitas masyarakat.

"Pembangunan palang pintu dan operasional JPL adalah salah satu upaya Pemkab Pasuruan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan pengguna jalan," ujarnya Selasa (2/12/2025).

Digdo menejelaskan bahwa JPL 03 Rembang sebelumnya merupakan underpass dan kini menjadi perlintasan sebidang yang menjadi akses alternatif menuju Kecamatan Bangil dan kawasan sekitarnya. Sementara JPL 141 Rejoso menjadi jalur penting masyarakat menuju tambak serta permukiman wilayah utara.

Pembangunan palang pintu merupakan hasil pengajuan langsung oleh Dishub Kabupaten Pasuruan kepada Kementerian Perhubungan untuk meminimalisir risiko pengguna jalan saat melintasi rel kereta api. 

"Kami memandang perlu dan penting, mengingat rel di Kabupaten Pasuruan termasuk padat karena melayani dua Daops sekaligus, yaitu Daops 9 Jember dan Daops 8 Surabaya," jelasnya

Digdo juga mengatakan bahwa untuk tenaga penjaga perlintasan diambil melalui sistem seleksi dan mengikuti diklat resmi di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Program pelatihan berlangsung selama satu minggu dengan materi teori dan praktik langsung di lokasi.

Digdo kembali meminta masyarakat agar ikut menjaga keselamatan meski fasilitas keamanan sudah ditingkatkan. Ia menyampaikan, "Kami butuh partisipasi masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas dan tidak menerobos palang yang sudah tertutup," tambahnya.

Selain dua lokasi yang sudah aktif, masih ada empat titik perlintasan sebidang lainnya yang dalam tahap pembangunan. Titik tersebut berada di JPL 16 Sukorejo, JPL 84 Gempol, JPL 114 Kraton, dan JPL 159 Grati.

Dishub menargetkan seluruh pembangunan palang pintu tersisa dapat rampung pada akhir Desember 2025. Dengan selesainya seluruh proyek ini, pemerintah berharap keselamatan masyarakat di sekitar jalur KA semakin optimal. (Usj)

Pasuruan– Kepemimpinan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan resmi berganti. Kajari sebelumnya, Teguh Ananto, mendapat amanah baru sebagai Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara. Sementara jabatan Kajari Kabupaten Pasuruan kini diemban oleh Dr. Nurul Hisyam, yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Prosesi Pisah Sambut berlangsung khidmat di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (2/12/2025) malam. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pasuruan, mulai dari Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Shobih Asrori, Kapolres Pasuruan dan Kapolres Pasuruan Kota, Dandim 0819 Pasuruan, Ketua DPRD, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Teguh Ananto mengungkapkan rasa syukur atas tugas dan amanah yang telah ia emban selama 1,6 tahun memimpin Kejari Kabupaten Pasuruan. Ia mengaku bangga karena selama ini merasakan kekompakan Forkopimda yang sangat kuat.

“Saya sampai pamer ke Forpimda di Pati tempat istri saya bekerja. Forpimda Kabupaten Pasuruan kompak sekali dan semuanya sinergis,” ujarnya.

Teguh juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa jabatannya terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan.

“Dari lubuk hati paling dalam saya beserta keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kebersamaan dan sinergitas yang telah terjalin,” ungkapnya.

Sementara itu, Dr. Nurul Hisyam, Kajari Kabupaten Pasuruan yang baru, mengucapkan terima kasih atas penyambutannya dan berharap dapat diterima sebagai bagian dari keluarga besar Kabupaten Pasuruan.

 “Kami mohon agar bisa diterima dengan baik sebagai warga baru di Kabupaten Pasuruan. Kami mohon bimbingan dan dukungan agar dapat menjalankan tugas dengan baik demi pembangunan Kabupaten Pasuruan,” ucapnya.

Nurul juga menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada semua pihak, terutama masyarakat.

 “Apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, pintu kami selalu terbuka. Semoga mulai hari ini saya dapat memulai hal yang baik dan bermanfaat bagi Kabupaten Pasuruan,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Teguh Ananto atas dedikasi dan kerja sama luar biasa selama bertugas di Kabupaten Pasuruan.

 “Alhamdulillah terima kasih terutama kepada Pak Teguh Ananto yang selama ini telah mensupport Pemkab Pasuruan dalam banyak hal, termasuk dalam membangun Kabupaten Pasuruan bebas korupsi. Semoga silaturahmi ini tidak akan pernah putus,” tegasnya.

 “Selamat datang dan selamat bertugas. Mari kita satukan semangat dan komitmen untuk membangun Kabupaten Pasuruan semakin maju,” pungkasnya.

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Pemerintah Desa Mojoparon Kecamatan Rembang kembali menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warganya.

Bertempat di Aula Bumdes Desa Mojoparon, Warung Ganjaran Rosella, yang dihadiri oleh Kepala Desa Mojoparon H.M.Sholeh , Perwakilan dari BPN dan 95 warga yang menerima PTSL, Senin (01/12/2025).

Desa Mojoparon telah melaksanakan pembagian hasil PTSL sebanyak 3 kali dengan masing-masing tahap telah menyerahkan sebanyak 200 sertifikat kepada penerima manfaat PTSL. Dan kali ini Pemerintah Mojoparon melaksanakan pembagian hasil PTSL tahap ke 4 dengan jumlah 95 sertifikat yang telah memenuhi legal standing.

Di kesempatan yang sama H.M Sholeh Kepala Desa Mojoparon mengatakan bahwa program PTSL yang dibagikan dengan 4 tahap. 

Diketahui Desa Mojoparon mendapatkan kuota program PTSL sebanyak 800 sertifikat dan dibagikan kepada warga sebanyak 695 sertifikat sisanya sebanyak 105 sertifikat yang masih belum selesai prosesnya.

“Proses terus berjalan. Kami pastikan seluruh sertifikat yang belum selesai akan kami kawal hingga tuntas,” terang H.M. Soleh.

Sholeh juga merasa sangat berterimakasih kepada warga Mojoparon atas antusias warganya dalam mengikuti program PTSL ini.

" Kami selaku Pemerintah Desa Mojoparon, mengucapkan terimakasih kepada panitia, sehingga program ini lancar tanpa kendala, juga kepada masyarakat yang antusias mendaftarkan PTSL"  ujarnya.

Salah satu warga penerima manfaat PT ini sangat berterimakasih dan mengungkapkan rasa syukurnya. Halim menyampaikan rasa syukur nya dan berterima kasih kepada Pemerintah Desa Mojoparon.

" Alhamdulillah sertifikat tanah saya selesai dan udah terwujud , sekali lagi saya sangat berterimakasih" ungakapnya. ( Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) melakukan perbaikan Jalan berlubang di pertigaan Apollo Desa Karangrejo Kecamatan Gempol yang mengalami kerusakan lantaran tergenang air, perbaikan tersebut dimulai pada Kamis (20/11/2025) pagi tadi. Sejumlah material colmix dan alat berat mini di terjunkan di lokasi.

Menurut keterangan Petugas Tim Reaksi Cepat BMBK, Sholeh saat ditemui di lokasi menjelaskan bahwa perbaikan jalan tersebut di rencanakan selama dua hari.

" Hari ini kita melakukan pengaspalan menggunakan colmix atas di gorong-gorong yang sudah di benahi" jelasnya.

Sedangkan perbaikan disejumlah lubang di permukaan jalan kelas dua tersebut belum bisa di lakukan sekarang karena material seperti Aspal, coral split masih proses pengiriman kegiatan juga mendapat dukungan penuh dari ketua DPRD Samsul Hidayat bersama dengan perangkat desa setempat.

"Alhamdulillah, jalannya sudah mulus ! Terima kasih kepada pihak terkait yang sudah merealisasikan pengaspalan Choolmix ini, sangat membantu mobilitas warga" ungkap Zainul salah satu pengendara.

Menurut Zainul kualitas pengaspalan terlihat sangat kokoh dan rapi, ia berharap bisa tahan lama.

"Kualitas pengaspalannya terlihat sangat rapi dan kokoh. Semoga bisa tahan lama dan tidak cepat rusak" harapnya.

Sementara itu berkat adanya perbaikan jalan ini akses lebih lancar dan aman tanpa adanya gangguan jalan berlubang. Zaki Kasun Legupit Desa Karangrejo berterimakasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Syamsul Hidayat atas support penuh pemerintah daerah untuk merealisasikan perbaikan jalan di wilayah Apollo.

"Akses jalan jadi lebih lancar dan aman berkat pengaspalan ini, terima kasih atas kerja keras para pekerja dan semua yang terlibat dari Dinas terutama Bpk. Syamsul Hidayat Selaku Ketua Dewan, yang selalu memberi support penuh mulai awal pengerjaan awal hingga akhir, baik tenaga dan fikiran sehingga terealisasi dengan cepat. Semoga manfaat untuk masyarakat luas terkhusus pengguna jalan poros Apollo Bulusari." ujarnya (usj).

Pasuruan, suarakpkcyber.com - Sosialiasi yang dilakukan oleh Pemkab Pasuruan melalui Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan kepada Para Kepala Desa dan BPD se-kecamatan Gempol.

Hal ini bertujuan Agar pelaksanaan penggunaan anggaran desa terhindar dari penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan, senin (3/11/2025) di Kecamatan Gempol.

Momentum tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh sejumlah kepala desa untuk menanyakan persoalan yang di hadapi mereka dalam menggunakan anggaran kepada narasumber yakni Auditor Ahli Muda Inspektorat Kabupaten Pasuruan Anto Setiawan.

Dalam sambutannya Anto menyatakan bahwa dirinya selaku aparat pengawas internal tidak serta merta menindaklanjuti aduan masyarakat (Dumas) bila tidak memenuhi persyaratan.

Namun pihaknya lebih mengedepankan pembinaan pihak terlapor baik itu pemerintah desa, ASN dilingkungan Pemkab Pasuruan agar mereka melakukan perbaikan administrasi ketimbang langsung menyeret kasusnga ke penegak hukum yang berwenang.

“ Tidak semua Dumas atau Aduan Masyarakat soal dugaan penyimpangan desa langsung di tindaklanjuti, sebab tak semua kerugian itu berakhir pidana. Bisa saja diselesaikan dengan pengembalian kerugian dan sanksi administrasi,” terang Anto.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Fandy Ardiansyah Catur Santoso, menambahkan bahwa Kejari pun bersikap selektif dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran desa.

“ Banyak laporan masuk, tapi kalau cuma surat kaleng atau datanya gak lengkap, pasti kita abaikan. Kecuali kalau sudah viral dan dapat perhatian pusat, baru kita investigasi" jelasnya.

Sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri tentang koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun sangat di sayangkan Anto Setiawan enggan memberikan komentar saat di konfirmasi sejumlah awak media, Ia mengaku khawatir keliru memberikan pernyataan. Pria berperawakan gemuk ini menyarankan untuk mengonfirmasi langsung kepada Inspektur Kabupaten Pasuruan.

Namun, pengakuan Inspektur Kabupaten Pasuruan, Rachmat Syariffudin, justru sebaliknya. Rachmat malah mempersilakan awak media mewawancarai Anto Setiawan.

"Mau. Mau kok diwawancarai. Sudah saya kasi tahu kepada semuanya (Tim Inspektorat), jawaben iku! (jawablah itu! pertanyaan wartawan), karena ini kan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan memberikan informasi kepada masyarakat juga," ujar Racmat melalui sambungan seluler. (Usj)

Pasuruan,suarakpkcyber.com - Hujan deras di wilayah kecamatan Prigen dan Pandaan pada Kamis (24/10/2025) petang membuat debit air dari hulu mengakibatkan sungai kambing debit air mengalami luapan dengan ketinggian mencapai 1 meter.

Hal ini membuat was-was Dinas SDA Cipta Karya dan tata ruang lantaran di aliran sungai sedang ada dua proyek strategis bantuan BNPB pusat berupa pembangunan DAM-JI Selang dan DAM-JI Mojokopek.

Dari pantauan media suarakpkcyber di lapangan Luapan air terjadi sekitar pukul 17.00 wib hingga malam hari dengan intensitas cukup deras membawa sejumlah material seperti puluhan kubik sampah, ranting ,yang menjadi kekhawatiran adalah di saluran sungai ada dua kegiatan pembangunan dalam tahap pengerjaan. 

" Dari pantauan kami di lokasi banjir tersebut memang tidak berdampak pada pengerjaan fisik dua Rehab DAM -JI, tak ada kerusakan fatal meski banjir cukup besar " Jelas Widya Kabid SDA Dinas Sumberdaya air,cipta karya dan tata ruang.

Hadi Suar Ketua FPRB (Forum Resiko Pengurangan Bencana) Kecamatan Gempol menjelaskan bahwa banjir besar berlangsung lama akibat tingginya curah hujan dari wilayah pandaan,prigen yang hujan deras memang tidak menyebabkan kerusakan seperti longsor,tanggul jebol di sepanjang sungai 

"Kami meminta masyarakat khususnya yang tinggal dekat sungai untuk waspada saat turun hujan, kami juga berharap bangunan proyek Pemkab Pasuruan yang sedang ditangani kontraktor tak alami kerusakan" jelasnya.(Usj)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan M. Shobi Asrori, Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan H. Machsun Zain, S.Ag, M.Si, Kepala BPN Kabupaten Pasuruan, perwakilan Kejaksaan, Kepala KUA se-Kabupaten Pasuruan, pengurus masjid, serta para nadhir dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pasuruan M. Shobi Asrori menegaskan pentingnya legalitas dalam pengelolaan tanah wakaf. Ia mengutip Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa sertifikat merupakan bukti kepemilikan sah yang tidak bisa diganggu gugat.

 “Tanah wakaf harus segera diurus sertifikatnya. Sebab jika pewakaf sudah meninggal, tanah tersebut tidak bisa diminta kembali oleh ahli waris. Sayangnya, hingga kini masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi, sehingga sering menjadi objek sengketa di pengadilan,” ujar Shobi.

Ia berharap, para pengurus masjid maupun organisasi keagamaan lebih aktif mengurus sertifikat tanah wakaf agar memiliki legalitas yang kuat dan pengelolaannya bisa berjalan dengan tenang serta aman.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, H. Machsun Zain, S.Ag, M.Si, melaporkan bahwa dari 580 bidang tanah wakaf yang diusulkan untuk sertifikasi, sebanyak 502 bidang telah selesai dalam kurun waktu tujuh bulan, mulai Maret hingga September 2025.

“Kami menargetkan akhir tahun ini seluruh proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan bisa rampung. Ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama agar tanah wakaf mendapatkan perlindungan hukum yang jelas,” tegas Machsun.

Ia menambahkan, tanah wakaf merupakan amal jariyah yang bernilai ibadah sosial tinggi dan memiliki status hukum suci. Karena itu, Kemenag berperan tidak hanya sebagai instansi administratif, tetapi juga sebagai penjaga amanah umat agar tanah wakaf tidak dialihkan atau disalahgunakan tanpa perlindungan hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Machsun juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, terutama kepada Wakil Bupati Pasuruan dan BPN, atas dukungannya dalam penyelesaian sertifikat wakaf.

 “Tiga prinsip utama dalam pengelolaan tanah wakaf adalah kecepatan, ketepatan, dan keamanan. Namun, percepatan tidak boleh mengorbankan prinsip dasar wakaf itu sendiri. Nilai tanah terus meningkat setiap tahun, dan jika tidak segera disertifikatkan, bisa saja menimbulkan gugatan dari ahli waris,” ujarnya.

Ia menutup dengan harapan bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf ini akan menjadi titik awal yang baik bagi Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan tata kelola aset wakaf yang tertib, aman, dan bermanfaat bagi umat.

 “Alhamdulillah, dalam waktu tujuh bulan kita sudah bisa menyelesaikan 502 sertifikat tanah wakaf. Semoga langkah ini membawa keberkahan dan menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkasnya.(Usj)